;
Tags

Perbankan

( 2293 )

Rupiah Tertekan, Bank Sentral Bergerak Cepat

HR1 09 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Strategi Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tengah diuji oleh sejumlah tekanan eksternal, terutama penurunan cadangan devisa dan peningkatan permintaan valuta asing akibat repatriasi dividen pada Mei serta pembayaran utang luar negeri korporasi pada Juni. Data menunjukkan cadangan devisa Indonesia menurun dari US$157,1 miliar (Maret) menjadi US$152,5 miliar (April), di tengah arus keluar modal portofolio (net outflow) dan intervensi aktif BI di pasar valas.

Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.400—Rp16.600 per dolar AS pada akhir semester I/2025, dan menekankan bahwa ruang intervensi BI bisa semakin terbatas jika cadangan terus menyusut. Oleh karena itu, menurutnya, BI perlu mengombinasikan intervensi pasar dengan kebijakan struktural, termasuk mendorong ekspor dan investasi langsung.

Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, menyatakan komitmen BI untuk terus hadir di pasar dan menjaga kecukupan likuiditas guna mengakomodasi kebutuhan valuta asing dari investor dan korporasi.

Sementara itu, David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., menilai sentimen terhadap rupiah mulai membaik seiring tertundanya kebijakan tarif dari Presiden Trump dan mulai masuknya aliran dana ke instrumen domestik seperti SRBI, SBN, dan saham. Namun, ia tetap mengingatkan adanya risiko global, terutama dari ketidakpastian perang tarif.

Volatilitas rupiah yang mencapai 6,69% (year-to-date per 5 Mei) turut menciptakan dinamika di dunia usaha. Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, menggambarkan situasi ini sebagai "dua sisi mata pedang": di satu sisi dapat meningkatkan biaya produksi dan pinjaman bagi importir dan perusahaan berutang dalam mata uang asing, namun di sisi lain memberikan keuntungan kompetitif bagi eksportir.

Namun demikian, fluktuasi kurs tetap menjadi tantangan bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang bergantung pada bahan baku impor. Toto Dirgantoro, Sekjen Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), menyatakan bahwa gejolak nilai tukar menyulitkan proses negosiasi harga dengan pembeli luar negeri dan menekankan pentingnya kurs yang stabil.

Secara keseluruhan, kestabilan rupiah memerlukan sinergi antara intervensi moneter jangka pendek oleh BI dan strategi ekonomi jangka panjang oleh pemerintah guna menjaga daya saing, daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi.



Deposito Bank Digital Menjadi Daya Tarik Masyarakat

KT1 08 May 2025 Investor Daily (H)

Kemudahan akses dan suku bunga yang kompeititf dinilai menjadi daya tarik masyarakat yang ingin berinvestasi lebih aman pada deposito bank digital. Di tengah dinamika ekonomi global saat ini, kebutuhan akan intrusmen keuangan yang stabil meningkat. Dalam hal ini, deposito yang ditawarkan oleh bank-bank digital bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, karena menawarkan imbal hasil yang cenderung tinggi. Bahkan, ada bank digital yang memberikan suku bunga hingga 10% per tahun demi menggaet deposan. Meskipun demikian, masyarakat diharapkan tetap memahami risiko-risikonya. Sebab, tingkat bunga LPS untuk simpanan rupiah bank umum sebesar 4,25%.

Artinya, apabila bank menawarkan suku bunga di atas 4,25%, maka simpanan nasabah tidak dijamin oleh LPS. Perbankan pun minta untuk transparan kepada para nasabahnya mengenai hal ini. Adapun, bank digital yang menawarkan suku bunga tertinggi adalah PT Super Bank Indonesia (Superbank), yakni mencapai 10% per tahun untuk produk Celengan by Superbank. Berdasarkan laporan keuangan bank digital milik EMTK tersebut, tabungan mengalami pertumbuhan 846,14% secara yoy pada kuartal 1-2025 menjadi Rp1,38 triliun. Sementara itu deposito naik signifikan 1.482,45% (yoy) menjadi Rp 5.61 triliun dari tahun sebelumnya Rp354,3 miliar. (Yetede)

Likuiditas Ketat, Perbankan Perlu Langkah Waspada

HR1 08 May 2025 Bisnis Indonesia (H)
Tantangan pemenuhan likuiditas perbankan Indonesia diperkirakan akan semakin berat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), terutama dari nasabah kelas menengah. Bank Indonesia (BI) pun memberikan sinyal untuk mengerem penerbitan SRBI guna meredakan persaingan likuiditas di pasar uang. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merilis likuiditas ke sistem perbankan.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, menilai kondisi likuiditas perbankan kini sudah membaik dibanding akhir 2024, meski kompetisi antarbank dalam menghimpun dana masih berlangsung.

Bank-bank besar seperti Bank Mandiri dan BCA tetap menunjukkan kinerja positif dalam penghimpunan dana murah (CASA) melalui peningkatan layanan transaksi. SVP Bank Mandiri, Evi Dempowati, dan EVP BCA, Hera F. Haryn, menyoroti pertumbuhan tabungan dan transaksi sebagai bukti kepercayaan nasabah.

Sebaliknya, bank kecil menghadapi tekanan likuiditas yang lebih nyata. Efdinal Alamsyah dari Bank Oke Indonesia menyatakan bahwa kondisi ini dapat membatasi ekspansi kredit, dan membuka peluang terjadinya perang bunga simpanan, terutama antarbank di KBMI I. Trioksa Siahaan dari LPPI pun menyebut kehati-hatian dalam ekspansi kredit akan menjadi strategi utama bank jika pengetatan berlanjut.

Chief Economist BCA David Sumual menambahkan bahwa likuiditas bank semakin tertekan karena persaingan dengan instrumen utang negara dan SRBI, yang menyerap dana dari pasar.

Meski kondisi saat ini masih terbilang stabil, perbankan nasional perlu tetap waspada terhadap potensi pengetatan likuiditas. Peran otoritas moneter dan fiskal, serta strategi penghimpunan dana yang efisien, akan menjadi kunci menjaga kelangsungan pertumbuhan kredit dan stabilitas sistem keuangan.

Perbankan Harus Lebih Selektif dalam Menyalurkan Kredit

KT1 07 May 2025 Investor Daily (H)
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

BI Terlibat dalam Inisiatif Pembayaran Internasional Nexus

HR1 06 May 2025 Bisnis Indonesia

Bank Indonesia bersama bank-bank sentral negara ASEAN lainnya, seperti Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand, tengah mengembangkan proyek Nexus—sebuah sistem pembayaran digital instan antarnegara yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa Nexus akan menjadi infrastruktur penghubung antar sistem pembayaran retail nasional masing-masing negara, memungkinkan masyarakat melakukan transaksi lintas negara dengan lebih efisien, cepat, dan murah, bahkan menggunakan mata uang lokal secara digital. Berbeda dengan sistem QRIS yang masih memerlukan kerja sama bilateral antar bank dan memiliki keterbatasan dalam skalabilitas dan efisiensi biaya, Nexus menawarkan integrasi langsung antar sistem nasional. Dengan demikian, proyek ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat ASEAN, khususnya Indonesia, dalam memperluas akses dan kenyamanan transaksi digital lintas batas.

Sektor Pertanian Muncul Sebagai Jawara Baru Sumber Pertumbuhan

KT1 06 May 2025 Investor Daily (H)

Sektor pertanian muncul sebagai 'jawara' baru sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan Indonesia. Dari total pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 yang tercatat 4,87% secara yoy, sebanyak 1,11% poin dikontribusikan oleh sektor pertanian, baru kemudian disusul industri pengolahan (0,93%), perdagangan (0,66%), serta informasi dan komunikasi/infokom (53%).  Sumbangan terbesar sektor pertanian ke laju pertumbuhan ekonomi itu diberikan seiring dengan sektor yang mengontribusi nominal produk domsetik bruto (PDB) hingga 12,66% itu tumbuh sebesar 10,52% (yoy) pada kuartal 1-2025. Pertumbuhan sektor pertanian yang mengalahkan sektor utama lain seperti industri pengolahan dan perdagangan itu ditopang oleh panen raya padi dan jagung.

Selain panen raya pangan, sektor pertanian yang tumbuh tinggi juga didorong oleh peningkat permintaan domestik, Pada kuartal 1-2025, subsektro tanaman pangan tumbuh hingga 42,26% (yoy) pada periode itu, produksi pada melonjak hingga 51,45% dan jagung 39,02%. Sedangkan subsektor peternakan tumbuh 8,83% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik daging dan telur selama Ramadhan dan Idul Fitri. Setidaknya sejak tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian yang juga meliuti kehutanan, perikanan, dan peternakan tidak melampaui angka 4,51%. Sedangkan  pada kuartal 1V-2024, kontribusi sektor pertanian ke pertumbuhan ekonomi tercatat hanya sebesar 0,07% poin dari total pertumbuhan 5,02% dan pada kuartal 1-2024 kontribusinya bahkan -0,41% dari total pertumbuhan 5,11%. (Yetede)

Industri Perbankan Mencatatkan Fasilitas Kredit yang Belum Diserap Debitur

KT1 06 May 2025 Investor Daily (H)
Industri perbankan mencatatkan fasilitas kredit yang belum diserap debitur per Februari 2025 mencapai Rp 2.332,95 triliun, nilai tersebut meningkat 11,52$% dibandingkan  dengan periode sama tahun sebelumnya (yoy). Meski demikian, angka tersebut menurun Rp 15,95 triliun  dibandingkan posisi underbursed loan (UL) Januari 2025 yang sebesar Rp2.348,9 triliun atau, naik 11,75% (yoy). Adapun, pertumbuhan kredit menganggur berasal dari kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMII) (yoy) menjadi Rp417,74 triliun per Februari 2025. Sementara itu, KBMI 4 mencatatkan underbursed loan senilai Rp 879,94 triliun, meningkat 14,73% (yoy) per Februari 2025. Di samping itu, OJK juga mencatatkan underbursed loan KBMI 1 sebesar Rp122,46 triliun, naik 10,67% (yoy) menjadi Rp912,81 triliun pada dua bulan tahun ini. Berikutnya, jika dilihat dari kepemilikannnya, Bank Pembangunan daerah (PDB) mencatatkan kontraksi pada pertumbuhan UL yakni minus 21,59% (yoy) per Februari 2025 menjadi Rp24,55 triliun dari periode tahun sebelumnya Rp  31,31 triliun. Lalu untuk  fasilitas kredit yang belum ditarik terbesar dicatatkan oleh bank umum swasta nasional (BUSN) mencapai Rp 1.534,09 triliun, naik 9,75%. (Yetede)

Digital ID: Inovatif, Tapi Perlu Pengawasan Ketat

HR1 06 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara layanan Worldcoin dan WorldID karena tidak sesuai perizinan dan minimnya sosialisasi publik. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa langkah ini bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko. Layanan ini dioperasikan oleh PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara, yang belum memiliki TDPSE yang sah.

Perusahaan induk Tools for Humanity (TfH) menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah dan menegaskan bahwa teknologinya aman serta tidak menyimpan data pribadi pengguna. Namun, muncul kekhawatiran dari para pakar, seperti Pratama Persada dari CISSREC, yang menyoroti risiko serius terhadap privasi akibat pengumpulan data iris mata yang bersifat permanen. Ia menekankan pentingnya regulasi dan transparansi dalam pengelolaan data biometrik.

Di sisi lain, Alfons Tanujaya, pemerhati keamanan siber, menilai bahwa jika dikelola dengan baik dan transparan, WorldID dapat menjadi solusi untuk mengatasi bot, buzzer, serta penyalahgunaan identitas di ranah digital. Namun, ia juga menggarisbawahi perlunya enkripsi kuat dan audit independen untuk menjaga kepercayaan publik.

Meskipun WorldID menjanjikan manfaat dalam keamanan digital dan identitas, pelaksanaannya di Indonesia perlu disertai kepatuhan hukum, edukasi publik, dan pengawasan ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi.

Penyelundupan Narkoba Lintas Negara Berhasil Digagalkan

HR1 06 May 2025 Bisnis Indonesia
Bareskrim Polri, di bawah pimpinan Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 38 kilogram asal Malaysia yang masuk melalui perairan Aceh. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) bersama Polda Aceh, Polres Langsa, dan Bea Cukai. Salah satu pelaku berinisial S berhasil ditangkap di Aceh Timur dengan barang bukti 18 bungkus sabu siap edar. Eko menegaskan bahwa Satgas NIC akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap bandar besar di balik jaringan narkotika lintas negara tersebut.

Maraknya Kecelakaan Lalul Lintas jalan Yang Melibatkan Angkutan Truk

KT1 05 May 2025 Investor Daily

Maraknya kecelakaan lalul lintas jalan yang melibatkan angkutan truk karena dugaan pelanggaran overdimension dan overload (ODOL) harus disikapi tegas melalui rekomondasi perlunya pendirian sekolah pengemudi angkutan. Pelaksana tugas (PL) Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, kontribusi kecelakaan akibat ODOL diantaranya karena para pengemudi truk tidak terdidik dengan baik. "Pengemudi truk di Indonesia belajar secara otodidak. Tidak ada yang belajar secara struktur sebagaimana di moda lainnya. Oleh sebab itu KNKT membuat rekomondasi ke Pemerintah agar segera membuat sekolah pengemudi bagi pengemudi bus dan truk," ujarnya.

Adapun, mekanisme sertifikatasi pengemudi bisa dilakukan seperti halnya sertifikasi pilot pesawat yang dimulai dari proses belajar untuk memperoleh lisensi pilot selanjutnya diizinkan membawa pesawat pribadi dan bisa terbang  dengan jumlah jam tertentu bisa menerbangkan pesawat komersial,"  Wildan menegaskan, setelah dapat sertifikasi lisensi pilot, tidak serta merta bisa menerbangkan semua pesawat, namun harus memperoleh sertifikasi untuk setiap jenis pesawat yang akan diterbangkan. "Ini karena setiap pesawat beda merek beda tipe sehingga teknologinya bisa berbeda. Jadi sertifikasi jelas untuk setiap merek kendaraan," ungkapnya. (Yetede)