Berdasarkan laporan World Energy Outlook 2023 dari Badan Energi Internasional (IEA), diperkirakan penggunaan energi fosil pada saat emisi karbon nol tahun 2050 akan menyusut drastis. Untuk merealisasikan target global tersebut, semua negara berupaya melakukan transisi energi mengacu komitmen Perjanjian Paris COP 21 tahun 2015. Setiap negara berupaya mengimplementasikan kontribusi reduksi emisi karbon yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contribution / NDC) yang disepakati dengan lembaga perubahan iklim dunia, UNFCCC. Negara-negara yang berlimpah energi fosil pun dituntut untuk mendukung langkah dunia ini. Transisi energi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi negara produsen energi, terutama yang mengandalkan sumber daya fosil bagi kemajuan ekonomi. Negara itu umumnya berada di kawasan Timur Tengah yang berlimpah sumber daya minyak bumi. Energi fosil harus dapat beriringan dengan berkembangnya EBET di masa depan.

Gulf Cooperation Council (GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman masih memiliki permintaan yang tinggi terhadap komoditas minyak buminya. Namun, dihadapkan pada ketidakpastian akibat fenomena transisi energi secara global. Dari ke-6 negara GCC, UEA memiliki posisi paling strategis. Hal tersebut dimanfaatkan negara kawasan Asia untuk menjadi mitra pemasok energi dalam jangka panjang demi menjaga stabilitas ekonomi Asia. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena menciptakan kemajuan bagi kedua pihak sekaligus memperkuat ekonomi UEA dari sisi non-migas. Jadi, mengurangi ketergantungan UEA terhadap ekspor migas. Bentuk kerja sama yang sudah dilakukan antara lain UEA bersama ADNOC, perusahaan minyak Abu Dhabi, memberikan konsesi minyak darat dan lepas pantai kepada perusahaan China, Jepang, Korsel, dan India. UEA juga berambisi mengembangkan sektor petrokimia terbesar di dunia pada 2025 dengan melibatkan perusahaan India. Jepang diberi konsesi perminyakan di sejumlah lokasi hingga 2058.

Perusahaan China (CPECC) membangun jalur pipa minyak rute Habshan-Fujairah yang memungkinkan pemuatan minyak mentah UAE tak perlu melewati Selat Hormuz yang merupakan chokepoint. Dengan Korea Selatan, selain bermitra bisnis minyak, UEA menjalin kontrak kerja sama pengembangan nuklir. Dengan sejumlah negara tersebut, UEA mencari peluang untuk mengembangkan sector lain di luar migas. UEA berambisi mengembangkan industri canggih berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kerja sama ini menggandeng China dan India. Upaya transisi ekonomi negara Timur Tengah tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, misalnya mengembangkan potensi wisata Indonesia, membangun infrastruktur vital, memproduksi baterai kendaraan listrik berbasis nikel, akselerasi pemanfaatan EBT, hingga modernisasi teknologi kilang-kilang minyak Indonesia, yang dalam jangka panjang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian negara investor Timur Tengah. Saat ini, salah satu infrastruktur penting yang dibangun di Indonesia lewat kerja sama denganTimur Tengah adalah PLTS Terapung Cirata. (Yoga)

Berdasarkan laporan World Energy Outlook 2023 dari Badan Energi Internasional (IEA), diperkirakan penggunaan energi fosil pada saat emisi karbon nol tahun 2050 akan menyusut drastis. Untuk merealisasikan target global tersebut, semua negara berupaya melakukan transisi energi mengacu komitmen Perjanjian Paris COP 21 tahun 2015. Setiap negara berupaya mengimplementasikan kontribusi reduksi emisi karbon yang ditetapkan secara nasional (nationally determined contribution / NDC) yang disepakati dengan lembaga perubahan iklim dunia, UNFCCC. Negara-negara yang berlimpah energi fosil pun dituntut untuk mendukung langkah dunia ini. Transisi energi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi negara produsen energi, terutama yang mengandalkan sumber daya fosil bagi kemajuan ekonomi. Negara itu umumnya berada di kawasan Timur Tengah yang berlimpah sumber daya minyak bumi. Energi fosil harus dapat beriringan dengan berkembangnya EBET di masa depan.

Gulf Cooperation Council (GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman masih memiliki permintaan yang tinggi terhadap komoditas minyak buminya. Namun, dihadapkan pada ketidakpastian akibat fenomena transisi energi secara global. Dari ke-6 negara GCC, UEA memiliki posisi paling strategis. Hal tersebut dimanfaatkan negara kawasan Asia untuk menjadi mitra pemasok energi dalam jangka panjang demi menjaga stabilitas ekonomi Asia. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena menciptakan kemajuan bagi kedua pihak sekaligus memperkuat ekonomi UEA dari sisi non-migas. Jadi, mengurangi ketergantungan UEA terhadap ekspor migas. Bentuk kerja sama yang sudah dilakukan antara lain UEA bersama ADNOC, perusahaan minyak Abu Dhabi, memberikan konsesi minyak darat dan lepas pantai kepada perusahaan China, Jepang, Korsel, dan India. UEA juga berambisi mengembangkan sektor petrokimia terbesar di dunia pada 2025 dengan melibatkan perusahaan India. Jepang diberi konsesi perminyakan di sejumlah lokasi hingga 2058.

Perusahaan China (CPECC) membangun jalur pipa minyak rute Habshan-Fujairah yang memungkinkan pemuatan minyak mentah UAE tak perlu melewati Selat Hormuz yang merupakan chokepoint. Dengan Korea Selatan, selain bermitra bisnis minyak, UEA menjalin kontrak kerja sama pengembangan nuklir. Dengan sejumlah negara tersebut, UEA mencari peluang untuk mengembangkan sector lain di luar migas. UEA berambisi mengembangkan industri canggih berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kerja sama ini menggandeng China dan India. Upaya transisi ekonomi negara Timur Tengah tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, misalnya mengembangkan potensi wisata Indonesia, membangun infrastruktur vital, memproduksi baterai kendaraan listrik berbasis nikel, akselerasi pemanfaatan EBT, hingga modernisasi teknologi kilang-kilang minyak Indonesia, yang dalam jangka panjang dapat berkontribusi positif bagi perekonomian negara investor Timur Tengah. Saat ini, salah satu infrastruktur penting yang dibangun di Indonesia lewat kerja sama denganTimur Tengah adalah PLTS Terapung Cirata. (Yoga)

Upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat makin terbuka seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negeri Paman Sam untuk bertemu dengan mitranya Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian pembahasan penguatan kemitraan strategis komprehensif. Di tengah pembahasan beragam topik antar kedua negara, ada harapan besar penambahan investasi dari AS sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri dalam negeri. Bagi Indonesia, AS adalah salah satu mitra dagang strategis di berbagai sektor dan memiliki banyak potensi yang bisa digali dari hubungan kedua negara. Secara umum, beberapa isu penting yang jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan kerja sama di bidang keamanan dan maritim, perdagangan kedua negara, dukungan transisi energi dan pengembangan industri di Indonesia. Untuk sektor energi, AS memberikan dukungan penuh terhadap penerapan energi terbarukan dan pengurangan emisi di Indonesia. Sebelum bertemu Joe Biden, Jokowi juga menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson untuk membahas tentang penambahan porsi kepemilikan BUMN di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, perpanjangan kontrak PTFI, dan penambahan investasi perusahaan di dalam negeri. Keinginan untuk menambah jumlah saham di PTFI sebanyak 10% seakan menemui titik terang setelah Adkerson memberikan tanggapan positif atas rencana tersebut. Dalam pertemuan di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, perwakilan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan penambahan saham itu. Langkah ini sejalan dengan harapan Freeport untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus di Indonesia. Penambahan saham menjadi prasyarat terkait perpanjangan izin usaha pertambangan yang akan habis pada 2041 selain pembangunan smelter di Papua. Adapun pembahasan mengenai kesiapan dana masih akan dibahas di masa mendatang yaitu pada 2041 setelah masa kontrak Freeport yang habis pada tahun itu perpanjang. Akan tetapi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu dengan tambahan 10% tersebut apakah Indonesia mempunyai peran lebih menjadi pengendali di Freeport? Pasalnya hingga saat ini, dengan porsi mayoritas saat ini kendali manajemen operasi PTFI masih berada di tangan Freeport-McMoRan Inc. Peran ini tentunya menjadi krusial untuk memastikan terjadinya penghiliran yang akan menempatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Alhasil, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, termasuk merea­lisasikan rencana penghiliran agar tidak terhenti sebatas jargon. Upaya tersebut mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, perbaikan infrastruktur hingga pengembangan pasar dalam negeri.

Indonesia terus memburu peluang untuk mendapatkan investasi melalui penguat an kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat di tengah tantangan global. Dalam pertemuan di AS, Selasa (14/11), kedua pemimpin negara tersebut menyepakati penguatan kerja sama ekonomi.Saat menyambut Presiden Joko Widodo di Gedung Putih, Presiden Joseph R. Biden berharap hubungan antara Indonesia dan AS bisa makin kuat dan menuju kemitraan yang strategis dan komprehensif.Beragam kesepakatan di berbagai bidang pun disepakati dalam kunjungan tersebut, termasuk di antaranya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, transisi energi, dan penghiliran yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Harapan baru untuk pelaksanaan penghiliran yang telah menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo tercipta dalam pertemuannya dengan Presiden Biden di Gedung Putih.Dalam keterangan yang disampaikan Gedung Putih, AS memastikan komitmen untuk menjadi mitra Indonesia dalam sektor energi dan mineral yang berkelanjutan. Salah satunya adalah memastikan nota kesepahaman kedua negara tentang pengembangan energi dan mineral yang berkelanjutan bisa berjalan.Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifi n Tasrif dan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim tersebut melingkupi kerja sama teknis guna meningkatkan penggunaan sumber daya energi terbarukan, meningkatkan teknologi untuk pertambangan dan pengolahan mineral yang bertanggung jawab, serta mendukung pembangunan sektor mineral penting yang rendah emisi di Indonesia. 

Perkara penghiliran itu juga menjadi salah satu latar belakang Jokowi menyempatkan diri menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di AS. Saat bertemu Adkerson, Jokowi menyambut baik pembahasan divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10%. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan Freeport McMoran mendukung upaya penghiliran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu terlihat dari komitmen Freeport Indonesia yang membangun smelter di Jawa Timur. Sementara itu dalam pertemuan yang sama, Presiden AS Joe Biden menegaskan komitmen AS untuk memperkuat kemitraan dengan Indonesia. Dia juga menyatakan dukungan terhadap Indonesia yang sedang memulai proses menjadi anggota penuh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Biden bahkan menyatakan telah meminta tambahan US$172 juta untuk digelontorkan melalui program baru di berbagai sektor, termasuk penanganan perubahan iklim, pemanfaatan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan. Investasi yang ditanamkan oleh Negeri Paman Sam pun terpantau terus meningkat selepas pandemi Covid-19, hingga mencapai US$2,44 miliar pada periode Januari—September 2023.Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan AS harus didasari dengan sikap saling menghormati dan menggali potensi yang bisa menguntungkan kedua negara. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah agar realisasi kerja sama yang telah disepakati dikelola dengan baik dengan skala prioritas yang jelas.

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati yang berasal dari sawit, dengan cara yang inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif. Pasalnya, sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan yang memberikan kontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Sebagaimana diketahui, ditingkat global, inisiatif Uni Eropa melalui kebijakan European Union Deforestation Regulation (UEDR) membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia, akan memberi dampak langsung pada komoditas utama Indonesia yakni kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu. "Terlepas dari kekhawatiran kami. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Uni Eropa. Sangat penting bagi Uni Eropa untuk mengakui dan menyadari pengaruhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara-negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni Eropa," kata Menteri Koordinator dalam sambutannya secara daring di Indoensia Palm Oil Conference 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus mendorong Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for  Economic Co-operaton and Development/OECD) untuk mengakselerasi keanggotaan penuh Indonesia . Dengan keanggotaan penuh tersebut, Indonesia akan menjadi bagian dalam menentukan arah kemajuan perdagangan dan ekonomi global. Kali ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD  Mathias Cormann di Osaka, Jepang, pada Sabtu (28/10). Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan staf Khusus Menteri Perdagangan Bara K Hasibuan. "Kami mengharapkan dukungan agar proses aksesi Indonesia dalam OECD hendaknya lebih inklusif  dengan melibatkan lebih banyak negara berkembang," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (29/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan, Indonesia bersikap nonblok dan terus membuka diri untuk melakukan  hubungan serta kerja sama investasi dengan semua negara. Pasalnya, Indonesia membutuhkan investasi  dalam nilai yang besra sebagai salah satu  penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah menampik anggapan, Indonesia membuka pintu lebih lebar  bagi aliran investasi dari kelompok negara tertentu dan sebaliknya  bagi kelompok dengan negara yang lain. Kekhawatiran ini mulai dikemukakan oleh beberapa pihak di dunia internasional. "Tidak terkecuali, kompalin tersebut datang dari negara adidaya yang menyampaikan kepada kami. Saya sampaikan, Indonesia sangat terbuka kepada siapa saja, siapa saja yang mau melakukan investasi dan kerja sama," ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko WIdodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum (BRF) yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (17/10/2023). Berdasarkan foto dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi dan Putin terlibat perbincangan santai dan tampak akrab. Ibu Negara Iriana ikut mendampingi  Jokowi pada moment tersebut, dan tidak lupa melakukan sesi foto bersama. Putin dijadwalkan mengikuti konferensi tingkat tinggi (KTT) BRF China. Putin juga akan bertemu Presiden China Xi Jumping pada Rabu (18/10/2023). BRF China telah melakukan pertemuan puncak dua kali pada 2017 dan 2019. Tahun ini sekaligus memperingati 10 tahun program Belt and Road Initiative (BRI) China. BRI China merupakan program/skema proyek pembangunan infrastruktur global. Perusahaan-perusahaan China dalam proyek tersebut telah membangun pelabuhan, jalan raya, jaringan kereta api,pembangkit listrik dan infrastuktur  lain diseluruh dunia. (Yetede)

BADUNG,ID-Presiden Jokowi menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and  Island States (AIS) Forum 2023 di Bali, sepakat unutk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan dalam bekerja sama. KTT AIS Forum juga menghasilkan empat poin kerja  sama antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan dan pulau kecil anggota AIS Forum. Empat poin tersebut dirangkum dalam satu bidang yakni inovasi teknologi kemaritiman. Jokowi menyebutkan, empat poin tersebut adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi, ekonomi biru, dan kemajuan tata kelola laut. Inovasi dari empat poin kerja sama tersebut diharapkan dapat segera diterapkan. (Yetede)

BADUNG,ID-Pemerintah Indonesia mendukung eksistensi Archipelagic and Island States (AIS) Forum atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan melalui komitmen pendanaan sebesar US$ 5 juta. Lewat dukungan ini, inisiatif program-program konkret yang implementatif diharapkan bisa dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan negara-negara AIS. "Pada 2019 Indonesia (telah) menyalurkan kontribusi sebesar US$1 juta untuk beberapa hal seperti pendirian sekretariat, implementasi kerja sama dan memperkuat kolaborasi antar negara," kata ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Senin (09/10/2023). Selain itu, tambah dia, pemerintah Indonesia juga membuat platform berbagai pengetahuan dan lokarya. Kegiatan itu melibatkan pemuda, inovator hingga usaha UMKM guna mendukung ekonomi biru. (Yetede)