Presiden China Xi Jinping mengambil langkah konsolidasi dengan beberapa negara tetangga terdekatnya di Asean, seiring meningkatnya perang dagang dengan AS. Menurut laporan, Xi akan melawat ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja pada minggu depan. Kantor berita Xinhua menyebutkan bahwa Xi dijadwalkan mengunjungi Vietnam pada 14 hingga 15 April 2025. Kemudian mengunjungi Kamboja dan Malaysia mulai 15 hingga 18 April. Langkah ini diambil setelah dia berjanji bakal memperdalam kerja sama menyeluruh dengan negara-negara tetangga China itu. Perjalanan yang jarang terjadi ini merupakan upaya diplomatik pribadi yang terkenal oleh Xi, yang terakhir kali mengunjungi Kamboja dan Malaysia masing-masing sembilan dan 12 tahun yang lalu. Sedangkan kunjungan terakhir ke Vietnam belum terlalu lama, yakni pada bulan Desember 2023.  Dua pejabat Vietnam mengatakan, China dan Vietnam diperkirakan menandatangani sekitar 40 perjanjian pada Senin (14/4/2025), termasuk beberapa  di antaranya mengenai jalur kereta api. Demikian dikutip Reuters pada Jumat (11/04/2025). Vietnam telah melakukan pendekatan kepada China guna mendapatkan dana dan teknologi untuk mengembangkan jaringan kereta api. Intensitas jumlah kunjungan tingkat tinggi oleh para pejabat dari kedua negara yang sering terjadi, mencakup pembahasan kesepakatan seputar kerja sama bidang perkeretapian. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel. Komitmen itu masuk dalam perayaan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilkateral di Istana Kepresiden Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) malam waktu setempat. "Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indoneisa membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina," kata Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, yang dihadiri oleh media-media nasional Turki dan Indonesia, Erdogan juga menyampaikan komitmennya untuk terus  bekerja sama dengan Indonesia dalam kerangka-kerangka kerja sama multilateral, diantaranya seperti di PBB, OKI, G20, D8, dan MIKTA. Komitmen yang sama juga disampaikan disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki. Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Turki satu suara untuk isu-isu yang  menyangkut kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah. (Yetede)

Tanpa dukungan AS, Indonesia bersama sejumlah negara tetap melanjutkan komitmen transisi energi demi mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89 % secara mandiri pada 2030. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tidak menghalangi komitmen Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) untuk mencapai nol emisi karbon. Penegasan komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Jerman dan Jepang menjadi co-lead atau negara pemimpin dalam inisiatif JETP yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022.

JETP merupakan kemitraan Indonesia, IPG, dan GFANZ (koalisi keuangan global yang dibentuk pada COP26) untuk mendukung transisi energi Indonesia jadi salah satu penerima awal pendanaan bersama Afsel, Senegal dan Vietnam. ”Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3) seusai rakor bersama perwakilan Dubes Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, serta sejumlah lembaga internasional. Hingga 2030, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 % secara mandiri dan hingga 43 %  apabila mendapat dukungan pendanaan internasional. (Yoga)

Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

Menteri Investasi dan Hilirisasai/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan industri modern. Dengan semakin meningkatnya investasi terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi akan mencipatkan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,9 juta tenaga kerja per tahun. "Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp 1.7000 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang," ujar Rosan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat sinergi  untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten guna mendukung investasi dan industri hilirisasi di Indonesia. Rosan menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja untuk menarik investasi. Pasalnya saat memulai investasi di Indonesia investor selalu menanyakan faktor kesiapan ketenagakerjaannya.  (Yetede)

Pemkab Sidoarjo, Jatim, sedang menjajaki kerja sama pengelolaan gas metana dengan investor dari China. Gas yang dihasilkan dari timbulan sampah rumah tangga di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, itu diharapkan bisa dikelola secara optimal sehingga memiliki nilai ekonomi. Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Sidoarjo, Bahrul Amig mengatakan telah bertemu China Water Industry (CWI) beberapa hari lalu, membahas pemanfaatan gas metana sebagai energi ramah lingkungan. ”Pertemuan dengan investor dari China ini baru tahap awal. Harapannya segera ada tindak lanjut seperti studi kelayakan untuk mengetahui berapa besar potensi gas metana yang dihasilkan TPA Griyo Mulyo ini,” ujar Amig, Jumat (7/3).

Dalam pertemuan itu, CWI mempresentasikan pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari pemrosesan sampah berbasis sanitary landfill. Gas yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah dikonversi menjadi listrik. Salah satu keunggulannya ialah mengurangi dampak negatif yang dipicu oleh timbulan sampah. Metodenya, dengan menutup tumpukan sampah menggunakan membran. Selanjutnya memasang pipa berlubang untuk menangkap gas metana. Proses ini dapat membantu menghilangkan polusi bau sampah, mempercepat degradasi limbah, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang di TPA. Di sisi lain, gas yang dikonversi menjadi energi listrik memiliki nilai ekonomi tinggi. (Yoga)

Kemitraan antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), swasta, serta UMKM berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Swasta berperan sebagai katalis inovasi dan investasi, sementara UMKM yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong ekonomi lokal. Swasta mutlak dirangkul karena berkontribusi dominan terhadap kebutuhan investasi nasional ditengah keterbatasan kemampuan APBN. Dari total kebutuhan investasi lima tahun ke depan (2025-2029) untuk menggapai pertumbuhan 8%, 86,7%-nya diharapkan datang dari swasta, sisanya baru dari APBN dan BUMN.

Sedangkan UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian mengingat sektor ini menjadi penyerap 96,9% tenagakerja dan berkontribusi 60,5% produk domestik bruto (PDB). Sehingga, selain strategis, kemitraan antara ketiganya dinilai tepat karena selaras dengan misi BPI Danantara sebagai agen pembangunan sekaligus agent of economic growth, selain pengelola investasi negara. “Dengan Danantara sebagai agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi, kolaborasi ini bisa menjadi ekosistem yang saling memperkuat,” ujar Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, Jumat (28/02/2025).  (Yetede)

Pemerintah secara resmi melincurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Danantara akan menjadi salah satu kekayaan negara atau Soverign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia, mengingat aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14,665 triliun atau Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Karenanya keberadaan Danantara dipecaya bakal menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan dan memainkan peran sebagai agen Indonesia untuk menjalin kemitraan strategis di tongkat global. Peluncuran Danantara ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata Kelola Badan Nusantara Dalam kesempatan yang sama, Pesiden Prabowo Subianto juga meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangakatn Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.  Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset jumbo, yaitu PTBank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat mendatangkan  Tbk (BBNI) PT Telkom Indonesia Tbk Mineral Industri Indonesia (persero) atau MIND ID. Nantinya, seluruh aset BUMN akan dikelola secara bertahap. (Yetede)

Kehadiran BPI Danantara harus  dipastikan tidak menciptakan distorsi pasar atau monopoli yang menghambat kompetensi sehat. Sebaliknya, keberadaan badan yang secara global disebut dengan sovereigne wealth  funds (SWF) itu perlu menjadi mitra dunia usaha swasta dalam membangun  ekositem bisnis dan investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Air. Kepastian ini dibutuhkan karena BPI Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi besar mengingat bakal memegang kendali atas lebih dari US$ 900 miliar sekitar Rp14.670 triliun (kurs Rp16.300/dolar AS) aset dalam pengelolaan (AUM). Sementara initial funding atau pendanaan awal dari pemerintah mencapai US$ 20 miliar. Sehingga semua itu akan menempatkan Danantara sebagai soverign wealth fund terbesar ke-4 di dunia. Mekanisme tata kelola (governance) dan pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar keberadaan badan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan (stakkeholder). "Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip level playing field akan tetap terjaga dalam pelaksanaannya," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja. Menurut Shinta, jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional, BPI Danantara berpotensi membuka peluang kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara serta mendorong investasi di sekotr-sektor strategis. (Yetede)

Meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Berkaitan itu,  pemerintah menyiapkan beberapa langlah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita itu berdasarkan PPP (purchasing power parity), maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu US$ 4,8 triliun. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia," jelas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk diantaranya Uni Emierat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar US$ 2 triliun dengan 50 juta penduduk. "Jika Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi US$ 1,3 triliun, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil," ujar Airlangga. (Yetede)