Bisnis kredit kepemilikan rumah (KPR) sejumlah bank besar tumbuh solid sepanjang semester pertama tahun ini. KPR kini telah mendominasi portofolio kredit konsumer mereka. KPR Bank Central Asia (BCA) misalnya, telah menyumbang 62,3% terhadap total portofolio kredit konsumernya pada posisi Juni 2023. Total outstanding KPR bank ini sudah tembus Rp 114,5 triliun di periode tersebut, tumbuh 12% secara tahunan. BCA saat ini menduduki peringkat kedua penguasa pangsa pasar KPR di Indonesia, setelah Bank Tabungan Negara (BTN). Sepanjang semester pertama 2023, BCA berhasil mencairkan KPR atau booking baru Rp 19,3 triliun. Angka tersebut meningkat 10,9% dari periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), outstanding KPR perbankan nasional mencapai Rp 663,6 triliun per Juni 2023, naik 10,1% secara tahunan. KPR menyumbang 35,01% dari total kredit konsumer. Porsi KPR ini naik tipis dari akhir 2022 yang mencapai 34,7%. BTN, selaku bank spesialis kredit properti, menyalurkan KPR Rp 243 triliun per Juni 2023, tumbuh 9,18% secara tahunan. KPR bank ini masih didominasi KPR subsidi, dengan outstanding mencapai Rp 152,16 triliun atau meningkat 10,6% secara tahunan. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya akan terus memacu pertumbuhan kredit di paruh kedua ini. BTN menargetkan kredit tumbuh 10%-11% di 2023. Di semester satu lalu, kredit tumbuh 7,52%.

Survei perbankan Bank Indonesia pada triwulan II-2023 menunjukkan pertumbuhan kredit sepanjang 2023 bisa mencapai 10,9 persen. Optimisme tersebut didorong prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023). (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait restrukturisasi kredit UMKM. Dalam rapat tersebut, dibahas pula soal opsi hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit macet UMKM di bank pada dasarnya bisa dihapus buku dan hapus tagih. Namun, kredit macet tersebut harus direstrukturisasi terlebih dulu. ”Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit, termasuk penghapus bukuan dan tagihan. Perundangannya semua siap. UU-nya siap,” ujar Airlangga seusai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pemerintah telah menyiapkan ketentuan yang masuk dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 250-251 disampaikan mengenai pengaturan piutang macet. Juga UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan penghapus bukuan dan tagihan kredit bisa dilakukan. Selain itu juga Peraturan OJK N 40/POJK.03/ 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Persyaratan penghapus bukuan dan hapus tagih kredit adalah bahwa kredit bersangkutan telah melalui proses restrukturisasi terlebih dahulu. Apabila setelah restrukturisasi ternyata kredit tetap macet, selanjutnya bisa dilakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit tersebut. ”Ini merupakan kerugian bagi bank. Khusus bank BUMN, kerugian tersebut bukan kerugian keuangan negara,” ucap Airlangga. (Yoga)

JAKARTA,ID- Pemerintah memangkas target platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 menjadi Rp297 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp450 triliun. Pemangkasan hingga 34% atau Rp153 triliun itu dilatarbelakangi  oleh masalah ketercukupan anggaran subsidi bunga  marjin KUR periode 2023 setelah realisasi  selama semester I-2023 naik signifikan. "Memperhatikan dinamikan penyaluran KUR pada semenster I, perlu adanya penyesuaian target  penyaluran KUR 2023. Dengan tetap menjaga jumlah dan kualitas disbursement KUR dan memperhatikan kecukupan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan carry over tagihan seubsidi KUR secara bertahap di 2023 dan 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto dalam keterangannya. Pernyataan Airlangga tersebut dinyatakan sehari setelah ia meminpin  rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Loka Kretagama Gedung Ali Wardhana, lapangan Banteng, Jakarta. Berdasarkan data Menteri keuangan (Kemenkeu) realisasi subsidi bunga KUR sampai semester I-2023 mencapai Rp14,4 triliun atau 35,1% dari pagu APBN 2023. (Yetede)

Realisasi bantuan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP hingga tanggal 7 Juli 2023 tercatat 103.749 unit senilai Rp 11,6 triliun. Penyerapan FLPP itu 47,15 % target FLPP tahun ini, yakni 220.000 unit senilai Rp 25,18 triliun. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, total anggaran FLPP yang terserap per 7 Juli 2023 adalah Rp 11,6 triliun untuk realisasi 103.749 unit rumah bersubsidi. Selain FLPP, pemerintah juga menggulirkan tiga skema bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023.

Skema itu meliputi subsidi suku bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka rumah (SBUM), dan tabungan perumahan rakyat. Per 7 Juli 2023, realisasi subsidi selisih bunga tercatat 749.571 unit senilai Rp 1,41 triliun atau 99,41 % target penyaluran 754.004 unit senilai Rp 3,46 triliun. ”Subsidi selisih bunga ini hanya untuk pembayaran penerbitan KPR subsidi tahun-tahun sebelumnya. Jadi, untuk produk (SSB) tidak bertambah,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR secara hibrida, di Jakarta, Senin (10/7).

Rumah bersubsidi FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan batas penghasilan maksimal Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Pemerintah telah menaikkan harga patokan rumah bersubsidi lewat FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Harga patokanbaru rumah subsidi tahun 2023 naik 6,8-7,7 % dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024 ditetapkan naik di kisaran 2,2-2,9 % menurut zonasi. (Yoga)

Sebagian warga Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang mencapai total Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Nilai utang ini meningkat seiring belum pulihnya kondisi ekonomi setelah meredanya pandemi Covid-19. Demikian data terakhir OJK mencatat tren pembiayaan berjalan warga di Jakarta melalui platform pinjaman daring industri teknologi finansial (tekfin). Jakarta menempati peringkat kedua di Indonesia setelah Jabar yang memiliki 4,8 juta rekening aktif dengan pembiayaan berjalan Rp 13,8 triliun.

”Ini mengindikasikan permintaan pinjaman dari tekfin di Ibu Kota besar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya di  Jakarta, yang dikutip Rabu (5/7). Jika dilihat trennya selama masa pandemi Covid-19, utang atau pembiayaan berjalan di Jakarta selama masa pandemi mulai meningkat setidaknya sejak awal 2022. Pada Februari 2022 tercatat ada sekitar Rp 8,9 triliun yang disalurkan melalui 2,7 juta rekening penerima pinjaman, meningkat drastis dari Februari 2020 atau sebelum status pandemi Covid-19 diberlakukan pada Maret 2020, yang hanya mencapai Rp 4,3 triliun melalui 5,2 juta rekening peminjam. (Yoga)

JAKARTA,ID-Bidang usaha perikanan  dan kelautan mutlak mendapatkan dukungan dan intervensi dari pemerintah agar porsi kucuran kredit perbankan ke sektor tersebut tak terkunci di bawah 1%. Dukungan dan intervensi itu dibutuhkan untuk  menyingkirkan sejumlah tantangan seperti skala bisnis sektor perikanan yang masih kecil sehingga perbankan enggan untuk  mendanai. Tantangan lain adalah infrastruktur sektor perikanan dan kelautan, seperti kapal, storage, dan tempat pelelangan ikan, yang masih terbatas. Selanjutnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang terbatas dan kontinuitas  produksi relatif tidak stabil dikarenakan tergantung dengan kondisi dan cuaca/alam. Selain itu, mayoritas nelayan merupakan  nelayan kecil (unbankable) yang meliputi 99% dari total armada tangkap saat ini. "Secara bisnis, sektor perikanan  juga memiliki beberapa 'PR' yang perlu diselesaikan. Kami melihat, dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertarikan industri keuangan pada sektor ini, khususnya untuk penyediaan  infrastruktur yang layak," ujar Chief Economics PT Bank Mandiri (persero) Tbk Andry Asmoro kepada Investor Daily, Senin (03/07/2023). (Yetede)

Minat investor pasar modal terhadap para penyedia layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau fintech lending diperkirakan belum goyah di tengah tingginya risiko gagal bayar di industri keuangan. Ekonom dari PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, membenarkan bahwa bisnis pinjaman peer to peer atau P2P lending masih terganjal oleh sentimen negatif, seperti kenaikan berkala suku bunga bank sentral serta minimnya pemegang dana yang bisa dipertemukan dengan calon debitor. Namun kinerja fintech yang ibarat “makcomblang” antara pemilik uang dan pencari pinjaman masih terus bertumbuh dalam jangka menengah. “

Khususnya untuk P2P lending yang berfokus ke segmen usaha kecil dan menengah (UKM),” katanya kepada Tempo, kemarin. Josua menyebutkan baru sedikit potensi pinjaman P2P lending yang tersalurkan ke pelaku usaha bisnis kecil. Padahal ada lebih dari 64,2 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi hingga 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Di tengah pertumbuhan bisnis keuangan digital, termasuk fintech, pemerintah juga menggeber digitalisasi 30 juta UMKM di Indonesia sampai 2024—yang jika tercapai, akan setara dengan peluang pembukaan 2 juta lapangan kerja baru. (Yetede)

Keripik Tiga Serangkai merupakan keripik asal Batam buatan Pak Maidi dan istrinya, Aklima. Untuk mengembangkan usaha itu Pak Maidi mengajukan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Kehadiran KUR menjadi angin segar bagi UMKM. KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR juga dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pinjaman ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Pemerintah juga menyubsidi bunga pinjaman agar tidak memberatkan pengusaha UMKM, seperti Pak Maidi. Pemerintah dan OJK juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringanan, dalam bentuk pembebasan jaminan atau agunan tambahan bagi debitor mikro dan supermikro, hanya untuk debitor KUR mikro dan supermikro dengan maksimal pinjaman modal Rp 100 juta. (Yoga)

Penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Mei 2023 terindikasi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada Mei 2023 yang tercatat sebesar 82,6 persen, lebih tinggi dari SBT 68,9 persen pada bulan sebelumnya. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (20/6/2023), di Jakarta. (Yoga)