Pemilu presiden yang dipercepat pada 3 Juni 2025 menempatkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Liberal sebagai Presiden Korsel. Lee dipastikan akan melanjutkan kebijakan kerja sama Korsel-ASEAN dan India yang diinisiasi Presiden Moon Jae-in, presiden dari Partai Demokrat terdahulu. Kebijakan itu adalah New Southern Policy (NSP) yang diluncurkan November 2017 di Indonesia oleh Pemerintah Korsel untukmempererat hubungan ekonomi Korsel-ASEAN. NSP juga menjadi cara Korsel mencapai keseimbangan hubungan diplomatik. Rakyat, perdamaian, dan kemakmuran merupakan tiga pilar NSP sekaligus landasan mewujudkan visi NSP. NSP bertujuan membentuk kerangka ekonomi dan diplomatik multilateral karena Korsel berupaya mendiversifikasi pasar eksternalnya serta membuat ekonominya lebih tangguh dan mudah beradaptasi dengan perubahan lanskap diplomasi luar negeri dan hubungan internasional.

Naiknya Lee Jae-myung, menurut pengajar studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI, Afriadi, Sabtu (21/6), sebagai titik balik yang baik untuk membawa program jet tempur KF-21 dan Proyek kolaborasi IFX (Indonesia Fighter Xperiment) yang tengah dikembangkan antara Korsel dan Indonesia kembali ke perundingan teknologi terkait, sebagaimana diberitakan Yonhap pada 13 Juni 2025, Korsel dan Indonesia sudah menyelesaikan kesepakatan baru terkait proyek KF-21 pada 11 Juni di Jakarta. Seoul sepakat memangkas kontribusi pendanaan Jakarta terhadap proyek jet tempur gabungan KF-21 menjadi 600 miliar won atau 443 juta USD. ”Angka terbaru itu sepertiga dari jumlah awal,” kata Badan Pengadaan Pertahanan Korsel, Defense Acquisition Program Administration (DAPA) yang memberi kejelasan atas ketidakpastian pembiayaan proyek senilai 8,1triliun won itu. Pada 28 April 2025 Presiden Prabowo menerima delegasi Federation of Korean Industries (FKI) dengan investasi hingga 1,7 miliar USD di Indonesia. (Yoga)

Konflik geopolitik silih berganti mengganggu stabilitas ekonomi dunia, mendorong Indonesia untuk lebih memperkuat ekonomi dalam negeri. Menghadapi situasi ini, pemerintah tetap membuka kerja sama antar negara yang bebas aktif dan mengembangkan hilirisasi demi keberlanjutan ekonomi. Hal itu mengemuka dalam sambutan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili presiden Prabowo dalam pembukaan acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025(JGF 2025) yang diselenggarakan Lemhannas di Jakarta, Selasa (24/6). Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik yang dinamis dan tidak terduga. ”Awalnya kita ingin bergabung bersama kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung. Sekarang hampir semua negara memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Ada koreksi pertumbuhan ekonomi global dampak dari ketidakpastian itu,” kata Bahlil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia masih membuka kerja sama dengan banyak negara, seperti Rusia, AS dan China. Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga digandeng untuk membangun kekuatan kawasan regional. Hal itu ditunjukkan lewat kunjungan Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri ke Rusia, membahas peluang kerja sama di sejumlah sektor. Indonesia juga menandatangani kesepakatan dengan Singapura dalam bidang energi terbarukan. ”Kita melakukan kerja sama karena politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak pada negara mana pun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Ini juga terkait bagaimana kita melakukan proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” ucapnya. Kerja sama itu dimungkinkan dengan memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dengan hilirisasi sebagai strategi utama ransformasi ekonomi nasional. (Yoga)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Pemerintah Korea resmi mendukung ekspansi perusahaan AI dan digital ke pasar ASEAN, menyusul dimulainya kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital di Indonesia. Hasilnya, tercapai 35 kontrak ekspor dan nota kesepahaman (MoU), termasuk satu kontrak senilai US$ 4 juta oleh satu perusahaan dengan jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Sains dan Teknologi dan Informasi Korea mengumumkan bahwa mereka memulai kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital (pemerinta dan swasta) dari Indonesia untuk mendukung ekspansi perusahaan AI dan inovasi digital Korea ke ASEAN. Sebanyak 30 perusahaan digital inovatif Korea terabung dalam tim ini, menggabungkan kerja sama antar pemerintah dan kegiatan swasta untuk membuka jalur ekspor baru. ASEAN, yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, adalah mitra ekonomi utama mitra dagang kedua terbesar bagi Korea. Indonesia, sebagai negara tujuan pertama tim ekspor ini, tengah berkembang pesat sebagai basis produksi lobal dan menjadi lokasi strategis untuk ekspansi ke ASEAN karena meningkatnya  permintaan infrastruktur digital. (Yetede)

Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi  dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas  peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)

Indonesia akan menjadi negara eksportir energi hijau. Hal ini seiring dengan kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura terkait perdagangan energi bersih. Rencananya, pasokan energi surya akan dikirim Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Kedua pemerintahan ini akan menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$ 10 miliar dalam mentransformasi kebijakan pengembangan energi berbasis ramah lingkungan. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) dan merintis kawasan industri. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kesepakatan pada Jumat (13/06/2025) itu terkait ekspor listrik bersih hingga penangkapan dan penyimpanan karbon. "Saya memberikan apresiasi kepada Pak Bahlil Lahadahlia (Menteri ESDM) dan jajaran Kementerian ESDM yang secara cepat menangkap peluang untuk pengembangan sektor energi terbarukan, serta low carbon business di Indonesia melalui ekspor listrik dan industri CCS," kata Eddy. (Yetede)

Masalah geopolitik membuat Indonesia berdebar memantau harga bahan bakar fosil. Padahal, Indonesia punya sumber daya energi terbarukan yang lengkap. Indonesia dan Singapura meluncurkan kerja sama di bidang energi berkelanjutan. Presiden Prabowo dan PM Singapura, Lawrence Wong menghadiri Renewable Energy Interconnectors Milestone Ceremony di Singapura, Senin (16/6). Pekan lalu, Indonesia dan Singapura menyepakati nota kesepahaman perdagangan energi bersih lintas negara, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri, senilai 10 miliar USD. Indonesia akan mengirimkan pasokan listrik bersih ke Singapura. Sebaliknya, Singapura akan mengirim tangkapan karbon hasil industri ke Indonesia (Kompas.id, 15/6/2025). Kerja sama energi terbarukan ini memperkuat kerjasama Indonesia-Singapura di bidang ekonomi, juga menarik investasi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja.

Mengutip laman Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Singapura adalah PMA terbesar di Indonesia, yakni 4,6 miliar USD pada triwulan I-2025. Sementara, dalam perdagangan komoditas (kode Harmonized System 2) ekspor Indonesia ke Singapura pada Januari-Maret 2025 senilai 2,958 miliar USD. Impor Indonesia dari Singapura pada periode yang sama 4,588 miliar USD. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain bahanbakar mineral dan mutiara alam atau budidaya. Pengembangan energi terbarukan merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan kedua negara di tengah gencarnya pengembangan ekonomi hijau dunia. Energi terbarukan, dari sumber yang dapat diperbarui, berkaitan erat dengan ekonomi hijau. Kerja sama dengan Singapura membuka jalan pemanfaatan energi terbarukan kian masif di Indonesia. Lantas, membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara demi mendukung terwujudnya ekonomi hijau (Yoga)

Indonesia -European Union  Comprehensive Economics Partnerts Agreement (IEU-CEPA) diharapkan ekspor Indonesia sebesar 5,4%. Adapun Uni Eropa berkomitmen memberikan akses pasar optimal untuk produk prioritas Indonesia antara lain minyak sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan. Indonesia juga berkomitmen meningkatkan akses pasar produk pertanian dan manufaktur untuk Uni Eropa. Hubungan ekonomi antar Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. Populasi Uni Eropa  yang sebanyak 450 juta jiwa dengan PDB mencapai US$ 19,5 triliun. Sementara itu, jumlah warga di Indonesia sebanyak 282 juta  dengan PDB US$ 1,4 triliun. Pada 2024, Uni Eropa menyumbang 6,5% atau sekitar US$ 17,35 miliar dari total ekspor Indonesui yang sebesar US$ 264,70 miliar. Dalam kurun waktu  2021 hingga 2024, kinerja ekspor Indonesia ke Uni Eruoa menunjukkan tren dinamis. (Yetede)

Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Ekonomi Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan  mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama yang selama ini mengalami hambatan tarif dan nontarif. Saat ini, Pemerintahan sedang menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU-CEPA. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak diharapkan bisa meningkatkan peran masing-masing dalam rantai pasok pasar dunia. Oleh karena itu dibutuhkan percepatan  penyelesaian perundingan sudah dilakukan dalam 19 putaran dan memakan waktu 9 tahun. Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa selama ini terus menunjukkan tren  positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miiar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan komitmen kuat terhadap penguatan kerja layak bagi pekerja digital serta perlindungan bagi pelaut, pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. "Pemerintah Indonesia memandang bahwa pembahasan lanjutan konvensi ini sangat strategis, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, dan perekonomian nasional secara luas," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, pekan lalu. Lebih lanjut, Indah mengatakan, Indonesia mendukung kelanjutan pembahasan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai kerja layak di sektor platform ekonomi digital yang disampaikan dalam Sidang Komite Kerja untuk Ekonomi Platform. Dia menjelaskan, konvensi ini akan menjadi pijakan penting untuk menjamin kondisi kerja layak bagi jutaan pekerja di sektor platform ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerja lepas digital. "Dengan banyaknya negara dan perusahaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kerja layak, konvensi ini juga akan membuka peluang lebih besar bagi akses pasar kerja dan investasi," ujar Indah. (Yetede)