Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan pada proyek industri pengolahan limbah plastik yang bakal berdiri di Kawasan Industri Kendal (KIK). Fasilitas pabrik milik PT Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia tersebut diproyeksikan mampu mendaur ulang hingga 48.000 ton limbah botol plastik setiap tahunnya.Jackie Surtani, Development Bank Director Private Sector Operations Department, menyebut proyek tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan tak cuma di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, tapi juga di dunia. ADB sendiri memiliki program Blue SEA Finance Hub yang dimulai sejak November 2021. Program ini secara khusus menyasar pengembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Ada dua prioritas yang dituju ADB melalui program tersebut. Pertama, untuk mendorong keberlanjutan dan konservasi laut di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menjadi katalis bagi arus investasi baik dari sektor publik maupun swasta untuk mendukung proyek ekonomi biru tersebut. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain upaya peningkatan ketahanan kawasan pesisir, upaya penanganan limbah plastik di laut, serta pembiayaan ekonomi biru yang meliputi usaha perikanan hingga pariwisata.Owner sekaligus Chairman Alba Group Asia Axel Schweitzer mengungkapkan ada sekitar 8—12 juta ton plastik yang berakhir di laut.

Industrialisasi adalah salah satu cara agar Indonesia terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah ke bawah guna menjadi negara maju sehingga dapat mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Demikian disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam diskusi terbatas mengenai Visi Indonesia 2045 yang digelar Kompas bersama Bappenas, di Jakarta, Senin (5/6). Fokus pembahasan dalam diskusi kali ini adalah bagaimana memajukan industri yang menyejahterakan rakyat. ”Transformasi ekonomi kita harapkan akan membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah ke bawah. Kalau ingin keluar dari jebakan itu, maka selama tahun 2025 sampai 2029, rata-rata pertumbuhan ekonomi harus 6 % sampai 6,5 %. Setelah itu, harus di atas 7 %,” ujar Suharso dalam sambutannya.

Selama lebih kurang 30 tahun, pendapatan per kapita Indonesia berada dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia tercatat pada angka 4.120 USD atau 5,9 % pendapatan per kapita AS. Padahal, Indonesia memiliki visi untuk dapat menjadi negara maju saat menginjak usia satu abad pada tahun 2045. Dengan bonus demografi yang dimiliki atau jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia nonproduktif, rasio ketergantungan Indonesia mencapai titik terendah pada 2022-2030. Suharso menambahkan, Indonesia akan menjadi negara maju apabila PDB mencapai jumlah nominal 9,8 triliun USD atau rata-rata tumbuh 7 % hingga 2045. Hal itu dapat didorong, salah satunya, melalui kontribusi industri manufaktur terhadap PDB hingga mencapai 28 % dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga 25,2 %. (Yoga)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus bertransformasi dengan melakukan pemurnian bisnis untuk kembali pada khitahnya sebagai perusahaan pelayanan. Selain itu, perseroan terus didorong menjadi traffic creator atau menciptakan lalu lintas tambahan melalui kolaborasi dengan kawasan industri. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan Pelindo terus melakukan transformasi dengan merestrukturisasi, efisiensi, serta pemurnian bisnis setelah merger secara berkelanjutan. Upaya pemurnian bisnis masing-masing lini bisnis perseroan diharapkan rampung hingga 80% pada akhir tahun ini. Menurutnya, sejak melakukan merger pada 1 Oktober 2021, kinerja perseroan terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut tecermin dari performa keuangan perusahaan yang mampu mencatatkan kenaikan laba bersih senilai Rp3,1 triliun pada 2021 menjadi Rp3,9 triliun pada 2022. Arif memaparkan bahwa pemurnian bisnis dilakukan dengan memecah entitas-entitas yang dimiliki Pelindo dan mengelompokkannya pada segmen bisnis tertentu, baik di sektor terminal peti kemas, nonpeti kemas, maupun logistik. Proses pemurnian bisnis ini harus dilakukan secara perlahan atau gradual mengingat jumlah entitas anak Pelindo yang mencapai lebih dari 40 perusahaan. Arif melanjutkan, pemurnian bisnis tersebut nantinya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun operasional. 

Dari sisi keuangan, kata Arif, selain mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih, Pelindo juga dapat melakukan konsolidasi keuangan. Pelindo sudah melunasi utang sebesar hampir Rp10 triliun. Dengan asumsi bunga utang di kisaran 8,5%, maka Pelindo mampu menghemat pembayaran bunga utang sebesar Rp850 miliar. Salah satu contoh kesuksesan model integrasi ini adalah pada proyek Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur. Dalam proyek tersebut, Pelindo bekerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) untuk mengintegrasikan layanan pelabuhan dan juga kawasan industri. Integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri akan menghasilkan bisnis yang saling menguntungkan karena pelaku industri di kawasan dapat mempersingkat waktu pengiriman atau penerimaan barang-barang karena berdekatan dengan pelabuhan.

Lobi-lobi terus dilakukan pemerintah untuk mengamankan penghiliran mineral yang banyak dimiliki Indonesia agar program yang digagas untuk meningkatkan nilai tambah itu tidak hanya berhenti di pembangunan smelter. Pemerintah diketahui masih terus melanjutkan perundingan untuk mendapatkan akses kredit pajak konsumen atau consumer tax credit yang masuk ke dalam struktur insentif kendaraan listrik Inflation Reduction Act milik Amerika Serikat (AS). Inflation Reduction Act (IRA) memang memperketat kriteria mineral logam penerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023. Adapun, undang-undang itu menghimpun dana subsidi sebesar US$370 miliar untuk pengembangan teknologi bersih. Beberapa kriteria itu di antaranya adalah mewajibkan mineral logam diolah di AS, serta bahan baku yang diperoleh mesti berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Negeri Paman SAM. “Permasalahannya nanti dengan kredit pajak konsumen ini akan datang dari regulasi soal entitas asing yang jadi concern [foreign entity of concern],” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, Selasa (30/5). Seto mengatakan bahwa mayoritas investasi pada sisi pengolahan bijih nikel di Indonesia masih berasal dari perusahaan China. 

Menurut Seto, perusahaan asal China relatif memiliki kemampuan yang unggul untuk pengolahan antara bijih nikel. Malahan, China menguasai mayoritas pangsa pasar untuk pengolahan bijih nikel dari sisi teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) yang menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendorong pembahasan mineral kritis dalam Pilar I pada Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). IPEF sendiri memiliki empat pilar utama yang akan dibahas, yakni Pilar I Perdagangan, Pilar II Rantai Pasok, Pilar III Ekonomi Bersih, dan Pilar IV Keadilan Ekonomi. Bahkan, saat menemui Menteri Perdagangan AS Gina M. Raimondo, Airlangga menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik, khususnya dari sektor baterai. Indonesia juga siap menjadi mitra dagang AS, karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pada perkembangan lainnya, konsorsium LG Energy Solution (LGES) bakal kembali bertemu dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam waktu dekat untuk melanjutkan perundingan ihwal rencana investasi penghiliran bijih nikel sampai baterai listrik di Indonesia. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana mengatakan bahwa pertemuan itu berkaitan dengan kelanjutan rencana investasi LGES terhadap konsorsium yang tergabung ke dalam proyek penghiliran Titan dengan komitmen investasi US$8 miliar.

Pasangan suami istri Slamet Riaman (42) dan Salasiah (36) membuka jalan pemberdayaan bagi para perajin rotan. Melalui usaha kerajinan rotan yang mereka rintis dengan jatuh bangun sejak 2012, keduanya memberdayakan ibu-ibu di Desa Pulau Telo Baru, Kalteng, dan sekitarnya. Beberapa ibu sibuk menganyam tikar rotan di rumah produksi UD Nabil Reihan Rotan milik Slamet dan Salasiah di Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Senin (15/5) siang. Selembar tikar berukuran 2 x 3 meter rata-rata dikerjakan dua orang. ”Kami melibatkan banyak warga desa sini dan desa sekitarnya, terutama ibu-ibu, untuk menganyam tikar dan tas rotan. Mereka semua pekerja lepas dengan sistem borongan,” tutur Slamet. Ia menyebut, ada 200 perajin di Desa Pulau Telo Baru dan desa-desa sekitarnya yang memasok tikar rotan ataupun tas rotan ke UD Nabil Reihan Rotan. Kebanyakan dari mereka membuat anyaman di rumah masing-masing. ”Hanya 15-20 orang yang biasa menganyam di gudang kami,” ujarnya.

Slamet bersama istri merintis UD Nabil Reihan Rotan di Kapuas sejak 2012. Mereka mencoba membuka usaha kerajinan rotan sendiri setelah belasan tahun bekerja di salah satu perusahaan rotan di Banjarmasin, Kalsel. ”Pada 2012 saya keluar dari perusahaan karena sudah jeuh. Saya juga bertekad ingin maju dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di kampung istri, yang pada umumnya terampil menganyam,” ujarnya. Mereka menghasilkan empat produk unggulan berbahan rotan, yaitu tikar, tas, kursi, dan keranjang. Mereka juga memproduksi berbagai dekorasi dinding dan aneka produk kerajinan yang mengombinasikan rotan dan eceng gondok.Harganya mulai dari Rp 35.000 sampai di atas Rp 1 juta per buah. Produk kerajinan rotan dari Pulau Telo Baru dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Gresik, Bali, dan Medan. Khusus tikar rotan sudah diekspor sampai ke Jepang. ”Omzet saat ini Rp 150 juta per bulan,” kata Slamet. Setiap bulan, UD Nabil Reihan Rotan butuh sekitar 1 ton rotan basah atau mentah. Bahan baku rotan didapatkan dari beberapa kabupaten di Kalteng. (Yoga)

Kasus peretasan yang sempat terjadi seakan ‘menampar’ wajah industri keuangan di Tanah Air yang belakangan gencar melakukan transformasi digital. Sejumlah kalangan pun menyerukan agar peningkatan keamanan data serta sistem pemulihan kala terjadi bencana segera diperkuat. Demikian pula dengan urgensi implementasi regulasi keamanan negara dan penyelenggaraan teknologi informasi oleh pelaku jasa keuangan. Hal itu harus dilakukan guna melindungi nasabah sekaligus menjaga kredibilitas sektor jasa keuangan. Apalagi, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang getol membawa isu keuangan digital di berbagai forum internasional.

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulteng, berbenah pasca konflik dengan pekerja, Januari lalu. Pembenahan yang sudah dan sedang diimplementasikan dinilai signifikan. Proses pembenahan di PT GNI dipimpin langsung jajaran direksi perusahaan investor di China serta dikawal pengawas ketenagakerjaan tingkat daerah dan pusat. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan, problem sekaligus upaya penyelesaian masalah yang dilakukan GNI dapat menjadi pelajaran untuk diterapkan secara umum pada berbagai kerja sama investasi asing di Indonesia.

”Intinya, kewajiban memahami bahasa tidak bisa dipandang gampang. Itu juga menjadi jalan mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan. Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga harus dipenuhi,” ujar Anwar di Shanghai, China, Selasa (24/5). Ia berada di Shanghai dalam rangkaian kegiatan benchmarking ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah Republik Rakyat China. Anwar menyebutkan, sebagai bagian dari pemenuhan norma ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, termasuk untuk mendapat fasilitas sanitasi dan ibadah yang nyaman, juga perlu menjadi perhatian. Terkait hal itu, unsur kultural juga perlu dipahami oleh manajemen perusahaan. (Yoga)

Perusahaan asal Jepang, PT Nippon Shokubai Indonesia memastikan menambah investasinya di Indonesia menjadi US$693 juta untuk pembangunan tahap ketiga proyek acrylic acid di Cilegon, Banten. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan investasi tersebut bakal menambah kapasitas produksi acrylic acid milik perusahaan sebanyak 100.000 ton per tahun. “Sehingga total kapasitas acrylic acid NSI menjadi 240.000 ton per tahun. Ini menjaga pasokan dalam negeri mengantisipasi meningkatnya permintaan acrylic acid domestik, sekaligus menambah potensi pasar ekspor,” katanya, Rabu (24/5). NSI menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia dan Asia Tenggara yang memproduksi acrylic acid dan acrylic esters, sekaligus sebagai produsen superabsorbent polymer (SAP) pertama dan satu-satunya di Indonesia. Industri kimia sendiri berperan cukup penting bagi perekonomian negara jika mengacu kepada kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2022, industri kimia menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap sektor industri pengolahan nonmigas.

Masyarakat mesti legawa dengan maraknya kehadiran perusahaan asing yang mengembangkan potensi nikel di dalam negeri. Keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan nikel sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi tantangan yang baru bisa dijawab oleh investor asing. Minimnya peran perbankan di dalam negeri terkait dengan pembiayaan proyek penghiliran, termasuk untuk nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, membuat pelaku usaha nasional tidak bisa berbuat banyak. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun mengakui kondisi banyaknya investor asing yang mengelola potensi nikel nasional tidak bisa dihindarkan. “Kita enggak bisa menyalahkan investor , siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter secara masif. Masalahnya di situ,” katanya, Rabu (24/5). Investor asing sendiri, katanya, lebih banyak bermain di industri pengolahan nikel yang sedang naik daun seiring dengan tenarnya pamor kendaraan listrik. Keengganan perbankan untuk membiayai proyek penghiliran mineral, termasuk nikel sebenarnya dapat dipahami, karena industri tersebut tergolong baru dan penuh risiko. Terlebih, perbankan umumnya terikat dengan komitmen pembiayaan berkelanjutan yang mengesampingkan proyek berbasis energi fosil maupun pertambangan. Persoalan pendanaan memang kerap ‘menyandera’ pelaku industri yang ingin melakukan penghiliran. Tingginya investasi yang dibarengi dengan besarnya risiko pembangunan smelter membuat banyak lembaga pembiayaan menghindari proyek tersebut. Pelaku usaha yang ingin melaksanakan penghiliran sumber daya mineral di Tanah Air harus siap-siap ‘memutar otak’ agar bisa mendapatkan pendanaan, sehingga proyek yang direncanakan berjalan lancar. 

Tekanan lebih berat dialami oleh perusahaan yang ingin mengembangkan smelter nikel yang menerapkan teknologi high pressure acid leach (HPAL).   Roy Arman Arfandy, President Director PT Trimegah Bangun Persada Tbk., dalam kesempatan terpisah sempat menyampaikan bahwa kebutuhan investasi untuk membangun smelter HPAL mencapai US$1,2 miliar. “Waktu awal membangun, terpaksa kami menggunakan dana sendiri. Setelah pabriknya setengah jadi, baru perbankan berani untuk masuk. Memang pasti akan susah , tetapi ketika sudah berjalan akan ada yang masuk,” katanya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, mengatakan peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk smelter selalu terbuka. Dia mencontohkan pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang juga dihindari oleh mayoritas lembaga pendanaan, tetapi tetap bisa dibangun.

Penurunan impor bahan baku/penolong dapat menjadi sinyal tergerusnya kemampuan industri nasional dalam memproduksi permintaan. Apabila tidak teratasi, situasi tersebut dapat merambat pada kontraksi produktivitas industri pengolahan yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Data BPS yang dipublikasikan Mei 2023 menunjukkan, total nilai impor pada April 2023 mencapai 15,35 miliar USD, anjlok 25,45 % dari bulan sebelumnya dan merosot 22,32 % dibandingkan April 2022. Adapun pada periode Januari-April 2023, total nilai impor mencapai 70,3 miliar USD atau merosot 8,19 % secara tahunan. Impor bahan baku/penolong jeblok 11,52 % menjadi 52,39 miliar USD.

Menurut Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri sekaligus Ketua Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar, penurunan impor berpengaruh pada kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi pesanan konsumen pasar internasional. ”Situasi ini tidak bagus karena pembeli dapat mengalihkan pesanannya ke produsen di negara lain, apalagi untuk barang-barang yang tergolong mudah untuk diproduksi,” katanya saat dihubungi, Selasa (23/5). (Yoga)