Kejagung akan memfokuskan penyidikan terhadap bank milik pemerintah dalam mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kredit yang dikucurkan tidak disertai jaminan yang memadai, juga tidak tertutup kemungkinan adanya pembelian asset yang bisa mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis(22/5) mengatakan, dalam kasus ini penyidik fokus pada bank pemerintah dan bank pemda karena pintu masuk penyidikan dalam kasus ini adalah unsur kerugian keuangan negara. Walakin, selain dari bank pemerintah, kredit yang diperoleh Sritex juga berasal dari bank swasta dan lembaga pembiayaan.

”Kalau B to B, bisnis kebisnis, yang dilakukan swasta dengan swasta, ya, tentu itu persoalan risiko di pihak swasta. Kalau di bank pemerintah, termasuk bank daerah, ada uang negara yang ditempatkan di situ, ada yang dipisahkan. Maka itu menjadi bagian dari keuangan negara. Kami bisa masuk dari pintu itu,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Dirut PT Sritex 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan tersangka bersama dua petinggi Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB) serta Bank DKI Jakarta, yaitu Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata dan Dirut Bank DKI Jakarta tahun 2020, Zainuddin Mappa.

Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober2024 sebesar Rp 3,58 triliun. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, yakni Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi yang terdiri dari beberapa bank beserta lembaga pembiayaan, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun., (Yoga)

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 800 juta pada kuartal 1-2025 akibat pengaruh perlambatan perekonomian global. Meski masih dalam kisaran aman, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menjaga kondisi NPI, karena menjadi salah satu penilaian bagi investor dan pelaku ekonomi terhadap perekonomian suatu negara. Berkaitan itu, BI memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2025 diperkirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berkelanjutan, dan deficit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. “Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Ramdan menuturkan, transaksi berjalan mengalami defisit US$ 200 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1-2025. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal IV-2025 yang sebesar US$ 1,1 miliar atau 0,3% dari PDB. (Yetede)

 

Dua  petinggi Freeport McMoran (FCX) melihat langsung dimulainya operasinal smelter  Manyar di Gresik, Jawa Timur. Freeport McMoran merupakan pemegang 49% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sekaligus menjadi operator tambang Grasberg di Papua. Kedua petinggi itu yakni Chairman of the Board FCX Richard C. Adkerson dan Presiden & CEO FCX Kartleen Quirk. Kehadiran kedua petinggi itu seiring rampungnya perbaikan pabrik asam sulfat di kompleks smelter Manyar. Reparasi rampung lebih cepat satu bulan dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Kini, smelter Manyar mulai masuk fase berikutnya yakni berproduksi secara bertahap hingga kapasitas maksimum yang direncanakan pada akhir 2025.5.22.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kehadiran  Adkerson dan Quirk guna memastikan kelancaran beroperasinya smelter Manyar. Ditargetkan produksi smelter menghasilkan katoda tembaga pada pekan keempat Juni mendatang. “Setelah dimasukkan konsentrat, diolah oleh furnace menjadi anoda tembaga, kemudian dibawa ke elektroefinery untuk menjadi ketoda tembaga,” kata Tony. Dia menuturkan beroperasinya kembali Smelter PTFI pada pekan ketiga Mei ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik dan merupakan bukti nyata resilensi perusahaan dalam mengatasi melaksanakan komitmen terhadap hilirisasi. “Produksi smelter sebetulnya akan dimulai pekan ketiga bulan Juni. Namun pada perkembangannya, proses perbaikan dapat terselesaikan lebih cepat,” kata Toni. (Yetede)

Suku bunga kredit baru pada April 2025 masih mengalami peningkatan secara bulanan. Dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% diharapkan transmisi ke suku bunga kredit bisa segera dilakukan untuk menjadi daya ungkit di sisi permintaan. Meskipun rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah terpantau stabil sebesar 9,19% pada April 2025, namun suku bunga kredit untuk fasilitas  kredit baru mengalami peningkatan sebesar 21 bps secara bulanan menjadi 9,63%. Berdasarkan data BI, kenaikan suku bunga kredit  baru terjadi  pada mayoritas kelompok bank, kecuali bank pelat merah. Kenaikan suku bunga baru terjadi pada kelompok kantor cabang bank asing (KCBA), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank umum swasta nasional (BUSN) yang masing-masing naik sebesar 64 bps, dan 39 bps. Sebaliknya, suku bunga kredit baru  pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  menurun 30 bps secara bulanan, terindikasi sebagai upaya menjaga daya saing di pasar kredit. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus akses terhadap situs PeduliLindungi.id setelah situs tersebut mengalami peretasan dan dialihkan ke laman judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa hasil verifikasi menunjukkan adanya tindakan defacement yang menampilkan konten ilegal, melanggar prinsip keamanan informasi di ruang digital nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus akses terhadap situs PeduliLindungi.id setelah situs tersebut mengalami peretasan dan dialihkan ke laman judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa hasil verifikasi menunjukkan adanya tindakan defacement yang menampilkan konten ilegal, melanggar prinsip keamanan informasi di ruang digital nasional.

Kondisi likuiditas perbankan Indonesia saat ini sedang tertekan, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat dan bunga kredit yang terus naik. Hingga April 2025, DPK hanya tumbuh 4,55% yoy, sementara bunga kredit baru naik menjadi 9,63%, dipicu oleh suku bunga dasar kredit yang meningkat.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional per April 2025 semakin melemah, hanya tumbuh 8,8% secara year on year (yoy). Melihat realisasi ini, Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan kredit dari level optimistis sebesar 11-13% (yoy), turun ke 8-11% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit uang terus melambat sejak awal tahun ini, BI jor-joran mengguyur likuiditas supaya perbankan bisa lebih efektif mendorong penyaluran kredit. Di sisi lain, BI juga memangkas suku bunga acuan 7 days reserve repo rate (B17DRRR) 25 basis poin (bps) dari 5,75% menjadi 5,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88% (yoy), lebih rendah dari 9,16% (yoy) pada maret 2025. Pertumbuhan ini terus turun dari akhir Desember 2024 yang tumbuh 10,39% (yoy). dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank (lending standard) masih baik, terutama pada sektor pertanian, LGA ( Listrik, GGas, dan Air) dan jasa sosial. Kondisi likuiditas semakin mengetat terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang kembali melambat, yakni hanya naik 4,55% (yoy) per April 2025 dibandingkan awal Januari 2025 yang tumbuh 5,51%. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mulai menggeser fokus sebelumnya pro-stabilitas. Ini tak lepas dari meredanya ketegangan perang dagang AS dan China, penguatan rupiah, dan terjaganya laju inflasi nasional.  Namun, pertumbuhan ekonomi nasional melambat menjadi 4,87% kuartal 1-2025 dari kuartal sebelumnya sebesar 5,02%. BI menilai pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat, sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Seiring dengan itu, BI memutuskan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% dalam Rapat Dewan Gubernur bank Indonesia (RDG BI), 20-21 Mei 2025. Selain itu, BI memangkas 25 basis tingkat suku bunga deposito facility menjadi sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility menjadi 6,25%.BI sudah mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% selama empat bulan. Terakhir BI menurunkan suku bunga acuan dari 6% ke 5,75% pada Januari 2025. Dengan demikian, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 50 bps sepanjang tahun ini. BI juga mengarahkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat  pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Lewat upaya ini, ditambah dengan naiknya belanja pemerintah, BI meyakini, pertumbuhan ekonomi membaik pada semester II tahun ini. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, serta melonggarkan sejumlah kebijakan makroprudensial. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan ini diambil karena inflasi terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga. Ia berharap pelonggaran ini dapat mendorong bank-bank menurunkan bunga kredit dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil.