Tertundanya sejumlah proyek pada tahun lalu berdampak pada capaian produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting migas sepanjang tahun lalu sebanyak 1.642 juta barel setara minyak per hari (boepd) atau hanya 96% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar 1.712 boepd. Realisasi itu terdiri atas lifting minyak sebanyak 660.000 barel per hari (bph) atau 93,7% dari target 705.000 bopd dan lifting migas 5.501 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau 97,6% dari target, yakni 5.638 MMscfd.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan sepanjang tahun lalu produksi migas masih mengalami sejumlah tekanan karena disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah pandemi Covid-19 dan keterlambatan penyelesaian proyek. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menambahkan pada awal 2021, tingkat lifting yang ada telah mengalami penurunan sekitar 20.000 bph karena adanya tekanan sepanjang 2020 yang me-nyebabkan adanya keterlambatan dalam eksekusi kegiatan.

Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi menargetkan tambahan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 800-900 unit sumur guna mengejar target produksi siap jual atau lifting migas 2022. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan pihaknya telah menetapkan penambahan pengeboran untuk bisa mengejar rendahnya capaian pada tahun lalu. “Development drilling sekitar 800-900 sumur kita targetkan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (11/1). Sepanjang tahun ini, Julius menuturkan SKK Migas telah mematok penyelesaian 12 proyek hulu migas. Jumlah itu masih belum termasuk empat proyek yang bersifat perawatan yang tidak menambah kapasitas produksi.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menanggapi keputusan beberapa perusahaan asing yang hengkang atau meninggalkan indonesia dari bisnis subsektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, kondisi itu perlu disikapi secara bijaksana karena menjadi peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola industri hulu migas di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan diskusi, Dwi menyampaikan bahwa publik tidak perlu ribut atas pilihan perusahaan asing tersebut, karena seharusnya publik melihat kemampuan perusahaan dalam negeri untuk mengambil potensi seluasluasnya dalam bisnis hulu migas tersebut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Mahakam [PHM) berhasil menemukan cadangan minyak dan gas (migas) bumi baru. Cadangan migas tersebut ditemukan melalui pengeboran sumur eksplorasi Manpatu-1x (MPT-1x) di Wilayah Kerja atau Blok Mahakam.

Saat ini sudah dilakukan UKL pada DST-1, di mana hasilnya terbukti dapat mengeluarkan hidrokarbon berupa minjak dan gas, dengan rate terukur 600BOPD (barel minjak per hari) dan 15 MMSCFD (standar kaki kubik per han) gas.

Ditengah pemanfaatan gas sebagai energi di era transisi energi terbarukan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK-Migas) mendorong peningkatan produksi gas untuk mencegah krisis energi. Apalagi hingga September lalu, serapan gas nasional tercatat sudah kembali normal. Kepala SKK Migas Dwi Seotjipto menuturkan, terjadinya krisis energi di Inggris dan beberapa negara Eropa, salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat investasi migas turun hingga 30%. Beberapa proyek migas global menjadi terlambat  pengerjaannya lantaran  perusahaan migas menghadapi masalah keuangan  dan operasi di lapangan.

Pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek  gas, seperti Proyek Abadi ,Blok Masela dan Indonesia Deepwater Development (IDD). Untuk itu, pihaknya bersama pemerintah terus melakukan untuk memuluskan proyek-proyek gas ini, diantaranya melalui debirokratisasi perizinan dan relaksasi perpajakan. Namun, kenaikan permintaan gas global ini sebenarnya menguntungkan Indonesia. "Ini (kenaikan permintaan) positif bagi Indonesia, karena kalau target 12 BSCFD terealisasi, kan pertanyaannya siapa yang beli gasnya?" ujar Dwi.

"Kegiatan komersialisasi sangat masif sampai gas enggak ada lagi yang bisa dijual. Jadi suplai agak berkurang," tuturnya. Walaupun, pada fasilitas hilir pun, juga terjadi upplaned shutdown yang menyebabkan serapan dibawah kontrak. Bahkan khusus gas yang dialirkan lewat pipa  (gas pipa), pihaknya, memproyeksikan  adanya kekurangan pasokan di sisa tahun ini jika dibandingkan dengan volume harian maksimal yang bisa diambil konsumen. Pada Oktober, kebutuhan gas pisa nasional dan ekspor diperkirakan mencapai 4.024 BBTUD. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melelang blok Migas tahap kedua 2021, dimana delapan blok migas akan ditawarkan. Dalam lelang kali ini pun, kementerian juga menawarkan ketentuan lelang yang lebih baik. Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Alimuddin Baso menuturkan, pihaknya telah melelang enam blok migas pada lelang tahap pertama 2021 pada 17 Juni yang lalu. Sementara pada tahun ini, pihaknya dapat menawarkan setidaknya 10 blok migas ke investor. "Lelang tahap kedua 2021 direncanakan pada awal kuartal  keempat ini dan akan ditawarkan delapan blok migas," kata dia.

Untuk menggaet investor, lanjutnya, pihaknya terus memperbaiki ketentuan lelang yang lebih menarik. Beberapa diantaranya adalah fleksibilitas bentuk kontrak kerjasama dan bagi hasil (split) yang lebih baik untuk perusahaan migas. Bagi hasil untuk minyak yakni 80:20 di blok migas beresiko rendah dan 55:45 untuk resiko tinggi, serta untuk gas sebesar 75:25 untuk resiko rendah dan 50:50 untuk resiko tinggi. "Artinya fleksibilitas yang ditawarkan. Semua dilakukan untuk tingkatkan minat terhadap blok migas yang ditawarkan," jelas Alimmudin.

"Untuk tahap kedua telah disiapkan baik blok bigas offshore dan onshore, maupun kombinasi. Mudah-mudahan dapat diumumkan setelah proses administrasi dan syarat sudah selesai." ujarnya. Sebelumnya,pada lelang tahap pertama, empat blok migas diantaranya dilelang dengan skema penawaran langsung, yakni Blok South CPP di Riau, Sumbangsel di Sumatera Selatan dan North Kangean di lepas Pantai Utara. Pemerintah terakhir menggelar lelang blok migas pada 2019 silam. Pada saat itu, penawaran hingga 13 blo migas dan hanya memperoleh tiga pemenang. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penerimaan negara subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp 81,90 triliun hingga September 2021.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Alimuddin Baso menjelaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam migas telah mencapai Rp 62,03 triliun atau setara 82,72 persen dari target triwulan III akibat membaiknya harga minyak dunia.

Sementara PNBP fungsional telah mencapai Rp106,91 triliun dan PPh migas sebesar Rp 19,86 triliun.

Kenaikan harga minyak dunia turut mendongkrak indeks rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP, sehingga mendorong pertumbuhan setoran negara dari sumber daya alam migas hingga 16,4 persen secara year on year," katanya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK:Migas) memperkirakan lifting migas sampai  akhir tahun nanti bakal di bawah target. Meski demikian, dengan lonjakan harga minyak dan gas global yang cukup siginifikan, penerimaan migas justru jauh lebih tinggi dari target. Hingga September, penerimaan negara dari migas tercatat mencapai US$ 9.53 miliar atau 131% dari target yang ditetapkan US$ 7,28 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, pandemi Covid yang masih berlangsung membuat pelaksanaan beberapa kegiatan hulu migas tertunda.

Pihaknya masih berupaya untuk meningkatkan lifting migas nasional hingga akhir tahun nanti. Sayangnya, proyeksi lifting migas SKK Migas masih dibawah target APBN. "Diharapkan ditahun ini lifting minyak bisa 665 ribu bph atau 94% dari target 705 ribu bph, dan gas 5.529 MMscfd atau 98% dari target 5.638 MMscfd," kata Dwi dalam jumpa pers daring. Sementara untuk gas, tambahan lifting akan diperoleh dari kegiatan optimasi penyerapan sebesar 55MMscfd dan optimasi operasi 20 MMscfd. "Situasinya untuk lifting migas lebih baik," ujar dia.

Terkait rendahnya realisasi lifting, Dwi menyebutkan masih adanya dampak pandemi Covid-19. Selain produksi Migas awal tahun yang rendah sebagai akibat pandemi yang berlangsung dari tahun lalu, beberapa kegiatan ditahun ini pun juga tertunda. Per September dia merinci, realisasi seismik 2D baru sepanjang 1.917 km atau 54% dari target 4.569 km, seismik 3D 815 km2, dan pengeboran ekplorasi baru 21 sumur atau 41%  dari target 48 sumur.  (yetede)

Lelang wilayah kerja minyak dan gas tahun ini banjir insentif. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolin Wajong, mengapresiasi insentif yang diberikan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mengundang lebih banyak peminat kontrak migas.Sekretaris Jenderal IPA, Moshe Rizal, mengakui pemerintah telah menyusun ketentuan lelang yang lebih baik. Namun dia menyebutkan persaingan sangat ketat, sehingga tak mudah mencari peserta lelang di lapangan eksplorasi. Negara-negara penghasil minyak dan gas berlomba-lomba menawarkan insentif untuk menarik minat investor. "Investor memperketat kriteria mereka karena proyek di luar negeri banyak sekali," tuturnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Ariadji, mengatakan nilai bagi hasil akan ditentukan jumlahnya berdasarkan risiko di setiap wilayah kerja. "Risiko semakin tinggi, maka bagian kontraktor semakin besar," ujarnya. Dalam kategori risiko terendah, porsi kontraktor untuk wilayah kerja minyak ditentukan 20 persen dan gas 25 persen. Sementara itu, jika wilayah tersebut berisiko sangat tinggi, porsi kontraktor bisa mencapai 45 persen untuk minyak dan 50 persen untuk gas.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menuturkan deretan insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing hulu migas Indonesia yang semakin ketat di dunia. Dia mengingatkan akan pentingnya ketersediaan data dan kemudahan akses data tersebut untuk menarik lebih banyak investor masuk. Selain itu, kata dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mempercepat revisi Undang-Undang Migas, yang berpengaruh besar terhadap peminat kontrak migas. “Kepastian hukum menjadi faktor terpenting untuk menarik investasi. Tekanan untuk segera menerbitkan regulasi ini sudah terlihat ketika lelang wilayah kerja ini kurang banyak peminatnya," ucapnya. 

Perbankan dalam negeri menganggap sektor industri hulu minyak dan gas bumi masih menarik untuk dibiayai meski transisi ke energi bersih mulai berjalan. Pendanaan tersebut sangat berarti dalam mendukung target pemerintah memproduksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030.Direktur PT Bank Central Asia Tbk, Santoso Liem, menuturkan perusahaan tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan membiayai proyek migas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Industri migas memiliki efek berganda pada berbagai aspek perekonomian nasional,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Hingga Juni 2021, pembiayaan BCA untuk sektor pertambangan migas mencapai Rp 4,7 triliun.Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza, menuturkan pembiayaan untuk sektor migas masih dijalankan. BRI, kata dia, memberikan kredit korporasi untuk mendanai proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas. “Faktor lain yang menjadi pertimbangan, yakni pembiayaan tersebut mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik, seperti rantai nilai, transaksi, dan jasa bank lain,” kata dia.