Pemerintah Provinsi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak l Juli hingga 30 November, baik Satgas darat maupun satgas udara.

“Heli patroli dan water boombing pun tetap stanby sampai masanya nanti di Kalsel,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada BPBD Kalsel, Sahruddin, Kamis (5/11).

Dijelaskan Sahruddin, BPBD dalam penangan karhutla tahun ini diklaim lebih matang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel. Hal ini dilihat juga dari jumlah spot dan luasan kebakaran yang jauh menurun.

BPBD merekap bahwa total luasan lahan terbakar tahun 2020 jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 islam. Hingga minggu kemarin luasan lahan yang terbakar sekitar 400 hektare. Kondisi Ini jauh dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai lebih dari 7.000 hektare.

Siklus ini ujarnya, terjadi secara terus-menerus setap lima tahun. Yang mana pada 2011 lalu, merupakan puncak musim panas yang mengakibatkan Karhutla meluas. Kemudian 2012 kembali turun. “Jika dilihat pada tahun 2013-14 kemball naik, 2015 puncak lagi. Begitu juga 2016 turun. Kembali naik pada 2017-18. 2019 puncak lagi. Nah, ini 2020 kemball turun, “ tandas Sahruddin.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni mengizinkan pembukaan bioskop, makan di restoran, tempat rekreasi, fitnes, dan ruang pertemuan di hotel. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober 2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembukaan aktivitas usaha seperti bioskop, hotel dan izin makan di restoran (dine in) mempertimbangkan tren penurunan angka positif Covid-19. Kebijakan ini juga melalui evaluasi berbagai pakar. “Kami akan terus melakukan operasi yustisi. Jika melanggar, bisa kena denda progresif sampai dengan penutupan operasi,” kata dia dalam Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (11/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin senang bioskop boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% kapasitas. Dia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan buka-tutup tempat usaha.

Selama tujuh bulan tak beroperasi, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan karyawan. Bukan hanya itu, biaya perawatan tetap keluar kendati bioskop tutup. “Ada biaya listrik, mesin dan gedung, serta upah karyawan. Kami bisa mengeluarkan Rp 50 juta per bulan per bioskop, meski tak beroperasi”, kata Djony.

Pemilik Restoran Solaria Aliuyanto mengatakan kebijakan dine in di restoran ini bagus. Setidaknya mencegah lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, imbuh dia. Pemilik gerai resto Shabu Hachi, Githa Nafeeza, bersyukur sudah bisa dine in di restoran. “Mari pebisnis resto dan kafe jaga protokol. Jangan sampai kita dianggap sebagai klaster penyebaran yang bisa membuat dine in dilarang lagi”, kata dia.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menetapkan harga maksimal (batas atas) dari swab tes atau Polymerase Chain Reaction (PCR) test, sebesar Rp 900.000.

Kemenkes akan menerbitkan surat edaran terkait aturan baru tersebut. “Kemkes juga menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi BPKP juga untuk pengetesan swab test melalui PCR harga akan ditentukan maksimal Rp 900.000 nah ini nanti sesudah diumumkan oleh BPKP, Kemenkes akan membuat edaran,” jelas Airlangga akhir pekan lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi menyampaikan, pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah menetapkan tarif bagi reagen yang digunakan untuk PCR test. “Kami berharap Pemerintah juga menetapkan harga reagennya agar RS juga bisa mengikuti harga PCR yang sudah ditetapkan,” tutur Ichsan kepada KONTAN, Minggu (4/10).

Mulai awal tahun depan, harga meterai bakal naik menjadi Rp 10.000 per meterai dari yang sebelumnya terdapat dua jenis yakni meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kepastian ini setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).

Saat menyampaikan tanggapan pemerintah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Penyesuaian besaran tarif dimaksud masih dalam rentang yang wajar dalam kerangka peningkatan penerimaan bea meterai tanpa memberatkan dan membebani masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9).

Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS atau setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan disalurkan melalui Asian Development Fund (ADF).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua negara-negara Konstituen Suite 5 kendati dalam keterbatasan ruang fiskal. “Banyak negara kawasan yang perlu dibantu karena ruang fiskalnya lebih kecil dari Indonesia. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/9/2020).

Badan Legislasi (Baleg) DPR terus maju jalan mematangkan revisi Undang-Undang (UU) No 6/2009 tentang Bank Indonesia (BI). Kemarin (17/9), Baleg kembali membahas draf revisi UU BI dan naskah akademiknya. Satu poin yang paling disorot ialah rancangan UU BI ini masih menyisakan agenda untuk memangkas independensi bank sentral.

Sinyal itu tersurat dalam pasal pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Nama ini merupakan perubahan dari Dewan Moneter yang sempat muncul pada rancangan awal. Namun secara substansi, struktur, keanggotaan dan tugas Dewan Kebijakan Makro Ekonomi itu serupa dengan Dewan Moneter. Misalnya, dewan ini diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro pun berwenang menentukan arah kebijakan moneter.

Calon beleid ini juga menyatakan, BI akan memiliki fungsi pendanaan pamungkas atau lender of the last resort inilah yang dinilai bakal mengekang independensi BI. Sebab sesuai UU BI saat ini dan titah konstitusi (UUD 45), BI harus independen dan bertugas menentukan area kebijakan moneter.

Selain memberi jalan lahirnya Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, agenda revisi UU BI yang tengah digagas oleh Baleg DPR tersebut akan mengalihkan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke BI. Pasal 34 draf RUU BI menyebutkan, tugas mengawasi bank yang dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI. Pengalihan tugas mengawasi bank paling lambat 31 Desember 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo tak bersedia berpolemik mengenai pembahasan RUU BI karena masih awal. Ihwal independensi BI, Perry berkeyakinan bahwa pemerintah tidak akan mengutak-atik masalah ini.  "Pada 2 September 2020, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan dan menjamin independensi BI. Saya kira itu sudah jelas," kata Perry.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan, fungsi pengawasan maupun pengaturan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) harus berada satu sistem kelembagaan.

Ekonom Core Indonesia Piter Abdullah menilai, UU yang berkaitan dengan sistem keuangan memang perlu dirombak untuk mengakomodasi perubahan tugas dan tanggung jawab setiap institusi di sektor keuangan. Jika hanya UU BI yang direvisi, justru akan menghilangkan independensi BI. "Jadi UU BI, UU OJK, UU Perbankan dan UU LPS harus direvisi," kata Piter.

Ketidakpastian di pasar keuangan dalam negeri bertambah. Rupiah anjlok 1,18% terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada 2 September. Depresiasi terus terjadi hingga terakumulasi 1,21% selama tiga hari perdagangan mata uang rupiah, hingga akhir pekan lalu, Jumat (4/9). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga sudah merosot tiga hari berturut-turut. Penurunan IHSG mencapai 1,54%. Di periode tersebut, investor asing mencetak net sell Rp 2,62 triliun.

BI terancam tidak independen karena RUU tersebut menempatkan BI di bawah Dewan Moneter yang dikepalai Menteri Keuangan. Apalagi, Menkeu juga dikabarkan bisa mempengaruhi kebijakan moneter yang selama ini digawangi bank sentral. Independensi BI mulai dipertanyakan setelah ada kesepakatan pembagian beban atawa burden sharing awal Juli kemarin.

Dalam kesepakatan ini, BI menjadi sebagai standby buyer atas surat berharga negara hingga 2022. "Keputusan memperluas mandat BI termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja merupakan kesalahan," tandas Anthony.

Kebijakan moneter BI selama ini terbilang sukses dalam menjaga rupiah, hingga tak mengalami depresiasi lebih dalam. "Intervensi pemerintah yang terlalu besar merupakan sesuatu yang berlawanan dengan praktik kebijakan moneter terbaik di dunia," tandas Anthony.

Hans Kwee, Direktur Anugerah Mega Investama, menilai, keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter sangat perlu dalam ekonomi. Pemerintah bisa mendorong ekonomi melalui kebijakan fiskal, BI menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter.

Pelaku pasar juga mengkhawatirkan, seiring berkurangnya independensi BI dan besarnya intervensi pemerintah, BI hanya jadi alat pembayaran pemerintah. "Pasar takut hal ini mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," imbuh Hans.

Tak heran, persepsi pelaku pasar terhadap risiko berinvestasi di Indonesia juga kembali meningkat. Ini terlihat dari pergerakan credit default swap (CDS) Indonesia.Per Jumat (4/9), CDS Indonesia tenor 10 tahun di level 152,69. Padahal Rabu (2/9), CDS sempat di level 149,80, posisi terendah sejak Maret 2020.

Rencana perombakan wenang dan fungsi BI itu akan masuk rancangan Revisi Undang-Undang (UU) No 6/2009 tentang Bank Indonesia (BI). Kemarin, (31/8), Badan Legislasi DPR mulai Menyusun draf revisi UU BI, Jika terlaksana, ini adalah kali ketiga UU BI direvisi sejak disahkan pertama kali di tahun 1999.

Secara umum, ada dua poin utama dalam rancangan revisi UU BI. Pertama, BI akan Kembali menjadi otoritas perbankan. Dengan kata lain, fungsi regulasi dan pengawasan industri perbankan, fungsi regulasi dan pengawasan industry perbankan yang saat ini di tangan Otoritias Jasa Keuangan (OJK) akan dikembalikan lagi ke BI. Proses peralihan ini ditargetkan tuntas pada 31 Desember 2023.

Poin kedua, independensi BI dalam pengelolaan kebijakan moneter bakal dipangkas. Penentuan kebijakan moneter akan diserahkan ke Dewan Moneter seperti era sebelum krisis moneter tahun 1997-1998. Selain BI, Menteri Keuangan dan Ketua OJK akan masuk dalam Dewan Moneter. Bahkan Menteri Keuangan punya otoritas besar sekaligus mengepalai Dewan Moneter dalam penentuan kebijakan moneter.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menjelaskan, revisi UU BI merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Program Legislasi nasional 2020. Berdasarkan penyusunan awal draf RUU BI, ada 14 poin usulan yang nanti akan dibahas Bersama pemerintah. “Nanti pemerintah akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR,” katanya, Senin (31/8).

Namun demikian, rencana ini masih menyulus perdebatan dan pro kontra di internal Baleg. Anggota Baleg DPR Andreas Eddy Susetyo, misalnya, mengingatkan agar harus berhati-hati dan cermat dalam membahas revisi UU BI. Oleh karena itu, DPR, BI, dan Kementerian Keuangan harus segera melengkapi draf revisi UU BI dengan naskah akademik, serta perlu sinkronisasi dengan UU No 0/2016 tentang Pencegahan dan Penangan Sistem keuangan. Tujuannya agar ada pengaturan wewenang yang jelas antara OJK, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Anggota Baleg Fraksi PAN Ali Tahir menilai, revisi UU BI bisa menimbulkan ketidakharmonisan pengawasn sector keuangan dengan moneter. Sebab, OJK sudah susah payah dibangun tetapi kemudian akan diberangus fungsinya. “Saya kaget. OJK sudah terbang tinggi, terus mesinnya harus langsung dimatikan,” katanya. Ia mengusulkan ada evaluasi OJK sebelum mengembalikan wewenang pengawasan perbankan ke BI.

Sementara Anggota Baleg Fraksi PKS Anies Byarwati mengusulkan pembentukan Panja UU BI karena berkaitan dengan hal krusial. “Kita harus berpikir jernih, OJK itu sudah ada, dan apa kita perlu perubahan radikal (Kembali ke BI)?” kata Anies.

Kepala Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah menyayangkan agenda revisi UU BI saat situasi pandemi dan krisis. Seharusnya DPR dan pemerintah focus menanggulangi Covid-19, menyelamatkan masyarakat dari krisis.

PT Freeport Indonesia mengajukan permohonan pelonggaran waktu pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, dari kesepakatan awal selesai pada 2023 menjadi 2024. Pandemi Covid-19 menjadi alasannya. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan itu. Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi mengatakan, pandemi menyebabkan kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) belum bisa dituntaskan. Tenaga kerja dari pihak kontraktor dari sejumlah negara belum bisa datang ke Indonesia lantaran pandemi ini.

Pembatasan pergerakan orang itu menyebabkan target pengerjaan smelter kurang optimal. “Apabila dipaksakan selesai 2023, vendor menyatakan tidak sanggup sehingga perlu revisi jadwal terbaru. Apabila memungkinkan, kami memohon diberi kelonggaran penyelesaian smelter hingga 2024,” kata Jenpino dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Kamis (27/8/2020), di Jakarta.

Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi pembangunan smelter hingga Juli 2020 mencapai 5,86 persen, masih di bawah target 10,5 persen. Adapun serapan anggaran sejauh ini mencapai 159,9 juta dollar AS. Total investasi untuk membangun smelter tembaga dan pemurnian logam berharga (precious metal refinery) di Gresik mencapai 3 miliar dollar AS.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Amanat Nasional, Andi Yuliani Paris, mengatakan, pembangunan smelter di Gresik tetap harus tuntas tepat waktu meski ada pandemi Covid-19. Sebab, rencana smelter itu sudah disusun dan disiapkan sejak bertahun-tahun lalu.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra, Kardaya Warnika, berpendapat, membangun smelter tak memberi untung besar bagi perusahaan tambang. “Kami paham bahwa dengan mengekspor konsentrat ke luar negeri untuk diolah di smelter lebih menguntungkan ketimbang membangun smelter di sini. Namun, ini amanat undang-undang. Kalau Freeport tidak melaksanakan amanat undang-undang artinya tidak pantas mendapat perpanjangan kontrak,” ucap Kardaya.

Freeport sudah memiliki smelter tembaga di Gresik bernama PT Smelting. PT Smelting didirikan pada 1996 dengan biaya mencapai 750 juta dollar AS. Selain PT Freeport Indonesia yang memiliki saham 25 persen, PT Smelting dimiliki Mitsubishi Materials Corporation 60,5 persen, Mitsubishi Corporation Unimetal Ltd 9,5 persen, dan Nippon Mining and Metals Co Ltd 5 persen.

PT Smelting berkapasitas 1 juta ton per tahun dan hanya mengolah 58 persen produksi konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang dihasilkan dari wilayah operasi mereka di Timika, Papua. Sisanya, 42 persen, diekspor ke sejumlah negara, seperti India, China, Jepang, dan Spanyol.

DPR akan kembali meminta keterangan Freeport pekan depan dan menginginkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas hadir. DPR juga berencana meminta keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif terkait nasib perpanjangan kontrak perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mempertimbangkan untuk menggeser pagu anggaran untuk UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah dinilai terlau besar mengingat penyerapan saat ini sudah berdampak besar bagi UMKM. Ketua Satgas PEN Budi Gunardi Sadikin menyatakan, “Kami akan melihat sisa pagu yang Rp 35 triliun mungkin bisa diusahakan untuk program lain,” ujarnya, Rabu (12/8).

Budi bilang, sebelumnya terdapat sejumlah program PEN untuk sektor UMKM. Pagu anggaran lebih dari Rp 35 triliun, anggaran tersebut saat ini penyerapan masih sebesar Rp 1,3 triliun. Angka tersebut sudah memberikan dampak yang besar mencapai 13 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. “Kami amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp 1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta UMKM dengan outstanding pinjaman Rp 204 triliun. Jadi dengan Rp 1 triliun ini dampaknya sudah sangat besar,” terang Budi.

Budi juga menyampaikan, pemerintah akan menggelontorkan program lain untuk UMKM, yakni pemberian hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per UMKM. Hibah modal kerja ini dibagikan kepada total 13 juta UMKM. Selain itu, ada pula program yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit UMKM dengan pagu sebesar Rp 78 triliun. Anggaran tersebut telah diserahkan ke pihak bank BUMN sebesar Rp 30 triliun untuk merestrukturisasi kredit UMKM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) mengklaim telah menyiapkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk Padat Karya Pangan (PKP). Progam tersebut bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM). Tiga lokasi TORA di Provinsi Jawa Barat yang sudah di survei adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Program ini tidak hanya di gelar di provinsi Jawa Barat, pemerintah akan memperluas program serupa ke daerah lainnya.

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Sudaryanto mengatakan, “Kelengkapan data lokasi retribusi tanah pada provinsi lain secara parallel juga disiapkan,” ujarnya. Program PKP ini bertujuan untuk menggerakan kelompok masyarakat dan petani untuk menggarap lahan TORA. Program pada karya ini dijadikan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu yang didorong oleh Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan program pada karya. Dana sebesar Rp 48 juta akan diterima koperasi untuk kebutuhan tanam tanaman jangka pendek atau yang bisa dipanen dalam tiga bulan.