Peluang pemerintah untuk membalikkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dari defisit ke zona surplus cukup terbuka, sejalan dengan munculnya beberapa sentimen positif yang berpotensi memacu kinerja dagang dan masuknya aliran modal. Kans itu mencuat dari banyaknya perkembangan positif dari perjanjian kemitraan dagang dan investasi internasional yang telah dijajaki oleh pemerintah. Di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di level Asean, Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Kesempatan paling besar muncul dari RCEP, IPEF, dan IEU CEPA, karena Indonesia berpotensi mengambil pasar di tengah konflik dagang antara Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan China. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan sejalan dengan progres negosiasi aneka kemitraan dagang dan investasi itu maka NPI diyakini bisa eksis di jalur surplus pada pengujung tahun. "Itu salah satu alasan kita terus memperluas mitra. Memperluas pasar perdagangan dan mencari pasar alternatif," katanya, Kamis (30/5). Edi menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan RCEP untuk memperluas kemitraan secara multilateral salah satunya melalui Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Saat ini, rencana aksi masih disiapkan untuk menempatkan rencana strategis Indonesia di sektor dagang dan penanaman modal. 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Johni Martha, mengatakan perdagangan barang menjadi isu utama yang dibahas dalam perundingan IP CEPA. Adapun sejumlah aspek terkait perdagangan sektor barang yang dibahas antara lain akses pasar perdagangan barang, aturan asal barang, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, dan kerja sama ekonomi. Kalangan pelaku usaha pun merespons positif agenda pemerintah ini. Meski demikian, kelompok pebisnis di Tanah Air juga mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas dari kemitraan dagang dan investasi yang telah terjalin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menilai deretan perjanjian kerja sama ekonomi yang dijalin Indonesia dengan sejumlah negara belum berdampak terhadap investasi secara riil. Dalam kaitan kinerja dagang, Shinta membeberkan Indonesia belum menggunakan skema free trade agreement (FTA) secara efektif untuk mendongkrak ekspor. Musababnya, Indonesia belum memiliki ekosistem pemberdayaan ekspor yang memadai untuk mensosialisasikan penggunaan FTA. Di sisi lain, eksportir juga kurang adaptif untuk memanfaatkan FTA yang sudah diratifikasi. Diverifi kasi produk dan negara tujuan ekspor juga dianggap belum optimal dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu melakukan perubahan dalam menjalin kemitraan dagang dan investasi.

OJK meyakini aksi penggabungan (merger) antara PT Bank Nationalnobu Tbk dan PT Bank MNC International Tbk tetap akan terwujud. Hal ini semakin terlihat usai adanya cross ownership dari masing-masing pemegang saham kedua bank. Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai, transaksi cross ownership yang dilakukan pemegang saham dari NOBU dan BABP menjadi titik terang bahwa aksi korporasi keduanya tetap akan terjadi, meskipun mundur dari waktu yang awalnya diprediksikan. Menurut Dian, aksi silang saham  akan memudahkan kedua  bank yang memiliki kultur berbeda agar bisa saling paham. Sehingga masing-masing direksi dari kedua bank itu akan masuk ke bank baru hasil dari merger nantinya. "Karena konsekuensi cross ownership ini masin-masing akan memiliki direktur dimasing-masing bank tersebut. Jadi kita lihat perkembangannya nanti," ujar Dian. (Yetede)

Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat kerja sama pengembangan pertanian padi di lahan rawa, khususnya varietas bibit untuk lahan rawa  dengan produktivitas tinggi serta teknologi mekanisme dan pertanian presisi. Hal itu demi memacu produktivitas dan indeks pertanaman (IP) padi di lahan rawa. Kedua negara juga sepakat mengembangkan  sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable agriculture).

Demikian inti pertemuan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman serta menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam Le Minh Hoan bseretaa pejabat tinggi Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa Republik Sosialis Vietnam (MARD) di kantor Pusat MARD di Hanoi, Vietnam, Minggu (19/05/2024). Pertemuan ini menyepakati kerja sama teknologi lahan rawa yang sedang digalakkan RI. Pada akhir pertemuan, Menteri Pertanian RI dan Vietnam meneken MoU on Agriculture Cooperation. Sebagai tindak lanjut, kedua Menteri sepakat Membentuk Kelompok Kerja Pertanian yang beranggotakan perwakilan pejabat teknis kedua negara. (Yetede)

Presiden Jokowi bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela Konferensi Tingkat  Tinggi World Water Forum (KTT WWF) ke-10 di Bali International Contivention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (20/5/2024). Presiden meminta Elon Musk agar mendorong kolaborasi Starlink dengan ISP dan operator telko lokal, akselerasi transformasi digital, hingga pengembangan investasi di Indonesia. Terkait dengan Starlink, penyedia layanan internet berbasis satelit bagian dari SpaceX yang mulai resmi beroperasi di Tanah Air sejak Minggu (19/05/2024), Presiden Jokowi berharap Starlink dapat bersinergi dengan penyedia internet (internet  service provider/ISP) dan operator telekomunikasi (telko) yang telah terlebih dahulu beroperasi di Indonesia. Hal ini sangat didorong oleh Presiden  untuk penyedia akses internet yang lebih terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan public, termasuk dilayanan kesehatan/puskesmas hingga wilayah terpencil (tertinggal, terdepan, dan terluar/3T) Tanah Air. (Yetede)

World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, 18-25 Mei 2024, diharapkan menyepakati pelaksanaan 120 proyek strategis berkenaan dengan penanganan masalah air dan sanitasi bernilai US$ 9,4 miliar atau Rp 150 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Rapat Koordinasi Panitia Nasional WWF ke-10 di Lagian Resort and Spa, Bali, Kamis (16/5). "Kita harus menghasilkan concrete deliverables dari forum ini, berupa pelaksanaan 120 proyek strategis  terkait air bernilai US$ 9,4 miliar, termasuk tindak lanjut dari inisiatif Indonesia di G20 tahun 2022, yaitu G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA)," kata Luhut. Luhut menyampaikan GBFA akan mendukung pendanaan untuk aksi iklim, termasuk upaya mengatasi krisis air.  (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan menerima investasi dari negara manapun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengungkapkan, penguatan hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan berbagai negara tentu akan membantu Indonesia mencapai tujuannya, termasuk juga menjalin kerja sama dengan Jerman. "Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis dengan Jerman, ekonomi terbesar di Eropa. Sementara Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami," kata Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (16/5). Dia menuturkan bahwa investasi tidak memiliki bendera, sehingga Indonesia terbuka untuk semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air. Menurut Airlangga, negara yang berinvestasi di Indonesia bukan hanya China , tapi juga ada Amerika Serikat yang berinvestasi di pertambangan tembaga Freeport.

Komisi I DPR RI baru saja menerima kunjungan kehormatan delegasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia yang dipimpin Clare O'Neil. Keduanya menjajaki peluang kerja sama  keamanan siber (Cyber security) di antara kedua pemerintahan. Ketua Komisi I DPR RI Mautya Hafid pun mendukung upaya kerja sama tersebut. Karena, Indonesia memiliki jumlah demografi yang sangat besar, pengguna internet aktif banyak, dan ancaman keamanan siber masih tinggi. "Kerja sama dibidang cyber sekurity sangat kita dukung, (terutama terkait)  bagaimana menghindari serangan yang waktu itu (pernah terjadi). (Misalnya), beberapa rumah sakit pernah kena (serangan siber), BPJS pernah kena, bahkan beberapa lembaga negara kan pernah di serang," ungkap Meutya. Dia menjelaskan, Australia mempunyai Kementerian  tersendiri yang fokus mengurusi serangan siber. Selain teknologinya sudah maju, negara tersebut memahami bahwa persoalan keamanan siber tidak dapat ditangani sendiri. Karena itu, Indonesia bisa belajar  dari Australia yang lebih maju. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di sela-sela acara Pertemuan Tahunan Asian Development Bank ke-57 di Tbilisi, Georgia. Sri Mulyani menyampaikan, pertemuan tersebut membahas kerja sama Indonesia dengan ADB terutama di bidang energy transition mechanism. Adapun pembahasan tersebut sebagai komitmen serius Indonesia dalam transisi energi. "Kami membahas update perkembangan energy transition mechanism (ETM). ADB memberikan dukungan penuh, salah satunya penghentian secara bertahap PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Megawatt ," kata Sri Mulyani, Minggu (5/5). 

Pada kesempatan itu, Masatsugu juga menyampaikan perhatiannya pada Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA). Menurut dia, hal ini adalah inisiatif yang sangat menarik dan banyak didukung oleh sejumlah negara maju. Selain itu, Sri Mulyani membahas gejolak perekonomian global yang sangat dinamis. Kendati sejumlah aspek ekonomi Indonesia relatif sehat, menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi dengan kebijakan yang proaktif untuk mengatasi tekanan-tekanan makro.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat mendorong kerja sama ASEAN dengan Gulf Cooperation Countries (GCC) untuk memperkuat pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut dibahas dalam dialog di World Economic Forum (WEF) di Riyadh, Arab Saudi. Adapun GCC atau Kerja Sama Dewan untuk Negara Arab di Teluk merupakan sebuah blok dagang yang terdiri dari enam negara Arab di Teluk Persia. Keenam negara itu adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Menko Airlangga mengusulkan untuk memperluas mitra kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang sebelumnya telah dijalin ASEAN bersama beberapa negara mitra, dengan negara-negara di GCC. Meski demikian, kerja sama yang telah ada juga perlu diperkuat. Diharapkan, berbagai kerja sama tersebut menjadi peluang investasi dan perdagangan baru yang akan memperkuat ekonomi kedua kawasan.

Presiden AS Joe Biden dan PM Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan Rabu (10/4) petang mengungkap rencana strategis kerja sama militer dan berbagai proyek dari peluru kendali hingga pendaratan di bulan. Langkah tersebut memperkuat hubungan AS-Jepang sekaligus mengimbangi pertumbuhan China- Rusia. Dalam jumpa pers bersama di Gedung Putih, Biden dan Kishida mengungkapkan, mereka juga membahas isu Gaza, Israel, Ukraina-Rusia, Korut, dan sejumlah hal penting lainnya. ”Ini adalah pertemuan yang menyepakati peningkatan kerja sama secara mendasar sejak hubungan ini dilakukan,” kata Biden seusai menggelar pertemuan bilateral selama dua jam dengan Kishida. Mereka juga membahas ketegangan di Indo-Pasifik dan tindakan China di kawasan.

AS dan sekutunya, termasuk Jepang, sedang memperkuat postur militer mereka demi membendung apa yang mereka sebut sebagai ancaman China di Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk isu Taiwan. Secara keseluruhan, AS-Jepang menyepakati 70 jenis kerja sama di bidang pertahanan, termasuk upaya meningkatkan struktur komando militer AS di Jepang sehingga dapat lebih baik dalam kerja sama dengan Jepang di masa krisis. Selanjutnya, Biden dan Kishida akan menggelar pertemuan trilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Isu utama yang akan mereka bahas adalah isu keamanan di kawasan Laut China Selatan. Selain isu keamanan, pertemuan trilateral itu juga akan menyoroti isu ekonomi.

The Strait Times menyebut, Filipina mengincar kesepakatan investasi hingga 100 miliar USD dari pertemuan trilateral dengan AS dan Jepang. ”Kita berbicara tentang 100 miliar USD dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” kata Dubes Filipina untuk AS, Jose Manual Romualdez, seperti dikutip dalam pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelum meninggalkan Manila pada Rabu, Marcos mengatakan akan menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi dengan Jepang dan AS demi memajukan ketangguhan ekonomi dan keamanan. PNA menyebut Marcos ingin mengeksplorasi cara-cara meningkatkan kerja sama, terutama di ranah infrastruktur krusial, semikonduktor, digitalisasi, keamanan siber, mineral penting, energi terbarukan, serta kerja sama maritim dan pertahanan. (Yoga)