Jakarta – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025. Keanggotaan ini menandai babak baru diplomasi ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS membawa sejumlah peluang strategis sekaligus risiko yang perlu diantisipasi.

Dari sisi peluang, BRICS memberikan akses pasar yang lebih luas, khususnya ke negara-negara berpopulasi besar seperti Tiongkok dan India. Data menunjukkan ekspor Indonesia ke negara anggota BRICS mencapai lebih dari 30 persen dari total ekspor nasional. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), serta memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi lintas negara.

Dalam sektor perpajakan, BRICS membentuk BRICS Tax Authorities Forum yang membuka peluang kerja sama pajak internasional, termasuk pertukaran informasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Masuknya investasi asing dari negara BRICS juga diprediksi mendongkrak penerimaan pajak Indonesia dari sektor manufaktur, energi, dan UMKM.

Namun, keanggotaan ini juga mengandung sejumlah kerawanan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan risiko ketegangan dengan Amerika Serikat bisa berdampak pada stabilitas perdagangan dan ekspor Indonesia. Amerika bahkan telah mulai menaikkan tarif impor terhadap beberapa negara BRICS, yang bisa memicu perang dagang global.

Selain itu, Indonesia juga harus menanggung kewajiban kontribusi keuangan kepada BRICS, termasuk pada instrumen seperti CRA dan NDB, yang bisa menambah beban fiskal. Perbedaan kepentingan antaranggota BRICS juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang menguntungkan Indonesia.

Pemerintah diharapkan menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi dan fiskal keanggotaan ini.

Perayaan Republic Day India ke-76 berlangsung meriah di Kartavya Path, New Delhi, dengan parade militer, pasukan berkuda, helikopter yang menabur bunga, serta pertunjukan seni dari 5.000 pekerja budaya. Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan (Chief Guest) dalam acara tersebut, melanjutkan tradisi Indonesia sebagai mitra penting India sejak era Presiden Soekarno, yang menjadi tamu kehormatan pertama pada 1950.

Indonesia, seperti negara-negara lainnya, tidak terlepas dari dampak polycrisis yang melanda berbagai kawasan dunia, termasuk ketegangan geopolitik, krisis pangan, energi, dan perubahan iklim. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, tantangan-tantangan strategis pada 2025 memerlukan respons yang terkoordinasi dan inovatif, terutama melalui diplomasi ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Menlu menekankan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diplomasi Indonesia akan difokuskan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, kemandirian energi, swasembada pangan, dan pengembangan ekonomi kreatif, serta memperjuangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk mencapai status negara maju.

Menlu juga menyoroti pentingnya keanggotaan Indonesia dalam forum internasional, seperti BRICS dan OECD, yang mendukung peran aktif Indonesia dalam perdamaian dan kesejahteraan global. Semua langkah ini sejalan dengan komitmen untuk mencapai cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia.

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai sebagai peluang strategis untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, Sehingga, hal ini diprediksi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sebesar 0,3% poin. Sebagai kelompok ekonomi multipolar, BRICS memungkinkan Indonesia memperkuat kerja sama ekomomi dengan negara-negara seperti China, India, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang merupakan pasar potensial. Keanggotaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, BRICS memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil peranan kuat yang dalam organisasi tersebut bila disertai dengan iklim persaingan usaha yang baik. "Ada yang memprediksi dengan keterlibatan RI ke BRICS, pertumbuhan ekonomi bisa naik 0,3%. Jadi kalau kita punya target 5%, bisa nambah 0,3% menjadi 5,3% kalau dengan dampak BRICS," ujar Telisa. (Yetede)

Presiden Prabowo menerima kunjungan 20 delegasi Japan-Indonesia Association atau Japinda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12). Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, dan proyek energi strategis, di antaranya kelanjutan proyek Great Giant Sea Wall dan Blok Masela. Pembangunan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Great Giant Sea Wall yang digagas pertama kali oleh Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2007 hingga kini belum terwujud. Adapun Blok Masela di Maluku yang diteken pada 1998 dan dipegang oleh Inpex, perusahaan asal Jepang, kini juga Pertamina dan Petronas sebagai operator blok gas tersebut. Namun, hingga kini proyek belum berproduksi sejak Presiden Jokowi pada Maret 2016 memutuskan lokasi eksplorasi dilakukan di darat (on shore), bukan di laut (off shore).

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani ketika memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyatakan, Presiden mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 kilometer dan kelanjutan proyek Blok Masela. ”Diharapkan partisipasi perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” ucap Rosan. Rosan yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia. Rosan juga menjelaskan, salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Japinda menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat berjalan tahun depan dan selesai beberapa tahun ke depan. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bertemu direksi PT PLN (Persero) di kantor BPI Danantara, di Menteng, Jakpus, Rabu (20/11). Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Danantara dengan para direktur dari tujuh BUMN yang asetnya direncanakan dikelola oleh Danantara. BPI Danantara telah bertemu direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Selasa (19/11). Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, pertemuan dengan jajaran direksi PLN ini dalam rangka memperkenalkan BPI Danantara dan menyampaikan visi-misi presiden.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci yang perlu diwujudkan, yaitu sinergi. ”Dengan sinergi antar-BUMN yang optimal, Insya  Allah bisa luar biasa ke depan,” ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN menyambut baik undangan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memasok energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 %. PLN akan menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan. Selain itu, pihaknya juga yakin memahami visi dan misi presiden untuk mengonsolidasi sumber daya alam dan sinergi antar-BUMN. (Yoga)