Labirin | News & Update

;

Industri lainnya

( 1858 )

Sektor Andalan Mengalami Perlambatan

HR1 06 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, yang sebelumnya stabil di kisaran 5% per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94%, stagnan dibandingkan 2022, meskipun sedikit meningkat dari 2023 (4,82%).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi 54,04% sepanjang 2024. Konsumsi di sektor transportasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,56%, diikuti oleh konsumsi di sektor restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata.

Namun, pola konsumsi kelas menengah menunjukkan tren peningkatan kebiasaan menabung dibanding belanja. Chief Economist PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), I Kadek Dian Sutrisna Artha, menilai bahwa perubahan perilaku ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Jika tren ini terus berlanjut, bisa berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional.

Meskipun konsumsi rumah tangga masih tumbuh, lajunya tetap tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tren menabung yang meningkat di kalangan kelas menengah dan melemahnya daya beli di segmen consumer goods, kebutuhan medis, dan mobilitas, menjadi tantangan bagi pemulihan konsumsi domestik.

Sosial, Budaya, dan Demografi

BPJS Kesehatan Bakal Naik, Waspadai Dampaknya

HR1 06 Feb 2025 Kontan

Pemerintah berpotensi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, masih mengkaji besaran kenaikan yang akan disesuaikan dengan meningkatnya klaim pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit seperti jantung dan stroke. Setelah kajian selesai, Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, memperingatkan bahwa tanpa penyesuaian iuran, gagal bayar BPJS Kesehatan bisa terjadi pada Juni 2026. Oleh karena itu, penyesuaian tarif direncanakan paling lambat pada 1 Januari 2026, sesuai Perpres 59/2024.

Di sisi lain, Ombudsman RI, melalui anggotanya Robert Na Endi Jaweng, menyoroti bahwa meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) diklaim telah mencapai 98%, masih terdapat 56,8 juta peserta non-aktif. Ombudsman meminta pemerintah untuk mengecek ulang data kepesertaan hingga tingkat RT dan desa, karena masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Robert juga menegaskan bahwa peserta BPJS yang tergolong kurang mampu dan mantan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus diaktifkan kembali tanpa prosedur birokrasi yang rumit.

Dengan demikian, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan JKN, tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat Menjadi 5,03% pada 2024

KT1 06 Feb 2025 Investor Daily (H)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,03% pada 2024, dibandingkan 2023 sebesar Rp 5,05% dan 2022 di level 5,3%. Penurunan produktivitas sektoral dan pemelahan daya beli berkepanjangan menjadi masalah struktural yang menggerus laju ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor musiman, seperti Ramadan dan Lebaran serta Nataru. Tanpa adanya sentimen seperti itu ekonomi sulit dijaga di level 5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi hal tersebut. Kuartal III-2024, pertumbuhan ekonomi jebol di bawah 5%, tepatnya 4,95%, karena tidak ada momentum hari besar keagamann.

Bandingkan dengan kuartal I dan II yang masing-masing mencapai 5,11% dan 5,06%, ditopang oleh pemilu dan faktor Lebaran. Sementara itu, kuartal IV 2024, ekonomi bangkit dan tumbuh 5,02%, didorong oleh Nataru yang mendongkrak konsumsi rumah tangga, kelompok pengeluaran terbesar. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98%, berakselerasi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,91%. Sementara itu, kuartal IV 2024, mesin-mesin ekonomi lainnya melambat. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) melambat menjadi 6,06% dari 11,46% di kuartal III, konsumsi pemerintah dari 4,62% menjadi 4,17%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,03% dari 5,16%, serta ekspor barang dan jasa 7,63% dari 8,79%. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi Pekan Depan

KT1 06 Feb 2025 Investor Daily (H)

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana segera membahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekan depan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Walkil Ketua baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam Rapat dengan Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Kofuku, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki), Rabu (05/02/2025). "Rabu minggu depan mungkin akan kita bahas perubahan UU No.18 tahun 2017 sebagai perubahan yang ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, RSPU Baleg DPR RI dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi pihak terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, Apjati melalui DPR mendorong pemerintah agar merevisi juga Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang tata cara penempatan awak kapal perikanan migran. Sebab saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan berbendera ABL PMI di kapal perikanan China tersebut paling banyak. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta

KT1 06 Feb 2025 Tempo

Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift. Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada. Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Ekonomi

Prospek Cerah di Tengah Pemulihan Permintaan

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Meskipun industri semen masih menghadapi kelebihan pasokan dan lesunya daya beli masyarakat, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) masih memiliki peluang pertumbuhan, terutama dari ekspansi ke luar Jawa dan dorongan proyek infrastruktur pemerintah.

Analis Maybank Sekuritas, Kevin Halim, menilai INTP sebagai produsen semen dengan operasi yang efisien, terutama karena lokasi pabriknya yang strategis, termasuk pabrik terbesar di Citeureup dengan kapasitas 18,1 juta ton. Akuisisi Semen Grobogan semakin memperkuat posisi INTP di pasar Jawa, sekaligus membuka peluang ekspansi ke Sumatera. Kevin juga memperkirakan margin EBITDA INTP akan lebih tinggi dibandingkan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dengan pangsa pasar yang tumbuh menjadi 29,6% pada 2024 dari 25,9% pada 2019.

Namun, Research Analyst Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga, menyoroti tantangan utama bagi INTP, yaitu oversupply semen dan ketatnya persaingan harga yang menekan profitabilitas. Meski demikian, Aditya melihat potensi pemulihan permintaan semen dari proyek pembangunan 3 juta rumah pada 2025, kelanjutan proyek IKN, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya. Ia memproyeksikan konsumsi semen domestik tumbuh 1% - 2,5% pada 2025, yang diharapkan meningkatkan rasio utilisasi INTP menjadi 60%.

Analis OCBC Sekuritas, Budi Rustanto, juga optimistis terhadap pertumbuhan INTP, didukung oleh penurunan suku bunga yang berpotensi mendorong penjualan properti. Ia mencatat bahwa permintaan semen curah meningkat di Jakarta dan Jawa Barat, terutama karena proyek infrastruktur seperti MRT, LRT, dan jalan tol.

Secara keseluruhan, meskipun INTP menghadapi tantangan di industri semen, strategi ekspansi dan dukungan proyek nasional dapat membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang.

Ekonomi

Prospek Cerah di Tengah Pemulihan Permintaan

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Ekonomi

Harga Pulp Jadi Faktor Kunci di Industri Kertas

HR1 04 Feb 2025 Kontan

Kinerja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) pada tahun 2025 diproyeksikan lebih stabil, didorong oleh fokus pada pengembangan produk hilir dan ekspansi pabrik baru. Analis RHB Sekuritas, Wendy Chandra, meyakini bahwa strategi ini akan memberikan harga jual yang lebih stabil serta meningkatkan volume produksi dan kinerja perusahaan.

INKP menargetkan dua pabrik kertas baru mulai beroperasi pada April dan Juni 2025, dengan 80% produksinya akan diekspor ke China, Filipina, dan Eropa. Produk hilir seperti cangkir kertas dan kemasan makanan juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi perusahaan.

Harga pulp, bahan baku utama kertas, diprediksi akan meningkat pada kuartal I-2025, mencapai US$ 560 per ton, sebelum mencerminkan dampaknya pada pendapatan di kuartal II-2025. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku dan ketidakpastian permintaan global menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menilai INKP memiliki peluang keuntungan dari selisih nilai tukar, mengingat ekspor berkontribusi 54,62% terhadap pendapatan kuartal ketiga 2024. Ia merekomendasikan buy dengan target harga Rp 12.200 per saham, sementara Wendy Chandra menetapkan target Rp 13.625 per saham.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menyarankan strategi buy on weakness, dengan harga saham yang saat ini berada di level support Rp 6.375 dan resistance Rp 6.900 per saham, sebelum menguji target Rp 7.325 per saham.

Dengan ekspansi pabrik, stabilisasi harga, serta peningkatan ekspor, INKP diperkirakan akan mencetak kinerja lebih positif di tahun mendatang, meskipun tetap menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku dan kondisi ekonomi global.

Ekonomi

Harga Pulp Jadi Faktor Kunci di Industri Kertas

HR1 04 Feb 2025 Kontan

Ekonomi

310 Ribu Pengecer Enggan jadi Pangkalan Resmi Gas Elpiji

KT1 04 Feb 2025 Investor Daily (H)

Pendaftaran pengecer menjadi subpenyalur atau pangkalan resmi LPJ tabung 3 kg sudah bergulir sejak September 2024. Berdasarkan dokumen yang diperolah, jumlah pengecer yang telah terdata melalui merchant app Pertamina mencapai 374,867 pengecer hingga akhir Desember 2024. Selama ini pengecer menjual kembali ke LPG subsidi yang mereka peroleh dari penyalur dengan harga bervariasi. Hal ini yang membuat masyarakat membeli "gas melon" tidak sesuai dengan HET Merchant app Pertamina sendiri sudah digunakan untuk mendata konsumen LPG tiga kg secara digital sejak Juni 2024. Pemerintah kemudian mulai melakukan penataan distribusi LPG tiga kg dengan menaikkan status mengecer menjadi sub penyalur atau pangkalan resmi. Dengan cara ini, penyaluran "gas melon" diharapkan tepat sasaran dan masyarakat menikmati dengan harga wajar. Namun, dari dokumen itu pula disebutkan, hingga akhir 31 Desember 2024 sebanyak 299 pengecer sudah tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedang 310 ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. (Yetede)