;
Tags

Industri lainnya

( 1875 )

Siasat Petrosea Gandakan Nilai Tambah Dalam Jangka Panjang

KT1 19 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT Petrosea Tbk (PTRO) menyiapkan siasat untuk melipatgandakan nilau (value creation) dalam jangka panjang. Salah satunya dengan melibatkan peran teknologi digital untuk menaikkan produktivitas dan efisiensi operasional. Petrosea berhitung sejak 2018 telah mengembangkan teknologi digital berupa Minerva Digital yang dilengkapi dengan berbagai fitur inovatif pendukung proses bisnis penambangan. Ini sejalan dengan target Petrosea untuk menjadi pemain terdepan di sektor pertambangan dan enginerring, procurement, and construction (EPC). "Petrosea terus berkomitmen menjadi yang terdepan dalam pengembangan dan penerapan teknologi di sektor pertambangan dan EPC melalui Minerva Dogital Platform," kata Presiden Direktur PT Petrosea Michael. Selain itu, Michael menambahkan, Petrosea juga terus berupaya memberikan nilai tambah kepada klien dengan menawarkan solusi penambangan yang lebih cepat, tepat, efisien, dan inovatif. Sebagai inovasi digital di samping mampu membuat proses penambangan menjadi lebih efektif dan efisien dengan mengintegrasikan seluruh business proces dari hulu sampai hilir, Minerva Digital Platform juga mampu mengoptimalkan pengguna AI, big data, dan advanced analytics. (Yetede)

Jalan Terjal Industri Finance Tahun Ini

KT1 19 Feb 2025 Investor Daily (H)
Penjualan kendaraan bermotor yang melemah menjadi tantangan berat bagi industri mulfifinance tahun ini. Bahkan, target pembiayaan 2025 pun diproyeksikan akan lebih rendah dari target sebelumnya. Kepala Eksekutif Pengawasa Lambaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menilai, terdapat risiko pertumbuhan perushaan pembiayaan lebih rendah dar target sebelumnya sebagai dampak atas tantangan eksternal. Antara lain, kondisi gepolitik yang turut memenuhi perekonomina global dan berdampak pada domestik. Resiko tersebut juga dapat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data penjualan Gabungan Industri kendaraan Bermotor (Gaikindo), selama periode Januari-Desember 2024, penjualan kendaraan bermotor menurun sebesar 13,93 yoy menjadi 865.723 unit dari penjualan tahun sebelumnya sebesar 1.005.802 unit. Sementara itu, per Desember 2024, piutang pembiayaan tumbuh 6,92% (yoy) menjadi sebesar Rp503,43 triliun. Penyebab pertumbuhan industri pembiayaan tidak mencapai double digit tersebut antara lain dikarenakan menurunnya penjualan kendaraan bermotor. (Yetede)

Kemnaker Janji Kawal Pemenuhan Hak-hak Keluarga Korban Tewas akibat Kecelakaan Kerja

KT1 19 Feb 2025 Tempo
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bakal memastikan hak-hak keluarga korban tewas akibat kecelakaan kerja di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terpenuhi. Kecelakaan kerja terjadi saat Marjan Daud, pekerja PT Ocean Sky Metal Industry tewas akibat tertimpa material seberat 150 kilogram saat sedang bekerja. "Korban dipastikan dipenuhi hak-haknya. Termasuk kalau yang meninggal tentu ke ahli warisnya," kata Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pemberi kerja wajib secara bertahap mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut termasuk jaminan kematian (JKM) yang diberikan kepada keluarga korban JKM meliputi pemberian sejumlah santunan bagi keluarga pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja. Keluarga korban meninggal berhak atas beberapa santunan, termasuk uang tunai, beasiswa pendidikan anak, hingga biaya pemakaman. 

Selain itu, Yuli menyampaikan perusahaan juga bisa memberikan santunan mereka sendiri kepada keluarga korban. Dia berujar perusahaan di kawasan PT IMIP sudah pernah melakukannya. "Kami berikan apresiasi kepada perusahaan, khususnya di IMIP, selain hak atas jaminan sosial dalam undang-undang BPJS, tapi juga ada santunan sebesar Rp 600 juta bagi keluarga korban," kata Yuli. Dia menyampaikan santunan tersebut adalah upaya perusahaan untuk berempati dan meringankan beban keluarga korban. Pada Ahad, 16 Februari 2025 lalu, seorang pekerja PT Ocean Sky Metal Industry (OSMI) meregang nyawa akibat kecelakaan kerja di Departemen Feronikel Divisi Molding. OSMI adalah salah satu perusahaan yang beroperasi di kawasan IMIP. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 09.30 WITA saat korban melakukan pembersihan HB (cairan mate yang mengeras) pada londer atau jalur cairan. Saat mendorong HB seberat sekitar 150 kilogram, tangan korban tersangkut, menyebabkan material berat itu menimpa kepalanya. (Yoga)

Menakar Implementasi UU Minerba: Antara Janji & Realita

HR1 19 Feb 2025 Kontan (H)
Dalam tempo kurang dari sebulan, DPR RI mengesahkan revisi UU Minerba yang membawa 15 perubahan utama, termasuk pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan, koperasi, dan UKM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendukung kebijakan ini, dengan harapan UKM dapat berkembang lebih besar. Ketua Kadin Anindya Bakrie juga melihat peluang kerja sama antara dunia usaha dan pemerintah.

Namun, banyak pihak mengkritik revisi ini. Pengamat pertambangan Ferdy Hasiman menilai kebijakan ini hanya kamuflase, karena sejarah menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tambang tetap miskin meskipun sektor ini berkembang pesat. Ia juga mengkhawatirkan eksploitasi sumber daya yang semakin besar akibat terbukanya peluang izin tambang tanpa batasan yang jelas.

Direktur Pushep Bisman Bachtiar memperingatkan bahwa semakin banyak pihak yang masuk ke industri tambang dapat meningkatkan eksploitasi dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus selektif dalam memberikan izin tambang agar tidak terjadi penyimpangan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dosen Hukum UHAMKA Akmaluddin Rakhim menambahkan bahwa ormas, koperasi, dan UKM tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan tambang. Ia menyarankan perlunya pengawasan independen untuk memastikan tata kelola tambang yang lebih baik dan transparan.

Dengan revisi ini, persaingan dalam industri tambang akan meningkat, tetapi potensi kerusakan lingkungan dan penyimpangan regulasi juga makin besar.

DPR Akan Mendorong Ekonomi Baterai Nasional Butuh Dukungan Satgas Hilirisasi

KT1 18 Feb 2025 Investor Daily (H)
Komisi XII DPR akan mendorong Satuan Tugas Hilirisasi dan ketahanan energi nasional agar membuat kebijakan baterai terintergrasi dari hulu ke hilir. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Senin (17/2/2025). IBC kini telah bertransformasi menjadi New Energy Materials Investment Holding. Bukan lagi Project Development Company. Dengan menyandang status baru ini maka IBC mampu mengoptimalkan berbagai bahan baku mineral dan batu bara di bawah pengelolaan MIND ID. "Kesimpulan ini untuk mengembangkan ekosistem baterai khusunya  yang berbahan baku mineral dari Indonesia dan di produksi di Indonesia," kata pimpinan rapat Bambang Patijaya. Direktur Utama IBC Toto Nugroho memaparkan IBS menjadi New Energy Materials Investment Holding merupakan keputusan  Kementerian BUMN. Perubahan itu ditandai dengan enandatnganan Perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan pemegang saham lainnya seperti PT Inalum, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). "Kami sekarang disebutnya New Energy Materials Holding. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita mendapatkan nilai tambah yang paling optimal dari seluruh aset kita, terutama yang di MIND ID, itu banyak sekali baterai materials yang kita bisa optimalkan," ujarnya. (Yetede)

Delapan Jurus Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 1-2025

KT1 18 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah merilis depan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Ini merupakan langkah strategis di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat sejak 2024 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2023. Pelemahan daya beli terlihat pada penurunan penjualan produk manufaktur seperti mobil, motor, dan semen. Selain itu, indeks keyakinan  konsumen (IKK) pada Januari 2025 mencapai 127,2 lebih rendah dari perkiraan sebesar 128 dan Desember 2024 sebesar 127,7.  Berdasarkan Satuan  Gabungan Industri Kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara bulanan (month on mom/mom) turun 22,5% dan secara tahunan 11,3% menjadi 61.843 unit pada Januari 2025, melanjutkan tren buruk sejak tahun lalu, yakni turun 13,5% menjadi 865 ribu unit. Sementara itu, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan, penjualan sepeda motor domestik turun 6% menjadi 557 ribu unit pada Januari 2025, dibandingkan bulan sama tahun lalu 592 ribu unit. Padahal, tahun lalu, penjualan sepeda motor masih naik tipis menjadi 6,3 juta unit dari tahun sebelumnya 6,2 juta unit. (Yetede)

BPI Danantara Melaju Berbekal Modal Rp1.000 Triliun

KT1 18 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kapal bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara segera berlayar dengan berbekal modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Nahkoda pilih tanding diperlukan untuk bisa mengoptimalisasi modal fantastis tersebut. Ide awal pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalisasilkan aset dan meningkatkan kapitalisasi pasar (market capitalization) perusahaan-perusahaan BUMN. Yang muaranya, agar perushaan pelat merah kelolaan Danantara dapat memberikan setoran dividen lebih besar kepada negara. Namun, lubang celah juga menganga bilamana tata kelola Danantara tak berjalan sesuai rencana. Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai, pemimpin Danantara mestinya bukan hanya sosok yang piawai berbisnis. Namun, lebih dari itu, pemimpin Danantara juga mestinya berkemampuan dan memiliki sense of kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. "Jangan lupa, yang dikelola Danantara adalah BUMN, perusahaan milik negara yang orientasinya layanan publik, laba, plus selaras dengan program pemerintah," ujar Herry kepada Investor Daily. (Yetede)

Pengemudi Ojek Online Desak Kepastian THR

HR1 18 Feb 2025 Kontan
Aksi unjuk rasa pengemudi transportasi online kembali terjadi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (17/2), dengan tuntutan utama pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengemudi transportasi online seharusnya dianggap sebagai pekerja tetap karena telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan UMP yang harus dibayarkan H-30 sebelum Hari Raya.

Lily juga menolak skema kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform transportasi online, karena dianggap hanya sebagai cara untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak pekerja lainnya. Menurutnya, pengemudi sering kali dipaksa bekerja lebih dari 8 jam per hari tanpa mendapatkan insentif yang cukup untuk kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, Public Relations Specialist Maxim Indonesia, Tuan Ifdal Khoir, berharap keputusan terkait THR dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk aplikator. Ia menekankan bahwa Maxim telah berpartisipasi dalam diskusi untuk mendukung pengemudi sebagai gig-workers.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pemerintah sedang merumuskan formula terbaik terkait THR bagi pengemudi ojol, yang saat ini masih dalam proses pembahasan bersama pengusaha dan aplikator.

Namun, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa kemungkinan pengemudi online mendapatkan THR penuh masih kecil karena status mereka sebagai mitra, bukan pekerja tetap. Solusi yang lebih realistis adalah melalui bantuan atau insentif dari aplikator, bukan pemberian THR seperti pekerja formal.

Dengan adanya perdebatan ini, keputusan final terkait THR ojol masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah.

Penjualan Mobil Listrik Jauh dari Target

KT1 15 Feb 2025 Investor Daily (H)
Puluhan model dan merek baru mobil listrik baterai (battery electric vehicle/BEV) meluncur ke pasar Indonesia. Insentif masif pun telah dikucurkan pemerintah, sehingga total pajak BEV hanya 2% dibandingkan mobil lain 40% lebih, yang membuat harganya turun tajam. Akan tetapi, faktanya, penjualan BEV masih sangat rendah. Pada 2024, penjualan BEV memang naik menjadi 43 ribu unit tahun 2024 dari 2023 sebanyak 17 ribu unit, Namun, kontribusinya ke total pasar hanya 4,9%. Dibandingkan tahun sebelumnya 1,7%. Tren ini diprediksi tidak berubah banyak tahun 2025. Padahal, dalam Permenperin 6/2022, penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat pada 2025 ditargetkan mencapai 400 per unit, dengan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon 5 juta barel dan 1,84 juta ton. Selanjutnya, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 6000 ribu  unit pada 2030, dengan pengurangan impor BBM dan emisi karbon 7,5 juta barel dan 2,76 juta ton. Lalu pada 2035, penjualan mobil listrik dibidik 1 juta unit, dengan pengurangan impor bahan bakar minyak dan emisi karbon 12,5 juta barel dan 4,6 juta ton. (Yetede)

Strategi Menghidupkan Kembali Industri Otomotif

HR1 15 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Sektor otomotif nasional mengalami penurunan penjualan dan produksi mobil dalam dua tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa acara seperti IIMS 2024, yang mencatatkan penjualan mencapai Rp6,7 triliun dan meningkat 26,4% dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan mobil secara keseluruhan mengalami penurunan sejak 2023, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada 2022. Proyeksi penjualan mobil pada 2025 diperkirakan hanya mencapai sekitar 900.000 unit, sedikit lebih tinggi dari tahun 2024.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah ketidakpastian ekonomi, harga barang kebutuhan pokok yang meningkat, dan tingginya suku bunga kredit kendaraan, meskipun ada penurunan pada BI Rate. Pakar otomotif dan akademisi Yannes Martinus Pasaribu menyatakan bahwa banyak masyarakat yang menunda pembelian mobil dan lebih memprioritaskan kebutuhan lain seperti pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada mendongkrak industri otomotif, termasuk insentif fiskal dan regulasi yang mendukung iklim usaha, sangat dibutuhkan agar sektor ini bisa pulih dan berkembang.