Hubungan ekonomi Indonesia-China terjalin dalam berbagai sektor. Masih banyak peluang memperluas hubungan itu, termasuk pada pasar dan industri halal. Upaya perluasan antara lain lewat pameran dan pertemuan bisnis produk pangan di Jakarta, 11-15 November 2024. Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT) menjadi tuan rumah forum yang dihadiri perwakilan 175 perusahaan RI-China itu. Ketua LIT sekaligus mantan Dubes RI di Beijing, Sudrajat, menyebut forum itu bagian dari pengenalan pasar halal di kedua negara. Dari Indonesia, dihadirkan pembicara yang membahas soal sertifikasi jaminan halal.

Selain itu, ada juga perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. ”Tahun 2023, ekspor produk pangan Indonesia 46 miliar USD, mencakup 34 %i PDB Republik Indonesia. Peluang semakin besar untuk meningkatkan produksi dan ekspor pangan jika bekerja sama dengan China yang memiliki skala bisnis jauh lebih besar dari kita. Intinya adalah maju bersama demi masa depan kita yang merupakan dua negara besar di Asia Pasifik,” kata Sudrajat dalam seminar di pertemuan itu. Angka 46 miliar USD baru 2 % dari nilai pasar produk pangan halal dunia.

Padahal, Indonesia adalah negeri subur yang dapat melakukan produksi sepanjang tahun. Berbeda dengan negara-negara empat musim yang tak bisa menghasilkan pangan sepanjang tahun. Pertumbuhan pasar makanan halal terus melonjak. Nilainya 1,4 triliun USD pada 2017. Setelah itu naik berturut-turut pada 2018, 2019, dan 2020 menjadi 1,6 triliun USD, 1,7 triliun USD dan 1,9 triliun USD. Sudrajat mengingatkan, kehalalan produk menjadi hal utama bagi pasar Indonesia. Karena itu, pemahaman soal produk halal atau Qing Zhen dibahas secara khusus. (Yoga)

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China membuahkan sejumlah kesepakatan strategis di berbagai sektor antara perusahaan Indonesia dan mitra internasional, yang mencerminkan visi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital di Indonesia.

PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjalin kerja sama dengan GEM Co., Ltd. untuk membangun smelter berbasis teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) senilai US$1,4 miliar. Smelter ini akan memproduksi nikel ramah lingkungan dengan kapasitas 60.000 ton MHP per tahun dan mencakup investasi pada pusat penelitian, ESG, serta pembangunan masyarakat. CEO INCO, Febriany Eddy, menegaskan bahwa proyek ini akan menjadi model global untuk pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

GoTo Group menggandeng Tencent Cloud dan Alibaba Cloud untuk memperkuat infrastruktur komputasi awan dan pengembangan talenta digital. Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menyatakan kemitraan ini akan mendukung ekonomi digital dan kedaulatan data nasional. Tencent Cloud berkomitmen membangun pusat data baru di Indonesia dengan investasi US$500 juta hingga 2030, sedangkan Alibaba Cloud akan menggandakan pelatihan talenta digital hingga 800.000 individu pada 2033.

PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) bersama Envision Energy International Ltd. merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan kapasitas total 200 MW. Proyek ini mendukung pengembangan energi hijau di wilayah timur Indonesia, sejalan dengan program pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi asing pada energi berkelanjutan.

Kesepakatan ini, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Bisnis Indonesia-China, menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong investasi hijau, transformasi digital, dan kemandirian energi guna memperkuat daya saing nasional di kancah global.

Penguatan kerja sama RI-China setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden China, Xi Jinping diikuti penandatanganan kerja sama perdagangan antarpengusaha kedua negara dengan nilai investasi 10,07 miliar USD atau Rp 157,64 triliun. Kerja sama dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Di tengah rivalitas China dengan AS, Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak kepada semua kekuatan di dunia. Memasuki hari ketiga kunjungan kenegaraan perdananya setelah dilantik, Prabowo menghadiri forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing, China, Minggu (10/11). Forum yang mempertemukan pengusaha dari Kadin Indonesia dan para pengusaha China itu dihadiri pengusaha Indonesia, Tomy Winata dan Garibaldi Thohir.

Di hadapan Prabowo, para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pemajuan sains dan teknologi. Kerja sama tersebut, kata Garibaldi Thohir, yang menjabat Ketua Kadin Komite Tiongkok, bernilai investasi 10,07 miliar USD. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar. Indonesia pun ingin menjadi bagian dari kebangkitan China sebagai kekuatan besar dunia, salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan para pengusaha. (Yoga)

Sekitar 20 perusahaan dari Indonesia dan China menandatangani komitmen kerja sama senilai total US$ 10,07 miliar atau setara Rp 157,81 triliun di bidang manufaktur canggih,  energi terbarukan, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan. Penandatanganan yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto tersebut dilakukan dalam acara Indonesia-China Bussines Forum 2024 di Beijing,  Minggu (10/11/2024). Sehari sebelumnya, juga telah ditandatangani delapan kerja sama di antara dua negara atau governance to governance to governance (G to G) yang salah satunya adalah soal dukungan  pemerintah China terhadap program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Terkait ini, disepakati kerja sama pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Sedangkan tujuh kesepakatan kerja sama G to G yang lain adalah meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tingkok, Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, dan Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru. (Yetede)

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah Indonesia, melalui SKK Migas, dengan perusahaan migas kelas dunia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya migas di Indonesia. Dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan energi nasional yang diperkirakan akan mencapai 1.012 juta ton setara minyak (MTOE) pada 2025, dengan 43,5% di antaranya harus dipenuhi oleh migas, kerja sama global dianggap krusial. Hudi Suryodipuro, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, menegaskan bahwa kemitraan internasional dapat mempercepat penemuan cadangan baru, transfer teknologi, serta mendukung inovasi dan pengembangan kapasitas nasional.

Selain itu, Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengungkapkan bahwa masih terdapat potensi besar di sektor hulu migas Indonesia yang dapat dikembangkan, termasuk 301 struktur yang memiliki potensi sekitar 1,8 miliar barel minyak dan 13,4 triliun kaki kubik gas, serta potensi peningkatan produksi melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan waterflood. Pembaruan regulasi kontrak bagi hasil juga bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dengan memberikan kepastian bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi kontraktor.

Di sisi lain, perusahaan seperti Medco E&P dan Pertamina Hulu Energi terus berfokus pada pengembangan potensi migas di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. PT Pertamina Hulu Energi, misalnya, berhasil mencatatkan produksi sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari pada 2024, berkat penerapan teknologi seperti multi-stage fracturing dan artificial intelligence. Mubadala Energy juga menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan Blok South Andaman dengan rencana eksplorasi yang matang dan pengembangan pada tahun 2028.

Kesimpulannya, sektor hulu migas Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan melalui kemitraan strategis dengan perusahaan internasional, penerapan teknologi modern, serta kebijakan yang mendukung keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan kontraktor. Semua upaya ini diharapkan dapat memastikan ketahanan energi nasional di masa depan.

PRESIDEN Prabowo Subianto mesti ekstra hati-hati sebelum memutuskan bergabung menjadi bagian BRICS, aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina. Ibarat pisau bermata dua, keanggotaan Indonesia di organisasi kerja sama ekonomi global itu bisa memiliki dampak positif sekaligus negatif. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS saat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan implementasi politik luar negeri yang bebas-aktif. BRIC didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada 2009. Nama BRIC berasal dari huruf depan tiap negara tersebut. Organisasi ini memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya. Pada 2011, Afrika Selatan ikut bergabung sehingga nama organisasi ini berubah menjadi BRICS. Pada Januari 2024, sejumlah negara, seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, bergabung menjadi anggota BRICS.

Prabowo yakin keanggotaan Indonesia dalam BRICS bisa memperluas kemitraan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ini di satu sisi masuk akal. Secara keseluruhan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30 persen dari luas daratan dunia dan 43 persen populasi global. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sementara Brasil, India, dan Cina termasuk di antara sepuluh negara teratas dunia dalam hal populasi, luas wilayah, serta produk domestik bruto nominal. Negara-negara anggota BRICS sudah lama menjadi tujuan ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang mengurangi tarif dan hambatan nontarif bagi produk ekspornya. Pun Indonesia dapat mengurangi dampak volatilitas dolar Amerika Serikat dengan memanfaatkan penggunaan mata uang bilateral BRICS dalam perdagangan. Di sisi investasi juga menggiurkan. Negara-negara anggota BRICS berkontribusi sebesar US$ 9,25 miliar atau sekitar 21,2 persen dari total penanaman modal asing di Indonesia. Wajar Presiden Prabowo tergiur memasukkan Indonesia menjadi anggota BRICS dengan harapan bisa meningkatkan pasar ekspor sekaligus menarik investor. (Yetede)