Larangan pemerintah Malaysia bagi pemegang izin kunjungan berjangka waktu lama dari Indonesia, India dan Filipina tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, larangan ini bisa memengaruhi kinerja ekspor sektor jasa, terutama diikuti negara-negara lain. 

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dampak jangka pendek dari larangan tersebut bisa diatasi melalui pertemuan vitual. Namun pihaknya khawatir larangan ini dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk menggunakan isu pengendalian Covid-19 di Indonesia dalam membatasi atau mendiskriminasi produk, perusahaan, dan pekerja Indonesia di luar negeri. Larangan Malaysia dapet mengganggu keberangkatan tenaga kerja semi terampil dari Indonesia ke Malaysia. Bahkan bisa menghambat investasi.

Hubungan bilateral Indonesia-China yang telah terjalin selama 70 tahun diharapkan lebih kuat dan saling menguntungkan ke depan. Presiden China Xi Jinping mengajak Presiden Joko Widodo mengembangkan kerja sama ke area-area baru guna mendorong pembangunan kedua negara dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan global. Presiden Jokowi berharap kerja sama tidak terhenti di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemerintah China atas hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas beberapa kerjasama dibidang kesehatan dan ekonomi. Salah satunya adalah produksi dan penyediaan vaksin Covid-19. Presiden Xi optimis Indonesia akan mampu melalui krisis akibat Covid-19. Sejalan dengan itu pemerintah China siap untuk terus melanjutkan dukungan penuh, menyediakan pendampingan teknis dan material serta membagikan pengalaman China dalam mengatasi Covid-19 kepada Indonesia. Semester I-2020, presiden xi menambahkan investasi dari China ke Indonesia dan ekspor Indonesia ke China tumbuh ditengah melambatnya perekonomian global.

Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) ASEAN dan sejumlah negara mitra hampir pasti ditandatangani sesuai dengan target pada November 2020. Di tengah pandemi Covid-19, kehadiran perjanjian dagang itu dapat menciptakan peluang pasar bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Finalisasi perundingan perjanjian RCEP itu dibahas dalam pertemuan menteri perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang ke-8 yang berlangsung dalam rangkaian pertemuan para menteri ekonomi ASEAN (AEM) ke-52 secara virtual dengan Hanoi.

Menurut Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono, RCEP harus dimanfaatkan untuk mengekspor produk-produk UKM Indonesia.

Aliianz utama bekerjasama dengan JD Life (salah satu unit usaha JD.ID), menghadirkan produk comprehensive general liability insurance yang memberikan manfaat extended warranty. Ini merupakan penjaminan perpanjangan masa garansi selama 2 tahun setelah masa garansi standar untuk peralatan elektronik rumah tangga berakhir.

Peresmian kerjasama  tersebut dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh presiden direktur Allianz Utama Indonesia Peter Van Zyl, Chief Financial Officer JD.ID Sandy Permadi, Head of Travel and Partnership Allianz Utama Indonesia Mariani Solihah serta Head of Operations JD Life Ryan Sebastian.

Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia - Australia (IA-CEPA) resmi berlaku, Minggu (5/7) kemarin. Pelaku usaha Indonesia bisa langsung memanfaatkan perjanjian tersebut. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah bea masuk produk Indonesia ke Australia dihapus. Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini  menyampaikan atas fasilitas yang diperoleh Indonesia, Australia juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas setara. Hanya saja tidak seluruh produk Australia akan mendapat pembebasan tarif. Pembebasan tarif bagi produk Australia juga diyakini dapat menjadi perbaikan bagi industri Indonesia. Pasalnya Australia banyak menyediakan bahan baku bagi industri makanan dan olahan seperti gandum, gula, daging sapi, dan buah subtropik. Pembebasan tarif dapat menurunkan harga bahan baku. Sehingga nantinya produk Indonesia dapat memiliki nilai saing untuk pasar ekspor.

Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara-negara G-20 bersama-sama memenangi dua peperangan yaitu melawan Covid-19 dan melawan pelemahan ekonomi dunia. G-20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi tidak menganggu kemitraan serta kerjasama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Terkait persoalan ekonomi, Presiden mendorong negara G-20 bekerjasama serta menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak covid-19.  Presiden juga mendorong G-20 menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk kesediaan likuiditas serta memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19. Penting bagi anggota G-20 mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi.

Pemerintah menjamin pencabutan status Indonesia dari negara berkembang jadi negara maju tidak akan merambat ke fasilitas GSP. RI dan AS akan membahas itu. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan isu Indonesia tidak lagi dikategorikan sebagai negara berkembang dan GSP merupakan hal berbeda. 

Perubahan status itu terkait konteks penyelidikan antidumping untuk melindungi industri dalam negeri AS. Ini berbeda dengan GSP, fasilitas atau insentif bea masuk AS. Luhut juga menjelaskan kunjunganya ke AS pekan lalu, pemerintah RI berdialog dengan kepala UTSR Robert Lighthizer tentang GSP. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa persoalan tentang peninjauan kembali fasilitas keringanan bea masuk bagi Indonesia telah selesai dibahas. Indonesia akan mendapatkan fasilitas kira-kira 2,4 miliar dolar AS.

Pemerintah akan mengklarifikasi keputusan AS yang mengubah sepihak status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju agar hal ini tidak merambat ke fasilitas GSP. Negosiasi akan dilakukan karena Indonesia belum tergolong sebagai negara maju berdasarkan versi Bank Dunia. Dalam proses negosiasi Indonesia juga akan menagih komitmen fasilitas lain dari AS, terutama pembiayaan. Indonesia ke depan membutuhkan pembiayaan murah. 

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan perubahan status itu bisa membuat AS berasumsi Indonesia tidak menerapkan praktik persaingan dagang yang sehat. Setiap produk Indonesia yang masuk AS dan pangsa pasarnya besar berpotensi memunculkan keluhan dari pelaku usaha AS.

Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan industri konstruksi dalam negeri. Kerjasama dapat dilakukan melalui pelatihan atau investasi proyek yang memungkinkan transfer teknologi.

Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kimm Chang-Beom mengatakan, hubungan Korsel dengan Indonesia adalah hubungan strategis. kegiatan tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama yang lebih banyak antar pengusaha di kedua negara. 

Pemerintah RI dan Amerika Serikat terus berupaya meningkatkan hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi dan investasi. Nilai perdagangan yang saat ini masih sekitar 30 miliar dollar AS, ditargetkan naik 2x lipat menjadi 60 miliar dollar AS pada tahun 2025. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perdagangan RI-AS adalah menyelesaikan negosiasi fasilitas pembebasan tarif (generalized system of preference/GSP) untuk Indonesia. Setelah cukup lama dibahas bersama, negosiasi GSP ditargetkan tuntas pada awal Desember 2019.