Potensi kemitraan dan kerja sama nonbisnis Indonesia dengan negara-negara berkembang dan kecil sangat besar, tak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga pembangunan, peningkatan kapasitas, dan tukar pengetahuan perencanaan pembangunan. Indonesia menggarap potensi tersebut dalam Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) yang digelar 1-3 September 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali. Sejumlah potensi bahkan realisasi kemitraan terungkap dalam pertemuan bilateral Menteri PPN / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dengan beberapa perwakilan negara. Pada Selasa (3/9) Suharso bertemu pejabat Kepulauan Solomon, yaitu Menteri Perencanaan Nasional dan Koordinasi Pembangunan Rexon Annex Ramofafia serta Menteri Pendidikan dan Pengembangan SDM Tozen Leokana. Ia juga bertemu Wakil PM sekaligus Menteri Perencanaan dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Kongo Guylain Nyembo Mbwizya.

Suharso mengatakan, RI telah bermitra dengan Kepulauan Solomon selama satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu itu, RI memberikan berbagai dukungan, di antaranya penanganan pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas bidang pendidikan dan perikanan, serta pembangunan stadion multifungsi. Stadion dibangun PT Wijaya Karya (Persero), diresmikan pada 7 September 2022. ”Kini negara tersebut meminta Indonesia mendukung pembangunan bidang kesehatan, terutama rumah sakit,” katanya di Bali International Convention Center. Indonesia juga berharap dapat meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi biru dan pariwisata, khususnya pengembangan ekowisata berkelanjutan. Sementara Kongo tertarik belajar membuat perencanaan pembangunan jangka panjang seperti yang disusun Bappenas.

Negara itu akan mengirimkan tenaga ahli untuk belajar. Kongo juga memiliki potensi cadangan kobalt yang merupakan bahan mineral kritis. Indonesia akan menjajaki potensi kerja sama pengolahan salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik tersebut. ”RI punya pengalaman di bidang itu dan kerap dibantu negara-negara maju. Ini menjadi modal bagi RI agar dapat membantu negara-negara berkembang lain atau negara-negara kecil,” katanya. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap Indonesia dapat membangun kemitraan melibatkan swasta, berupa perluasan pasar ekspor nontradisional, pembiayaan, ataupun perkuatan UKM. Negara-negara Afrika sangat berpotensi menjadi pasar ekspor nontradisional Indonesia. Di tengah kesulitan sejumlah pengusaha tekstil dan produk tekstil menjual produknya ke negara-negara tujuan ekspor tradisional, pasar ekspor nontradisional bisa menjadi solusinya. (Yoga)

Dua forum tingkat tinggi Indonesia-Afrika membuahkan sejumlah langkah konkret menuju transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kerja sama bisnis. Hal itu mencakup peningkatan kapasitas di sektor strategis yang dapat mempercepat target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kedua forum itu ialah Forum Indonesia-Afrika (IAF) Ke-2 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) 2024 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (2/9). Forum yang dibuka Presiden Jokowi itu menjadi platform membangun kerja sama bisnis dan kemitraan multipihak di berbagai sektor, baik antarnegara dunia selatan maupun secara triangular. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, transformasi ekonomi sangat penting bagi negara-negara dunia selatan.

Apalagi di tengah terhambatnya capaian target SDGs dan sejumlah tantangan global. Data Sustainable Development Report 2023 menunjukkan, hanya 15 % dari target SDGs berada di jalur yang benar, sementara banyak lainnya mengalami kemunduran. Akibatnya, lebih dari separuh populasi dunia berisiko tertinggal dan tidak menjadi sasaran pembangunan. Kondisi itu diperburuk dengan munculnya sejumlah tantangan global, seperti ketegangan geopolitik, ketimpangan, kemiskinan ekstrem, perubahan iklim, pandemi, dan krisis keuangan. Selain itu, juga ada gangguan rantai pasok global dan fragmentasi perdagangan yang merugikan ekonomi global. Sejumlah kerja sama dan kemitraan konkret telah dihasilkan dalam kedua forum itu.

Bahkan, sejumlah penjajakan kerja sama juga ditelurkan melalui pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan sejumlah kepala negara di Afrika. Menlu, Retno Marsudi menuturkan, ada beberapa kerja sama penguatan ekonomi yang ditandatangani RI dengan sejumlah negara Afrika. Di bidang energi, terdapat nota kesepahaman (MoU) pengembangan panas bumi antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Tanesco Tanzania. Di bidang kesehatan, terdapat MoU transfer teknologi kesehatan antara PT Bio Farma (Persero) dan Atlantic Life Sciences Ghana, MoU Bio Farma dengan NatPharm Zimbabwe, dan kerja sama transfer teknologi vaksin antara Bio Farma dan BioVax Kenya. Di bidang dirgantara, yaitu letter of intent antara PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan di Kongo dan Senegal. (Yoga)

Presiden Jokowi secara resmi membuka  Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP) di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin, (2/9/2024). Indonesia siap menjadi mitra yang andal bagi Afrika berbagai agenda pembangunan. Selain itu, Indonesia terus memperkuat kerja sama Utara-Selatan sebagai solidaritas global. "IAF membawa semangat baru Afrika. Indonesia siap bermitra dengan siapa pun di kawasan Afrika untuk mengangkat agenda pembangunan  ke tingkat yang lebih tinggi," kata Jokowi. Presiden Jokowi juga menyampaikan pencapaian  penting dari forum ini, yaitu peningkatan nilai kesepakatan bisnis antar Indonesia dan negara-negara Afrika. "Dalam IAF kali ini, kita telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya  mencapai US$ 3,5 miliar. Jumlah tersebut jauh meningkat 6 kali lipat dibanding IAF pertama yang diselenggarakan pada tahun 2018," ungkapnya. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah mencari mitra strategis  untuk diajak bergabung dalam konsorsium pembangunan proyek smelter berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL)) di Sorowako, Sulawesi Selatan, senilai US$ 2 miliar atau setara Rp30,8 triliun. Saat ini, Vale telah berhasi menjalin kemitraan dengan perusahaan asal China, Zhejiang Huayou CobaltCo.Ltd. (Huayou). Jika mengacu pada rencana, Vale memerlukan satu mitra lagi untuk dapat menggarap fasilitas pemurnian tersebut. Pasalnya, INCO akan bertanggung jawab pada bagian pembangunan tambangnya, sedangkan kedua mitranya mengerjakan smelter. "Memang rencananya ada tiga party (pihak). Saat ini, baru dua party. Huanyou dan Vale," ucap Presiden Direktur INCO Febriany Eddy. Namun dari hasil diskusi yang berkembang Febriany menuturkan, Huayou yang akan bertugas untuk menarik mitra yang ketiga. Tinggal selanjutnya, INCO menyetujui usulan mitra  anyar tersebut sepanjang memenuhi persyaratan. (Yetede)

Implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership (IUAE-CEPA) sejak tahun 2023 merugikan industri petrokimia nasional. Sebab, perjanjian kerja sama perdagangan itu bakal memicu banjir impor produk petrokimia UEA di pasar domestik. Saat ini, merujuk IUAE-CEPA, tarif bea masuk (BM) impor petrokimia dari UEA sudah turun menjadi 2%. Bahkan tarif BM ini akan turun lagi menjadi 0% pada 2026. Hal yang patut diwaspadai, pada 2026, pabrik-pabrik baru petromikia di UEA bertambah masif, karena kapasitas produksi terpasang naik signifikan. Hal ini perlu dicegah melalui revisi perjanjian atau minimal penetapan batasan volume impor yang diizinkan. (Yetede)

Bank Indonesia menjalin kerja sama dalam pembayaran berbasis QR code  dengan  Bank of Korea (BoK). Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi  dan introperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK. Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank BoK Ree Chang-yong, Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia. Perry Warjiyo menekankan, kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjalin wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. (Yetede)

Nyala dari manfaat BUMN dalam memberikan layanan publik dan menggerakkan berbagai sektor strategis akan semakin berpijar apabila dapat berpadu dengan sektor swasta yang mempunyai kapasitas untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Sayangnya, hingga saat ini kolaborasi swasta dan BUMN masih menghadapi beberapa tantangan fundamental berupa adanya perbedaan prioritas dalam proses bisnis serta kesenjangan kapabilitas dan sumber daya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan proyek pembangunan yang lebih kreatif agar bisa dikerjakan dan menguntungkan pihak BUMN dan swasta.

Kondisi ini terungkap dalam Afternoon Tea#18 Kompas Collaboration Forum bertema ”Memacu Kolaborasi Swasta BUMN dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja”, Kamis (4/7) di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Dalam diskusi yang dihadiri pemilik dan pimpinan perusahaan anggota Kompas Collaboration Forum (KCF) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima memandang peran BUMN sebagai agen pembangunan membuat tugas entitas ini tidak hanya mencari untung. Namun, juga untuk melayani kepentingan masyarakat dalam skala ekonomi yang sulit dilakukan swasta. Orientasi ini, sayangnya, malah memaku banyak BUMN.

Sehingga tidak menciptakan kultur kerja yang mendukung tata kelola BUMN menjadi efisien dan produktif. ”Kalau saya belajar dari Jepang, spirit ’Restorasi Meiji’ menjadi soft skill untuk menjadikan smart teknokatrik industri Jepang yang maju. Begitu juga di Vietnam di mana spirit ’Ho Chi Minh’ menjadi kekuatan ekspansi industri. Ini tak terlihat di BUMN,” kata Aria Bima. Sektor swasta cenderung memiliki prioritas yang tinggi pada aspek keuntungan finansial dan inovasi. Untuk berkolaborasi dengan swasta secara optimal, BUMN perlu meningkatkan efisiensi operasionalisasi dan tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk kinerja optimal dan kepercayaan publik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melakukan studi pasar yang komprehensif dalam tiap program pembangunan untuk memastikan BUMN dan swasta diuntungkan dalam kolaborasi. Peningkatan kolaborasi BUMN-swasta telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Salah satu kolaborasi BUMN dan swasta yang didesain Bappenas adalah proyek pembangunan PLTA di atas bendungan yang digarap BUMN atas penugasan negara. ”Swasta cukup mengeluarkan modal untuk menyewa lahan waduk dan mendapat penghasilan dari PLTA. Sementara waduk menghasilkan irigasi sebagai bentuk pelayanan publik,” kata Suharso. (Yoga)

Indonesia dan Jepang saling mendukung dan sama-sama memetik keuntungan  dalam kerja sama di sektor industri. Saat pertemuan antara Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasamita dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Ken Saito di Tokyo, terungkap beberapa isu penting yang perlu dibahas. Pertama, terkait dengan transisi energi. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Perdana menteri (PM) Jepang Fumio Kishida  telah membahas proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero EMission Community (AZEC) pada Desember 2023 lalu di Jepang. 

"Adanya perkembangan terkait implementasi dan menyambut baik langkah-langkah yang telah ditempuh," ucap Agus. Kedua, Menperin mendorong penyelesaian perundingan substantif  Protokol Perubahan IJEPA. Menurut Menperin, IJEPA sangat penting dan strategis bagi kedua negara sudah menyelesaikan perundingan substantif dan Protokol Perubahan IJEPA. Selanjutnya, isu ketiga yang disampaikan Menperin adalah mengenai kerja sama dibindang otomotif. Menperin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga saat ini terus melakukan kegiatannya dengan baik dan positif, termasuk dalam melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan IKM dalam ekosistem produksi otomotif di Indonesia.  (Yetede)

Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan Provinsi Anhui, China menjalin kerja sama sejumlah proyek di sektor agrobisnis. Kerja sama tersebut merupakan langkah awal untuk pengembangan perdagangan buah tropis di masa mendatang. Sebagai langkah awal, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Anhui, bakal melakukan penjajakan investasi di sektor pertanian, terutama terkait bahan pengolahan pertisida dan herbisida. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Akmal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim tengah melakukan lawatan ke China pada 19—22 Juni 2024. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penjajakan investasi dengan produsen bahan pertanian kimia seperti pestisida dan herbisida dengan pabrikan asal China, Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Terkait hal ini, Vice President Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Guo Xuejun juga telah melakukan survei di beberapa lokasi di Indonesia untuk investasi. Akmal menjelaskan bahwa kerja sama sister-province antara Provinsi Kaltim dan Provinsi Anhui ini membuka peluang mencari lahan investasi seluas 1.000 hektare (ha) dengan rantai pasok lengkap dengan posisi strategis di pinggir perairan atau laut. “Nilai investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu US$300 juta untuk investasi awal dan US$500 juta untuk pengembangan selanjutnya, dengan total investasi senilai Rp13,8 triliun,” jelasnya dalam keterangan resminya, Kamis (20/6).

“Kami mengundang tim Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd untuk survei dan akan memfasilitasi kebutuhan bahan baku, lokasi lahan, dan tenaga kerja,” katanya. Selain itu, Akmal juga turut melakukan audiensi dengan Petroleum LR, yaitu perusahaan pengimpor minyak kelapa sawit guna memberi dukungan untuk ekspor minyak kelapa sawit dan mendorong penghiliran produk turunan kelapa sawit. Petroleum LR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Anhui ini, menjelaskan bahwa kebutuhan minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) awal mencapai 5.000 ton per bulan. Adapun, Kaltim sendiri memiliki lahan perkebunan sawit seluas 1,5 juta hektare (ha) dan 106 pabrik pengolahan CPO dengan produksi 4,59 juta ton lewat pasokan sebanyak 19,8 juta ton tandan buah segar (TBS) pada 2024. “Ekspor terbesar kita adalah ke Tiongkok dan India. Kami akan memfasilitasi kerja sama dengan pengusaha Kaltim yang memiliki sekitar 112 perusahaan sawit,” jelasnya. Sementara itu, Manajer Umum Shandong Liaohe Huijin Petroleum Sales Co., Ltd Zhou Qiang menjelaskan bahwa Petroleum LR sendiri telah berencana untuk membangun pabrik di Kaltim dan membangun pelabuhan sendiri. Zhou berharap bahwa kerja sama ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua provinsi.

Kerja sama tersebut diproyeksi bakal kembali menggairahkan industri pengolahan Kaltim yang pada kuartal I/2024 terkontraksi 0,64% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan laju ekspansif dengan mencatatkan pertumbuhan tipis 0,12% YoY pada kuartal IV/2023. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Budi Widihartanto menjelaskan penurunan ini secara signifi kan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim secara keseluruhan dengan kontribusi negatif sebesar 0,13% YoY. Selain itu, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga mengalami kontraksi sebesar 8,99% YoY, meski harga CPO menunjukkan peningkatan. “Penurunan kinerja lapangan usaha industri juga tergambar pada penurunan ekspor CPO meskipun harganya yang tumbuh positif,” ujarnya dalam keterangan resminya. Kendati demikian, Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 3,69% Yo Y.

Tantangan dalam aspek inovasi teknologi dan kebutuhan dana jumbo masih mengganjal jalannya proses transisi energi di negara ini. Padahal, langkah mengurangi ketergantungan energi fosil sangat krusial dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang menjadi titik kritis bagi kehidupan di muka Bumi. Kendati berperan sebagai katalisator transisi energi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tak mampu menanggung beban dari proses transisi energi seorang diri.

Kolaborasi dengan berbagai entitas lainnya dapat mengurangi beban perseroan untuk menangkap solusi dari berbagai tantangan, mulai dari soal intermitensi (ketergantungan cuaca) pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT), sampai pembangunan transmisi jaringan interkoneksi antarpulau yang membutuhkan biaya hingga Rp 300 triliun.

”Melalui kolaborasi, tantanganan seperti mismatch sumber EBT dengan pusat beban dan intermitensi pada EBT bisa diurai dan diselesaikan,” ujar Dirut PLN Darmawan Prasodjo, dalam pidato pembuka diskusi bertajuk ”Road to PLN Investment Days 2024 II” di Jakarta, Selasa (4/5) yang digelar harian Kompas bersama PLN. (Yoga)