Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Hingga Mei 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang masih lesu sejak pandemi. Dari target KUR nasional sebesar Rp 300 triliun, baru terealisasi Rp 107 triliun atau sekitar 36%, menunjukkan bahwa program subsidi bunga ini belum berjalan optimal sebagai motor penggerak sektor UMKM.

Noun Digital Indonesia (Nuon), membeberkan inisiatif strategis dan rencana bisnis pada tahun ini sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat posisinya di industri hiburan digital di Tanah Air. Melalui tiga portfolio utama, Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle, Noun menegaskan fokusnya pada inovasi berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor serta Pemberdayaan talenta kratif lokal demi terciptanya ekosistem hiburan digital yang inklusif dan berdaya saing global. CEO Nuon Aris Sadewo mengatakan, bahwa setiap langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Terkait portfolio digital games, Aris menegaskan, pihaknya terus memperkuat posisi sebagai publisher lokal yang konsisten mendukung pengembangan konten gym DreadHaunt, yang kini tersedia di platform STEAM dan Xbox.  "Mode terbaru ini menawarkan pengalaman bermain solo, co-op multiplier, serta opsi bantuan AI bots yang memperkaya pengalaman bertahan hidup para pemain," ungkap Aris. (Yetede)

Industri perbankan Indonesia saat ini tengah menghadapi tekanan serius terhadap net interest margin (NIM) akibat meningkatnya biaya dana (cost of fund) yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan kredit. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM perbankan per April 2025 turun ke level 4,45%, seiring dengan melambatnya pertumbuhan laba industri menjadi hanya 5,79% secara tahunan.

Beberapa tokoh perbankan turut menyoroti kondisi ini. Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., menyatakan bahwa tekanan terhadap NIM sudah berlangsung selama dua tahun terakhir akibat ketidakmampuan menaikkan harga pinjaman demi menjaga kualitas aset dan rasio kredit bermasalah (NPL). NIM CIMB Niaga bahkan turun di bawah 4% pada kuartal I-2025.

Di sisi lain, Hera F. Haryn, EVP BCA, menyebutkan bahwa meskipun NIM BCA mencapai 5,8% berkat kekuatan dana murah (CASA 83%), tetap terjadi penurunan secara kuartalan. Sedangkan Reza Iskandar Sardjono, Chief Strategy Officer Bank Danamon, menyatakan bahwa meski NIM Danamon masih di atas rata-rata industri (7,1%), telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan adaptasi terhadap dinamika makroekonomi.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menambahkan bahwa kompetisi dana yang ketat, termasuk dari instrumen investasi non-bank, ikut menekan NIM. Ia berharap pelonggaran suku bunga acuan (BI Rate) ke depan bisa memberi ruang bagi bank menurunkan cost of fund dan memperbaiki margin.

Sementara itu, Arianto Muditomo, pengamat perbankan dari Perbanas Institute, mengingatkan bahwa tekanan NIM yang berkepanjangan bisa mengganggu kemampuan perbankan dalam menyerap risiko kredit dan menyalurkan kredit ke sektor riil. Ia menilai peluang pemulihan tetap terbuka pada paruh kedua 2025 apabila strategi efisiensi dan insentif pemerintah dapat dimaksimalkan.

Dengan demikian, tantangan terhadap NIM bukan hanya berdampak pada profitabilitas bank, tetapi juga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara penyesuaian strategi bank, stimulus fiskal, dan arah kebijakan moneter menjadi kunci utama pemulihan sektor ini.

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Tanah Air. Ini terlihat dari rencaba PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinikai sangat strategis nasional berbasis syariah seperti infrstruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktor kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (indef) Nur Hidayah menilai, dengan portofolio dan otoritas investasi global yang dimiliki, Danantara bisa mewujudkann harapan-harapan itu. "Akses ke pembiayaan jangka panjang akan lebih besar, membuka peluag cross-bordir investment di sektor halal, finance syariah, dan Islamic green finance," ujar dia kepada Investor Daily.  

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatam dengan menunjukkan  komitmennya dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Perseroan telah menyalurkan KUR kepada 1,25 juta debitur segmen usaha UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat, sepanjang Januari hingga April 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp54,9 triliun atau 31,38% dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan pemerintah di tahun ini. Dari sisi distribusi penyaluran KUR, lebih dari separuh atau sekitar 62,83% dialokasikan ke sektor produksi. Sementara itu, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan penyaluran terbesar yang mencapai Rp23,77 triliun atau 43,2*% dari total KUR. Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor yang mendukung program ketahanan pangan. BRI juga konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per April 2025, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tercatat sebesar 2,49%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal. (Yetede)

PT Bank central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) dalam peluncuran produk Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liquid FUnd USD Kelas A. Hadirnya produk terbaru ini menjadi wujud komitmen BCA untuk melengkapi ragam pilihan investasi dan keuangan yang berkualitas bagi segenap nasabah. Reksa Dana Pasar Uang USD Manulife Liqiud Fund USD Kelas A merupakan produk RDPU dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bertujuan untuk menyuguhkan pertumbuhan modal yang relatif stabil dan likuiditas tinggi, reksa dana ini berinvestasi sepenuhnya pada intrusmen keuangan dengan tenor di bawah satu tahun, seperti deposito, obligasi, serta intrusmen lainnya yang berdenominasi USD. Reksa dana ini juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi tujuan finansial kelas aset dan mata uang yang likuid. Pasalnya, produk ini dapat dicairkan kapan saja, serta bebas dari biaya pembelian dan penjualan kembali. Direktur BCA Haryanto T Budiman menyampaikan, komitman BCA adalah senantiasa menghadirkan ragam produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan berbagai segmen nasabah. MAMI telah menjadi mitra strategi BCA dalam menyediakan produk reksa dana berkualitas. (Yetede)

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) dalam rangka memperkuat ekosistem pembiayaan sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa di wilayah Kalimantan Barat. Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PSK) Penjamin Bank Garansi, dan Penjaminan Kredit Konstruksi serta Pengadaan Barang dan Jasa. Penandatanganan PKS dilakukan Plt Direktur Utama Jamkrindo  Abdul Bari dan Direktur Utama BPD Kalbar Rokidi, disaksikan langsung oleh  Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pemasaran dan UUS BPD Kalbar Yuse Chaidi Amzar, serta jajaran manajemen BPD Kalbar dan Jamkrindo di Auditorium Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dan kolaborasi antara lembaga penjaminan dan perbankan daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif dan peningkatan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM dan kontraktor lokal. "Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta mendorong kemandirian UMKM di Kalimantan Barat," ujar Abdul Bari. (Yetede)