Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), salah satu agendanya adalah membagikan dividen kepada pemegang saham dari laba bersih 2024. Pemerintah telah melakukan pengalihan saham bank BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daye Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia melalui skema inbreng ke PT Biro Klasifikas iIndonesia (BKI). PT BKI merupakan holding operasional dibawah Danantara. Artinya, porsi dividen negara dari bank BUMN yang semula masuk APBN, kini masuk ke Danantara melalui BKI. Kuartet bank pelat merah dalam RUPST memutuskan untuk membagi dividen tunai dengan total Rp 109,95 triliun kepadia pemegang saham. Apabila dirinci, porsi Negara RI mencapai Rp 59,12 triliun dan porsi publik senilai Rp 50,83 triliun. Sehingga, Danantara akan memperoleh dividen senilai Rp 59,12 triliun yang akan ditransfer ke BKI.

Menanggapi jumbonya dividen yang diperoleh Danantara dari empat bank BUMN, Direktur Center of Economic dan Law Studies (Celins) Bhima Yudhistira mengatakan, yang menjadi concern selain pemanfaatan dividen tersebut adalah asset Himbara juga sudah berada dibawah Danantara, sehingga diperlukan mitigasi agar seluruh risiko sistemik terhadap sektor keuangan dapat terjaga. Terlebih, sebagai industri perbankan, Himbara menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan dana masyarakat. "Apabila terjadi gagal bayar utang dari Danantara merembet atau BUMN yang dikelola Danantara mengalami gagal bayarutang, kemudian merembet pada asetnya Himbara. Apakah mitigasi risiko sistemik keuangannya sudah dipikirkan. Itu penting banget, karena sudah jadi satu kelolaan," tutur Bhima, Karmis (27/3/2025). Kedua, terkait pengelolaan dividen BUMN, apakah dana jumbo tersebut akan digunakan ke proyek-proyek yang layak secara ekonomi atau tidak dan secara konsep berkelanjutan. (Yetede)

Pergerakan pasar saham Indonesia beberapa waktu terakhir terbilang cukup dinamis. Ada semacam obat penenang yang membuat sentimen negatif terhadap pasar mereda. Pada perdagangan Kamis (27/3) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 6.510,62 atau menguat 0,59 % dibandingkan hari sebelumnya. Tiga hari beruntun IHSG mencatatkan tren positif, bahkan sudah berbalik ke titik sebelum perdagangan sesi I dihentikan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2025. Saat itu, IHSG menyentuh level terendahnya sejak pandemi Covid-19, yakni ke level 6.076 atau anjlok 6,1 %. Apa yang terjadi di pasar saham memang kerap kali mencerminkan ekspektasi sekaligus sentimen pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian.

Kini, sentimen berbalik positif seiring dengan beberapa agenda besar yang terjadi sejak awal pekan ini, seperti pengumuman kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Maret 2025. Ada pula rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank BUMN (Himbara) selama 24-26 Maret 2025. Agenda itu menghasilkan keputusan yang turut berpengaruh terhadap pasar, seperti penetapan direksi dan komisaris, pembelian kembali (buyback) saham, serta pembagian dividen. RUPST tersebut dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada 24 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 25 Maret 2025, dan ditutup PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN pada 26 Maret 2025.

Hasilnya, BRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau setara Rp 345 per lembar saham, Mandiri sebesar Rp 43,51 triliun atau Rp 466,18 per saham, BNI sebesar Rp 13,45 triliun atau Rp 374 per saham, serta BTN sebesar Rp 751,83 miliar atau Rp 53,57 per lembar saham. Keempat bank BUMN itu menyetorkan dividennya kepada negara Rp 59,12 triliun. Terdiri dari setoran BRI sebesar Rp 27,68 triliun, Mandiri Rp 22,62 triliun, BNI Rp 8,37 triliun, dan BTN Rp 454,73 miliar. Sejumlah bank BUMN juga menyetujui melakukan pembelian saham kembali pada 2025. BRI mengalokasikan dana Rp 3 triliun, Mandiri Rp 1,17 triliun, dan BNI Rp 1,5 triliun. Selain itu, terdapat pula perubahan pengurus perseroan dan pergantian pucuk kepemimpinan bank-bank BUMN.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono berpendapat, keputusan dalam RUPST Himbara memberikan sentimen positif terhadap industri perbankan dan pasar modal. Pengumuman jajaran direksi dan komisaris, pembagian dividen, serta keputusan pembelian kembali saham diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor. ”Aksi korporasi semacam itu akan menjadi sentimen positif pula bagi pasar saham. Figur yang terpilih menjadi direksi dan komisaris bank BUMN diharapkan dapat mengerek tingkat kepercayaan pasar di tengah gejolak pasar saham,” katanya. Momentum positif itu patut dijaga. (Yoga)

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota di New Development Bank (NDB) diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS. Hal ini juga membuka peluang pendanaan baru untuk berbagai proyek pembangunan di Tanah Air. Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam NDB setelah Presiden NDB, Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025. BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China dan Afsel.

Menko Bidang Perekonomiana, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia sebagai anggota BRICS memiliki hak untuk bergabung dengan NDB dan telah diminta melakukan investasi sesuai formula yang telah ditetapkan. "New Development Bank itu sebagian dari perbankan di bawah BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Kemarin (Selasa, 25/3/2025) Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana dan ada formulanya, kita diminta untuk melakukan investasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Airlangga memastikan, pembayaran investasi tersebut dapat dilakukan dalam jangka tujuh tahun. (Yetede)

Emiten perbankan papan atas seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), menebar kabar baik bagi pemegang sahamnya, dengan mengumumkan pembagian dividen jumbo hingga total Rp 146,93 triliun sebelum hari raya Idul Fitri 2025. Pembagian 'THR lebaran' kepada pemegang saham tersebut mendapat respon positif dari pasar, yang terlihat dari penguatan saham-sahamnya di lantai bursa. BBRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau 86% dari total laba bersih 2024. Pembagian dividen senilai Rp 343,4 per saham tersebut, telah disetujui dalam RUPST, Senin (24/3/2025).

Bank Himbara lainnya, BMRI juga akan membagikan dividen jumbo sebesar Rp 43,51 triliun atau 78% dari laba bersih 2024. Dividen senilai Rp 466,18 per saham tersebut, telah disetujui RUPST Bank Mandiri, Selasa (25/3/2025). Disusul BBNI akan membagikan dividen Rp 374,06 per saham atau Rp 13,95 triliun, setara 65% laba bersih 2024 dan BBTN juga akan membagikan dlividen senilai Rp 53,57 per saham atau Rp751 miliar, setara 25% laba 2024. Bank swasta terbesar di Indonesia, BBCA juga telah mendapat persetujuan RUPST, Rabu(12/3/2025) untuk membagikan dividen sebesar Rp 300 per saham atau Rp 36,98 triliun yang setara 67% laba bersih 2024. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyetujui 65% dari laba bersih 2024 dibagikan sebagai dividen tunai senilai Rp 13,95 triliun setara Rp 374,06 per saham. Sepanjang 2024, BNI mencetak laba bersih Rp 21,46 triliun. Rapat juga menetapkan sebesar 35% atau Rp 7,5 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan. Dengan demikian, BNI akan menyetorkan Saham Rp 8,37 triliun sebagai dividen bagian Negara. Pemerintah RI telah mengalihkan 22,3 miliar (60%) saham yang terdiri dari 144 juta saham Seri B dan 14,7 miliar saham Seri C BBNI kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI dengan skema inbreng dengan total nominal mencapai Rp 5,7triliun. Angka ini didapat dengan mengacu pada nilai nominal saham seri B sebesar Rp 3.750 per saham dan Rp 187,50 per saham Seri C.

Saham pemerintah RI BNI, yaitu saham seri A Dwiwarna tetap tidak berubah. Dengan demikian, pengalihan saham ini tidak mengubah pengendalian pemerintah RI di BNI. Saham pemerintah RI di BBNI menjadi kepemilikan tidak langsung melalui PT BKI yang bertindak sebagai holding operasional Danantara. Sehingga, dividen yang akan disetorkan BNI kepada Danantara melalui PT BKI sebesar Rp 8,37 triliun. Dirut BNI, Royke Tumilaar mengatakan, pemerintah memastikan Danantara dijalankan secara profesional dan untuk memastikan pengawasan yang kuat juga telah dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kemenkeu dan satu pejabat pemerintah yang ditunjuk. Selain itu, terdapat dewan penasihat yang beranggotakan dua mantan presiden RI yakni Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan 78% dari laba bersih konsolidasi tahun buku 2024, sebesar Rp 43,51 triliun sebagai dividen tunai. Sedangkan, 22% sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong pengembangan usaha ke depan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang ditetapkan 60% dari laba bersih Bank Mandiri. Dari nilai dividen tersebut, sebanyak Rp 22,62 triliun akan disetorkan kepada negara atas kepemilikan 52% saham Bank Mandiri. Pemerintah Negara RI telah mengalihkan 48,5 miliar (52%) saham Seri B kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI selaku perseroan yang ditetapkan sebagai holding operasional Danantara dengan nilai nominal Rp 125 per saham, sehingga total nilai nominalnya Rp 6 triliun.

Dengan demikian, dividen yang akan disetorkan kepada Danantara melalui PTBKI sebesar Rp 22,62 triliun. Besaran dividen per lembar saham bank berkode emiten BMRI ini sebesar Rp 466,18, meningkat 31,71% secara tahunan (year on year/yoy). Sepanjang tahun 2024, Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 55,78 triliun dengan kualitas aset yang terus mengalami perbaikan. Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa besaran dividen tersebut mencerminkan komitmen manajemen Bank Mandiri untuk terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional serta memperkuat posisi sebagai mitra finansial utama pilihan nasabah. "Keputusan ini juga menunjukkan dukungan kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perseroan," jelas Darmawan, Selasa (25/3/2025). (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin, 24 Maret 2025, di Jakarta. Pada RUPST ini, BRI menyetujui untuk membagikan dividen sebesar-besarnya Rp 51,73 triliun, meningkat dibandingkan dividen yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp 48,10 triliun. BRI juga akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun. Pada RUPST BRI 2025 ini terdapat 10 mata acara rapat yang diputuskan dan telah disetujui, tiga diantaranya dijelaskan oleh Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, diantaranya Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan (penetapan dividen tunai), Rencana Pembelian Kembali Saham (buyback) dan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penggunaan Laba Bersih Perseroan (Penetapan Dividen Tunai) untuk tahun buku 2024, BRI mencatat laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 60,15 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan menetapkan total dividen tunai yang dibagikan sebesar-besarnya mencapai Rp 51,73 triliun. Atas nilai dividen tersebut, pada 15 Januari 2025, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp 20,33 triliun atau Rp 135 per lembar saham. Sisa dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar besarnya Rp31,40 triliun. Dari total nilai dividen tunai diatas, BRI menyetorkan dividen kepada negara Rp27,68 triliun (termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 15 Januari 2025 sebesar Rp10,88 triliun). Sisanya dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date). (Yetede)