PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan kenaikan laba bersih pada kuartal 1-2025, ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang konsisten serta penurunan biaya dana (cost of fund) di tengah tantangan ketidakpastian global. BTN membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada tiga bulan pertama tahun 2025, bertumbuh 5,1% secara tahunan (year on year/yoy) dari periode sama tahun yang lalu sebesar Rp 860 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten serta fundamental keuangan yang terjaga. "BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan  pertama tahun 2025. BTN mencatatkan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp 363,11 triliun hingga kuartal 1-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan  tersebut naik 5,5% yoy dibandingkan kuartal 1-2025 yang sebesar Rp344,24 triliun. (Yetede)

BI terus memperkuat kebijakan yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan kebijakan insentif likuditas makroprudensial (KLM). Sampai dengan minggu kedua April 2025, perbankan diguyur dana mencapai Rp370.6 triliun di tengah ketatnya likuiditas industri perbankan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor rill. Bank Indonedia juga akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Selain itu, BI juga memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN). Mulai 1 April 2025, KLM ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Hingga minggu kedua April 2025, insentif KLM meningkat sebesar Rp78,3 triliun dari minggu keempat Maret 2025 sebesar Rp 292,3 triliun. "Khusus sektor perumahan, insentif KLM 84 triliun dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan impelementasi penguatan KLM pada 1 April 2025," papa Perry. (Yetede)

Kebijakan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat menimbulkan tekanan besar pada nilai tukar global, termasuk rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 4% sepanjang 2025. Bank Indonesia (BI) berada dalam posisi dilematis: menjaga stabilitas nilai tukar sambil tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Gubernur BI, melalui Rapat Dewan Gubernur, memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75% dan memperkuat intervensi di pasar valuta asing internasional seperti Asia, Eropa, dan New York.

Stabilitas sistem keuangan nasional hingga kuartal I/2025 dinilai tetap terjaga oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), namun dunia usaha belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan bahwa pelaku usaha menghadapi hambatan akses pembiayaan karena ketatnya likuiditas dan perlambatan ekspansi usaha. Ia mendorong agar kebijakan makro disertai transmisi nyata ke sektor riil, termasuk insentif dan deregulasi yang menyentuh hambatan struktural.

Pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berpeluang kembali menyecap manisnya dividen dari emiten pertambangan batu bara ini, setelah rencana kuasi reorganisasi bisa dieksekusi. Emiten Grup Bakrie dan Salim tersebut, terakhir membagikan dividen pada 2009 atau 16 tahun yang lalu, sebesar Rp50,6 per saham dengan dividen pay out ratio 15% dari laba bersih tahun 2008, US$ 645,36 juta. Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan pada harian Investor Daily, Selasa (22/4/2025), manajemen Bumi Resources mengungkapkan bahwa perseroan bermaksud melakukan rencana kuasi reorganisasi dengan cara mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan mengunakan posisi agio saham yang merupakan selisih lebih antara  setoran modal dengan nilai nominal saham. Adapun rencana kuasi reoganisasi akan diminta persetujuan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan pada 2 Juni 2025. Founder Stocknow.id Hendra Wardana menilai, langkah kuasi reorganisasi ini bersifat strategis, bukan hanya sebagai perbaikan kosmetik laporan keuangan, tetapi juga sebaai fondasi untuk membuka peluang  pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham. Dengan eliminasi defisit melalui kuasi reorganisasi, saldo laba akan kembali positif dan memungkinkan BUMI secara hukum untuk membagikan dividen. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menegaskan  komitmennya untuk menjaga kinerja fundamental sebagai prioritas utama di tengah gejolak pasar yang sempat menekan harga saham  emiten perbankan. Perseroan meyakini, selama performa bisnis bagus, nantinya kinerja saham pun otomomatis akan mengikuti Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja mengatakan, pada awal pembukaan perdagangan  setelah libur panjang Idulfitri, banyak saham perbankan yang anjlok. Bukan hanya terjadi pada BBCA , tetapi juga bank besar lainya seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan bank-bank swasta lainnya. Pihaknya menilai, pada saat libur panjang ada kejutan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif resiprokal kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32% saat ini. Sehingga, ketika pasar modal dibuka pada 8 April 2025, terjadi koreksi besar di semua bank. Menurutnya ini hal yang wajar, lantaran naluri investor ketika mendengar berita ketidakpastian yang belum bisa dimitigasi dampaknya memberikan risiko. Alhasil, nomor satu yang dilakukan para investor adalah cepat-cepat menjual. "Nanti sampai di bottom, baru lihat bagaimana respons bank, bukan hanya bank ya, perusahaan fundamentalnya bagus itu mulai diserok (investor) lagi. Maka terjadilah rebound," tutur Jahja. (Yetede)

BI berkomitmen untuk terus mengembangkan Quick Respons Code Indonesia Standard (QRIS) meski  dipersoalkan  pemerintah AS beberapa saat sebelum  Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bea masuk (BM) resiprokal, 2 April 2025. Pasalnya, standarisasi pembayaran dengan metode QR code ini telah mengadopsi standar global yang juga diterapkan oleh banyak negara. Apalagi QRIS yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan diterapkan secara luas pada 1 Januari 2020, telah menjadi game changer bagi aktivitas ekonomi yang makin inklusif  di Indonesia. Hingga 56,3 juta, volume transaksi 2,6 miliar, dan nominal transaksi Rp262,1 triliu. Sedangkan jumlah merchant, yang kebanyakan adalah UMKM menyentuh angka 38,1 juta. Meski demikian, BI tetap membuka pintu untuk menjalin kerja sama  dengan negara manapun termasuk AS dalam penggunaan QRIS apabila masing-masing pihak memang siap. Hingga saat ini, layanan QRIS antar negara (cross border) telah dilakukan dengan tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand, yang melibatkan perusahaan penyedia jasa pembayaran setempat. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Kejaksaan Agung menyita uang senilai sekitar Rp5,5 miliar dari rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, terkait kasus suap vonis bebas (onstlag) korporasi minyak sawit (CPO). Uang tersebut ditemukan dalam bentuk 3.600 lembar pecahan US$100. Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang diduga menerima suap total Rp22,5 miliar untuk membebaskan tiga grup perusahaan—Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas—dalam kasus minyak goreng. Uang suap disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, dan disalurkan melalui pengacara Ariyanto serta panitera Wahyu Gunawan. Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta bahkan sempat meminta kenaikan nominal suap menjadi Rp60 miliar agar vonis lepas dapat diberikan.

Bank Indonesia (BI) memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan potensi perlambatan ekonomi nasional akibat dampak perang dagang, khususnya kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah untuk menopang sistem keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, BI mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% dan memperkuat kebijakan makroprudensial longgar, seperti insentif likuiditas dan fleksibilitas pendanaan perbankan ke sektor produktif.