Polemik kondisi likuiditas perbankan Indonesia saat ini menampilkan dua sisi pandang yang kontras. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ruang likuiditas longgar, terlihat dari kepatuhan mayoritas bank terhadap rasio Pemenuhan Kewajiban Likuiditas Makroprudensial (PLM), terutama kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) yang melebihi ketentuan minimum 5%. Namun, di sisi lain, para bankir justru mengeluhkan ketatnya likuiditas akibat persaingan antar lembaga keuangan dalam mencari dana di pasar uang, yang dibuktikan oleh penyusutan kepemilikan SRBI ke titik terendah dalam sembilan bulan terakhir.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan tidak sinkronnya indikator-indikator makro dan mikro dalam menggambarkan realitas likuiditas perbankan. Rasio loan to deposit (LDR) yang masih di bawah 90% dan pertumbuhan kredit yang stagnan (9,16% pada Maret 2025) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga belum optimal disalurkan menjadi kredit produktif.

Divergensi struktur bank besar dan kecil turut memperparah kondisi, terlebih karena kebijakan makro seperti suku bunga acuan dan Giro Wajib Minimum (GWM) masih bersifat seragam atau "gelondongan", tanpa mempertimbangkan kapasitas masing-masing bank. Dalam konteks ini, BI disarankan lebih selektif dan strategis, misalnya dengan pelonggaran GWM yang diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, ekonomi hijau, dan pariwisata.

Bank sendiri pun, menurut artikel ini, perlu lebih adaptif dan inovatif. Alih-alih meminta dispensasi, bank harus bisa menata ulang portofolio mereka dan mulai menyiapkan sumber dana murah alternatif di luar dana pihak ketiga. Dengan demikian, siklus naik-turun likuiditas tidak akan mengguncang stabilitas, dan industri perbankan tetap bisa menjalankan peran kuncinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana yang diharapkan oleh BI dan para pemangku kepentingan.