PRESIDEN Prabowo Subianto ingin Indonesia bergabung ke blok ekonomi BRICS. Menurut dia, langkah tersebut dapat menunjukkan Indonesia berada di semua keanggotaan dunia dan tidak condong pada blok tertentu. "Supaya kita baik di semua tempat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024. BRICS adalah organisasi yang dipelopori lima negara, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, pada 2009. Organisasi ini sering disebut sebagai aliansi negara "non-Barat". Sebab, salah satu visi aliansi ini adalah mendorong kerja sama ekonomi, perdagangan, dan politik di antara anggotanya untuk menghadapi dominasi negara maju di kancah global. Prabowo yakin keanggotaan Indonesia dalam BRICS bakal memperluas kemitraan secara global. Ia merujuk pada pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sudah bergabung dengan BRICS. 

Adapun hingga saat ini sudah ada sepuluh negara yang menjadi anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Data menunjukkan proporsi ekonomi negara BRICS meningkat cukup tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS terhadap perekonomian global hanya 15,66 persen. Sedangkan pada 2022, proporsinya naik menjadi 32 persen. Secara akumulasi, populasi penduduk BRICS mencakup 43 persen populasi dunia. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor nonmigas pada September 2024 terbesar adalah ke Cina dengan nilai US$ 5,35 miliar atau sekitar 25,56 persen dari total ekspor nonmigas. Selain itu, negara anggota BRICS lain yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah India. Pada Juli 2024, misalnya, nilai ekspor ke India mencapai US$ 1,84 miliar, setelah Cina dengan US$ 4,65 miliar dan Amerika Serikat sebesar US$ 1,97 miliar. (Yetede)

Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode masih meninggalkan tantangan signifikan bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam hal kepastian hukum yang menjadi perhatian utama pelaku industri. Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), menyoroti bahwa kepastian hukum yang tidak konsisten menjadi hambatan bagi investasi, yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Danang Girindrawardana dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga menekankan perlunya peninjauan ulang regulasi yang memberatkan industri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Andi Rizaldi, mengakui adanya pekerjaan rumah yang mendesak untuk mendukung pemulihan sektor manufaktur. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat merumuskan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk dalam sektor otomotif, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam menjadi landasan baru kolaborasi investasi antara Indonesia dan India, terutama melalui penanaman modal oleh Apollo Hospitals India dan Mayapada Group. Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah sakit internasional di kawasan tersebut dan berharap lebih banyak investor India berpartisipasi di Batam. Plh. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purwiyanto, mengonfirmasi bahwa diskusi mencakup rencana kerja sama di bidang pendidikan, tenaga medis, dan pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan kriket.

Presiden Joko Widodo menetapkan KEK ini melalui PP No. 39/2024, dengan luas 47,17 hektare di Sekupang dan Nongsa. KEK ini menargetkan investasi sebesar Rp6,91 triliun hingga 2032 dan diharapkan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja. Irfan Syakir Widiasa dari BP Batam optimis target ini dapat tercapai, terutama karena lahan telah tersedia untuk pengembangan. President Commissioner Mayapada Healthcare, Johanes Tahir, menegaskan komitmen Mayapada untuk melanjutkan proyek rumah sakit internasional berstandar tinggi yang dapat menarik wisatawan, dengan target awal investasi Rp3,3 triliun dan penciptaan hampir 20.000 lapangan pekerjaan dalam lima tahun pertama.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara sahabat mengemban misi untuk menjalin serta meningkatkan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan negara tuan rumah. Pada saat yang sama, mereka juga wajib memberi pelayanan optimal kepada diaspora Indonesia yang berada di sana, terlepas jumlahnya. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi di Tokyo, Minggu (29/9/2024), mayoritas warga Indonesia yang tinggal ataupun berkunjung ke Jepang beragama Islam. Oleh sebab itu, aspek konsumsi produk halal menjadi perhatian mereka. Hal ini ditanggapi oleh komunitas pengusaha di Jepang. Mereka menunjukkan minat yang tinggi untuk berkecimpung di bisnis penyediaan makanan ataupun produk halal. Ceruk pasar ini tidak hanya untuk diaspora dan wisatawan Indonesia, tetapi juga untuk semua orang di Jepang yang berminat mengonsumsi produk halal.

Pada hari yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berada di Tokyo. Bersama dengan Heri, ia meluncurkan Halal International Trust Organisation (HITO). Ini lembaga sertifikasi halal berbasis komunitas Muslim Indonesia. Lembaga tersebut berada di bawah naungan Keluarga Masyarakat Islam Indonesia. ”HITO dirancang khusus untuk pasar Jepang. Di sini, pasar halal terus berkembang dengan proyeksi nilai pada tahun 2024 mencapai 68 juta dollar AS,” kata Heri. Diaspora Menurut dia, pertumbuhan rata-rata per tahun pasar halal di Jepang mencapai 6,3 persen. Keberadaan diaspora Indonesia dan wisatawan Nusantara sangat berkontribusi pada ceruk pasar tersebut. Secara keseluruhan, ada 108.000 warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Keberadaan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang. Melihat potensi pasar ini, para pengusaha lokal membaca kebutuhan komunitas Muslim Indonesia untuk produk-produk halal, mulai dari makanan sampai barang konsumsi sehari-hari. Adanya HITO bertujuan membantu para pengusaha lokal memproduksi produk-produk halal.

Akan tetapi, program ini khusus untuk produk yang dikonsumsi di dalam negeri Jepang. Tidak untuk diekspor. ”Pada praktiknya, HITO harus memenuhi standar halal global. Patut ditekankan pula kewajiban untuk memahami dan menghormati kondisi kebudayaan serta keadaan di Jepang,” ujar Heri. Sertifikasi HITO diterapkan bukan dengan memaksa, melainkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan komunitas Muslim akan produk halal dan etos kerja Jepang. Masyarakat negara tersebut memiliki reputasi kerja yang menjunjung kepedulian, presisi, dan mutu tinggi. Ini digabungkan dengan pemahaman mengenai ketaatan menurut agama Islam. Sementara itu, Yaqut mengatakan, ke depan, HITO juga harus bisa membuka kesempatan agar produk halal dari Indonesia bisa merambah ke Jepang. Ini akan meningkatkan mutu produk halal Nusantara sehingga bisa bersaing di pasar global. Dari aspek hubungan bilateral Jakarta-Tokyo, bisa berkolaborasi menjadi pemain penting di dalam industri produk halal dunia. (Yoga)

Pemerintah Indonesia menggandeng Pemerintah Inggris dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan ekonomi hijau. Kerja sama ini ditandai pendandatanganan memorandum saling pengertian (MSP) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Manoarfa dan Menteri Pembangunan, Perempuan dan Kesetaraan Inggris Anneliese Dodds, Selasa (17/9). Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, kerja sama Indonesia dan Inggris meliputi berbagai sektor, di antaranya pengentasan kemiskinan, isu iklim hingga percepatan SDGs. Ada pula sektor prioritas lainnya, seperti pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, energi bersih dan terbarukan, inovasi industri hijau dan infrastruktur ramah lingkungan, kota dan komunitas berkelanjutan, aksi iklim dan lingkungan hidup serta sektor lainnya. "Kita tahu di SDGs banyak sekali isu, termasuk karbon, kesetaraan gender, infrastruktur dan banyak hal," jelas Suharso dalam penandatanganan MoU bersama Menteri Pembangunan Inggris, Selasa (17/9).

Forum Indonesia Afrika (IAF) 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) di Bali, 1-3 September 2024, berjalan baik. Berbagai nota kesepahaman kerjasama dihasilkan dengan nilai miliaran USD atau puluhan triliun rupiah. Seperti diberitakan Kompas.id, bidang kerja sama yang disepakati Indonesia dan sejumlah negara Afrika, mulai dari kesehatan, infrastruktur, perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan. Beberapa pemimpin negara Afrika datang bersama delegasi mereka. Tak hanya oleh Indonesia, pengerahan sumber daya untuk membangun kerja sama dengan negara-negara Afrika juga dilakukan China.

Dari sisi perdagangan, dari 1 miliar USD pada 1980, perdagangan China dengan negara-negara Afrika melonjak menjadi 10 miliar USD pada tahun 2000 serta 282 miliar USD pada 2023. Dalam kondisi kompetitif itu, peluang tetap terbuka bagi Indonesia. Dengan porsi penduduk muda yang besar serta tingginya potensi ekonomi, Afrika memerlukan mitra erat selain China. Indonesia harus bisa mengisinya. Segenap sumber daya harus kita kerahkan, termasuk sumber daya diplomasi, antara lain, dengan menambah jumlah perwakilan RI di Afrika. (Yoga)

Pelaksanaan rangkaian Forum Indonesia Afrika atau IAF 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF MSP di Nusa Dua, Bali, sukses besar dalam meraih kerja sama dengan potensi nilai puluhan triliun rupiah. Tapi, ajang yang digelar pada 1-3 September 2024 ini menyisakan pekerjaan rumah jika Indonesia serius menyasar Afrika sebagai pasar baru. Sejumlah “PR” itu dari sisi diplomasi berkesinambungan dan sisi keuangan. Dari sisi diplomasi, persyaratan visa untuk sejumlah negara Afrika perlu dipermudah tanpa melonggarkan pengawasan. Selain itu, minimnya jumlah kedubes di Afrika perlu menjadi perhatian jika Indonesia betul-betul ingin hadir di sana.

Saat ini, dari 54 negara di Afrika, Indonesia baru hadir di 16 negara. Dubes RI untuk Nigeria, yang juga membawahkan 12 negara lain, Usra Hendra Harahap mengatakan, untuk Liberia, saat ini Indonesia masih memberlakukan kebijakan calling visa. Calling visa membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Ini menghambat kerja sama. Setiap pengajuan calling visa harus diperiksa di sembilan lembaga negara. ”Bagaimana kita mau menjalin kerja sama kalau pebisnis mereka sulit masuk ke sini?” kata Usra, Selasa (3/9). Menurut Usra, kebijakan ini seharusnya dievaluasi. Ia menyarankan pemeriksaan cukup di Kamar Dagang Liberia.

Dengan begitu, pengawasan penerbitan visa tetap ketat walau lebih mudah. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN / Bappenas, Bogat Widyatmoko mengatakan, tantangan di bidang keuangan terdapat pajak ganda dalam perdagangan dan investasi serta kendala dalam sistem pembayaran global. Untuk menyikapinya, sejumlah langkah akan diambil, termasuk mengkaji alat pembayaran di luar mata uang dollar AS yang bisa diterima negara Selatan-Selatan, merumuskan pembiayaan inovatif, serta menggalang kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan. (Yoga)