;
Tags

Perbankan

( 2293 )

Pertumbuhan Dana Valas Semakin Agresif

HR1 22 Apr 2025 Kontan
Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, industri perbankan mencatat kenaikan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas perbankan tumbuh 10,5% secara tahunan per Maret 2025, meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Bank CIMB Niaga, melalui Presiden Direktur Lani Darmawan, mencatat pertumbuhan DPK valas sebesar 12% secara tahunan, yang menurutnya disesuaikan dengan kebutuhan kredit valas agar likuiditas tetap terjaga.

Sementara itu, Bank Mandiri menunjukkan performa yang lebih kuat dengan peningkatan DPK valas sebesar 22% yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Direktur Utama Darmawan Junaidi menekankan pentingnya layanan terintegrasi kepada eksportir dan mencatat bahwa trade finance dan treasury adalah penyumbang terbesar transaksi valas di Bank Mandiri. Ia juga menyoroti penguatan layanan digital melalui superapp Kopra untuk mendukung nasabah korporasi.

Untuk menjaga likuiditas valas, Sekretaris Perusahaan Ashidiq Iswara menyebut Bank Mandiri telah melakukan diversifikasi sumber pendanaan, termasuk melalui penerbitan surat utang senilai US$ 800 juta.

Menurut analis dari LPPI, Trioksa Siahaan, kenaikan DPK valas ini merupakan dampak kebijakan wajib penempatan 100% DHE SDA ke sistem keuangan domestik sejak Maret 2025 serta intervensi Bank Indonesia. Ia juga mengingatkan agar bank berhati-hati dalam penyaluran kredit valas demi menjaga stabilitas dan likuiditas menghadapi ketidakpastian rupiah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan DPK valas mencerminkan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional dan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengamankan likuiditas valas, namun tetap menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan kredit dan risiko mata uang.

Masa Depan QRIS dan GPN Bergantung pada Hasil Negosiasi

HR1 21 Apr 2025 Kontan
Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti keluhan dari pihak AS dengan berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI), terutama mengenai isu-isu di sektor pembayaran digital.

Namun dari dalam negeri, tokoh industri keuangan seperti Santoso Liem (Direktur BCA dan Ketua ASPI) menilai bahwa Visa dan Mastercard masih sangat dominan, terutama untuk transaksi internasional, meski penggunaan QRIS makin meluas karena lebih murah bagi konsumen. Ia menekankan bahwa pada akhirnya, pilihan sistem pembayaran ditentukan oleh preferensi konsumen.

Agus Hendra Purnama dari Bank Mandiri dan Grace Situmeang dari BNI juga menyampaikan bahwa transaksi menggunakan Visa dan Mastercard tetap tumbuh di kuartal I-2025, meski secara paralel transaksi QRIS juga meningkat.

Secara keseluruhan, meskipun tekanan dari AS terkait GPN dan QRIS menyoroti aspek pembatasan bagi perusahaan asing, para pelaku industri domestik melihat bahwa sistem ini justru memberikan efisiensi dan inklusi bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia berada dalam posisi menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional sambil tetap menjaga hubungan dagang strategis dengan AS.

Ruang Surplus Neraca Perdagangan Menyempit

KT1 21 Apr 2025 Investor Daily
Performa neraca perdagangan diperkirakan akan tetap berada dalam tren surplus pada Maret 2025. Namun, surplus tidak setinggi bulan sebelumnya lantaran ekspor terkontraksi dan impor meningkatnya karena permintaan domestik saat Ramadan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan  mengumumkan kondisi neraca perdagangan pada Senin (21/4/2025). Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata  Faisal Rachman memperkirakan akan turun menjadi US$ 2,62 miliar pada Marte 2025. Angka ini lebih rendah dari surplus neraca perdagangan pada Februari 2025 yang sebesar UA$ 3,12 miliar. Nilai ekspor Indonesia diproyeksikan akan turun sebesar 3,52% secara yoy pada maret 2025, pembalikan dari pertumbuhan 14,05% yoy yang tercatat pada Februari 2025. Pada Maret 2025 ekspor diproyeksikan mengalami kontraksi, sejalan dengan pola musiman historisnya selama periode Ramadan. Ekspor cenderung menurun selama periode Ramadan didorong oleh pergeseran fokus kepermintaan domestik menjelang Lebaran. Sedangkan impor pada Maret 2025 diperkirakan meningkat menjadi 6,48% yoy pada Maret 2025, naik dari 2,30% yoy pada Februari 2025. Impor didorong oleh peningkatan musiman permintaan domestik selama periode Ramadan. (Yetede)

BSI dan Penggadaian Panen Transaksi Emas

KT1 21 Apr 2025 Investor Daily H
Ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mencari perlindungan nilai. Ini menyebabkan dana dari tabungan maupun pasar modal sedikit demi sedikit beralih ke intrusmen emas. Fenomena ini tercermin jelas dalam lonjakan bisnis emas milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT penggadaian, yang keduanya menikmati pertumbuhan signifikan dalam transaksi dan saldo emas yang dikelola. BSI misalnya emas mengalami kenaikan yang signifikan, didorong oleh tren pembelian emas dan kesiapan produk  emas BSI. Dengan diresmikannya BSI sebagai bullion bank, telah mendorong pertumbuhan yang signifikan dari sisi penjualan emas dan saldo emas kelolaan perseroan. Total emas mencapai 715 kg. Sementara itu, penjualan emas tercatat 107 kg per 13 April dan diperkirakan pada akhir bulan ini penjualan mencapai 230 kg. Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengungkapkan, kenaikan harga emas menjadi drastis dan menjadi safe haven bagi para investor. Bahkan, emas dianggap menjadi 'jalan keluar' bagi para investor. Beberapa dampak yang terjadi dikarenakan oleh kebijakan  Donald Trump yang memperlakukan peningkatan tarif terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu dolar AS menguat karena dianggap sebagai aset aman. Sedangkan rupiah melemah drastis. (Yetede)

Transisi Energi: Perjalanan Masih Panjang

HR1 21 Apr 2025 Bisnis Indonesia
Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.

Tokoh utama dalam dunia perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, BCA, dan OCBC NISP telah menunjukkan komitmen awal melalui penyaluran pembiayaan untuk proyek-proyek energi hijau, namun masih terbentur minimnya proyek yang layak dibiayai. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, melalui inisiatif Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), menjadi figur kunci dalam mendorong implementasi kebijakan yang mendukung akselerasi investasi hijau.

Kesuksesan transisi energi bergantung pada sinergi lintas sektor: pemerintah mempercepat penyediaan proyek yang bankable dan menghadirkan insentif fiskal, perbankan memperluas portofolio pembiayaan hijau, dan pelaku usaha merubah persepsi bahwa ekonomi rendah karbon bukan beban, melainkan peluang. Jika semua pihak—termasuk regulator seperti OJK dan Bank Indonesia—bergerak serempak, Indonesia tak hanya mampu mewujudkan transisi energi, tapi juga menjadi pemain utama dalam peta ekonomi hijau global.

Pilihan Masyarakat Hadapi Ketidakpastian dengan Emas hingga Bank Digital

KT3 19 Apr 2025 Kompas

Logam mulia emas tengah menjadi primadona. Sebagian masyarakat berbondong-bondong menuju gerai penjualan logam mulia untuk membeli emas yang kerap disebut sebagai safe haven. Harga emas pun terus melejit. Berdasarkan data PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dalam laman logammulia.com, harga emas per 18 April 2025 hampir mencapai Rp 2 juta, tepatnya Rp 1,96 juta per gram, melejit empat kali lipat dibanding 10 tahun silam ketika harga emas masih Rp 567.000 per gram. Tak hanya emas dalam rupa logam mulia, emas perhiasan pun kondang di masyarakat. BPS mencatat, emas perhiasan pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 41,71 % secara tahunan dengan andil 0,44 %. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, emas memang sudah menjadi safe haven sejak dulu.

Bagi masyarakat luas, investasi dalam bentuk emas secara umum cenderung lebih mudah dicerna dibanding instrumen investasi lainnya. ”Kalau emas, masyarakat bawah atau kelas menengah punya tabungan (dalam bentuk emas). Selain lebih mudah mencernanya, emas harganya bisa naik, bisa turun. Aksesnya juga lebih mudah dan familier,” katanya dalam diskusi secara daring, Kamis (17/4). Emas dapat menjadi pilihan investasi dalam jangka waktu menengah panjang, sedang investasi di mata uang bersifat jangka pendek. Para investor global pun meninggalkan USD yang sebelumnya dianggap sebagai safe haven dan beralih ke emas serta mata uang lain seiring ketidakpastian akibat kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump. Mengutip data World Gold Council, harga emas dunia pada 17 April 2025 menyentuh 3.305,65 USD per troy ons atau naik 26,69 % secara tahun kalender berjalan.

Goldman Sachs memperkirakan harga emas dunia dalam jangka menengah-panjang bisa menembus 4.500 USD per troy ons pada pengujung 2025. Presdir PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton Hermawan berpendapat, masyarakat cenderung mencari instrumen keuangan yang memberi imbal hasil yang pasti dan kompetitif di tengah kondisi pasar keuangan saat ini. Adapun bank digital menawarkan bunga tabungan dan deposito yang lebih kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. ”Kami menawarkan bunga tabungan 6 % per tahun dan bunga deposito hingga 8,75 % per tahun, yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi nasabah yang ingin mendapatkan kepastian imbal hasil yang menguntungkan. Nasabah tidak perlu khawatir akan kondisi pasar yang cenderung dinamis dan fluktuatif,” katanya, Selasa (15/4). (Yoga)


Utang Luar Negeri Butuh Strategi Pengelolaan Baru

HR1 19 Apr 2025 Kontan

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 427,16 miliar, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 427,90 miliar. Meskipun ULN tumbuh 4,7% secara tahunan, angka ini menunjukkan pelambatan dibandingkan dengan pertumbuhan 5,3% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN sektor publik serta kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta, selain juga penguatan mata uang dolar AS terhadap rupiah.

ULN pemerintah pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 204,7 miliar, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah melambat menjadi 5,1% dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, ULN swasta tercatat tetap di level US$ 194,8 miliar, namun mengalami kontraksi sebesar 1,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan, struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 30,2%.

Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia, menilai kondisi ULN Indonesia saat ini relatif aman berkat dominasi ULN jangka panjang yang memberikan stabilitas. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko terhadap perekonomian, terutama terkait ekspor dan nilai tukar rupiah, perlu diantisipasi. Banjaran mendorong diversifikasi pasar ekspor, penguatan sektor pariwisata, percepatan hilirisasi industri, serta penerapan strategi lindung nilai (hedging) terhadap risiko pelemahan rupiah dalam jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar, penguatan cadangan devisa, dan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah yang didanai melalui utang luar negeri.

Emiten BUMN Guyur Likuiditas Rp 12 Triliun

KT1 19 Apr 2025 Investor Daily (H)
Sebanyak lima emiten BUMN papan atas, yakni PT Bank rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia TbK (TLKM), dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai total sekitar Rp 12 triliun. Aksi korporasi tersebut diharapkan dapat menambah likuiditas di pasar saham, di tengah hengkangnya dana asing yang mendekati angka Rp 50 triliun. Sejak awal tahun 2024 hingga penutupan perdagangan kamis (17/4/2025), saham BBRI telah terkoreksi 10,78% ke posisi Rp3.640, disusul BMRI yang melemah 19,30% ke Rp4.600, BBNI turun 7,13% ke Rp4.040, TLKM turun 5,9% ke Rp2.559, dan SMRG berkurang 25,53%. Manajemen Telkom mengungkapkan, perseroan berencana melaksanakan buyback saham sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun menggunakan kas internal perusahaan. Emiten BUMN Telekomunikasi ini berencana memimta persetujuan aksi korporasi tersebut dalam rapat umum pemgang saham tahunan (RUPST) pada 27 Mei mendatang, dengan periode pelaksanaan buyback pada 28 Mei 2025-27 Mei 2026. (Yetede)

ULN yang Tercatat US$ 427,2 Miliar pada Februari 2025

KT1 19 Apr 2025 Investor Daily (H)
Nilai Utang Luar Negeri (ULN) yang tercatat US$ 427,2 miliar pada Februari 2025 atau lebih rendah dari posisi ULN pada januari 2025 yang sebesar US$ 427,9 miliar, dipengaruhi oleh penguatan  dolar AS. Berkaitan itu, pemerintah dan otoritas moneter diharapkan memantau gejolak perekonomian global dan kemampuan membayar utang tersebut. Berdasarkan data BI secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada januari 2025. Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta,. "Posisi ULN Februari 2025 dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Dia menjelaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat karena pengelolaan  yang dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap PDB menjadi 30,2% pada Februari 2025, dari 30,3 pada Januari 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,7% dari total ULN. BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga struktur ULN. (Yetede)

Kontrak Baru PT PP Naik 32%

KT1 19 Apr 2025 Investor Daily
PT PP Tbk (PTPP) mencatatkan kontrak baru senilai Rp 6,27 triliun pada kuartal 1-2025, meningkat 32% dibandingkan periode sama tahun lalu. "Perolehan nilai kontrak baru PTPP sampai dengan bulan Maret 2025 berhasil melebihi 151% dari yang di targetkan pada kuartal awal 2025, dan telah mencapai 21% dari target akhir tahun 2025," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo. Joko menyebutkan, perolehan nilai kontrak baru itu didominasi oleh proyek dengan sumber dana BUMN sebesar 52,1% swasta 28,6%, dan pemerintah 19,3%. Adapaun raihan  kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor pelabuhan sebesar 37,2%, gedung 32,9%, jalan dan jembatan 22,6%, bendungan 4,3%, irigasi 2,8%, serta minyak dan gas 0,3%. "Capaian kontrak baru yang berhasil diraih PPTP pada bulan Maret 2025 diantaranya yaitu Proyek New Priok East Access (NPEA) seksi II senilai Rp 2,33 triliun dan proyek mandiri Financial Center PIK senilai Rp878,3 miliar," ujar dia. Joko mengungkapkan bahwa terdapat proyek dengan nilai kontrak jumbo yang berhasil diperolah  PTPP diakhir kuartal 1-2025. Sehingga, terdapat kenaikan signifikan pada pencapaian nilai kontrak baru dari sebelumnya yang dilaporkan pada bulan februari 2025. (Yetede)