Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

Harapan Baru: Danantara dan Pemulihan Ekonomi

HR1 25 Mar 2025 Kontan (H)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.

Rosal menegaskan bahwa Danantara akan menyalurkan investasi dengan prinsip daya saing, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Sementara Pandu menekankan pentingnya investasi jangka panjang yang berkelanjutan dengan imbal hasil di atas biaya modal.

Sejumlah ekonom menyambut positif langkah Danantara, meski memberikan catatan penting. Haryo Kuncoro memperkirakan dampak nyata Danantara baru terasa dalam 3–4 tahun ke depan. Andry Satrio Nugroho melihat Danantara berfungsi ganda sebagai super holding dan sovereign wealth fund (SWF), namun menyoroti pentingnya kejelasan peran keduanya.

Wijayanto Samirin menyarankan agar Danantara memprioritaskan investasi di Bursa Efek Indonesia, dan menghindari investasi di SBN karena dinilai tidak produktif, terutama di tengah defisit fiskal. Sementara itu, Dradjad Wibowo memberikan tiga catatan: pentingnya tata kelola dan jaminan bagi bank Himbara, optimalisasi sinergi BUMN, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi.

Dengan personel kuat dan mandat ambisius, keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada implementasi strategi yang disiplin dan transparan, serta kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola investasi yang sehat.

Politik dan Birokrasi

Menjangkau Pajak dari Sektor Informal

HR1 25 Mar 2025 Kontan

Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan mendorong inklusi keuangan, terutama dengan mengajak masyarakat memiliki rekening bank. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik potensi pajak dari sektor informal yang selama ini sulit terpantau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa seruan Prabowo ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal, yang hingga 2023 telah mencakup 76,3% masyarakat dewasa.

Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik, namun masih belum cukup. Pemerintah juga harus mengandalkan data transaksi nontunai dari pihak ketiga. Fajry mengingatkan pentingnya keadilan dalam kebijakan perpajakan, mengingat mayoritas pelaku sektor informal adalah usaha mikro dan kecil. Ia juga menyoroti ironi rencana pajak untuk sektor informal sementara kalangan super kaya justru mendapatkan peluang keringanan melalui family office.

Sementara itu, Raden Agus Suparman dari Botax Consulting menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, penggunaan rekening bank akan memudahkan pengawasan transaksi dan menekan kesenjangan pajak (tax gap), yang pada 2019 mencapai 8,5% dari PDB. Ia memperkirakan, jika tax gap bisa ditekan hingga 4%, maka potensi tambahan penerimaan pajak bisa mencapai Rp 996 triliun.

Dengan strategi inklusi keuangan ini, keberhasilan peningkatan tax ratio sangat bergantung pada kebijakan yang adil, efisien, serta tidak membebani pelaku usaha kecil yang rentan.

Ekonomi

THR Lebaran: BRI Siapkan Rp 51,74 Triliun

HR1 25 Mar 2025 Kontan

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 51,74 triliun atau Rp 343,4 per saham, yang mencerminkan 86,02% dari laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 60,15 triliun. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan menunjukkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BBRI, menjelaskan bahwa pembagian dividen ini dilakukan dengan memperhatikan struktur modal dan kesiapan likuiditas untuk ekspansi bisnis, serta menjaga rasio kecukupan modal (CAR) tetap kuat di angka 19%.

Kinerja keuangan BRI pada Februari 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dengan laba bersih Rp 4,6 triliun, tumbuh 42% secara tahunan dan 129% secara bulanan. Hal ini memunculkan optimisme terhadap prospek saham BBRI.

Achmad Yaki, Head Online Trading BCA Sekuritas, melihat prospek perbaikan kinerja BRI sebagai sinyal positif, dan merekomendasikan hold dengan target harga Rp 4.400. Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Analis Teknis Senior dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menilai pembagian dividen akan menjadi katalis positif, dan menyarankan buy dengan target harga Rp 3.830.

Dengan fundamental yang menguat dan pembagian dividen besar, saham BBRI diproyeksi memiliki potensi pemulihan dan pertumbuhan ke depan.

Ekonomi

THR Lebaran: BRI Siapkan Rp 51,74 Triliun

HR1 25 Mar 2025 Kontan

Dengan fundamental yang menguat dan pembagian dividen besar, saham BBRI diproyeksi memiliki potensi pemulihan dan pertumbuhan ke depan.

Lingkungan Hidup

Naiknya Harga Cabai

KT3 24 Mar 2025 Kompas

Seorang pedagang terlihat sedang menyortir cabai merah keriting di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pada hari Minggu (23/3/2025). Merangkak naiknya harga cabai selalu terjadi menjelang Lebaran dari tahun ke tahun. Harga cabai merah keriting saat ini sekitar Rp 50.000 per kilogram, padahal sekitar dua pekan lalu, harga komoditas itu berkisar Rp 30.000 per kilogram. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Risiko Independensi Akibat Dorongan Pemerintah agar BI Mendukung Ekonomi

KT3 24 Mar 2025 Kompas

DPR tengah memproses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Komisi XI DPR berencana mengajukannya sebagai RUU inisiatif pada masa sidang berikutnya. Proses revisi UU P2SK semula sebatas untuk menindaklanjuti hasil putusan uji materi (judicial review) MK atas UU P2SK alias omnibus law Keuangan. Sejumlah pasal itu terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK. Namun, pembahasan berpotensi melebar. Belakangan, DPR ingin sekaligus merevisi sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan peran BI, terutama seputar tugas bank sentral tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, DPR ingin memanfaatkan momentum revisi UU P2SK untuk turut mengubah fungsi BI melalui pembahasan politik yang mendalam.

Dalam hal ini, peran BI menjaga stabilitas sistem keuangan akan diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. ”Kami sedang membicarakan (penambahan peran BI), tetapi belum memutuskan, dan sedang diformulasikan. Untuk itu, saya minta tidak dijadikan bahan spekulasi baru,” ujarnya dalam Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3). Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, pemerintah perlu instrument kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi bukan dengan menjadikan BI sebagai sumber pendanaan fiskal. Fokus sebaiknya pada reformasi pajak dan efisiensi belanja, sementara BI tetap menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan demi menjaga independesinya dari campur tangan pemerintah yang berkuasa. (Yoga)

Ekonomi

Nasib Bank BUMN Ditentukan RUPS

HR1 24 Mar 2025 Kontan

Menjelang libur panjang Lebaran, pergerakan saham bank-bank BUMN diperkirakan sangat dipengaruhi oleh hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kali ini menjadi sorotan karena melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya. Keputusan penting seperti pembagian dividen dan pergantian direksi berpotensi menjadi katalis utama bagi kinerja saham-saham perbankan pelat merah yang tengah tertekan.

Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menjadi salah satu figur yang diperkirakan akan digantikan dalam RUPS, dengan Putrama Wahju Setyawan disebut-sebut sebagai calon pengganti. Posisi Sunarso, Direktur Utama BRI, juga dikabarkan akan diganti, meski masa jabatannya belum berakhir. Nama Catur Budi Harto dan Hery Gunardi muncul sebagai kandidat kuat untuk posisi tersebut.

Dari sisi kebijakan, pembagian dividen menjadi perhatian utama investor. BNI mengusulkan rasio dividen sebesar 60% dari laba, dan BRI bahkan menaikkan hingga minimal 85%. Namun, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas mengingatkan bahwa rasio dividen yang terlalu tinggi bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kinerja bank. Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan fundamental dan prospek jangka panjang bank.

Indy Naila dari Edvisor Profina Visindo menambahkan bahwa tekanan pada saham bank tak lepas dari faktor politik domestik dan ketidakpastian terhadap program pemerintah baru, khususnya terkait efektivitas Danantara, yang membuat investor bersikap lebih hati-hati atau risk off terhadap saham sektor perbankan.

Investor menantikan arah kebijakan dan kepastian dari RUPS sebagai sinyal penting untuk menentukan kembali strategi investasi mereka di sektor perbankan BUMN.

Ekonomi

Melemahnya Kurs Rupiah

KT3 22 Mar 2025 Kompas

Seorang petugas bank (teller), terlihat sedang menghitung dollar AS di Banking Hall, Bank Mandiri Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate per hari Jumat, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 16.501 per dollar AS atau melemah 20 poin dibandingkan dengan nilai tukar sehari sebelumnya. (Yoga)

Ekonomi

Menyusutnya Simpanan Jumbo

KT1 21 Mar 2025 Investor Daily

Pada dua bulan pertama tahun ini, simpanan jumbo perbankan mengalami penyusutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar susut 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi Rp 4.714,38 triliun. Sementara, secara tahunan (year on year/yoy) simpanan kelas kakap ini tumbuh 4% dan secara year to date (ytd) dibandingkan posisi enam bulan lalu juga susut 0,5%. Untuk simpanan dengan tiering nominal Rp 1-2 miliar tercatat sebesar Rp 528,86 triliun per Februari atau flat (mtm) tapi tumbuh 3,3% secara year to date maupun tahunan. Simpanan dengan tiering Rp 2-5 miliar tumbuh 1,1% (mtm) menjadi Rp 713,59 triliun pada dua bulan pertama tahun ini, secara tahunan naik 3,9%.

LPS mencatat simpanan tiering Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar naik 2,3% (mtm) menjadi Rp 623,79 triliun per Februari 2025. Presdir PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, penurunan simpanan jumbo dari korporasi akibat penarikan dana pada Februari untuk persiapan pembayaran THR dan pembayaran dividen. "Kalau itu dari perusahaan mungkin benar, tapi kalau individual karena SBN (Surat Berharga Negara) menarik," ucap Jahja kepada Investor Daily, Kamis (20/3/2025). Menurut Jahja, pada kondisi saat ini nasabah mencari altematif instrumen untuk penempatan dananya selain di bank, salah satunya dengan menempatkan dana di SBN. Sebab, imbal hasil yang ditawarkan SBN jauh lebih tinggi dari deposito bank. (Yetede)

Ekonomi

Bank Dihimpit Biaya Dana Tinggi

HR1 21 Mar 2025 Kontan

Perbankan nasional menghadapi tantangan besar dalam menjaga Net Interest Margin (NIM) di tahun 2025 akibat tingginya biaya dana dan kondisi likuiditas yang ketat. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat realisasi NIM yang masih jauh dari target tahunannya. Misalnya, NIM BRI per Januari hanya 6,15% dari target 7,3%-7,7%, dan BNI hanya mencapai 3,71% dari target 4%-4,2%.

Bank Central Asia (BCA) mencatat kinerja NIM lebih stabil, yakni 5,67% per Februari, meski masih sedikit di bawah target 5,7%-5,8%. EVP Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn, menyebut NIM hanyalah satu dari banyak indikator profitabilitas dan menekankan pentingnya efisiensi biaya serta permintaan kredit dalam menentukan pergerakan NIM ke depan.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai tekanan terhadap NIM akan terus berlanjut selama kondisi likuiditas tetap ketat. Di sisi lain, analis CGS Sekuritas Handy Noverdanius memperkirakan tekanan ini akan mereda pada akhir kuartal II 2025, seiring penyesuaian biaya dana dan potensi membaiknya imbal hasil kredit.

Bank Indonesia memberikan catatan optimistis bahwa margin keuntungan perbankan mulai membaik karena keberhasilan efisiensi biaya operasional, dengan biaya overhead turun ke 3,59% dan margin keuntungan naik menjadi 2,1% per Januari 2025.

Keberhasilan bank dalam menjaga NIM ke depan akan sangat tergantung pada strategi pengelolaan dana, efisiensi biaya, dan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.