Industri lainnya
( 1875 )Belum Pulihnya Sektor Padat Karya
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Bob Azam mengatakan, sektor industri padat karya di Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Bila ada sejumlah perusahaan padat karya yang melakukan PHK atau putus kontrak, itu bukan kesengajaan untuk menghindari kewajiban pemberian THR keagamaan. ”Kami tidak mengikuti kasus putus kontrak sampai PHK per perusahaan padat karya. Hanya, putus kontrak biasanya terjadi musiman atau karena order lama habis dan tidak diteruskan. Rasanya kondisi ini masih kelanjutan dari fenomena kondisi padat karya yang memburuk (sejak pandemi Covid-19),” ujar Bob, Kamis (27/2).
Bob menambahkan, dengan kondisi industri padat karya yang belum pulih itu, fenomena PHK atau putus kontrak menjelang Idul Fitri bukanlah sebuah kesengajaan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR. Menurut dia, tidak mudah bagi sebuah perusahaan memutuskan kontrak dan mencari pekerja baru. Apalagi, untuk merekrut karyawan yang memiliki keterampilan untuk mengerjakan permintaan ekspor. ”Diiuar permasalahan yang sedang dihadapi sektor padat karya, PHK dan putus kontrak akan selalu terjadi setiap tahun di sektor industri apa pun,” katanya. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, memiliki pandangan senada. Menurut dia, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Permintaan ekspor yang melemah turut memukul sektor industri padat karya. (Yoga)
Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju
OJK Mendorong Indonesia Harus Jadi Pemain Produk Halal Global
Gelombang PHK dan Tutupnya Sejumlah Pabrik
Kemenperin berharap investasi BPI Danantara Dapat Dialokasikan pada Sektor Industri Non Migas dan Manufaktur
Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun
Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)
Komitmen Apple Dipenuhi, iPhone 16 Meluncur
Komitmen Apple Dipenuhi, iPhone 16 Meluncur
Strategi Tangguh Menghadapi Tekanan di Industri MICE
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi dampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Efisiensi anggaran ini mengurangi kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, yang merupakan pasar utama MICE di Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada industri tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, dengan adanya kebijakan larangan rapat pemerintah di hotel.
Kebijakan efisiensi anggaran dan larangan tersebut pernah berdampak buruk terhadap industri perhotelan dan MICE, termasuk penurunan tingkat hunian hotel. Namun, pemerintah merespons dengan langkah-langkah seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perhotelan, yang membantu industri untuk pulih. Selain itu, sektor perhotelan dan MICE harus beradaptasi dengan berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19, dengan menawarkan produk inovatif dan efisiensi biaya untuk bertahan.
Industri MICE memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, penting untuk terus melakukan pembenahan di berbagai elemen dasar MICE, seperti akomodasi, transportasi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pasar swasta sebagai tambahan pasar pemerintah juga menjadi solusi untuk pertumbuhan industri MICE di masa depan.
Secara keseluruhan, meski kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi industri MICE, konsistensi dukungan pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas dan promosi MICE tetap sangat dibutuhkan agar industri ini tetap tumbuh dan berkelanjutan.
Tak Kunjung Teratasinya Krisis Bahan Baku Industri Pengolahan Kelapa
Sudah lima bulan krisis bahan baku industri pengolahan kelapa belum teratasi. Krisis itu bakal semakin parah mengingat kebutuhan kelapa setiap Ramadhan-Lebaran selalu meningkat. Saat ini, sejumlah pelaku industri yang sudah mengurangi kapasitas produksi sejak akhir 2024 telah menghentikan produksi sementara waktu. Ribuan karyawan telah dirumahkan sementara. Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (26/2) mengatakan, HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada solusi konkret atas persoalan tersebut.
Dampaknya, mulai ada sejumlah perusahaan yang menghentikan produksi sementara waktu, bahkan menutup pabriknya. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu. Selain itu, ada dua perusahaan yang telah menutup total pabriknya. Perusahaan-perusahaan yang lain masih berupaya bertahan meskipun mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sementara sebagian pabriknya. Di Riau, dua perusahaan pengolahan kelapa besar sudah menghentikan operasi sejumlah pabriknya. Jumlah karyawan yang dirumahkan kedua perusahaan itu sekitar 3.000 orang. ”Jika sampai akhir Maret 2025 tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan itu,
jumlah pabrik yang dihentikan operasinya oleh kedua perusahaan itu akan bertambah. Jumlah karyawan yang bakal dirumahkan juga bertambah sekitar 5.000 orang,” ujar Rudy. HIPKI mencatat, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa terjadi sejak Oktober 2024, yang dipicu penurunan produksi kelapa sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 31 % dibanding pada 2023. Merujuk data Statistik Ditjen Perkebunan Kementan, produksi kelapa butiran atau utuh pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran. Kondisi itu diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal. Kelapa utuh tersebut terutama diekspor ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Kompas, 18/12/2024). (Yoga)
Pilihan Editor
-
Rem Laju Utang, Sejumlah Strategi Disiapkan
30 Sep 2021 -
Kebocoran Data Seolah Dibiarkan Terus Terjadi
04 Sep 2021








