Regulator dan bankir meyakini, dana pihak ketiga (DPK) bisa tumbuh positif menopang penyaluran kredit di tahun 2023. Kepala Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa optimistis DPK di tahun 2023 tumbuh hingga 8% secara tahunan atau year on year (YoY) meski kredit tumbuh 10% hingga 12% YoY. Purbaya mengakui memang bakal ada tekanan pertumbuhan DPK saat ekonomi melanjutkan pertumbuhan. Sehingga, sebagian simpanan nasabah akan digunakan untuk melakukan ekspansi. Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono menambahkan, saat pertumbuhan ekonomi meningkat, penyaluran kredit akan naik lebih tinggi dibandingkan DPK. Didik menilai likuiditas bank tersebut masih longgar tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) di level 82%. Bank BJB masih menyusun rencana bisnis bank 2023 yang akan disampaikan ke OJK pada akhir bulan. Kendati demikian, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi memproyeksikan pertumbuhan kredit bisa naik 9% hingga 11% di tahun mendatang.

JAKARTA, ID – Industri perbankan diminta menawarkan suku bunga simpanan valuta asing (valas) yang menarik agar eksportir betah memarkir dana di bank domestik. Hal ini untuk menarik likuiditas valas yang mulai kembali ke negara asalnya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, yang terjadi di global saat ini karena Fed Fund Rate naik juga diiringi oleh kenaikan bond yield yang tinggi, sehingga mendorong terjadinya arus balik dolar Amerika Serikat (AS). Termasuk Indonesia dan negara-negara maju yang dana valasnya masuk kembali ke AS. “Ke depan ini dengan potensi dana yang dimiliki Indonesia besar, perlu ditarik dengan bunga yang atraktif. Kami bicarakan dengan bank supaya inflow ini bisa masuk dan stay di bank domestik kita,” imbuh Destry secara virtual, Kamis (17/11/2022). Destry menambahkan, diharapkan foreign direct investment (FDI) dan trade balance mengalir deras ke Indonesia. “Persepsi investor untuk lihat Indonesia sebagai tempat investasi mulai kelihatan positif. Kami ke depan juga dengan bank, minta bank tawarkan bunga lebih atraktif agar berusaha menarik dolar AS,” ucap dia. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat adanya perbaikan pada intermediasi perbankan nasional. Ini tercermin dari pertumbuhan kredit industri perbankan per Oktober 2022 yang meningkat mencapai 11,95% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang meningkat 11% (yoy). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dan mendukung pemulihan ekonomi. “Pertumbuhan kredit pada Oktober 2022 sebesar 11,95% (yoy), ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan hampir seluruh  sektor ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (17/11/2022). Kinerja korporasi tercermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor pertambangan dan perdagangan. Kinerja rumah tangga tercermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik sejalan dengan optimisme konsumen. (Yetede)

JAKARTA, ID — Para pelaku hanya mampu mengembangkan usaha dengan bunga acuan maksimal 6%. Lebih dari itu, suku bunga pinjaman bakal menjadi beban yang menyulitkan mereka untuk melakuka ekspansi. Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai tepat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Dengan demikian, BI hanya punya ruang 75 basis poin lagi untuk menaikkan suku bunga acuan. Seiring dengan ekspektasi BI bahwa suku bunga acuan Bank Sentral AS (Fed funds rate/FFR) akan mencapai puncaknya, yakni di level 5%, pada kuartal I-2023, maka pada periode tersebut bank sentral perlu mengerek BI7DRR ke level 6%-6,5%. Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga selisih yang pas antara BI7DRR dan FFR, yakni sekitar 100-150 basis poin. Jika selisih kurang 100 basis poin, rupiah akan mengalami tekanan dan kemungkinan besar akan terdepresiasi tajam. (Yetede)

Aset perbankan di Indonesia kian besar. Namun, dari total 107 bank di Tanah Air, penguasa aset perbankan dalam negeri masih dikuasai oleh segelintir bank besar. Sebagai gambaran, sebanyak 10 bank terbesar di dalam negeri memiliki total aset Rp 7.152,28 triliun hingga akhir September 2022. Nilai itu meningkat 3,79% dari periode sama tahun 2021 yang tercatat Rp 6.891,04 triliun. Saat ini memang belum ada data total aset perbankan nasional hingga September 2022. Laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru per Juli 2022 dengan total aset perbankan Rp 10.325,5 triliun. Sebagai perbandingan, per September 2021, 10 bank terbesar itu menguasai 70,82% total aset bank dalam negeri. Di antara para jawara aset tersebut, dua bank BUMN tampak dominan. Lihat saja, Bank Mandiri Tbk (BMRI) tercatat menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia berdasar aset konsolidasi, dengan nilai sekitar Rp 1.839,34 triliun. Sementara Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) di tempat kedua dengan nilai aset konsolidasi sekitar Rp 1.684,60 triliun. Sementara, bergabungnya PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ke dalam BBRI berandil menopang pertumbuhan aset bank ini. Total gabungan aset Pegadaian dan PNM mencapai sekitar Rp 112 triliun. Pertumbuhan kredit BBRI yang sebesar 7,9% secara tahunan juga mempertebal aset BBRI.

Seiring dengan makin positifnya tren pengembangan bisnis PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin), majority shareholder KB Kookmin Bank (KB Kookmin) kembali memberikan dukungannya kepada KB Bukopin. KB Kookmin memastikan dalam waktu dekat akan melakukan penguatan modal inti KB Bukopin melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue melalui Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII). Hal tersebut sesuai dengan keterbukaan informasi yang disampaikan KB Bukopin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal pada Senin, 24 Oktober 2022. KB Bukopin berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 per saham. Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin menyampaikan bahwa rencana Penambahan Modal hasil PUT VII akan memperkuat struktur permodalan KB Bukopin. 

OJK memastikan tak ada perpanjangan tenggat bagi bank umum yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada akhir tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menuturkan saat ini para pengawas terus berkoordinasi dengan pihak pengurus ataupun pemilik bank yang belum dapat memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan tidak ada bank yang tertinggal dan segera dapat mewujudkannya. “Secara umum bank-bank yang belum memenuhi kewajiban modal inti pada saat ini diperkirakan sudah menyelesaikan kewajibannya pada akhir 2022,” ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu. Berdasarkan catatan Tempo, saat ini masih ada sekitar 19 bank umum dan 13 bank daerah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

Agar modal inti meningkat, para pengelola bank ditawari beberapa opsi penyelesaian oleh OJK selaku regulator, dari top up atau bantuan modal anyar dari investor hingga konsolidasi berupa merger ataupun akuisisi dengan bank lain. Sedangkan bank daerah diarahkan membentuk kelompok usaha bank (KUB). “Kalau ada yang belum memenuhi, tapi sedang dalam proses akuisisi, merger, dan semacamnya, kami bisa memperpanjang dalam waktu yang wajar untuk penyelesaiannya,” ucap Dian. Namun bank yang bersangkutan wajib menunjukkan bukti-bukti proses konsolidasi tersebut. “Apabila gagal, alternatif penyelesaiannya akan diterapkan sesuai dengan diskresi OJK.” (Yoga)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatatkan jumlah Agen46 mencapai 165.059 per September 2022, meningkat 10,7% secara tahunan (year on year/yoy). Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul dari Agen46 mencapai Rp 2,66 triliun atau tumbuh 12,7% (yoy). BNI Agen46 merupakan mitra agen Laku Pandai BNI baik perorangan atau badan hukum yang telah bekerja sama dengan BNI untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat berupa layanan laku pandai, layanan keuangan digital (LKD) dan layanan e-payment. Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, jumlah transaksi yang dilakukan masyarakat melalui Agen46 juga terus meningkat. Pada September 2022, transaksi bulanan masyarakat mencapai Rp 10,36 juta. Dia menegaskan, jika berminat menjadi BNI Agen46, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat untuk mengisi formulir dan akan dilayani sampai pengajuan diproses hingga selesai.

Pelaku usaha juga dapat mendaftarkan diri melalui situs registrasi online BNI Agen46 yaitu https://agenbni46.bni.co.id/register dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai formulir. “Jadi pendaftarannya sangat mudah, bisa langsung mendatangi kantor cabang BNI terdekat ataupun melalui layanan registrasi online resmi BNI Agen46,” ungkap Ronny dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11). Akses terhadap layanan perbankan masih menjadi tantangan yang dihadapi sebagian kalangan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). BNI mencoba untuk mengatasi permasalahan ini dengan mendongkrak peran BNI Agen46 di berbagai daerah 3T tersebut. (Yoga)

PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group meneruskan tren positif pada kuartal III-2022 dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan. Laba bersih hingga kuartal III-2022 tercatat Rp 57,51 miliar atau melonjak 896,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 5,77 miliar year on year (yoy). Peningkatan laba tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan bunga dan penurunan beban bunga. Pendapatan bunga hingga kuartal III[1]2022 naik 16,43% (yoy) menjadi Rp 830,13 miliar. Sedangkan beban bunga turun 21,16% menjadi Rp 331,42 miliar hingga kuartal III. Kombinasi dari kedua hal tersebut menjadikan pendapatan bunga bersih hingga kuartal III-2022 menguat 70,42%, dari Rp 292,64 miliar menjadi Rp 498,71 miliar. Kredit yang disalurkan MNC Bank hingga kuartal III-2022 mencapai Rp 10,02 triliun, tumbuh 22,89% (yoy).

Ditambah lagi, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 8,09% dari Rp11,19 triliun menjadi Rp 12,09 triliun hingga kuartal III-2022. Pertumbuhan total DPK tersebut seiring pertumbuhan dana murah/CASA (giro dan tabungan) yang meningkat 22,36% (yoy) menjadi Rp 3,47 triliun hingga kuartal III-2022. Sementara untuk tabungan tumbuh lebih tinggi mencapai 38,43% (yoy) menjadi Rp 2,19 triliun hingga kuartal III-2022. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan strategi MNC Bank untuk terus memperbaiki komposisi dana murahnya, melalui program dan produk yang diminati oleh masyarakat. “Dengan runtunan kinerja gemilang MNC Bank yang berkelanjutan, khususnya dari pertumbuhan kredit yang sehat, terus membaiknya komposisi CASA serta penerapan tata kelola yang baik, kami yakin MNC Bank akan semakin kuat dan mampu menghadapi kemungkinan perlambatan ekonomi di tahun mendatang,” jelas Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11). (Yoga)

OJK memberlakukan ketentuan pemenuhan modal inti bank umum minimal Rp 3 triliun pada akhir tahun ini. Berdasarkan catatan Tempo, terdapat 19 bank yang harus memenuhi kewajiban tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan dua bulan lagi. Hal itu berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, di mana modal inti bank umum dinaikkan dari saat ini minimal Rp 100 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, menuturkan ketentuan pemenuhan modal inti bank umum minimal Rp 3 triliun dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan. Aturan tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong industri mencapai level ekonomi yang lebih tinggi dan efisien.

Dian menegaskan, terdapat sejumlah opsi yang dapat dipilih bank. Di antaranya, melakukan top-up modal dari investor hingga melakukan aksi konsolidasi baik merger maupun akuisisi dengan bank lainnya. Adapun jika hingga akhir tahun tidak dapat memenuhi ketentuan modal yang disyaratkan, terdapat tiga opsi yang dapat ditempuh menurut otoritas. “Opsi yang tersedia antara lain merger paksa, penurunan grade dari bank umum menjadi bank perkreditan rakyat (BPR), hingga likuidasi sukarela,” katanya. Saat ini para pengawas terus berkoordinasi dengan pihak pengurus ataupun pemilik bank yang belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, untuk memastikan tidak ada bank yang tertinggal dan segera dapat mewujudkannya. “Kami terus melakukan komunikasi intensif dengan pemilik bank untuk memastikan Rp 3 triliun itu bisa seluruhnya dipenuhi pada akhir tahun ini,” ujar Dian. (Yoga)