Perbankan
( 2293 )OJK Terus Menekankan Kepada Sektor Jasa Keuangan
OJK terus menekankan kepada sektor jasa keuangan, utamanya perbankan untuk melakukan ujia daya tahan (stress test) terkait dampak kebiajakn tarif resiprokal AS terhadap negara mitra dagangnya. Sebagian besar lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi masih memdokuskan operasinya di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebgaian kecil yang memiliki eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Meski eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dilakukan pengawasan bahwa dilakukan yang lebih intens secara individual bank. Ketika ada perubahan kondisi global maupun domsetik, OJK selalu memberikan arahan kepada bank.
"Ini stretss test itu sudah lebih regular sekarang yang dilakukan oleh teman-teman bank, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan mitigasi risiko yang lebih tepat," ucap Dian. Sesuai ketentuan OJK, bank juga diwajibkan membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas risiko keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar akibat perang tarif AS. Dian juga melihat eksposur bank terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut, risiko depresiasi rupiah kecil, tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank terhadap valuta asing (valas) hanya sebesar 1,55%, jauh dari threshold 20%. "Nah, ini saya kira memang volatilitas ini perbankan ini relatif sebetulnya kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan akan selamanya demikian dan akan semakin kuat," sambung Dian. (Yetede)
OJK Terus Menekankan Kepada Sektor Jasa Keuangan
OJK terus menekankan kepada sektor jasa keuangan, utamanya perbankan untuk melakukan ujia daya tahan (stress test) terkait dampak kebiajakn tarif resiprokal AS terhadap negara mitra dagangnya. Sebagian besar lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi masih memdokuskan operasinya di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebgaian kecil yang memiliki eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Meski eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dilakukan pengawasan bahwa dilakukan yang lebih intens secara individual bank. Ketika ada perubahan kondisi global maupun domsetik, OJK selalu memberikan arahan kepada bank.
"Ini stretss test itu sudah lebih regular sekarang yang dilakukan oleh teman-teman bank, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan mitigasi risiko yang lebih tepat," ucap Dian. Sesuai ketentuan OJK, bank juga diwajibkan membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas risiko keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar akibat perang tarif AS. Dian juga melihat eksposur bank terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut, risiko depresiasi rupiah kecil, tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank terhadap valuta asing (valas) hanya sebesar 1,55%, jauh dari threshold 20%. "Nah, ini saya kira memang volatilitas ini perbankan ini relatif sebetulnya kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan akan selamanya demikian dan akan semakin kuat," sambung Dian. (Yetede)
DPRD Minta Audit Total Bank DKI
DPRD Jakarta merekomendasikan audit internal dan eksternal, evaluasi jabatan sesuai kompetensi, serta sistem peringatan dini setelah insiden gangguan sistem Bank DKI pada periode libur Lebaran 2025. Ketiga langkah itu penting agar nasabah tak beralih ke bank lain. Nasabah tak bisa bertransaksi di ATM Bank DKI, layanan digital JakOne Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran. Insiden ini terjadi karena sistem pengamanan internal secara otomatis mengaktifkan fitur pemeliharaan keamanan sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah. Peristiwa ini tak ayal membuat sebagian nasabah Bank DKI kehilangan kepercayaan dan khawatir dananya yang disimpan di bank milik daerah itu raib. Seperti dirasakan Cahyono (37) saat gangguan sistem Bank DKI terjadi, ia kerepotan karena istrinya tidak bisa mengambil ataupun mengirimkan uang untuk keperluan Lebaran.
Awalnya mereka mengira ini gangguan biasa. Namun, banyak keluhan serupa dari nasabah lain. ”Akhirnya istri tarik semua uang dari tabungan Bank DKI. Walaupun jumlahnya tak seberapa, istri takut uangnya hilang,” kata Cahyono, Kamis (10/4). Situasi ini memicu kegeraman Gubernur Jakarta Pramono Anung. Apalagi, belakangan diketahui gangguan sistem sudah terjadi tiga kali dan menyebabkan kebocoran dana cadangan perusahaan. Pramono langsung mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Posisi tersebut sementara dipegang Dirut Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Bank DKI kemudian memulihkan layanan secara bertahap sejak awal pekan ini. Nasabah sudah bisa kembali mengakses layanan perbankan lewat ATM ataupun digital Bank DKI. (Yoga)
Perbankan Nasional Sigap Menjaga Likuiditas Valas
Strategi Agar Tarif Tak Timbulkan Tekanan Kinerja
Tiga Kali Masalah Sama dialami Bank DKI
Bank DKI setidaknya sudah tiga kali mengalami gangguan sistem seperti yang terjadi pada masa Idul Fitri 2025. Gangguan ini menimbulkan kebocoran dana perusahaan sehingga akan ada audit, melibatkan pihak ketiga dan proses hokum di kepolisian. Nasabah Bank DKI melaporkan tidak bisa melakukan transaksi di ATM, melalui layanan digital Jak One Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran 2025. Kondisi ini di alami Herlina (24), warga Tanah Abang, Jakpus. Ia harus bolak-balik lebih dari empat kali ke ATM Bank DKI di kelurahan dekat rumahnya karena gangguan layanan saat Lebaran. ”Awalnya saya kira kartu ATM yang bermasalah. Ternyata memang sistemnya lagi error,” ujar Herlina, Rabu (9/4).
Namun, saat ini layanan Bank DKI di lokasinya sudah kembali normal. Dalam rapat terbatas antara Pemprov Jakarta dan Bank DKI juga terungkap bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. ”Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Sistem informasi dan teknologi tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik, sehingga terus terang ada kebocoran,” kata Gubernur Jakarta, Pamono Anung seusai rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu. Namun, ia memastikan kebocoran bukan berasal dari dana nasabah, melainkan dari dana cadangan Bank DKI. Dana nasabah dipastikan tetap utuh.
Pramono memutuskan mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Jabatannya untuk sementara dipegang Dirut Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Selain pencopotan, Bank DKI juga diminta melaporkan gangguan sistem ini ke Bareskrim Polri. Kemudian, lembaga independen akan mengaudit BUMD itu. Pemprov Jakarta meminta kasus ini diusut tuntas untuk memastikan keandalan layanan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bank DKI, seiring dengan wacana bank milik daerah itu untuk melantai di bursa saham. (Yoga)
Prabowo Dorong Kredit ke Sektor Tekstil
OJK Menyambut Baik Mengembangkan Ekosistem Bank Emas
Kredit Menganggur di Bank Menumpuk
Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun, meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).
Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)
Pemberi Andil pada Inflasi
Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).
Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)
Pilihan Editor
-
Instruksi Pusat Untuk Rencana Penambangan
21 Feb 2022 -
Separuh Investor Tak Wajib Bayar Bea Meterai
22 Feb 2022 -
Menakar Prospek Usaha Sang Sultan Andara
22 Feb 2022








