Di antara tujuh negara di Asia Tenggara, indeks yang menunjukkan tingkat ekspansi atau  kontraksi aktivitas industri Indonesia berada di posisi teratas. Sayangnya, hal itu belum menjamin prospek geliat aktivitas perindustrian, khususnya dalam menghadapi lesunya  permintaan global. Pada awal Agustus, S&P Global merilis Purchasing Managers’ Index / PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2023 senilai 53,3 poin, meningkat 0,94 %  dibanding  posisi Juni. Angka itu diolah dari survei kepada 400 pelaku industri manufaktur di Tanah Air. Di sisi lain, PMI ASEAN pada Juli 2023 melandai 0,39 % dari bulan sebelumnya menjadi 51,8 poin. Angka PMI di atas 50 poin menandakan industri manufaktur di negara atau kawasan yang ditinjau sedang ekspansif, jika di bawah 50 poin berarti tengah kontraksi. Dibanding enam negara lainnya yang membentuk PMI ASEAN, Indonesia duduk di peringkat pertama pada Juli 2023, diatas PMI Filipina senilai 51,9 poin.

Pemerintah pun menganggap pencapaian angka PMI pada Juli 2023 merupakan prestasi bagi Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berpendapat, kenaikan PMI Indonesia pada Juli 2023 menandakan optimisme pelaku usaha manufaktur. Kenaikan PMI pun diharapkan sejalan dengan pemulihan permintaan ekspor sehingga menopang kinerja ekonomi nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menggarisbawahi, PMI Indonesia yang tinggi, artinya, pelaku industri manufaktur Tanah Air masih optimistis dan bergeliat di tengah ketidakstabilan perekonomian global dan melemahnya pasar dunia. Dia menambahkan, menguatnya permintaan domestic turut mendorong aktivitas produksi manufaktur nasional. Dampaknya, sejumlah perusahaan merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan penjualan yang didorong permintaan dalam negeri juga menjadi sentimen utama terhadap prospek perekonomian ke depan. (Yoga)

Emiten farmasi pelat merah, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) gencar berekspansi dengan menambah sekitar 100 jaringan apotek baru hingga akhir tahun 2023. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kimia Farma, Yudhi Rangkuti mengatakan, fokus pembangunan apotek akan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang masih bisa dikembangkan. "Kalau dalam rencana kami, sekitar 100 (apotek) hingga akhir tahun," kata Yudhi saat ditemui KONTAN, Senin (14/8). Untuk biaya pembangunan tiap apotek, dibutuhkan modal mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Artinya, jika membangun 100 apotek baru, maka perusahaan akan mengeluarkan dana sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Berdasarkan catatan KONTAN, pada tahun 2023, Kimia Farma mengerek anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) menjadi Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 triliun. Biaya pembangunan jaringan apotek baru nantinya juga akan diambil dari dana capex tersebut. Sedangkan, jika melihat dari catatan keuangan, Kimia Farma melaporkan kinerja positif di semester pertama 2023. Perusahaan ini berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 4,95 triliun. Sebagai langkah inovasi, Kimia Farma kini memiliki empat model konsep apotek. Pertama, model Kimia Farma Premier, yaitu Kimia Farma One Stop Health Care Solution. Jenis store ini terdiri dari layanan apotek, klinik dan laboratorium. Kedua, jenis store yang berisikan apotek dan laboratorium. Ketiga, jenis apotek saja, dan terakhir konsep, health and beauty yang fokus pada produk vitamin dan layanan kecantikan. Sebelumnya, Direktur Utama KAEF, David Utama menyatakan, laba bersih yang berhasil dicetak perusahaan berasal dari kuatnya penjualan produk dan peningkatan jasa layanan laboratorium medis dan klinik.

WENGKI Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, kaget ketika mendengar usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat. Pemerintah provinsi setempat berencana menyediakan pola ruang pada kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 15 ribu hektare. Satu dari tiga KPI itu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Padahal di sana terdapat kawasan berstatus areal penggunaan lain (APL) yang berada di Nagari Air Bangis, Ranah Batahan, dan Koto Balingka.

"Rencana ini akan bertumpang-tindih dengan lahan masyarakat dan bisa memicu konflik,” kata Wengki saat ditemui pada Sabtu, 12 Agustus lalu. “Tapi pemerintah sepertinya sangat ngotot melancarkan proyek ini. ”Menurut Wengki, rencana pemerintah itu disampaikan pertama kali oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Palastri, dalam konsultasi publik di Hotel ZHM Premier Padang pada 9 November 2022. Acara tersebut diikuti sejumlah perwakilan instansi vertikal, pemerintah kota/kabupaten, akademikus, Pokja Percepatan RTRW Sumatera Barat, serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk Walhi.

Pemaparan serupa disampaikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Reny Windyawati, dalam sebuah diskusi daring pada 26 Desember 2022. Menurut dia, pembangunan kawasan industri itu membutuhkan konfirmasi data di Sumatera Barat. Begitu juga dengan rencana pembangunan industri refinery oleh PT Abaco di Kecamatan Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan menempati lahan seluas 20 ribu hektare. (Yetede)

Produk hilirisasi, seperti besi baja dan produk turunan nikel, mampu menopang kinerja positif ekspor di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Meskipun begitu, tren penurunan surplus neraca perdagangan tetap tidak bisa dihindari. BPS, Selasa (15/8) merilis, total ekspor migas dan nonmigas pada Juli 2023 senilai 20,88 miliar USD, tumbuh tipis 1,36 % secara bulanan dan tumbuh minus 18,03 % secara tahunan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor secara bulanan meningkat, terutama didorong kenaikannilai ekspor besi baja dan produk turunan nikel. Nilai ekspornya masing-masing naik 47,33 % dan 43,29 %.

Khusus nikel dengan HS 75, yang merupakan salah satu komoditas program hilirisasi pemerintah, nilai ekspornya meningkat tajam, pada Januari-Juli 2023 mencapai 4,03 miliar USD atau tumbuh 35,49 %, ”Jika dibandingkan dengan 2015, nilai ekspor nikel dan produk turunannya naik 4 miliar USD atau lima kali lipat,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kendati begitu, lanjut Amalia, nilai ekspor secara tahunan justru turun cukup dalam, seiring penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti CPO dan batubara. (Yoga)

Optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memberikan harapan baru bagi industri minyak dan gas bumi nasional. Upaya memaksimalkan potensi minyak bumi yang terkandung di Blok Cepu itu diproyeksi mampu mendongkrak lifting. Percepatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Ltd. diharapkan bisa menambah produksi minyak bumi nasional hingga 18.000 per barel. Awalnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd. menjadwalkan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip pada September tahun depan, tetapi perusahaan memajukannya menjadi Februari 2024. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memiliki posisi yang sangat penting di tengah penyusutan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Blok Cepu yang telah lama jadi penopang produksi minyak nasional belakangan mengalami penurunan produksi alamiah yang signifikan. Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi minyak dari ExxonMobil Cepu Ltd. saat ini sekitar 164.000 bph atau 114% dari target APBN 2023. Kegiatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang disetujui pada September 2021 sendiri memuat rencana pengeboran lima sumur infill carbonate, dan dua sumur clastic yang ditargetkan first oil pada 2028. Sementara itu, Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall mengakui bahwa pengerjaan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip awal tahun depan memiliki tantangan yang serius. Prima K. Panggabean, Koordinator Pengawasan Eksploitasi Migas Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan insentif kepada ExxonMobil Cepu Ltd. sejak 2021. Insentif tersebut berlaku efektif pada tahun lalu, karena pandemi Covid-19 turut memengaruhi keekonomian pengembangan sejumlah lapangan migas di dalam negeri.

JAKARTA — Para pelaku industri jasa pertambangan mulai ketar-ketir dan terancam mengurangi aktivitas gara-gara perkara pengadaan ban alat berat. Dalam enam bulan terakhir, mereka kesulitan mendatangkan ban radial jenis off the road (OTR) yang biasa digunakan untuk berbagai kendaraan dan alat berat pertambangan. Jika kondisi ini berlanjut, kegiatan produksi pertambangan di Tanah Air diprediksi lumpuh dalam waktu tujuh bulan ke depan atau pada Maret 2024. Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, Rochman Alamsjah, menyatakan stok ban OTR pada setiap perusahaan jasa pertambangan sudah sangat menipis. Bahkan, ia memperkirakan stok itu bakal ludes setelah Agustus berlalu lantaran tak ada lagi pasokan dari produsen. Dampaknya, banyak alat berat yang terbengkalai. "Sekarang rata-rata setiap kontraktor pertambangan memiliki 25 unit truk yang standby karena tidak ada bannya," kata dia kepada Tempo, kemarin. Rochman menaksir jumlah alat berat yang stop beroperasi karena tak memiliki ban mencapai 5 persen dari populasi sampai Juni lalu. Menurut dia, jumlah alat berat yang terpaksa dikandangkan bakal terus bertambah. Bulan ini, dia memprediksi jumlahnya bertambah menjadi 20 persen. Pada awal 2024, seluruh alat berat tidak bisa beroperasi jika keran impor ban tak kunjung dibuka. Dengan kondisi tersebut, dia memperkirakan kegiatan di tambang berbagai komoditas terhambat. (Yetede)

Pertumbuhan industri unggulan Indonesia, yakni makanan dan minuman, pada triwulan II-2023 tercatat 4,62 % secara tahunan. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan triwulan I-2023 di 5,33 %. Momentum Ramadhan dan Lebaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan di sektor makanan dan minuman. ”Saat menjelang Lebaran, masih ada pertumbuhan (permintaan), tetapi sedikit lambat. Berdasarkan hasil survei kami, terdapat pergeseran pola pengeluaran konsumen yang mengurangi makanan yang tergolong sekunder untuk belanja pengalaman, seperti travelling,” tutur Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman saat dihubungi, Senin (7/8) di Jakarta.

Tak hanya industri makanan dan minuman yang tumbuh melambat saat Ramadhan-Lebaran, industri tekstil dan pakaian jadi justru terkontraksi lebih dalam pada triwulan II-2023, yakni minus 1,7 %. Kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh minus 0,07 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjadi cara menguatkan pertumbuhan PDB industri manufaktur nonkomoditas lewat peningkatan ekspor. Saat ini ekspor Indonesia ke Uni Eropa dikenai biaya masuk 10-17 %. ”Padahal, negara yang sudah memiliki perjanjian  dagang dengan UE, seperti Vietnam,tidak dikenai bea masuk,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. (Yoga)

Pemerintah mengusulkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT PLN (Persero) 2021—2030 untuk mengakomodasi lebih banyak investasi di sektor tersebut. Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan pelaku usaha meminta porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih banyak di dalam RUPTL 2021—2030, sehingga lebih leluasa dalam melakukan investasi di Tanah Air. Merespons permintaan investor, pemerintah langsung mengajak PLN untuk meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT di dalam RUPTL 2021—2030. Hal itu juga dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan listrik di luar negeri yang menjadi potensi investasi di dalam negeri melalui ekspor tenaga listrik. Adapun, kapasitas pembangkit listrik EBT akan ditambah hingga 20.923 megawatt (MW). Kapasitas itu terbagi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA/M/MH) mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, PLTS 4.680 MW. PLT EBT Base 1.010 MW, dan battery energy storage system (BESS) 300 MW.

Hilirisasi yang digaungkan pemerintah beberapa tahun terakhir perlu diimbangi percepatan peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM. Langkah ini untuk menopang percepatan hilirisasi di berbagai sektor. Dengan demikian, hilirisasi diharapkan bisa beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sentra industri. Poin itu menjadi salah satu catatan dalam diskusi yang digelar Keluarga Alumni UGM (Kagama) dan Universitas Halu Oleo di Kendari, Sultra, Jumat (4/8).

Menurut Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, hilirisasi industri yang telah berjalan telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Di hilirisasi nikel, misalnya, tenaga kerja lokal lebih banyak terserap dibandingkan tenaga kerja asing. Namun, ia mengakui para pekerja ini mayoritas sebagai buruh, belum pada level menengah ke atas, karena keahlian yang dimiliki memang harus ditingkatkan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan, adalah mendorong industri terkait menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, agar peran penyediaan tenaga kerja terampil makin masif. Di sisi lain, pemerintah mengintensifkan pelatihan melalui fasilitas dan infrastruktur yang ada. (Yoga)

Sebuah perusahaan rintisan asal Australia bakal membangun industri pengolahan rumput laut di Jatim pada 2024. Rencana itu diprediksi bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi petambak serta turut mendorong hilirisasi perikanan nasional. Pendiri (Co Founder) ULUU, perusahaan rintisan asal Australia, Julia Reisser, mengatakan perusahaannya mengolah rumput laut menjadi material untuk menggantikan plastik. Hal itu sejalan dengan upaya menanggulangi dampak perubahan iklim global. ”Kami sedang bekerja sama untuk mendirikan pabrik di Jatim. Kami juga bersyukur dapat mempererat kerja sama dengan Koperasi Agar Makmur Sentosa, ”ujar Julia saat Pengiriman Perdana Rumput Laut Gracilaria dari Koperasi Agar Makmur Sentosa ke Australia, Jumat (4/8).

Pembangunan pabrik yang diprediksi terealisasi pada 2024 itu digadang-gadang dapat memberdayakan masyarakat, terutama petani rumput laut. Dirjen Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu, yang hadir dalam acara itu, mengatakan, komoditas rumput laut Indonesia saat ini masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. KKP menghendaki hilirisasi industri pengolah rumput laut untuk memberikan nilai tambah bagi petani. ”Dengan dukungan ULUU yang akan membangun pabrik di Indonesia, harapannya konsep hilirisasi tersebut bisa diimplementasikan,” katanya. Menurut Tubagus, konsep industri yang ditawarkan oleh ULUU sejalan dengan program ekonomi biru yang diinisiasi KKP. Adapun konsepnya adalah menjaga lingkungan laut dengan melakukan konservasi yang baik. Caranya, dengan memperluas wilayah konservasi dengan target pada tahun 2025 sebesar 30 % dari total area laut. (Yoga)