Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai  kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti  mengatakan, dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan tercipta keberlanjutan infrastruktur perkotaan yang inklusif. Ia menuturkan, bahwa pembangunan infrastruktur   perkotaan tidak cukup  dengan keandalan fisik, namun jua mampu beradaptasi. "Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua itu harus dilakukan secara kolaboratif  dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor," kata Wamen Diana. Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional  pada tahun 2030. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sektor konstruksi    dan bangunan yang menyumbang emisi sekitar CO2 global juga harus bertransformasi menunu pembangunan rendah karbon. (Yedete)                 

Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, sektor perbankan Indonesia mengalami dinamika yang menarik. Beberapa bank besar seperti BRI, BCA, dan Mandiri masih mencatatkan keuntungan besar. Namun secara keseluruhan, laba bersih industri perbankan nasional justru menurun. Penurunan ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi penerimaan negara, terutama dari pajak dan dividen bank milik pemerintah.

Bank merupakan salah satu sumber penting penerimaan negara. Keuntungan bank dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Jika bank membagikan dividen kepada pemegang saham, maka dividen tersebut juga dikenakan pajak. Sementara itu, untuk bank milik negara (seperti BRI dan Mandiri), sebagian labanya disetorkan ke negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sayangnya, data OJK menunjukkan bahwa pada triwulan I 2025, pada kelompok bank besar hanya bank BCA yang mampu tumbuh double digit dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya BRI mencatat penurunan laba bersih sebesar 24,8%. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya suku bunga yang membuat biaya bunga bank ikut naik. Hal ini menekan margin keuntungan bank dan berdampak pada pendapatan yang bisa dikenai pajak.

Sebagai contoh, BRI mencatat laba Rp60,6 triliun hanya bertumbuh 0,08% dari 2023 dan Bank Mandiri mencatat laba Rp55 triliun dengan pertubuhan 1,3%, sedangkan BNI meraup laba bersih Rp21,4 triliun hanya bertumbuh 2,7%. Sedangkan BCA meraih laba Rp54,8 triliun dengan pertumbuhan 12,7% dibandingkan 2023.  Selain 4 bank terbesar tersebut, bank lain seperti Danamon, BJB, dan beberapa Bank Pembangunan Daerah mencatat penurunan atau pertumbuhan laba yang sangat kecil. Jika tren ini terus berlangsung, maka penerimaan negara dari sektor perbankan bisa terganggu. Terutama melihat tren penurunan laba bersih perbankan di triwulan I 2025.

Penurunan laba bank akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Pajak atas laba akan menurun, dividen untuk negara dari BUMN juga bisa lebih kecil, dan pembagian dividen dari bank swasta kepada pemegang saham bisa menurun sehingga pajaknya pun ikut berkurang.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, memantau laporan keuangan bank secara berkala untuk mendeteksi lebih awal penurunan potensi pajak. Kedua, memperluas pengawasan terhadap pendapatan bank yang berasal dari jasa non-bunga (seperti biaya layanan) yang juga bisa menjadi sumber penerimaan pajak.

Ketiga, memperkuat kerja sama antara lembaga seperti DJP, OJK, dan Bank Indonesia agar data dan strategi dapat sinkron. Keempat, memberikan dukungan khusus kepada bank kecil atau bank pembangunan daerah agar tetap bisa beroperasi dengan sehat. Dan kelima, memastikan bank swasta besar tetap patuh membayar pajaknya secara penuh.

Mengapa hal ini penting bagi masyarakat? Karena ketika penerimaan negara turun, maka anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bisa terganggu. Menjaga kesehatan sektor perbankan berarti juga menjaga kemampuan negara membiayai kebutuhan warganya.

Meskipun beberapa bank masih mencetak laba tinggi, tekanan dari suku bunga dan kondisi ekonomi global membuat profitabilitas perbankan harus diawasi dengan cermat. Pemerintah perlu sigap mengambil langkah agar potensi penerimaan negara tidak terganggu, dan masyarakat tetap bisa merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan sektor ini.

Pembekuan rekening pasif dinilai sebagai langkah penting mencegah penyalahgunaan. Namun, masyarakat berharap prosesnya disertai pemberitahuan dan kemudahan saat reaktivasi rekening dibutuhkan. “Saya memiliki beberapa rekening untuk mengelola keuangan dan mendukung pembekuan rekening dorman, tetapi menilai penting adanya pemberitahuan ke nasabah sebelum penutupan dilakukan. Meski aturan tercantum dalam syarat dan ketentuan, perlu notifikasi agar nasabah dapat memeriksa dan mengantisipasi sebelum rekening dinonaktifkan,” ujar Prasiwi Hardiansari (27) pekerja swasta di Jakarta. ”Awalnya hanya satu rekening, kini saya memiliki empat untuk tabungan, cicilan dan gajian. Satu rekening kini tak aktif dan saya menilai pembekuan rekening dorman positif demi keamanan. Namun, saya berharap jika rekening tersebut dibutuhkan kembali, proses reaktivasinya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak menyulitkan nasabah,” kata Yohanna Reisya, Warga DKI Jakarta

”Saya sangat mendukung kebijakan penonaktifan rekening pasif untuk memberantas judi daring dan melindungi masyarakat. Namun, saya berharap nasabah diberi pemberitahuanyang jelas sebelum penutupan dilakukan. Selain itu, proses reaktivasi rekening yang sudah dinonaktifkan juga harus sederhana dan cepat agar tidak menyulitkan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Kebijakan ini penting, tapi implementasinya harus berpihak pada kenyamanan nasabah,” ujar Kunti Roostapati, profesional public relations di Jakarta. ”Saya memiliki dua rekening bank. Satu rekening khusus untuk menabung. Satu lagi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, pembayaran tagihan dan transaksi rutin lainnya. Dengan pemisahan ini, pengelolaan keuangan jadi lebih teratur. Saya juga setuju rekening yang tidak aktif selama enam bulan dibekukan, untuk menjaga keamanan nasabah serta mencegah potensi penyalahgunaan,” ujar Maria Aufrida Ardhieawati (24), karyawan swasta di Yogyakarta. (Yoga)

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBoC) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Tiongkok Li Qiang. Dalam keterangan tertulis BI, Minggu (25/5/2025), nota kesepahaman tersebut memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020, dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Nota kesepahaman ini juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konetivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi yang diperkenankan akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan. Nota kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan pengunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral, serta meningkatkan kerja sama moneteantara kedua negara di pasar moneter dan keuangan. (Yetede)

Penyaluran kredit usaha UMKM pada empat bulan pertama tahun  ini masih seret, meskipun sudah mulai meningkat. Adanya penurunan suku bunga  acuan Bank Indonesia (BI Rate) bisa menjadi harapan baru kebangkitan UMKM ke depan. Setelah sempat melambat dalam dua bulan terakhir, per April 2025 kredit UMKM tumbuh 2,3% secara yoy menjadi Rp 1.400,1 triliun. Realisasi ini mulai menunjukkan sinyal pemulihan, dibanding posisi Maret 2025 yang hanya naik 1,7% (yoy). Mengacu data uang beredar BI, perbaikan terutama terlihat pada kredit usaha kecil menengah. Per April, kredit kecil tumbuh 9,5% (yoy) menjadi Rp469 trliun naik dari maret  yang tumbuh 8,4% (yoy) menjadi Rp309,7 triliun per April bulan sebelumnya cuma naik 0,05% (yoy). Sedangkan, kredit mikro masih mencatatkan kontraksi yang dalam yakni 2,5% (yoy)  menjadi Rp 621,5 triliun. Penurunan ini lebih dalan dari kontraksi 2,1% (yoy) posisi Maret 2025. Dari penggunaannya, kredit UMKM untuk modal kerja tumbuh 0,8% (yoy) atau tembus Rp1.007,8 triliun, membaik dari bukan sebelumnya yang naik 0,2% (yoy). Kemudian, kredit investasi UMKM meningkat 6,5% (yoy) menjadi Rp 392,3 triliun, juga membaik dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,5% (yoy). (Yetede)

Lesunya pertumbuhan kredit per April 2025 salah satunya dikontribusi dari kredit modal kerja yang tumbuh melambat. Ini dikarenakan permintaan dari sektor  riil yang juga melemah, sehinga di sisi permintaan kredit modal kerja menurun dan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Berdasarkan data uang beredar yang dirils BI, kredit ya disalurkan perbankan per April 2025 sebesar Rp7.886. 5 triliun, tumbuh 8,5% secara yoy. Dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) pada empat bulan pertama tahun ini hanya naik 4,4% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,2% (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang meningkat 10,1% (yoy) menjadi Rp544,2 triliun per April 2025. Pertumbuhan kredit ini  (yoy). Selain itu melambat dari posisi Maret 2025 yang sebesar 12,8% (yoy). Selain itu, kredit sektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy). Selain itu, kredit dektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy) per Maret 2025 menjadi naik 5,2,(yoy) per April 2025 dengan nilai kredit Rp842,3 triliun (Yetede)

Dukungan pendanaan untuk pembiayaan kapal masih menjadi salah satu tantangan utama menciptakan industri maritim yang kompetitif. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National  Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategi dengan lebih dari 90% akivitas pedagangan global melalui laut sehingga perlu ditopang. "Di domestik, pelayaran juga berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional  mengingat Indonesia  merupakan negara kepulauan," ucap Carmelita. DI sisi lain, pelayaran merupakan industri  padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang  terkait dengan pengadaan  kapal.  Ia menuturkan, perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non kredit perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikatagorikan sbagai profil usaha yang berisiko tinggi. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) tengah memperluas kerja sama internasional untuk penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di berbagai negara. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa QRIS akan mulai dapat digunakan di Jepang dan China pada 17 Agustus 2025, setelah melalui tahap uji coba atau sandbox sejak 15 Mei 2025.

Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% memberikan dampak positif bagi pasar surat utang. Kebijakan ini berhasil mendorong kenaikan harga surat utang di pasar sekunder serta menurunkan biaya penerbitan obligasi (cost of fund), yang diharapkan mendorong penerbitan obligasi baru, terutama oleh sektor swasta.

Kejagung akan memfokuskan penyidikan terhadap bank milik pemerintah dalam mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bagi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kredit yang dikucurkan tidak disertai jaminan yang memadai, juga tidak tertutup kemungkinan adanya pembelian asset yang bisa mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis(22/5) mengatakan, dalam kasus ini penyidik fokus pada bank pemerintah dan bank pemda karena pintu masuk penyidikan dalam kasus ini adalah unsur kerugian keuangan negara. Walakin, selain dari bank pemerintah, kredit yang diperoleh Sritex juga berasal dari bank swasta dan lembaga pembiayaan.

”Kalau B to B, bisnis kebisnis, yang dilakukan swasta dengan swasta, ya, tentu itu persoalan risiko di pihak swasta. Kalau di bank pemerintah, termasuk bank daerah, ada uang negara yang ditempatkan di situ, ada yang dipisahkan. Maka itu menjadi bagian dari keuangan negara. Kami bisa masuk dari pintu itu,” ujarnya. Sehari sebelumnya, Dirut PT Sritex 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan tersangka bersama dua petinggi Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB) serta Bank DKI Jakarta, yaitu Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata dan Dirut Bank DKI Jakarta tahun 2020, Zainuddin Mappa.

Penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober2024 sebesar Rp 3,58 triliun. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, yakni Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi yang terdiri dari beberapa bank beserta lembaga pembiayaan, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun., (Yoga)