Labirin | News & Update

;

Industri lainnya

( 1858 )

Ekspansi Jadi Senjata Baru AKRA Hadapi Tantangan

HR1 05 Mar 2025 Kontan

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menargetkan laba bersih Rp 2,6 triliun di 2025, didorong oleh ekspansi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP-AKR dan penjualan lahan industri di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Analis Indy Naila dari Edvisor Profina Visindo menilai strategi ekspansi SPBU AKRA bisa sukses karena permintaan bahan bakar tetap tinggi. Namun, fluktuasi harga minyak masih menjadi risiko bagi margin keuntungan AKRA. Sementara itu, segmen lahan industri memiliki potensi besar, terutama jika AKRA bisa menarik investor asing. Tantangan utama adalah regulasi dan proses penjualan lahan yang membutuhkan waktu.

Bob Setiadi dari CGS International Sekuritas melihat bisnis perdagangan dan distribusi AKRA masih menghadapi tantangan. Ia menurunkan asumsi volume penjualan BBM sebesar 1% dan memperkirakan penjualan lahan JIIPE di 2025-2026 hanya 80 hektare. Meski begitu, Bob tetap memperkirakan pendapatan AKRA tumbuh tipis menjadi Rp 38,75 triliun di 2025, dengan laba bersih mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, Niko Pandowo dari Sucor Sekuritas lebih optimistis, memperkirakan penjualan lahan JIIPE bisa mencapai 100 hektare di 2025. Selain itu, tiga penyewa utama di JIIPE, yaitu Freeport, Xinyi Glass, dan Zhejiang Hailiang, diperkirakan mulai beroperasi di semester II-2025, yang bisa meningkatkan pendapatan AKRA.

Regulasi pemerintah yang berencana mengurangi subsidi bahan bakar pada 2027 bisa menjadi katalis positif bagi AKRA sebagai distributor BBM non-subsidi. Niko mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga Rp 1.530 per saham, Bob memberi rating add dengan target harga Rp 1.460, sementara Indy menyarankan buy on weakness dengan target Rp 1.500.

AKRA masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik, tetapi perlu menghadapi tantangan dari fluktuasi harga minyak, regulasi, dan perlambatan penjualan lahan industri.

Ekonomi

Ekonomi 2025: Awal Tahun yang Lesu?

HR1 05 Mar 2025 Kontan (H)

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2025 menghadapi tantangan besar, terutama karena lesunya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan pelemahan, seperti deflasi dua bulan berturut-turut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta Indeks Penjualan Riil (IPR) yang hanya tumbuh 0,4% secara tahunan di Januari.

Selain itu, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 77.965 orang pada 2024 turut memperburuk daya beli masyarakat. Mandiri Spending Index (MSI) Februari 2025 mencatat bahwa meskipun belanja masyarakat naik 2,3% dibanding akhir Januari, tren tabungan masyarakat menurun, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Menurut David Sumual, Kepala Ekonom BCA, konsumsi masyarakat menjelang Ramadan masih tumbuh 2,8% secara tahunan, tetapi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya 4,9%, lebih rendah dari 5,11% di kuartal I-2024, akibat lemahnya konsumsi rumah tangga, menurunnya investasi swasta, dan melambatnya realisasi fiskal pemerintah.

Fikri C. Permana, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, juga memprediksi bahwa konsumsi Ramadan dan Lebaran tahun ini tak akan sebesar tahun lalu, meskipun ada THR dan stimulus pemerintah, seperti diskon tarif listrik, tiket perjalanan, dan tol. Ia menilai kekhawatiran terhadap PHK membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti efek perang dagang serta lemahnya daya beli masyarakat pasca-pandemi. Ia menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang fleksibel, mendorong hilirisasi industri dan ekspor, serta mempercepat digitalisasi sektor perdagangan dan industri agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal 2025 diprediksi lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, dengan konsumsi rumah tangga sebagai faktor penentu utama.

Ekonomi

PHK Massal Terjadi di PT Sritex yang Pailit

KT1 04 Mar 2025 Tempo

Ramai soal PHK massal karyawan di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil yang resmi menghentikan operasinya pada Sabtu, 1 Maret 2025 karena tidak bisa membayar utang atau pailit. Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah melaporkan bahwa kurator telah melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 10.000 lebih karyawan di Sritex Group. Pada Januari 2025, PT Bitratex mengalami PHK sebanyak 1.065 pekerja. Kemudian, pada Februari 2025, PHK karyawan terjadi di beberapa perusahaan, yaitu PT Sritex Sukoharjo dengan 8.504 pekerja, PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 pekerja, PT Sinar Pantja Djadja Semarang dengan 40 pekerja, dan PT Bitratex Semarang sebanyak 104 pekerja. Secara keseluruhan, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 10.965 orang.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengimbau BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan klaim Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi mantan karyawan Sritex selambat-lambatnya satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sebab menurutnya itu merupakan harapan bagi eks pekerja untuk menyambung hidupnya. “Hal ini dikarenakan uang JHT adalah harapan satu-satunya untuk menyambung kebutuhan hidup. Apalagi situasi menjelang Hari Raya Idul Fitri tingkat kebutuhan naik,” kata Ristadi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Tempo, Senin, 3 Maret 2025.

Adapun Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan sembilan perusahaan untuk menampung kembali pekerja yang terdampak PHK dari Sritex.

"Sudah rapat dengan HRD perusahaan dan dinas, biar bisa ditampung. Catatannya usia tidak lebih dari 45 tahun," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersebut pada Senin, 3 Maret 2025. Ia juga meminta agar jaminan hari tua dan jaminan pemutusan kerja bisa dibayarkan sebelum lebaran. Namun, sudahkah PHK yang dilakukan perusahaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih akrab dikenal dengan Omnibus Law? Pada pasal 151 ayat 2 UU Omnibus law menyebut jika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindari, pengusaha wajib menyampaikan tujuan dan alasan PHK kepada pekerja/buruh serta/atau serikat pekerja/serikat buruh. Sedangkan, pada ayat 3 menyebut apabila pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh setelah diberitahu dan menolak PHK, maka penyelesaiannya wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. (Yetede)

Ekonomi

Pertumbuhan Kredit UMKM ini Terus Mengalami Pelemahan Beberapa Tahun Terakhir

KT1 04 Mar 2025 Investor Daily (H)

Di awal tahun ini, industri menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 1.390,8 triliun, tumbuh 2,5% secara yoy. Pertumbuhan kredit UMKM ini terus mengalami pelemahan beberapa tahun terakhir. Mengacu pada data BI, pertumbuhan yang melambat pada januari 2025 disebabkan kredit usaha mikro yang terkoreksi 0,1% (yoy) menjadi Rp629,8 triliun. Realisasi tersebut berbalik arah dari posisi akhir Desember 2024 yang masih naik tipis 0,8% (yoy). Berikutnya, kredit skala menengah juga mengalami perlambatan dari 1,9% (yoy) per Desember 2024 menjadi hanya naik 1,1% (yoy) per Januari 2025 menjadi Rp 305,6 triliun. Sementara itu, kredit kecil tercatat tumbuh 7,2% (yoy) menjadi Rp 455,3 triliun per januari 2025, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 7% (yoy) per Januari menjadi Rp390,3 triliun, menyusut dari akhir Desember 2024 yang meningkat 10,4% (yoy. Sebaliknya, kredit UMKM untuk modal kerja naik tipis, meskpiun hanya tumbuh 0,5% (yoy) atau tembus Rp.1000,4 per Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 0,4% (yoy). Sebaliknya, kredit UMKM untuk modal kerja naik tipis, meskipun hanya tumbuh 0,5% (yoy) atau tembus Rp 1.000,4 juta per Januari 2025, dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 0,4% (yoy). (Yetede)

Ekonomi

Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran

HR1 04 Mar 2025 Kontan

Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan, melanjutkan tren deflasi Januari yang mencapai 0,76%. Secara tahunan, deflasi Februari tercatat 0,09%. Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi ini bukan akibat melemahnya daya beli, melainkan dipengaruhi diskon tarif listrik 50% dari pemerintah hingga Februari.

Meski terjadi deflasi, inflasi inti tetap naik 0,25% secara bulanan dan 2,48% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Amalia menyebutkan, deflasi selama Ramadan masih belum bisa diprediksi, tetapi biasanya ada inflasi karena peningkatan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa deflasi di Februari justru menandakan masyarakat menahan belanja menjelang Ramadan dan Lebaran. Bhima berargumen bahwa jika daya beli masyarakat kuat, uang yang dihemat dari diskon listrik seharusnya dialihkan ke konsumsi lain. Namun, deflasi tetap terjadi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat sedang menabung atau mengalami kesulitan finansial.

Bhima juga menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, yang menjadi alarm bagi lemahnya permintaan barang dan jasa. Ia memperkirakan pada Maret 2025 akan terjadi inflasi sebesar 0,1% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan berakhirnya diskon listrik. Namun, jika masyarakat tetap menahan konsumsi, deflasi bisa kembali terjadi, terutama jika pemerintah terus melakukan efisiensi belanja.

Secara keseluruhan, meskipun BPS menilai deflasi tidak berkaitan dengan daya beli, para ekonom melihat adanya tanda-tanda perlambatan konsumsi masyarakat, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri.

Ekonomi

Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran

HR1 04 Mar 2025 Kontan

Ekonomi

Turun 14 % Tarif Tiket Pesawat Lebaran

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah aakhirnya menetapkan diskon tarif tiket pesawat pada periode angkutan lebaran dengan persentase mencapai 13-14%. Diskon tarif tiket pesawat kali ini lebih besar dibandingkan diskon tarif tiket pesawat sebelumnya yang berlaku pada mudik Natal dan tahun baru (nataru) 2024/2025, sebesar 10%. (Yetede)

Ekonomi

Mudik Gratis Terbatas, Efisiensi Anggaran Kemenhub

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah hendaknya memaksimalkan mudik gratis lebaran seperti tahu-tahun sebelumnya, sebab mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi saat mudik. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Tekan Impor Minyak, Pemda berperan

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)

Ekonomi

Seperti Tak Punya Agama Para Koruptor

KT1 03 Mar 2025 Tempo

Gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut santri sebagai polisi untuk mencegah korupsi menjadi salah satu topik percakapan dalam Forum Regional Jaringan Antikorupsi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, pada 17-18 Februari 2025. Ide Listyo memantik pertanyaan, apakah iman yang diasumsikan kuat dengan mempelajari agama bisa mencegah korupsi?

Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi hari pertama, menunjukkan bukti bahwa banyak kasus korupsi justru berkedok religiositas. Ia mencontohkan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, korupsi pembangunan gereja, korupsi pembangunan masjid, hingga korupsi proyek pengadaan makam.

Pada 2016-2020, menurut Laode, dari 2.227 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 49,1 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyaknya korupsi di sektor ini terkait dengan besarnya anggaran publik yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada 2022, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengadaan sebanyak Rp 1.214,1 triliun atau 52,1 persen belanja pemerintah. (yetede)