Sistem perdagangan multilateral di bawah WTO masih terus dibutuhkan untuk mengelola perdagangan dunia secara baik. Perang dagang yang terjadi antara AS dan China hanya memperjelas bahwa sistem itu semakin dibutuhkan.Tanpa itu, tata kelola perdagangan dapat mengarah pada tindakan unilateral yang agresif dan merugikan seluruh pihak.

Sebagai salah satu negara berkembang penting, Indonesia juga dapat lebih aktif mendukung reformasi itu. Dalam berbagai forum internasional, seperti G-20, Indonesia telah mendorong proses reformasi WTO,termasuk di KTT di Arab Saudi. Indonesia juga bisa mendorong agar pembicaraan mengenai reformasi menjadi agenda resmi WTO dan menggunakan kesempatan KTM Ke-12 untuk mendorong agenda itu. Tentu saja Indonesia perlu merumuskan posisi strategis terkait reformasi ini jika dapat dibicarakan secara resmi di WTO. Sekali lagi, beberapa perubahan dan perbaikan WTO sangat diperlukan agar WTO bisa menjalankan fungsinya dalam mendorong integrasi ekonomi, memantau kebijakan dan aturan perdagangan, serta membantu penyelesaian sengketa. Keberhasilan WTO akan jadi kunci dalam membentuk tatakelola ekonomi dunia yang lebih utuh dan tak terfragmentasi, yang dibutuhkan di masa perubahan pasca krisis ini.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Kantor PLN Pusat, Selasa (16/3). Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengaku senang dengan hasil referendum masyarakat Swiss soal perjanjian dagang Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IE-CEPA dengan Indonesia. Mayoritas rakyat Swiss setuju terhadap kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan European Free Trade Association (Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa/EFTA). EFTA sendiri terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia dan Lietchtenstein. Jerry menjabarkan 51,6% publik Swiss setuju IE CEPA disahkan dan diimplementasikan antara dua negara. Hal itu menurutnya memberikan harapan cerah bagi peningkatan ekspor dan impor produk Indonesia di negara-negara Eropa.

Adapun salah satu produk yang dikritisi oleh publik Swiss yang paling sering disuarakan adalah mengenai isu kelapa sawit Indonesia. Beberapa lembaga swadaya masyarakat di Swiss pun beberapa waktu lalu secara resmi mengampanyekan isu negatif soal sawit yang juga menjadi agenda salah satu referendum. Dia juga meyakinkan komoditas kelapa sawit dari aspek lingkungan justru lebih efisien karena satu hektar kelapa sawit menghasilkan produk yang setara dengan hasil 6 hektar produk minyak nabati yang lain.

Pemerintah intens menjajaki investasi dari perusahaan otomotif besar asal Jepang untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor otomotif. Penjajakan investasi itu diharapkan dapat mendorong kembali kinerja ekspor otomotif Indonesia yang sempat melemah akibat pandemi Covid-19.

Dalam kunjungannya selama dua hari ke Tokyo, Jepang, pada 10-11 Maret 2021, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan sejumlah perwakilan perusahaan otomotif raksasa asal Jepang, seperti Mazda, Honda, Toyota, Mitsubishi, dan Suzuki.

Dalam konferensi pers secara virtual dari Jepang, Kamis (11/3/2021), Agus Gumiwang mengatakan, meski berlangsung cukup alot, Honda memberi komitmen untuk melanjutkan investasinya di Indonesia sebesar Rp 5,2 triliun sampai 2024.

Agus mengatakan, komitmen Honda untuk membangun pabrik di Indonesia terkait pula dengan pengembangan model kendaraan baru serta perluasan negara tujuan ekspor. Terkait dengan itu, Honda juga akan memindahkan pabriknya dari India ke Indonesia untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik.

Komitmen menambah negara tujuan ekspor juga menjadi inti negosiasi pemerintah dengan Toyota. Agus mengatakan, Toyota berencana menambah investasinya sebesar 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun di Indonesia hingga 2024 dengan kapasitas 250.000 unit per tahun.

Selain Honda dan Toyota, pemerintah juga intens melobi Mazda, yang selama ini belum pernah berinvestasi di Indonesia, untuk membuka pabrik pertamanya. Keputusan investasi dari Mazda baru akan diambil pada Mei 2021 saat jadwal kunjungan pemerintah yang berikutnya ke Jepang.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2021. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas saat dihubungi KONTAN, Selasa (9/3) membenarkan, masuknya RUU KUP dalam Prolegnas tahun 2021. Tujuan pembahasan UU KUP ini untuk menyelaraskan substansi perubahan UU KUP yang sudah dilakukan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Beberapa poin penting UU KUP yang sudah termuat dalam UU Cipta Kerja antara lain Pertama, penerapan sistem teritorial untuk penghasilan pajak luar negeri. Kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak (WP), dan Ketiga, terkait keadilan iklim berusaha, terutama untuk sektor digital dan perdagangan elektronik (e-commerce).

Dua raksasa digital Indonesia, Gojek dan Tokopedia, dikabarkan memasuki jalur cepat konsolidasi perusahaan teknologi di Tanah Air melalui merger. Kabarnya, mereka telah meneken perjanjian jual beli saham secara bersyarat atau conditional sales and puchase agreement (CSPA).

Menurut hitungan Dealstreetasia, merger antara Gojek dan Tokopedia berpotensi menghasilkan valuasi jumbo antara US$ 35 miliar-USS 40 miliar atau Rp 490 triliun-Rp 560 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS). Konon, Gojek akan memiliki 60% saham hasil merger, dan 40% milik Tokopedia.

Setelah tuntas, mereka akan mencatatkan sahamnya (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Jika isu listing di BEl benar, valuasi kongsi Gojek dan Tokopedia berada di posisi tiga besar bersama Bank BCA (BBCA) dan Bank BRI (BBRI), yang masing- masing mencatatkan kapitalisasi pasar Rp 828,41 triliun dan Ri 583,33 triliun.

Dengan estimasi valuasi raksasa, lokasi IPO harus ditimbang matang. Untuk ukuran BEI, valuasi puluhan miliar dollar AS bisa terlalu besar. Teguh melihat, Gojek-Tokopedia bisa menggelar IPO di Amerika Serikat, Hong Kong atau Singapura.

Pembentukan holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggabungkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) baka segera berjalan. Hingga kini proses penggabungannya sedang tahap finalisasi.

Jika tiga perusahaan ini bergabung dalam catatan KONTAN setidaknya holding ini terbentuk maka ada penggabungan aset setidaknya lebih dari Rp 1.600 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemkeu, pasca holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5%. Selain itu kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha ultra mikro dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.

EVP Keuangan dan Operasional PNM Sunar Basuki menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini progres pembentukan holding ultra mikro masih dalam tahap pendalaman kajian. Dia berharap dengan ekosistem UMKM besar bersama BRI dan Pegadaian, akan terbangun pula jejaring usaha UMKM yang lebih luas, dengan saling mengenal dan menemukan keterkaitan usahantar sesama mereka.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengungkapkan, salah satu bentuk kerjasama dengan Tesla adalah membangun pabrik Energy Storage System (ESS), serupa dengan powerbank dalam kapasitas ekstra besar, yakni puluhan sampai 100 megawatt (MW).

Indonesia terus menyiapkan ekosistem kendaraan listrik. Kementerian BUMN sedang menyelesaikan pembentukan Indonesia Battery Holding (IBH). Konsorsium ini meliputi empat BUMN, yakni Holding Pertambangan Mind Id, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina dan PT PLN.

Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional, Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, jika Tesla jadi berinvestasi, kerjasama di bidang ESS bisa dilakukan dengan IBH melalui PLN. Namun, pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi kerjasama tersebut. “Bisa dengan PLN atau IBH. Kami sedang mengkaji yang terbaik, “ kata dia kepada KONTAN, Minggu (7/2).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan merger dan akuisisi perusahaan digital akan diperketat untuk mencegah konsentrasi ekonomi digital di kelompok tertentu. Pada 2019, KPPU menerima notifikasi 7 perusahaan ekonomi digital merger atau akuisisi, yang meningkat menjadi 12 perusahaan pada 2020.

Laporan e-conomy SEA 2020 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 sebesar 44 miliar dollar AS.

Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) sangat mendukung rencana pemerintah mewajibkan penyedia konten melalui internet (over-thetop/OTT), terutama global, untuk bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (telko) di Tanah Air. Harapannya, hal ini akan mempercepat pemerataan infrastruktur telko dan menciptakan lapangan kerja. 

Kewajiban baru OTT tersebut diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Postelsiar) yang merupakan peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Postelsiar. Ketua Umum Apnatel Triana Mulyatsa memberikan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah yang bersikap tegas untuk menerapkan kewajiban kerja sama OTT, terutama global, dengan operator telko yang dituangkan dalam perubahan RPP Postelsiar.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab pendapatan operator telko mengalami penurunan karena kehadiran layanan OTT global. Pendapatan operator pun tergerus OTT, sehingga mengakibatkan rendahnya investasi infrastruktur telko di Indonesia. Hal tersebut berdampak lebih lanjut kepada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor telko yang selama ini sangat didukung oleh keberadaan vendor dan aktivitas bisnis kontraktor operator.

Menurut dia, selama ini, OTT global sudah menikmati keuntungan yang besar dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan jaringan telko di Indonesia. Mereka selama ini hanya PPN atas penjualan barang dan jasa. Sedangkan PPN yang membayar pun sejatinya masyarakat Indonesia dan bukan OTT global. Dengan penerapan kewajiban bekerja sama dengan operator telko, Triana berharap, sebagian pendapatan OTT global bisa digunakan untuk percepatan penyediaan jaringan telko di Tanah Air. Hal ini pun dapat mempercepat realisasi program mewujudkan ekonomi digital yang dicita-citakan Presiden Jokowi. 

(Oleh - HR1)