Tulisan Nadhila Dzikrina yang berjudul ‘Dilema Mengakses KUR’ (23/8) pada kolom opini media ini perlu diberi penjelasan secara detail, karena ada beberapa statement yang bias dan tidak sesuai update aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta implementasi di lapangan. Hal ini penting disampaikan pada pembaca, agar pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menerima infromasi detail terkait KUR. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kinerja UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa opini di atas perlu ditanggapi? Karena jangan sampai terdapat informasi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak pro pada pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai informasi bersama, bahwa pemerintah memberikan KUR sebagai vaksin bagi UMKM saat pandemi Covid-19. Saat ini, KUR masih menjadi separuh napas bagi UMKM terkait pemenuhan permodalan di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun statement Nadhila Dzikrina yang perlu dibahas adalah sebagai berikut; yaitu, terkait rate bunga KUR sebesar 6%—7% sehingga kurang diminati. Kemudian berlanjut, bahwa program KUR makin tidak dilirik karena prosesnya ribet, kemudian ditambah lagi, dengan argumen bahwa jangka waktu pengembaliannya amat terbatas. Nadhila juga nyinyir kalau jenis pembiayaan KUR yang diberikan tidak sesuai karakteristik usaha dari pelaku UMKM. Terakhir, Nadhila Dzikrina memberikan kritik masalah jaminan. Di mana untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, hanya diberikan pada mereka dengan batas maksimal pinjaman hanya Rp50 juta. Tujuan KUR itu sendiri adalah; pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; kedua, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itulah, kebijakan KUR tiap tahun selalu dievaluasi untuk perbaikan sehingga daya dorong UMKM agar menjadi lebih efektif. Dan, keempat, agar pelaku usaha dapat naik kelas. Naik kelas dari segmen mikro menjadi kecil, kemudian kecil menjadi menengah, dan menjadi korporasi.

Perbankan semakin memacu penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) pada paruh kedua 2023. Kredit di sektor ini diharapkan menjadi salah satu penunjang pertumbuhan kredit perbankan tahun ini. Memasuki semester II, laju pertumbuhan KPR semakin membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), KPR tercatat tumbuh 10,3% secara tahunan, lebih tinggi dari Januari yang tumbuh 7,38%. Sejumlah bank optimistis prospek KPR tahun ini tumbuh dua digit. Berbagai strategi telah disiapkan untuk memacu penyaluran KPR, termasuk promo bunga. Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya, menargetkan total outstanding KPR menyentuh Rp 122 triliun tahun ini atau tumbuh 12% secara tahunan. Untuk mencapai itu, Direktur BCA Haryanto Budiman mengatakan, BCA akan mendorong penyaluran KPR atau booking baru sepanjang tahun ini Rp 43 triliun. Sementara BTN menargetkan KPR tumbuh 10% tahun ini. Hingga Juni 2023, total KPR BTN mencapai Rp 243 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan. KPR subsidi tumbuh 10,8% jadi Rp 152 triliun dan KPR non subsidi naik 7,49% jadi Rp 90,83 triliun. Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando mengatakan, selama tujuh bulan pertama, BTN sudah menyalurkan KPR baru Rp 23 triliun atau tumbuh 14% secara tahunan. KPR  disalurkan untuk membiayai 115.922 unit rumah. BRI telah menorehkan outstanding KPR Rp 47,9 triliun per Juni 2023, tumbuh 14% secara tahunan. Melihat capaian ini, BRI optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan KPR dua digit. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI mengatakan, perseroan akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang dan agen properti untuk mempermudah layanan KPR. Selain itu, BRI juga menggelar pameran secara hybrid dengan menawarkan promo bunga KPR mulai 1,27% fixed satu tahun. 

Rencana pemerintah mengubah persyaratan akses kredit usaha rakyat atau KUR ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas kesulitan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh kredit murah modal kerja. Tapi, di sisi lain, pelonggaran syarat kredit menjadi risiko besar bagi bank dan lembaga penyalur pembiayaan manakala pinjaman tersebut macet serta bermasalah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan syarat baru untuk nasabah KUR. Dalam ketentuan yang baru, pemerintah akan memberlakukan skor kredit sebagai basis penilaian kelayakan pemberian pinjaman kepada debitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor kredit tersebut, antara lain, adalah prospek serta kesehatan usaha hingga volume kontrak bisnis yang kemudian dianggap layak sebagai pengganti agunan. Tak hanya mempermudah syarat penyalurannya, pemerintah juga berniat menghapus buku tagihan KUR yang macet. Sasarannya adalah kredit dengan nilai maksimal Rp 500 juta dan ditanggung oleh dua lembaga asuransi kredit milik negara, yaitu Jaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia. (Yetede)

Peluang sektor bisnis pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara masuk kategori kredit hijau masih terbuka. Peluang ini dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan, saat ini OJK tengah mengkaji perluasan indikator pembiayaan PLTU batubara yang bisa masuk dalam kategori hijau. Sebelumnya, pembiayaan terhadap PLTU batubara bisa masuk kategori hijau jika hanya digunakan untuk transisi energi. Tapi kini, OJK akan memperluas peran PLTU batubara yang digunakan untuk menghasilkan produk hijau dan berkelanjutan. Dari hasil kajian ini, OJK akan menentukan apakah sektor batubara bisa masuk taksonomi hijau atau tidak. Jika hasil kajian menyebut PLTU batubara bisa memberi dampak positif besar terhadap industri EBT, bisa saja sektor ini masuk kategori hijau. Ekonom Perbankan Binus University Dody Arifianto menilai wajar jika kajian tersebut dilakukan OJK. Terlebih, sektor pertambangan termasuk batubara di Indonesia tergolong besar. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja juga menyambut baik langkah OJK. Menurut dia, kebutuhan batubara untuk pasar domestik masih besar. "Kebutuhan batubara cukup banyak, dan masih cukup menarik," ujar Jahja. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menambahkan, penyaluran kredit BCA ke sektor-sektor berkelanjutan masih besar. Per Juni 2023, total kredit BCA ke sektor ini mencapai Rp 181,2 triliun, naik 6,9% secara tahunan.

JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024.Salah satu upaya yang akan disiapkan pemerintah adalah ketentuan penyaluran KUR tanpa jaminan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, menuturkan pengelolaan risiko pemberian kredit ini bisa diganti dengan metode skor kredit. “Pelaku UMKM selama ini kalau mau pinjam uang terhambat karena tidak punya agunan,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Usulan ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Hipmi di Tangerang pada 31 Agustus lalu, dia menuturkan kebanyakan pengusaha kecil tak memiliki aset untuk dijadikan jaminan ke penyalur kredit. Skema skor kredit, menurut Jokowi, bisa menjadi solusi seperti dibuktikan di 145 negara lain yang sudah menggunakan metode serupa. “Saya masih mendorong terus kepada menteri, OJK, dan Bank Indonesia agar kalau bisa, urusan KUR ini tanpa agunan.” (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menaikkan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) super mikro menjadi 15%. Kebijakan ini diyakini dapat menggenjot penyaluran KUR pada umumnya, terutama super mikro, "kata pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta,Selasa (5/9/2023). Selain itu, kata dia, penurunan bunga KUR dapat mengerek pertumbuhan kredit perbankan secara umum. Derasnya pertumbuhan kredit perbankan akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, ia menilai, bank juga harus meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk KUR, Tujuannya agar bank dapat menjaga kualitas kredit untuk memitigasi risiko. "Pada prinsipnya, bisnis harus lancar, ekonomi harus lebih subur, dan NPL di perbankan tetap terjaga di ambang batas aman sebesar 5%," kata dia. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No 317/2023 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR. Dalam keputusan itu, besaran subsidi bunga KUR penempatan pekerja migran Indonesia dikurangi menjadi 13,5%. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan masih mencari format ideal besaran asuransi kredit yang ditanggung antara perusahaan asuransi dan kreditur untuk memastikan risiko dan mitigasi dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Kalangan industri asuransi mengusulkan agar kreditur atau pemberi kredit menanggung risiko kredit kurang dari 20%, atau di bawah usulan regulator sebesar 30% dalam rencana pengaturan asuransi kredit. Usulan itu diperoleh berdasarkan masukan dari pelaku industri jasa keuangan menyusul rencana rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Peraturan OJK terkait dengan asuransi kredit. Perubahan aturan itu untuk menggantikan ketentuan terkait dengan asuransi kredit yang selama ini diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Dengan ketentuan anyar itu, nantinya perusahaan keuangan seperti perbankan maupun per­usahaan pembiayaan berbagi risiko dengan perusahaan asuransi kredit saat menyalurkan kredit. Porsi yang ditanggung perusahaan asuransi kredit, tetap lebih besar. Selain soal pembagian risiko, rancangan beleid juga akan mengatur perusahaan asuransi yang diizinkan memasarkan produk asuransi kredit. Perusahaan asuransi umum boleh memasarkan produk pada lini usaha asuransi kredit asalkan memiliki rasio likuiditas paling rendah 150% dan ekuitas paling sedikit Rp500 miliar. Adapun, perusahaan asuransi umum syariah harus memiliki rasio likuiditas pada dana tabarru’ dan dana perusahaan secara total paling rendah 150% dan total ekuitas pada dana perusahaan dan ekuitas peserta pada dana tabarru’ secara total paling sedikit Rp250 miliar jika hendak memasarkan produk pada lini usaha asuransi pembiayaan syariah. Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia Dody AS Dalimunthe mengatakan porsi pembagian risiko pada dasarnya dapat dinegosiasikan sepanjang dapat mendorong pihak bank melakukan mitigasi risiko dengan menyeleksi debitur. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai produk asuransi kredit ditujukan untuk mengurangi kerugian keuangan bagi debitur dan bank akibat terjadinya suatu risiko yang pertanggungkan. “Besaran manfaat atau pergantian bisa diatur tidak 100% dari nilai kerugian atau manfaat,” kata Abitani saat dihubungi.

Perempuan mendominasi sektor UMKM di Indonesia. Namun, mereka sebagai pelaku usaha masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengembangan usahanya, mulai dari minimnya dukungan keluarga hingga sulitnya akses perizinan. Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusi BI, Elsya MS Chani mengatakan, perempuan merupakan kelom pok penting dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan menunjukkan, terdapat 65 juta pelaku UMKM pada 2019. Dari jumlah tersebut, 64,5 % di antaranya perempuan.

”Kiprah perempuan dalam perekonomian sudah membuktikan banyak hal. Mereka mendominasi sektor potensial, seperti sektor ekonomi kreatif,” ujar Elsya dalam peluncuran program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023 yang digelar PT Visa Worldwide Indonesia secara daring, Kamis (31/8). Meski demikian, banyak perempuan yang menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan usahanya. Beberapa di antaranya kurangnya dukungan keluarga atau pasangan, masalah perizinan, serta minimnya kemampuan mendapat akses pasar. Elsya menambahkan, BI memberikan dukungan lewat berbagai kebijakan, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit yang lebih besar bagi UMKM. Selain itu, BI juga menetapkan kebijakan pemberian diskon giro wajib minimum serta pengadaan sistem pembayaran ritel nasional (BI Fast dan QRIS). (Yoga)

Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit baru pada kuartal II/2023 meningkat, yang tecermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 94,0%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 63,7%. Pertumbuhan kredit baru tersebut terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit investasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II/2023, relatif stabil. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit baru yang meningkat terjadi pada hampir seluruh jenis kredit. Hal tersebut terindikasi pada kredit modal kerja (SBT 89,5%) dan kredit konsumsi (SBT 85,3%). Sementara itu, kredit investasi (SBT 54,4%) terindikasi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kredit baru untuk seluruh jenis kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Sementara itu, pada kuartal III/2023, kebijakan penyaluran kredit baru diproyeksikan tetap terjaga tumbuh positif, terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 86,3%. Secara sektoral, pertumbuhan penyaluran kredit baru terutama terjadi pada sektor konstruksi (SBT 82,2%), diikuti oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (SBT 79,5%), dan sektor industri pengolahan (SBT 77,9%). Survei BI menyebut kebijakan penyaluran kredit diperkirakan lebih ketat, antara lain pada suku bunga kredit dan premi kredit berisiko. Selanjutnya, hasil survei menunjukkan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit ke depan, di mana responden memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2023 sebesar 10,9% (YoY), tumbuh positif meski tidak setinggi realisasi pertumbuhan kredit pada 2022 sebesar 11,4% (YoY).

Tunggakan penggunaan paylater yang belum tuntas masih membayangi Hendri Saputra. Pemuda berusia 23 tahun itu masih ingat betapa menggiurkannya fitur "beli sekarang, bayar nanti" yang diiklankan di platform marketplace favoritnya itu. Tak seperti kartu kredit atau pinjaman perbankan, proses pengajuan paylater sangat mudah dan cepat, hanya membutuhkan KTP dan verifikasi online. Awalnya, dia mendapat limit rendah sebesar Rp 1 juta, sampai akhirnya terus meningkat cepat seiring dengan penggunaan fitur paylater yang kian intens. Dia banyak menggunakan paylater untuk membeli barang konsumtif, seperti produk fashion, elektronik, serta makanan dan minuman. Petaka pun mengintai ketika akhirnya penggunaan paylater tersebut melebihi kemampuan membayar pria yang baru satu tahun bekerja itu. “Waktu itu keranjingan belanja karena prosesnya sangat mudah dan cepat. Yang penting beli sekarang, mikir bayarnya nanti, sampai kemudian tagihan paylater yang masuk sudah lebih dari Rp 5 juta,” ujar dia kepada Tempo, kemarin, 30 Agustus 2023. (Yetede)