PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memastikan bakal fokus membenahi portofolio bisnisnya di sektor midstream dan hilir gas, sehingga tidak akan mengakuisisi wilayah kerja minyak dan gas bumi baru untuk memastikan pasokan. Arief Setiawan, Direktur Utama PGAS, mengatakan bahwa perusahaan hanya akan meningkatkan investasi di sektor midstream dan hilir gas. Hal itu dilakukan setelah perusahaan mendapat mandat untuk fokus menggarap bisnis penyaluran gas di dalam negeri. Aksi akuisisi sejumlah lapangan gas yang dilakukan perusahaan sebelumnya, kata dia, dilakukan untuk memastikan pasokan gas yang akan disalurkan kepada pelanggan. Dengan mengoperasikan lapangan gas sendiri, harapannya PGAS tidak terlalu bergantung kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkait dengan pasokan gas ke pelanggan. Pembatalan sejumlah proyek itu disebabkan oleh minimnya permintaan LNG di sisi hilir, kendati produksi gas di beberapa lapangan cenderung mengalami pertumbuhan yang signifikan beberapa tahun terakhir.

Pemerintah telah melanjutkan larangan ekspor rotan dan karet untuk mengamankan kebutuhan bahan baku industri domestik. Kebijakan itu muncul di tengah industri hulu-hilir rotan dan karet nasional tertimpa sejumlah persoalan. Larangan ekspor rotan dan karet itu diatur dalam Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Permendag yang ditandatangani Mendag Zulkifli Hasan pada 10 Juli 2023 itu berlaku sejak 19 Juli 2023. Dalam regulasi itu, pemerintah melarang ekspor rotan yang masuk dalam 10 kode klasifikasi barang (HS). Rotan tersebut mencakup rotan utuh, inti terbagi, kulit terbagi, dan berdiameter tidak melebihi 12 milimeter. Pemerintah juga melarang ekspor karet selain dalam bentuk lembaran asap bergaris (ribbed smoked sheet/RSS) dan karet alam spesifikasi teknis (TSNR) atau Standar Indonesia Rubber (SIR). Karet yang dilarang diekspor itu masuk dalam 10 kode HS, antara lain karet alam dalam bentuk asal, pelat, lembaran, dan strip. Larangan ekspor rotan dan karet itu merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya.

Pemerintah telah berkali-kali mengubah kebijakan larangan ekspor tersebut sejak 2004. Hingga kini, persoalan klasik itu terus berulang. Industri mebel rotan kerap mengeluhkan kekurangan bahan baku, sedangkan produsen rotan sering menggaungkan serapan rotan di dalam negeri belum maksimal. Yang satu menginginkan larangan ekspor rotan tetap berlanjut, yang lain meminta larangan itu dicabut. Pada 2 Maret 2020, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, ada anomali dalam industri rotan nasional. Di hulu, produksi rotan melimpah. Adapun di hilir, industri mebel rotan mengalami kelangkaan bahan baku. Industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi. Ketika larangan ekspor tetap berjalan, penyelundupan rotan pun terjadi. Saat mengunjungi Palangkaraya, Kalteng, pada 14 Juli 2023, Teten menyampaikan, potensi rotan di Kalteng 10.000 ton per bulan, tetapi yang terserap tak lebih dari 1.000 ton. (Yoga)

JAKARTA,ID-Lesunya permintaan di pasar global dan domestik, menjadi pukulan keras bagi industri kimia dasar Tanah Air. Penurunan kinerja yang telah terlihat sejak kuartal IV-2022, makin memburuk di semester I-2023 dengan penjualannya yang anjlok hingga 30%. Tragisnya, kondisi tersebut diperkirakan bertambah parah di semester II ini. "Rata-rata output industri kimia dasar menurun paling tidak 30% dibanding semester I-2022. Permintaan secara lokal dan global menurun, sehingga terjadi perang harga. Order juga terus menurun karena kita tidak bisa bersaing. Kalau dibandingkan dengan kuartal III tahun lalu, harga produk kimia dasar mungkin tinggal separuhnya. Turun drastis paling tidak 30-40%. Ini akan terus turun pada semester II-2023," kata Ketua Umum Asosiasi Kimia dasar Anorganik Indonesia (Akida) Halim Chandra kepada Investor Daily, baru-baru ini. Dia mengungkapkan, turunnya permintaan dalam negeri merupakan efek domino dari kondisi ekonomi dunia. industri tekstil yang menjadi salah satu penyerap terbesar produk kimia dasar mengurangi permintaan akibat order ekspor yang turun tajam. " Kedua, tren harga kimia dasar terlihat terus menurun. Kami perkirakan semester II harganya masih terus menurun. Oleh sebab itu, industri kimia hulu menahan pembelian bahan baku, dan baru ketika butuh," kata Halim. (Yetede)

Industri kecantikan dan perawatan kulit nasional dinilai terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Namun, pertumbuhannya masih ditopang oleh bahan baku impor. Portal data pasar dan konsumen internasional, Statista, memproyeksikan pertumbuhan pasar industri kosmetik Indonesia 4,59 % per tahun pada 2023-2028, mencakup produk perawatan kulit (skincare) dan pribadi (personal care). BPOM mencatat, jumlah pelaku industri kosmetik meningkat dari 819 unit usaha pada 2021 menjadi 913 unit usaha pada 2022. Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, permintaan produk kecantikan meningkat sejak pandemi Covid-19. Platform digital, seperti lokapasar, hingga pemengaruh mempercepat peredaran informasi, pangsa pasar, dan pengiriman.

”Dengan begitu, tak heran banyak perusahaan masuk ke industri kecantikan. Kondisi ini akan mencapai puncaknya dalam tiga-lima tahun lagi,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/7). Meskipun demikian, tak sedikit perusahaan yang mengimpor bahan baku kosmetik. Hal ini berisiko jika perusahaan eksportir di negara asal membuat produk kecantikan secara mandiri dan memilih ekspor produk olahan. Ujungnya, industri kecantikan dalam negeri perlu mencari alternatif. Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito membenarkan, industri kecantikan nasional masih bertumpu pada bahan baku yang sebagian besar impor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong produksi bahan baku yang berasal dari alam, seperti minyak atsiri, rumput laut, dan tanaman lainnya. (Yoga)

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memproyeksikan industri logistik nasional tetap tumbuh di atas 6% secara tahunan, ditopang pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air. Ketua Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan mengatakan sektor transportasi dan pergudangan selama kuartal I/2023 tumbuh 15,93% year-on-year (YoY). Menurutnya, pencapaian itu membuktikan sektor transportasi dan pergudangan yang merepresentasikan industri logistik menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Akbar menjelaskan sektor transportasi dan pergudangan Indonesia mengalami kemajuan pesat selama 2 tahun terakhir didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi digital termasuk e-commerce. “Potensi ini ditunjang oleh pasar e-commerce yang masih bertumbuh serta mulai normalnya aktivitas masyarakat pascapencabutan status pandemi Covid-19,” katanya dalam Konferensi Pers dan Launching Transport Logistic Southeast Asia di Jakarta, Kamis (20/7).Selain tumbuh positif, industri logistik Indonesia juga menghadapi tantangan biaya logistik yang tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Data yang dihimpun menunjukkan biaya logistik mencapai 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, pembenahan tata kelola logistik membutuhkan sinergi antarpelaku industri dan pemangku kepentingan. Hal ini mencakup mulai dari pelaku rantai pasok, transportasi dan logistik, serta kementerian terkait. “Sinergi dibutuhkan terutama dalam mendorong simplifi kasi kerja sistem rantai pasok nasional dengan menerapkan digitalisasi layanan,” katanya. Akbar melanjutkan Kadin juga mengapresiasi upaya pemerintah yang mulai mengembangkan digitalisasi layanan di sektor logistik dalam Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE). Akbar menilai beberapa indikator yang menjadi kriteria penilaian kinerja LPI kurang tepat jika diaplikasikan secara merata pada seluruh negara.Dia mencontohkan penilaian pada aspek international shipment Singapura tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Hal itu mengingat status kedua negara yang berbeda pada rantai logistik internasional. Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Agus Rofi udun berpendapat tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan masalah yang mencakup seluruh aspek mulai dari pelabuhan atau hulu hingga ke gudang atau hilir.Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5% dari PDB nasional atau lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang memiliki biaya logistik 15% dari PDB atau Malaysia sebesar 13% dari PDB.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas listrik yang berasal dari energi bersih, termasuk tenaga air. Terlebih, Indonesia memiliki potensi air sebagai sumber energi yang cukup melimpah. “Ini menjadi kekuatan kita untuk bisa beralih dari energi fosil ke sumber energi domestik. Langkah ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan energi,” katanya, Kamis (20/7). Hingga Mei 2023, kata Darmawan, PLN telah mengoperasikan sebanyak 5.651 megawatt (MW) listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan atau EBT. Selain itu, kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT yang dioperasikan PLN juga terus meningkat setiap tahunnya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa data yang baik mengenai sumber EBT dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan energi bersih tersebut. Untuk diketahui, lima unit pembangkit listrik berbasis energi bersih yang dioperasikan PLN adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Krueng Isep Ekspansi 10 MW di Aceh, dan PLTA Batu Gajah Ekspansi 6 MW di Sumatera Utara. Kemudian, pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sukarame dengan kapasitas 2 x 3,5 MW di Lampung, serta PLTM Anggoci sebesar 9 MW dan PLTM Sisira Simandame 4,6 MW di Sumatera Utara.

Putu Juli Ardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian mengatakan, digitalisasi bisa membawa dampak positif terhadap nilai ekspor, seperti ke Uni Eropa yang saat ini menuntut pelaku usaha mengisi sertifikasi dan verifikasi bahwa produknya tidak berdampak kepada deforestasi. “Melalui digitalisasi, kita bisa melakukan traceability terhadap produk-produk kita untuk bisa menembus pasar ekspor. Kami meyakini industri makanan dan minuman bisa melakukannya dengan baik,” katanya, dikutip Rabu (19/7). Industri makanan dan minuman sendiri merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam penerapan transformasi digital. Langkah strategis ini diyakini bakal menjadikan industri makanan dan minuman nasional memiliki daya saing global. Selama ini industri makanan dan minuman berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu kunci industri makanan dan minuman menghadapi tantangan di masa depan.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) bakal mengembahkan lahan Fase II untuk mendukung kebutuhan investasi pada sektor industri hijau dan rendah karbon. Strategi itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan kawasan industri pelat merah tersebut pada lahan Fase I, di mana investor penanaman modal asing (PMA) dibukakan pintu selebar-lebarnya, terlepas apapun sektor usahanya.“Dua tahun lalu, ketika [KITB] mulai, [investasinya] masih agak bervariasi,” kata Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, saat ditemui Bisnis, pekan lalu. Namun demikian, pada lahan Fase II dan seterusnya, KITB bakal fokus menjaring investor pada sektor industri masa depan seperti pabrik panel surya, pabrik baterai electric vehicle, semi-konduktor, hingga smelter untuk bahan baku solar wafer. Pada lahan Fase I KITB, investor mulai mendirikan pabrik kaca, keramik, sepatu, hingga peralatan kesehatan. Lahan Fase I seluas 450 hektare itu sudah laris manis dan diharapkan mampu beroperasi secara penuh pada kuartal II/2024. Ngurah memproyeksikan, dari enam pabrik yang berlokasi di lahan Fase I KITB, ada kebutuhan tenaga kerja sekitar 3.000—4.000 orang yang mesti dipenuhi. Kerja sama antara KITB dengan Pemerintah Kabupaten Batang menelurkan aplikasi Batang Career yang jadi jembatan antara investor dengan calon tenaga kerja. Sementara itu, Balai Pelatihan bakal disiapkan Kemenaker bersama Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan SDM dengan kualitas dan kompetensi khusus.Dia berharap, sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan industri-industri masa depan di KITB bisa dilakukan terus menerus dan makin berkembang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia yang tengah berhadapan dengan Vietnam, Thailand, serta Malaysia buat menarik foreign direct investment (FDI) dari China daratan, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.

Pelaku usaha otomotif optimistis target ekspor mobil dalam bentuk utuh sebanyak 1 juta unit baru tercapai pada 2026 didorong oleh peningkatan pengapalan mobil secara bertahap. Terminal kendaraan (car terminal) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat harus bersiap menangani lonjakan pengiriman mobil ke luar negeri dalam waktu dekat ini. Car terminal di Pelabuhan Tanjung Priok yang dioperasikan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan Pelabuhan Patimban yang dioperatori PT Pelabuhan Patimban Internasional juga perlu lebih cekatan mengatur jadwal kapal ekspor. Alasannya, pelaku usaha otomotif telah mengungkap target dan jadwal pengiriman mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) ke luar negeri sebanyak 1 juta unit. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan bahwa target ekspor mobil CBU sebanyak 1 juta unit baru terealisasi pada 2026. Pada tahun ini, dia memprediksi pengiriman mobil ke luar negeri baru bisa menembus 500.000 unit, sedangkan pada 2024 dan 2025 ekspor mobil CBU juga masih di bawah 1 juta unit. Untungnya, dia menegaskan ekspor mobil CBU sepanjang tahun lalu sudah mencapai 470.000 unit. “Pada 2022 ekspor CBU sebanyak 470.000 unit yang merupakan rekor sepanjang masa,” ucapnya, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, pemerintah belum mengubah target ekspor mobil 1 juta unit pada 2025, meskipun industri otomotif sempat terkendala selama pandemi Covid-19. Padahal, target ekspor mobil pada 2025 mencapai 1 juta unit dibuat sejak 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menetapkan target ekspor mobil hingga mencapai 1,75 juta unit pada 2035. Akan tetapi, tanda-tanda ekspor mobil dalam tren menanjak terlihat dari data Gaikindo. Sepanjang Januari—Mei 2023, kinerja ekspor mobil dalam kondisi utuh telah mencapai 205.112 unit, tumbuh 29,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 158.359 unit. Toyota Group yang di dalamnya terdapat Daihatsu masih mendominasi ekspor mobil dari Indonesia. Pada urutan selanjutnya, terdapat pabrikan mobil Jepang lainnya, yaitu Mitsubishi Motors dengan kinerja ekspor selama 5 bulan pertama 2023 sebanyak 33.811 unit, meroket 158,7%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya telah mengajak pabrikan mobil asal Jepang untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada manufaktur Indonesia menggenjot ekspor.

Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) pada triwulan II-2023 mencapai 52,39 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2023 yang berada di level 50,75 persen. Level indeks di atas angka 50 persen mengindikasikan fase ekspansi pada dunia usaha, sedangkan level indeks di bawah 50 persen mengindikasikan kontraksi. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (14/7/2023), mengatakan, peningkatan level indeks terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI. (Yoga)