JAKARTA — Para pelaku industri jasa pertambangan mulai ketar-ketir dan terancam mengurangi aktivitas gara-gara perkara pengadaan ban alat berat. Dalam enam bulan terakhir, mereka kesulitan mendatangkan ban radial jenis off the road (OTR) yang biasa digunakan untuk berbagai kendaraan dan alat berat pertambangan. Jika kondisi ini berlanjut, kegiatan produksi pertambangan di Tanah Air diprediksi lumpuh dalam waktu tujuh bulan ke depan atau pada Maret 2024. Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, Rochman Alamsjah, menyatakan stok ban OTR pada setiap perusahaan jasa pertambangan sudah sangat menipis. Bahkan, ia memperkirakan stok itu bakal ludes setelah Agustus berlalu lantaran tak ada lagi pasokan dari produsen. Dampaknya, banyak alat berat yang terbengkalai. "Sekarang rata-rata setiap kontraktor pertambangan memiliki 25 unit truk yang standby karena tidak ada bannya," kata dia kepada Tempo, kemarin. Rochman menaksir jumlah alat berat yang stop beroperasi karena tak memiliki ban mencapai 5 persen dari populasi sampai Juni lalu. Menurut dia, jumlah alat berat yang terpaksa dikandangkan bakal terus bertambah. Bulan ini, dia memprediksi jumlahnya bertambah menjadi 20 persen. Pada awal 2024, seluruh alat berat tidak bisa beroperasi jika keran impor ban tak kunjung dibuka. Dengan kondisi tersebut, dia memperkirakan kegiatan di tambang berbagai komoditas terhambat. (Yetede)

Pertumbuhan industri unggulan Indonesia, yakni makanan dan minuman, pada triwulan II-2023 tercatat 4,62 % secara tahunan. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan triwulan I-2023 di 5,33 %. Momentum Ramadhan dan Lebaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan di sektor makanan dan minuman. ”Saat menjelang Lebaran, masih ada pertumbuhan (permintaan), tetapi sedikit lambat. Berdasarkan hasil survei kami, terdapat pergeseran pola pengeluaran konsumen yang mengurangi makanan yang tergolong sekunder untuk belanja pengalaman, seperti travelling,” tutur Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman saat dihubungi, Senin (7/8) di Jakarta.

Tak hanya industri makanan dan minuman yang tumbuh melambat saat Ramadhan-Lebaran, industri tekstil dan pakaian jadi justru terkontraksi lebih dalam pada triwulan II-2023, yakni minus 1,7 %. Kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh minus 0,07 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjadi cara menguatkan pertumbuhan PDB industri manufaktur nonkomoditas lewat peningkatan ekspor. Saat ini ekspor Indonesia ke Uni Eropa dikenai biaya masuk 10-17 %. ”Padahal, negara yang sudah memiliki perjanjian  dagang dengan UE, seperti Vietnam,tidak dikenai bea masuk,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. (Yoga)

Pemerintah mengusulkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT PLN (Persero) 2021—2030 untuk mengakomodasi lebih banyak investasi di sektor tersebut. Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan pelaku usaha meminta porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih banyak di dalam RUPTL 2021—2030, sehingga lebih leluasa dalam melakukan investasi di Tanah Air. Merespons permintaan investor, pemerintah langsung mengajak PLN untuk meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT di dalam RUPTL 2021—2030. Hal itu juga dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan listrik di luar negeri yang menjadi potensi investasi di dalam negeri melalui ekspor tenaga listrik. Adapun, kapasitas pembangkit listrik EBT akan ditambah hingga 20.923 megawatt (MW). Kapasitas itu terbagi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA/M/MH) mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, PLTS 4.680 MW. PLT EBT Base 1.010 MW, dan battery energy storage system (BESS) 300 MW.

Hilirisasi yang digaungkan pemerintah beberapa tahun terakhir perlu diimbangi percepatan peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM. Langkah ini untuk menopang percepatan hilirisasi di berbagai sektor. Dengan demikian, hilirisasi diharapkan bisa beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sentra industri. Poin itu menjadi salah satu catatan dalam diskusi yang digelar Keluarga Alumni UGM (Kagama) dan Universitas Halu Oleo di Kendari, Sultra, Jumat (4/8).

Menurut Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, hilirisasi industri yang telah berjalan telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Di hilirisasi nikel, misalnya, tenaga kerja lokal lebih banyak terserap dibandingkan tenaga kerja asing. Namun, ia mengakui para pekerja ini mayoritas sebagai buruh, belum pada level menengah ke atas, karena keahlian yang dimiliki memang harus ditingkatkan secara maksimal. Beberapa upaya yang dilakukan, adalah mendorong industri terkait menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, agar peran penyediaan tenaga kerja terampil makin masif. Di sisi lain, pemerintah mengintensifkan pelatihan melalui fasilitas dan infrastruktur yang ada. (Yoga)

Sebuah perusahaan rintisan asal Australia bakal membangun industri pengolahan rumput laut di Jatim pada 2024. Rencana itu diprediksi bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi petambak serta turut mendorong hilirisasi perikanan nasional. Pendiri (Co Founder) ULUU, perusahaan rintisan asal Australia, Julia Reisser, mengatakan perusahaannya mengolah rumput laut menjadi material untuk menggantikan plastik. Hal itu sejalan dengan upaya menanggulangi dampak perubahan iklim global. ”Kami sedang bekerja sama untuk mendirikan pabrik di Jatim. Kami juga bersyukur dapat mempererat kerja sama dengan Koperasi Agar Makmur Sentosa, ”ujar Julia saat Pengiriman Perdana Rumput Laut Gracilaria dari Koperasi Agar Makmur Sentosa ke Australia, Jumat (4/8).

Pembangunan pabrik yang diprediksi terealisasi pada 2024 itu digadang-gadang dapat memberdayakan masyarakat, terutama petani rumput laut. Dirjen Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu, yang hadir dalam acara itu, mengatakan, komoditas rumput laut Indonesia saat ini masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. KKP menghendaki hilirisasi industri pengolah rumput laut untuk memberikan nilai tambah bagi petani. ”Dengan dukungan ULUU yang akan membangun pabrik di Indonesia, harapannya konsep hilirisasi tersebut bisa diimplementasikan,” katanya. Menurut Tubagus, konsep industri yang ditawarkan oleh ULUU sejalan dengan program ekonomi biru yang diinisiasi KKP. Adapun konsepnya adalah menjaga lingkungan laut dengan melakukan konservasi yang baik. Caranya, dengan memperluas wilayah konservasi dengan target pada tahun 2025 sebesar 30 % dari total area laut. (Yoga)

Ini juga menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk menciptakan produk fesyen yang dapat menjadi pilihan gaya berpakaian seseorang atau merepresentasikan style pribadi penggunanya. Salah satu brand fesyen yang berhasil menarik perhatian dan digandrungi kalangan anak muda terutama Gen Z adalah Jiniso. Brand yang dikembangkan oleh Dian Fiona sejak 2019 ini bukan sekadar menjual jeans atau denim pada umumnya. Ada konsep branding yang diusung di dalamnya bahwa jeans ini diciptakan untuk merepresentasikan gaya fesyen anak muda yang aktif dan kreatif. Terlebih dengan produk unggulannya high waist jeans yang nyaman dikenakan untuk segala aktivitas yang sesuai dengan tagline Jiniso Active Jeans. Brand fesyen lainnya yang mampu merepresentasikan fesyen wanita muslimah yang aktif adalah Tantri Namirah Official. Brand modest fesyen yang dihadirkan oleh pasangan Haykal Kamil dan Tantri Namirah ini baru saja di-relaunch pada Ramadhan 2023 ini. Meski baru saja diluncurkan pada Ramadan 2023 ini, permintaan pasar akan pasmina yang mereka luncurkan sangatlah besar. “Biasanya kalau penjualan setelah Ramadan akan turun, kalau ini malah makin naik karena kami sudah ketemu selah akan produk yang memang disukai konsumen,” ujar Haykal. Untuk penjualan, Tantri Namirah Official saat ini sangat mengandalkan penjualan secara online. Salah satu penjualan terbesar diakuinya didapatkan melalui Shopee live yang menyumbang hampir 70% dari total keseluruhan penjualan yang saat ini mencapai hingga 3.000 pcs per bulan.

Beberapa emiten yang bergerak di bidang konstruksi mampu membukukan kontrak baru di semester I-2023. Kontrak ini akan menjadi modal penting untuk melaksanakan produksi hingga beberapa tahun mendatang. Tak hanya penambahan jumlah, kontrak selama semester I-2023 dinilai banyak yang sesuai dengan target hingga dianggap in-line sampai akhir tahun 2023 ini. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang hingga Juni 2023 telah berhasil menggenggam kontrak baru sebesar Rp 11,47 triliun atau turun dibandingkan periode yang sama yang sebesar Rp 13,8 triliun. Target kontrak WIKA sampai akhir tahun Rp 36 triliun. Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya bilang sebagian besar proyek pada order book berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung, disusul dengan kontrak rekayasa, pengadaan, konstruksi dan commissioning (EPCC) dan industri. Memasuki semester II-2023, WIKA optimistis nilai kontrak baru akan terus bertambah hingga akhir tahun sejalan dengan keikutsertaan perseroan pada berbagai tender proyek yang didominasi oleh segmen infrastruktur, bangunan gedung dan industri. Tak hanya WIKA, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) hingga Juni 2023 juga memperoleh kontrak sesuai target. "ADHI mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp14 triliun atau tumbuh sebesar 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,7 triliun," jelas Corporate Secretary ADHI, Farid Budiyanto, kemarin. Sementara PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) semakin dekat menggapai target kontrak baru untuk tahun 2023 yaitu Rp 2,6 triliun. "Per 31 Juli 2023 nilai kontrak baru yang telah diraih sekitar Rp 2,06 triliun," tutur Sekretaris Perusahaan TOTL, Anggie S. Sidharta, kemarin. Ini berarti ada peningkatan kontrak baru di Juli. Mengingat, sampai akhir Juni 2023 nilai kontrak baru TOTL sebesar Rp 1,33 triliun. Anggie mengatakan, sejauh ini ada 13 proyek baru yang dikerjakan, ditambah beberapa proyek lain yang masih on-going di tahun 2023.

Jenis sampah plastik kemasan berlapis seperti bungkus mi instan belum menjadi pilihan utama dalam proses daur ulang sampah di Indonesia. Plastik jenis itu dianggap sulit didaur ulang dan bernilai ekonomi rendah. Padahal, jenis sampah ini menempati urutan  kedua terbanyak setelah sampah organik dalam timbulan sampah. Perlu peningkatan teknologi daur ulang agar sampah jenis ini menjadi barang yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN bekerja sama dengan PT Standardisasi Sertifikasi Nasional dan PT Sendang Bumi Wastama Sustainable Waste Indonesia) untuk meneliti pengembangan sistem ekonomi sirkuler berbasis plastik berlapis. Selama lima bulan ke depan, mereka akan meneliti potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proses produksi plastik berlapis layak daur ulang serta  membuat skenario-skenario pengembangan rantai nilai.

Kepala PR EPS BRIN Umi Karomah Yaumidin mengatakan, selain mengurangi timbulan sampah, daur ulang yang  maksimal dari sampah plastik berlapis ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. ”Perilaku masyarakat terutama para pelapak ini untuk bisa memilah sampah lebih baik dan juga perubahan pasarnya. Ini akan kami telusuri. Bagaimana plastik berlapis ini bisa masuk secara reguler di pasar sehingga pemanfaatannya lebih bernilai tinggi,” kata Umi, Kamis (3/8/2023), di Jakarta. Riset akan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi lapangan di tiga lokasi penelitian, yakni Jabodetabek, Surabaya, dan Solo. (Yoga)

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sub-holding commercial and trading PT Pertamina (Persero), mengatakan saat ini Pertamax Green 95 baru di jual di 15 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya. Meski begitu, rata-rata penyaluran hariannya sudah mencapai 6 kiloliter. “Rata-rata penyaluran hariannya 5—6 kiloliter, karena baru dijual di 15 SPBU yang ada di Jakarta dan Surabaya. Namun, trennya terus naik,” katanya, Kamis (3/8). Irto menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menentukan target penjualan Pertamax Green 95 karena masih fokus memperkenalkannya kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan pengalaman menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas yang lebih ramah lingkungan, sehingga dengan sendirinya beralih dari Pertalite. Yudo Dwinanda, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah akan mereviu penyaluran BBM E5 di Jakarta dan Surabaya.

Persoalan ‘klasik’ yang masih membayangi implementasi harga gas bumi tertentu atau HGBT memunculkan dilema bagi pemerintah yang mesti sanggup menyeimbangkan kepentingan pelaku industri di hulu hingga hilir. Kementerian Perindustrian meminta penegasan kembali mengenai pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri agar implementasi HGBT bisa berjalan optimal. Alasannya, industri pengguna gas membutuhkan pasokan yang cukup dengan harga kompetitif agar bisa meningkatkan daya saing. Terlebih, kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB-UI dan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa implementasi HGBT sanggup meningkatkan utilisasi produksi hingga 7,3% pada 2021. Pada saat pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian mencatat utilisasi industri mengalami penurunan sekitar 4,2%, sehingga HGBT diperkirakan telah memberikan dampak bersih kenaikan sebesar 11,5%. Berdasarkan kelompok industrinya, kebijakan HGBT secara signifikan mampu meningkatkan utilisasi industri gelas sebesar 32,55%, dan industri keramik hingga 10,26%. Industri oleokimia dan sarung tangan karet juga mengalami kenaikan utilisasi produksi saat puncak Covid-19, karena ditopang oleh HGBT. Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa kinerja ekspor lapangan usaha penerima HGBT juga tercatat terus mengalami peningkatan. 

Sayangnya, implementasi HGBT terus dibayangi oleh sejumlah persoalan ‘klasik’, yakni harga yang harus dibayarkan oleh industri penerima HGBT masih melebihi ketentuan, pembatasan pasokan, dan masih banyak industri yang belum mendapatkan alokasi gas bumi. Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta perbaikan pasokan gas bumi setelah pemerintah menyesuaikan tarifnya. Edy Suyanto, Ketua Umum Asaki, mengatakan bahwa selama ini pelaku industri penerima HGBT dikenai batasan pemakaian sebesar 65% dari total kebutuhan per hari yang sebenarnya tercantum dalam kontrak. Kondisi tersebut membuat pelaku industri harus membayar gas dengan rentang harga US$6,3—US$6,5 per MMbtu. Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. memastikan komitmennya untuk melaksanakan penugasan terkait dengan penyaluran gas bumi dengan harga khusus sesuai daftar, nominal, dan ketentuan berlaku. Sementara itu, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan harga gas bumi murah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa penyesuaian HGBT itu dilakukan untuk mengimbangi biaya produksi dari lapangan-lapangan tua yang ada di dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat menjaga penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS sembari memastikan investasi di sisi hulu tetap kompetitif.