Para pelaku usaha di kawasan ASEAN menyusun sejumlah rencana aksi dan merancang kesepakatan bisnis. ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) meluncurkan delapan proyek warisan alias legacy projects dalam ASEAN Business and Investment Forum. Delapan proyek tersebut adalah upaya bersama antara pemerintah dan pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kedelapan proyek tersebut adalah pengembangan dari lima isu prioritas yang menjadi perhatian. Kelimanya adalah geopolitik, fragmentasi rantai pasok, transisi hijau, inovasi digital dan pertumbuhan inklusif. "Jadi legacy ini sebenarnya suatu aksi yang in progress dan berjalan," kata Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid di ASEAN Business and Investment Forum, Senin (4/9). Adapun delapan proyek yang dimaksud, pertama, ASEAN QR untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas. Harapannya, proyek ini memudahkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memperluas basis pelanggannya dan menjangkau pasar baru di kawasan ASEAN. Proyek kedua, Marketplace Lending Platform untuk menghubungkan UMKM yang membutuhkan pendanaan dengan pemberi pinjaman massal yang berorientasi pada dampak dan mencari keuntungan menarik. Ketiga, Wiki Entrepreneur yang dapat menjadi solusi terpadu yang menghubungkan UMKM dengan berbagai sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Keempat, ASEAN Net Zero Hub untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik terkait upaya mengurangi emisi dan mencapai net zero emisi. Kelima, ASEAN Carbon Centre of Excellence terkait solusi berbasis alam dan perdagangan karbon. Keenam, One Shot Campaign untuk mengatasi masalah kesetaraan dan aksesibilitas vaksin. Ketujuh, Inclusive Closed-Loop Model of Agriculture Product yang akan menempatkan petani kecil sebagai pusat ekosistem multi-pemangku kepentingan. Terakhir, Badan Usaha ASEAN yang akan mendorong investasi intra-ASEAN dengan menawarkan keuntungan bagi dunia usaha yang beroperasi di kawasan seperti penyederhanaan peraturan dan penyederhanaan prosedur.

Kekuatan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memiliki tambahan kekuatan baru mulai awal tahun depan. Sebanyak enam negara memastikan bergabung dalam poros tersebut. Indonesia yang sempat disebut menjadi salah satu negara kawasan Asean yang akan bergabung ke BRICS, urung melakukannya. Adanya berbagai kerja sama strategis yang dalam proses pembahasan dengan sejumlah negara, menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Dari BRICS, Indonesia punya modal berharga karena napas KTT Asia Afrika di Bandung pada 1955 berhasil digelorakan. Sebuah seruan antarbangsa negara-negara Asia dan Afrika yang ingin menghadirkan terciptanya keadilan. Semangat dari Afrika Selatan yang diharapkan menular dalam pertemuan puncak pemimpin kawasan Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean yang akan berlangsung di Jakarta pekan ini. Pertemuan yang dihadiri mitra dagang penting Asean itu, harapannya menghadirkan energi baru dalam kerja sama antarnegara di berbagai kawasan.

JAKARTA,ID-Keketuaan Asean yang kini dipegang Indonesia berpeluang mengantarkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu menjadi pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) dunia yang berkelanjutan. Namun, itu akan menjadi pasti bila Pertemuan Pleno KTT Asean ke-43 di jakarta awal September nanti menghasilkan deklarasi yang bisa menjadi panduan bagi penyelesaian sejumlah tantangan seperti integrasi  yang tersendat dan berpengaruh atau peran global Asean yang masih minim. Terkait faktor-faktor pendorong bagi terwujudnya Asean sebagai spectrum of growth diantaranya adalah konektivitas kawasan yang telah terbangun. Jumlah penduduk negara-negara Asean yang mencapai 660 juta dengan pertumbuhan signifikan di kelas menengah, juga menjadi nilai lebih dari sisi pasar. Apalagi, Asean menjadi penghasil bahan baku, terutama critical minerals untuk bahan baku transisi  energi seperti nikel, bauksit, dan bijih besi yang kini banyak diburu pelaku industri. (Yetede)

Upaya awal dedolarisasi terus Indonesia lakukan. Kini, Bank Indonesia (BI) memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN guna mengurangi ketergantungan atas mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Upaya itu bank sentral lakukan melalui penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LTC). BI, Bank Negara Malaysia (BMN), dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati untuk memperkuat kerjasama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral. Penguatan kerjasama tersebut lewat perluasan LCT. Sebelumnya, LCT hanya mencakup perdagangan dan investasi langsung (direct investment). Kini, BI dan bank sentral negara-negara ASEAN sepakat untuk memperluas LCT ke sistem pembayaran lintas negara. "Saya yakin, perluasan konektivitas pembayaran regional dan transaksi mata uang lokal akan mampu mengatasi tantangan perekonomian global dan regional di masa depan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, kemarin (25/8). Selama ini, dalam kerjasama LCT, BI telah menggandeng bank sentral beberapa negara, yakni Malaysia, Thailand, China, dan Jepang. Terbaru, BI menggandeng Korea Selatan dalam kongsi ini. Jumlah transaksi LCT pun makin meningkat. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebelumnya mengungkapkan, dari awal Januari hingga akhir Juli 2023 lalu, total nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen US$ 3,7 miliar. Jumlah ini meningkat ekuivalen US$ 500 juta atau 15,62% year on year. Adapun RPC merupakan konektivitas pembayaran antarnegara-negara ASEAN. RPC telah BI inisiasi sejak 2022 lalu. Dalam penandatangan perjanjian kerjasama kemarin, BI menggandeng Bank Sentral Vietnam dalam kerjasama RPC. Hanya, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kerjasama tersebut masih akan memberikan dampak yang minim terhadap nilai tukar rupiah. Makanya, kurs mata uang garuda masih bergerak melemah akibat sentimen arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Pemerintah Kota Seogwipo, Pulau Jeju, Korea Selatan menjajaki kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam guna mendongkrak kinerja pariwisata kedua wilayah.Delegasi Kota Seogwipo memperkenalkan sejumlah destinasi wisata unggulan di Seogwipo kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.Lee Jong Wo, Wali Kota Seogwipo yang memimpin delegasi tersebut, mengatakan bahwa wilayahnya memiliki sejumlah destinasi unggulan yang menarik. “Beberapa tempat menarik seperti Seopjikoji, Jusangjeollidae, dan Jeongball Waterfall dan lainnya merupakan destinasi unggulan di Seogwipo,” katanya, di Batam, Senin (21/8). ”Bahwa tujuan kami adalah untuk menjajaki peluang kerja sama di sektor pariwisata [dengan Pemerintah Kota Batam],” ujarnya.Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyukai inisiatif kerja sama yang diusulkan oleh Delegasi Seogwipo di sektor pariwisata.“Kami akan segera membahas rencana kerja sama ini dan akan mengirimkan surat resmi untuk langkah tindak lanjut lebih lanjut,” jelasnya. Menurutnya, beberapa pengusaha Korea Selatan telah melakukan investasi di Batam, termasuk dalam pembangunan Bandara Hang Nadim Batam yang melibatkan IIAC. Tak hanya itu, imbuhnya, upaya meningkatkan layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar juga telah terwujud dengan kedatangan satu unit ship to shore (STS) crane dari Korea Selatan.

JAKARTA,ID-Pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk menjadi anggota Organisasi  Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation/OECD). Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia berpeluang memperoleh sejumlah keuntungan komparatif khususnya yang terkait dengan kinerja perdagangan dan investasi. OECD beranggota 38 negara, dengan proses menjadi anggota sekitar 4 sampai 8 tahun. Selama ini Indonesia sudah menjadi key partner dan akan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan OECD. Bila Indonesia masuk ke OECD maka akan menjadi negara ketiga  di Asia setelah Jepang dan Korea. Setelah masuk menjadi anggota OECD dua negara tersebut naik kelas menjadi high income country. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sisi perdagangan, bila Indonesia menjadi anggota OECD Indonesia berpeluang lebih besar untuk mempererat hubungan dagang dengan beberapa anggota negara OECD karena Indonesia secara tidak langsung juga akan ikut meningkatkan standar dari sisi perdagangan ketika nanti sudah bergabung dalam organisasi ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung UMKM memperluas pasar melalui penjualan di Lokapasar yang memiliki potensi besar. Besarnya potensi dapat dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang menunjukkan tingkat penetrasi  internet di Indonesia pada 2022 mencapai 215,63 juta jiwa atau setara 78,19% total populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Direktur standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Matheus Hendro Purnomo menerangkan, transaksi perdagangan sektor UMKM diharapkan terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan elektronik  di Indonesia. namun perlu dicatat, mutu produk dan kepuasan  pelanggan tetap menjadi prioritas utama bagi  pelaku usaha maupun  penyedia jasa platform lokapasar. "Konsumen perlu dilindungi melalui penyediaan informasi secara transparan dan simetris sehingga transaksi aman dan terjamin," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/7/2023). Di samping itu, pemasaran produk secara daring dapat dilakukan  dengan mudah melalui  ponsel pintar. (Yetede)

Hubungan ekonomi negara-negara Arab dan China terus meningkat. Arab Saudi, Minggu (11/6) mengumumkan kesepakatan investasi 10 miliar USD atau Rp 148,68 triliun antara negara- negara Arab dan China pada hari pertama konferensi bisnis di Riyadh, Arab Saudi. Kementerian Investasi Arab Saudi melalui pernyataan tertulis menyebutkan, sebagian besar kesepakatan investasi itu terkait proyek-proyek di Arab Saudi atau proyek-proyek perusahaan atau entitas Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Investasi Arab Saudi juga mengumumkan, pengusaha dunia Arab dan China bertemu di sela Konferensi Bisnis Arab-China di Riyadh, 11-12 Juni 2023. Dalam konferensi itu, hampir 4.000 perwakilan pengusaha dan Pemerintah China, Arab Saudi, dan negara-negara lain hadir. Sektor energi, fosil, dan energi terbarukan paling banyak menjadi sasaran investasi.

Ada pula investasi di bidang teknologi dan transportasi. ”Saya tidak terkejut kalau ada banyak kesepakatan investasi dalam frum ini,” kata Menteri Energi Arab Saudi Abdulaziz bin Salman sebagaimana dikutip Arab News dan Al Arabiya. Perusahaan kereta Arab Saudi, Sabatco, menggandeng perusahaan China, CRRC, lewat kesepakatan 250 juta US untuk membuat pabrik kereta di Arab Saudi. Sementara perusahaan pengembang aplikasi Hong Kong, Hibobi, mengikat kerja sama 266 juta USD. Hibobi akan membuat aplikasi promosi pariwisata Arab Saudi. Arab Saudi juga ingin membangun industri kimia dengan bantuan China. Nilai kesepakatannya 150 juta USD. Total ada 30 kesepakatan investasi dengan nilai 10 miliar USD selama hari pertama konferensi. (Yoga)

Pertemuan para menteri perdagangan dari 14 negara anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF telah selesai pada Minggu (28/5). Masih banyak hal yang harus dibahas lebih lanjut, tetapi pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait keamanan dan keberlanjutan rantai pasok. Para menteri perdagangan IPEF bertemu di Detroit, Negara Bagian Michigan, AS. Pesertanya selain AS dan Indonesia adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Fiji, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korsel. IPEF bukan kerja sama perdagangan bebas. Mendag AS Gina Raimondo menjelaskan, kerja sama ini pada hal-hal substantif, yaitu keberlanjutan rantai pasok, transparansi, keragaman, produktivitas, dan keadilan. IPEF terdiri dari Pilar Perdagangan, Pilar Rantai Pasok, Pilar Ekonomi Bersih, dan Pilar Ekonomi Berkeadilan.

Pernyataan Raimondo menjawab keluhan dari dalam negeri AS sendiri. Sektor industri pertanian dan manufaktur mengkritik IPEF tidak membuka akses pasar ke negara-negara anggota. Bahkan, diskusi mengenai penurunan tarif pun tidak ada. Khusus Pilar Rantai Pasok telah tuntas dibahas dan disepakati. Di bawah naungan pilar ini, IPEF membuat tiga lembaga, yaitu Dewan Rantai Pasok, Jaringan Tanggap Krisis Rantai Pasok, dan Dewan Advokasi Hak-hak Pekerja. ”Pertama kali dalam kerja sama ekonomi global ada lembaga khusus tanggap bencana ataupun krisis rantai pasok. Jaringan ini berfungsi menganalisis situasi disrupsi rantai pasok global dan membuat sistem peringatan awal jika ada gangguan sehingga anggota IPEF bisa berkoordinasi dan menyiapkan strategi,” tutur Raimondo. Ia menjelaskan, jaringan itu dibuat berkaca pada pengalaman AS ketika pandemi Covid-19. Ketika itu, pasokan semikonduktor turun drastis sehingga industri terganggu. Akibatnya, banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan. ”Kita benar-benar membutuhkan jaringan pengamanan rantai pasok yang berkelanjutan. Sifatnya bukan mengisolasi pihak tertentu, tetapi memastikan jika dunia dilanda krisis, negara-negara kecil seperti Selandia Baru tidak dihantam terlalu keras karena ada sistem peringatan dini,” tuturnya. (Yoga)

Sebanyak 30 perusahaan yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-Asean atau US-ASEAN Business Council (US-ABC) menjajaki peluang investasi dan perdagangan di Tanah Air.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada beberapa sektor bisnis yang dilirik oleh 30 korporasi itu, di antaranya industri mobil listrik dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.“Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang penghiliran dan memperkuat ekosistem mobil listrik dan juga dari sisi sustainable energy, termasuk energy transition, dan mendukung pembangunan IKN,” katanya, Jumat (26/5). Perundingan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam rangka memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan masuk ke dalam global dan regional value chain.Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nella Sri Hendriyetty, mengatakan dalam pertemuan tersebut Indonesia mendiskusikan berbagi pandangan untuk menyepakati ketentuan jasa keuangan yang dapat meningkatkan perdagangan dan investasi. Dalam kesempatan terpisah Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, menegaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan terwujudnya sumber daya manusia (SDM) sebagai generasi produksi untuk mendukung geliat industri.