Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).

Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)

BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global saat ini. Berkaitan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Farward/NDF). Sementara itu, nilai tukar rupiah dipenutupan perdagangan Senin (7/4/2025) di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01% menjadi Rp16.822 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.53 per dolar AS. Adapun kebijaan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintahan AS tanggal 2April 2025 dan respon kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tular rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) ditengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, intervensi BI di pasar off-shore (NDF) dilakukan secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. "BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan 8 April 2025, dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas dia. (Yetede)

OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan  rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.

Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh  secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur  mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)

Pelaku industri teknologi digital yang tergabung dalam Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) turut merespos kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Asioti menilai, dampak kebijakan Trumph berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Mulai dari perlambatan percepatan transformasi digital Indonesia. Mulai dari perlambatan pengembangan teknologi seperti internet of Thungs (IoT), Cloud Computing,  AI, hingga jaringan 5G  yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia. Ketua Umum Asioti Teguh Prasetya mengatakan, dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia kini sangat bergantung pada jaraingan konektivitas yang luas dan berkualitas. Infrastruktur digital  seperti jaringan 5G, fixed wireless access (FWA) dan sistem komunikasi satelit memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluat (3T). "Kebijakan tarif tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat keras dan komponen teknologi  yang mayoritas masih bergantung pada rantai pasok global, termasuk dari AS dan mitra  yang berpengaruh," kata teguh. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                       

Saham perbankan Indonesia diprediksi akan mengalami tekanan signifikan pada awal perdagangan pasca libur panjang, terutama akibat sentimen negatif dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump. Sebelum libur, saham-saham bank besar seperti Bank Mandiri (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Central Asia (BBCA) mengalami penguatan karena sentimen pembagian dividen.

Industri perbankan di awal tahun ini membukukan laba bersih Rp19,36 triliun. Nilai ini menyusut 7,28% dibandingkan dengan laba bersih periode Januari 2024 yang sebesar Rp 20,88 triliun. Apabila ditelaah dari data OJK, pendapatan bunga perbankan nasional di awal tahun mencapai Rp101,92 triliun, naik 4,88% secara yoy per Januari 2025. Sedangkan, beban bunga tumbuh lebih tinggi 6,25% yoy menjadi Rp56,03 triliun. Alhasil, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) perbankan senilai Rp45,89% yoy. Susutnya laba bersih perbankan nasional disebabkan karena kelompok bank berdasarkan, modal inti (KBMI) 4 yang juga mengalami penurunan laba 15,33% dari 14,61 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp12,37 triliun per Januari 2025. Tingginya suku bunga  membuat beban bunga perbankan ikut melonjak, sehingga menekan margin bunga (net interest margin/NIM) menjadi 4,5% di Januari 2025. Jika ditelaah lagi berdasarkan kepemilikannya, bank pelat merah meraup laba bersih Rp7,74 triliun, anjlok 25,79% (yoy). Sehingga, pangsa pasar dari laba bank BUMN sebesar 39,98% dari total laba industri perbankan. Kemudian, bank umum swasta nasional (BUSN) mengantongi laba Rp9,34 triliun atau tumbuh 15,74% (yoy) per Januari 2025. Ini menjadikan pangsa pasar BUSN di sisi laba bersih membalap bank BUMN menjadi  48,24% dari total laba industri perbankan. (Yetede)

Kondisi likuiditas perbankan nasional, khususnya pada kelompok bank besar (KBMI 4), menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) beberapa bank besar telah melewati ambang batas sehat 92%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat LDR tertinggi sebesar 95,7% pada Februari 2025, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan kredit (10,2%) dan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 1%. Kondisi serupa dialami Bank Mandiri dengan LDR 92,5%.

Penyaluran kredit ke sektor UMKM tumbuh melambat dalam beberapa tahun terakhir, tak lepas dari daya beli rata-rata masyarakat yang lemah. Dengan momentum Lebaran yang cenderung kurang menggeliat, perlambatan kredit UMKM diperkirakan masih akan berlanjut. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (2/4) mengatakan, penurunan daya beli masyarakat benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua sektor, terutama UMKM. Alhasil, penyaluran kredit ke sektor UMKM pun melambat. ”Penurunan daya beli juga dapat terlihat dari jumlah penduduk yang melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah pemudik turun dan tingkat hunian hotel saat libur panjang juga menurun. Sepertinya, (kredit UMKM) masih akan mengalami perlambatan,” katanya.

Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub menunjukkan, jumlah pemudik pada Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 % dari total penduduk Indonesia. Perkiraan ini turun 24 % disbanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Dengan demikian,turunnya daya beli masyarakat berpotensi semakin besar dan dapat terjadi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil tindakan agar kondisitersebut tidak bertambah parah. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan pemotongan anggaran. ”Perlu evaluasi kebijakan efisiensi dan alokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Terobosan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan perumahan rakyat dengan harga terjangkau tengah dinantikan. Badan yang dibentuk empat tahun silam itu memiliki sederet tugas untuk menopang program prioritas nasional Tiga Juta Rumah. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk pengadaan dan pengelolaan tanah, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. 

Badan Bank Tanah memiliki total aset lahan 33.116 hektar. Dari jumlah itu, lahan yang ditawarkan untuk perumahan atau permukiman seluas 73,04 hektar atau hanya 0,22 % dari total aset lahan. Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (HUD Institute) Muhammad Joni menilai, Badan Bank Tanah belum fokus dan memprioritaskan pengelolaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Porsi asset lahan untuk perumahan seluas 73,04 hektar dinilai sangat kecil dari total aset Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar.

”Peruntukan lahan perumahan kecil sekali. Jauh dari prioritas kebutuhan program strategis nasional Tiga Juta Rumah,” ujar Joni, akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki sederet tugas untuk mendukung program strategis nasional Tiga Juta Rumah. Di antaranya, mengontrol indeks kemahalan harga tanah serta menjaga peran negara supaya tanah bukan murni komoditas komersial belaka. Meskipun demikian, Badan Bank Tanah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait penyediaan lahan perumahan. Penjajakan lahan oleh Bank Tanah masih terkesan lamban dan tidak terbuka. (Yoga)

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank Himbara merombak total susunan pengurus baik komisaris maupun direksi. Di jajaran dewan komisaris, terdapat tiga pejabat aktif Bank Indonesia (BI) yang diangkat menduduki posisi komisaris, yaitu Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Edi Susianto yang menjadi Komisaris Independen BRI, sesuai RUPST 24 Maret 2025; Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat yang ditunjuk menjadi Komisaris BNI dalam RUPST 26 Maret 2025; Kepala Departemen SDM BI, Ida Nuryanti yang menjadi Komisaris Independen BTN pada RUPST 26 Maret 2025. Hal ini patut diwaspadai, lantaran ada bahaya serius dari rangkap jabatan ini, yakni penurunan independensi bank sentral. 

BI menyadari hal itu dan langsung memberhentikan ketiga pejabat tersebut efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST bank BUMN. Meski begitu, kontroversi belum berakhir. OJK sebagai penentu lulus atau tidaknya para komisaris itu. Seharusnya penunjukan tiga pejabat BI tersebut ditunda karena terdapat masa tunggu sebelum menjadi komisaris bank, berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 38 ayat 4 aturan itu berbunyi, mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat setahun sebelum menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan. (Yetede)