Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan bibit ikan dan pakan kepada 11 kelompok tani di Kecamatan Silima Punggapungga, yang sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan), serta memiliki badan hukum.

Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, Ermawaty Berutu, Jumat (29/1) di ruangannya mengatakan, kelompok tani akan menerima bibit ikan mas dan nila serta pakan dari pemerintah. Dana bantuan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 Rp 605 juta.

Menurut Ermawaty Bentu, peningkatan produksi ikan tawar Kabupaten Dairi sudah lumayan baik. Di tahun 2019 jumlah produksi ikan 2.578,5 ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.833,7 ton.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi pelegalan cantrang sebagai alat tangkap kapal perikanan. Legalisasi cantrang dinilai merusak lingkungan, mengganggu nelayan kecil, dan memicu konflik sosial di lapangan. Pemerintah pusat berencana untuk tidak lagi memberikan izin penambahan kapal cantrang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyatakan, KKP kini tengah meninjau ulang legalisasi cantrang. Proses evaluasi direncanakan berlangsung selama satu bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (27/1/2021), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan mengevaluasi legalisasi kembali alat tangkap cantrang dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak.

Saat ini, pihaknya menunda legalisasi cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Aturan itu menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP RI.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Agus Sukarno menambahkan, pemerintah pusat diharapkan meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59/2020 agar ke depan nelayan tradisional juga dapat ikut menikmati kekayaan sumber daya perikanan di WPP 711.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, tren pemulihan ekonomi global turut menambah optimisme bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi domestik tahun ini yang diperkirakan di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Kendati demikian, kecepatan pemulihan ekonomi itu sangat bergantung pada implementasi kebijakan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. 

“Tentu saja, di mana letak (kunci)nya, bergantung pada bagaimana kecepatan implementasi kebijakan-kebijakan. Semakin efektif (kebijakan), pemulihan ekonomi akan semakin lebih tinggi di atas 5% dan ada beberapa risiko yang dihadapi,” ujar Perry dalam diskusi bertajuk “Membangun Optimisme Pascapandemi Covid-19”, di Jakarta, Jumat (22/1). Ia menyebut, ada beberapa faktor pendukung bagi pemulihan ekonomi nasional yakni pertama ekspor. Ini tercermin dari kinerja ekspor Desember tahun lalu yang mencapai US$ 16,54 miliar atau melonjak 14,63% dibanding Desember 2020. Nilai ekspor yang tertinggi sejak De sember 2013 itu terutama di topang oleh permintaan dari Tiongkok, negara-negara Asean, dan Amerika Serikat.

Kemudian, dukungan juga akan datang dari implementasi stimulus fiskal yang diberikan pemerintah di antaranya melalui belanja modal.  Selain itu, dukungan stabilitas makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, dengan rincian inflasi tahun ini diperkirakan terkendali yaitu 3% plus minus 1%, serta perkiraan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) minus 1-2% dari PDB, dan pertumbuhan dana pihak ketiga 7-9%. 

BI mencatat, dana-dana asing kembali membanjiri pasar keuangan domestik selama sepekan lalu. Berdasarkan data transaksi pada 18-21 Januari 2021, dana asing nonresiden yang ma suk (capital inflow) di pasar keuangan domestik secara neto mencapai Rp 6,49 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 11-14 Januari 2021 yang hanya Rp 4,77 triliun. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan, aliran capital inf low ke pasar keuangan domestik tersebut ditopang oleh beli neto di pasar SBN yang sebesar Rp 5,81 triliun serta beli neto di pasar saham yang sebesar Rp 0,68 triliun. 

Ia juga menyebutkan, premi risiko atau credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun turun di 71,33 bps per 21 Januari 2021 dari 73,14 bps per 15 Januari 2021. CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN. Jika semakin besar skor CDS, risiko berinvestasi di SBN semakin tinggi. Sebaliknya, jika skor semakin kecil, risiko investasinya juga semakin rendah.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang segera beroperasi akan menjadi instrumen pelengkap dalam memulihkan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Lebih lanjut ia mengatakan, investasi menjadi salah satu pendukung kinerja ekonomi tahun ini, selain konsumsi dan ekspor yang telah mengalami tekanan pada 2020. Agar pemulihan berlangsung cepat, ia menegaskan, pemerintah akan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan pendorong ekonomi secara te pat waktu, fleksibel, adaptif, transparan, dan akuntabel. 

(Oleh - HR1)

Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan proses lelang frekuensi 2,3 GHz menuai pertanyaan. Frekuensi tersebut sejatinya akan digunakan untuk menggelar jaringan 5G di Indonesia.

Pada 18 Desember 2020, pemerintah sudah menetapkan tiga pemenang, yakni PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Hutchison 3 Indonesia.

Namun Jumat lalu, Kemenkominfo membatalkan keputusan itu. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu berdalih, pemerintah belum pernah menyatakan proses seleksi 5G selesai. “Jadi, proses yang pernah diumumkan sebelumnya kami batalkan, “ ungkap dia kepada KONTAN, Sabtu (24/1).

Kemenkominfo mengklaim ingin berhati-hati dan cermat menjalankan proses seleksi, antara lain agar dapat lebih selaras dengan ketentuan PP Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kominfo.

Kemenkominfo akan menyiapkan lelang ulang dan peserta yang kemenangannya dibatalkan bisa ikut kembali.

Jumlah unduhan aplikasi pesan Signal dan Telegram melonjak karena para pengguna mencari alternatif setelah WhatsApp (WA), aplikasi pesan milik Facebook, mengubah kebijakan privasi yang mencemaskan para pengguna. Menurut data Sensor Tower, yang dilansir CNBC, Selasa (12/1), Signal mencatat 7,5 juta instalasi di seluruh dunia via Apple App Store dan Google Play Store antara 6 Januari dan 10 Januari 2021. Angka tersebut 43 kali lipat lebih banyak dibandingkan pekan sebelumnya dan merupakan pekan atau bahkan bulan instalasi tertinggi sepanjang sejarah Signal. 

Lonjakan unduhan dan instalasi yang dialami Signal dan Telegram itu terjadi setelah WA merilis pembaruan atas kebijakan privasinya pada 4 Januari 2021. Sebenarnya sejak 2016 WA telah berbagi data tertentu dengan induknya Facebook. Tapi pengguna bisa memilih untuk tidak mengizinkan hal itu. Tapi mulai 8 Februari 2021, para pengguna akan diminta untuk menerima ketentuan baru itu, kalau mau terus bisa memakai WA. Akibatnya nanti, para pengguna di Eropa dan Inggris akan menerima pesan berbeda karena aturan perlindungan datanya berbeda di antara dua wilayah yurisdiksi tersebut. Tapi pesan-pesan WA selama ini terenkripsi, sehingga Facebook tidak akan bisa melihat isinya. Tapi WA menghimpun banyak data lainnya yang dapat dibagi dengan induk usahanya tersebut.

WA menyatakan bahwa data yang dibagi dengan Facebook digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, memperkuat keamanan dan keselamatan, dan meningkatkan layanan. Hal ini dapat mencakup integrasi produk-produk bermerek Facebook dan WA. Setelah pengumuman tersebut, CEO Tesla Elon Musk pekan lalu mendesak para pengikutnya di Twitter untuk menggunakan Signal.

Geliat ekspor asal Jawa Timur terus meningkat, baik produk UMKM maupun produk pertanian. Tercetus rencana Pemprov Jatim bersama Kementerian Perdagangan membuat pilot project Rumah Export Center tahun 2021, yang akan dibuka di Jatim.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, terus berupaya meningkatkan kualitas produk-produk ekspor asal Jatim baik produk UMKM maupun produk pertanian. Selain memberikan pelatihan, rencananya pada Januari Tahun 2021 mendatang, Pemprov Jatim bersama Kementerian Perdagangan akan membuat pilot project yakni Rumah Export Center yang akan dibuka di Jatim.

Menurutnya, pada tahun ini ekspor sektor pertanian Jatim sejumlah 2.144 milliar ton atau senilai Rp. 39 Triliun Kemudian sektor non pertanian sebesar 48.495 ton senilai Rp 13 Triliun, sehingga total ekspor komoditas pertanian Tahun 2020 senilai Rp 52 Triliun. “Kami berharap ke depannya performa ekspor sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. “ pungkasnya.

Selama Desember 2020, peningkatan pasien terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup siginifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulsel, angka penambahan pasien terkonfirmasi periode 1-16 Desember 2020 mencapai angka 3.368 pasien.

Di kantor yang dinaungi Pemprov Sulsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel ditutup sementara. Seluruh pegawai wajib tes swab hingga sterilisasi kantor.

Hal yang sama juga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemprov. Dua kantor tersebut di-lockdown karena ada beberapa pegawai terkonfirmasi positif Covid-19.

Kemudian Kantor Pengadilan Negeri Makassar juga ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan karena 6 pegawai positif. Kantor PN Makassar ditutup mulai 16-27 Desember 2020.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan, meski ditutup sementara, pelayanan pada Kantor UPT Pendapatan Daerah Sesulawesi Selatan tetap berjalan seperti biasa.

Dengan demikian, pegawai yang diperintahkan untuk WFH adalah pegawai pada kantor Pusat Bapenda Sulsel yang tidak memberikan pelayanan penerimaan pajak daerah dari masyarakat atau wajib pajak.

Secara makro aspek perekonomian khususnya, peran Makassar dari waktu ke waktu terus meningkat sharenya diukur dari rasio PDRB, baik dalam skala perekonomian nasional, wilayah KTI, pulau Sulawesi, apalagi skala daerah Provinsi Sulsel.

Secara berurut, sektor Perdagangan besar dan eceran 21 persen, Industri pengolahan 18,5 persen, Konstruksi 18,2 persen, Informasi dan komunikasi 9,3 persen, Jasa Pendidikan 9,1 persen, dan Jasa keuangan 6,5 persen.

Salah satu hal utama yang perlu dibenahi pemimpin baru Makassar adalah perlu tersedianya informasi PDRB per Kecamatan yang selama ini belum pernah dirilis. Hal ini penting diketahui oleh para pemangku usaha khususnya dan terutama bagi pengambil kebijakan guna menyusun rencana pembangunan ekonomi Makassar yang lebih optimal dan tepat.

Gambaran uraian diatas mengindikasikan bahwa pemimpin Makassar kedepan perlu mengetahui secara rinci dan tepat dalam kaitan dengan rencana pembangunan ekonomi yang akan diterapkan sebaiknya didasarkan pada pemetaan faktual mengenai kondisi, potensi dan prospek perekonomian wilayah masing-masing kecamatan.

Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung. Saat ini, bisnis pariwisata dan maskapai penerbangan menjadi sektor yang paling terpukul akibat wabah korona.

Induk holding adalah PT Survai Udara Penas (Penas). Adapun anggotanya meliputi tujuh perusahaan, yakni PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Inna Hotels Resorts, PT Sarinah, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), serta Taman Wisata Candi (TWC).

Menteri BUMN Erick Thohir menjamin, pembentukan holding tidak akan merugikan anggota dan induk holding. “Pembentukan Holding BUMN Pariwisata bertujuan mendorong pelaksanaan inisiatif lintas sektor yang terintegrasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan pendukung, peningkatan daya saing, serta penguatan kemampuan pendanaan di masa depan,” jelas dia, dalam dokumen tersebut.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra mengungkapkan, Holding ini juga bisa mempercepat pertumbuhan GIAA pada masa mendatang. “Sinergi dan inisiatif bersama seharusnya akan menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan sendiri-sendiri,” ungkap dia kepada KONTAN, Minggu (8/11).

Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung diharapkan terbentuk pada akhir tahun 2020. Sejatinya, rencana holding akan berlangsung dalam dua tahap, yakni inbreng dan restrukturisasi portofolio yang akan berlangsung pada 2021 hingga 2022 mendatang.

VP of Corporate Communication PT Angkasa Pura II (AP II) Yado Yarismano optimistis Holding BUMN Pariwisata dapat membantu sektor ini cepat bangkit setelah dihantam pandemi Covid-19. Saat ini mayoritas perjalanan udara hingga 78,5% dalam rangka wisata yang memiliki kolaborasi antar-mata rantai pariwisata yakni 3A; accessibilities (aksesibilitas), amenities (fasilitas), attraction (daya tarik). “Dengan holding ini koordinasi antar-anggota holding menjadi lebih baik,”  ujar dia, Minggu (8/11).