Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dua di antaranya adalah proyek berbasis pertanian di daerah miskin serta perluasan lapangan kerja melalui pembukaan 10.000 perusahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementan dan Kemensos, guna membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bersama Kementan, BP Taskin akan membangun ekosistem pertanian untuk meningkatkan produksi di 15 provinsi serta menyiapkan 75 proyek di desa-desa termiskin di Jateng. Selain itu, BP Taskinjuga menjalinkerja sama dengan Kemensos sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan di desa-desa. ”(Kerja sama) dengan Kementan akan direalisasikan pada awal minggu pertama setelah puasa. Kami akan membentuk memorandum of understanding (MoU). Sementara itu, kerja sama dengan Kemensos menargetkan 900 desa termiskin di Jateng, di mana kami akan membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Budiman.

Dalam proyek percontohan tersebut, petani akan diberdayakan dalam budidaya komoditas strategis untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri ataupun menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis. Strategi lain untuk mempercepat pengentasan rakyat dari  kemiskinan adalah  mendorong terbentuknya 10.000 perusahaan baru atau eksisting yang terlibat dalam rantai pasok global (global supply chain). Sebanyak 2.000 perusahaan nasional akan menjadi pemimpin pasar (leading player) dalam memasuki pasar global. Jika setiap perusahaan nasional melibatkan rata-rata empat perusahaan pendukung dan pemasok, total akan ada 10.000 perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok global. (Yoga)

Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba. Banjir bandang menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3) kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Rumah makan, restoran dan hotel belum beoperasi. Masyarakat masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) menelusuri penyebab banjir bandang. Jamsu, antara lain, terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Auriga Nusantara.

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3) malam. Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang masif.  Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yang merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

 ”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky. Koordinator Jamsu, Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana. (Yoga)

Serikat buruh mendesak pemerintah membentuk Satgas PHK, untuk mempercepat penanganan risiko PHK yang meluas ke berbagai sektor industri sejak awal tahun 2025. Berdasarkan temuan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekitar 50 perusahaan melakukan PHK pada Januari-Februari 2025. Contohnya Sritex, Adatex, Tunas Karya Budi, Sambu Grup, dan Kara Santan Pertama. Lebih kurang 60.000 buruh terdampak. Terkait alasan PHK, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan beberapa penyebab, seperti pailit, efisiensi, dan relokasi. Dari 50 perusahaan itu, 15 perusahaan melakukan PHK karena alasan pailit dan dua perusahaan lain karena relokasi.  Perusahaan-perusahaan itu dari berbagai sektor industri, seperti tekstil dan elektronik.

”Kami secara khusus mendesak Kemenaker agar membentuk Satgas PHK untuk menyikapi fenomena tersebut,” ujar Said, Kamis (20/3) di Jakarta. Ada kemungkinan sejumlah buruh yang di-PHK oleh 50 perusahaan itu mengalami risiko pengabaian hak, seperti pesangon dan THR yang lama dibayar. ”Mengenai THR, kami memang sejak lama menemukan berbagai modus yang dilakukan perusahaan agar tidak membayar, di antaranya memutus kontrak para pekerja sebelum Ramadhan. Setelah Lebaran, pekerja tersebut akan dipanggil untuk dipekerjakan kembali,” kata Said. Menurut rencana, KSPI dan Partai Buruh bertemu jajaran Kemenaker pada Jumat (21/3). Dalam pertemuan akan disampaikan desakan pembentukan Satgas PHK. (Yoga)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Dunia kerja semakin menantang. Angkatan kerja terus bertambah, tetapi lowongan kerja terbatas dengan syarat ketat. Situasi bertambah rumit akibat badai PHK. Tak heran, sebagian pekerja kerah putih harus banting setir ke kerah biru demi bertahan hidup. Seorang pengguna media sosial X (dulu Twitter) mencurahkan kesedihannya dalam cuitan, beberapa lulusan sarjana yang terkena PHK atau kontraknya tidak diperpanjang melamar pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel, Banten. Fenomena itu sejatinya dekat dengan keseharian warga Jabodetabek kini. Selain PRT, banyak sarjana kini juga banting setir menjadi petugas kebersihan, pekerja proyek, dan pekerjaan ”kerah biru” lainnya agar dapur tetap mengepul.

Secara umum, pekerjaan ”kerah biru” hanya membutuhkan syarat pendidikan setara maksimal SMA. Sementara pekerjaan ”kerah putih” merujuk pada sarjana atau jenjang lebih tinggi dan mereka yang memiliki keahlian tertentu (Kompas,2Juni 2024). Pergeseran pekerjaan dari ”kerah putih” ke ”kerah biru”  dialami Purnawati (42). Lulusan diploma akuntansi ini menjadi babysitter (pengasuh anak) sejak pandemi Covid-19. ”Sebelumnya kerja kantoran. Terus berhenti dan jadi ibu rumah tangga, tetapi terbentur ekonomi, makanya jadi babysitter,” kata Purnawati, Rabu (19/3). Gajinya sebagai pengasuh anak mendekati UMR Jakarta Rp 5,39 juta. Purnawati adalah salah satu pekerja yang disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia di Mampang Prapatan, Jaksel.

Sepanjang 2025 saja sudah ada lima pekerja ”kerah biru” yang seharusnya bisa masuk lapangan kerja ”kerah putih.” Namun, ketiadaan lapangan kerja dan ketatnya persaingan membuat mereka ”terlempar” ke pekerjaan ”kerah biru”. Lima orang yang telah disalurkan PT Kasih Ibu Sejati Mulia itu ialah 1 sopir lulusan sarjana, 1 PRT berijazah diploma, 3 pengasuh anak lulusan diploma, dan 1 tenaga administrasi lulusan diploma. ”Setahun ke belakang jumlah pelamar bertambah (lulusan diploma dan sarjana). Tiga bulan terakhir ini banyak lulusan keperawatan dan guru yang tidak lagi melihat latar belakang pendidikan sebelumnya,” tutur pengurus PT Kasih Ibu Sejati Mulia, Diki Hermawan. (Yoga)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)

Bagi sebagian orang, jika sudah menggunakan Adidas, mereka enggan beralih ke Nike, begitu pula sebaliknya. Salah satunya Fildaz Raeditya (33) yang selama 10 tahun setia menggunakan produk Adidas tanpa pernah membeli merek lain. Dari berbagai produk yang pernah ia coba sebelumnya, Adidas menjadi pilihan yang paling nyaman di kakinya, sesuai dengan selera, dan memberikan rasa percaya diri yang lebih. ”Durability (daya tahan) Adidas luar biasa. Total ada delapan pasang sepatu yang saya miliki. Dari yang termurah, Rp 300.000 untuk model Superstar, hingga yang termahal Rp 3 juta, yaitu Microacer, favorit saya. Yang paling sering dipakai Adizero SL,” ujarnya, Selasa (18/3).

Menurut Didit, kesetiaannya pada Adidas didasarkan pada konsep klasik yang ditawarkan merek tersebut. Selain itu, beberapa seri Adidas juga menghadirkan sentuhan futuristik, bahkan menggabungkan kedua konsep itu dalam satu desain. Yavi Diamanta. Hingga usia 30 tahun, tetap setia pada Nike dan tak pernah beralih ke merek lain. ”Nike punya kampanye yang luar biasa. Bold, well-crafted, dan erat dengan dunia atlet. Gue suka banget atlet-atlet Nike. Cerita bagaimana Nike bisa merekrut Michael Jordan, misalnya, itu gila banget. Belum lagi deretan sepatu ikonik Nike yang sudah menjadi bagian dari kultur,” ujar Yavi. Menurut dia, model Air Jordan 1 adalah sepatu yang tak lekang oleh waktu.

Dua koleksi lainnya yang menjadi favoritnya adalah Nike Blazer Mid 77 dan Jordan 1 Purple Court. Dari kecil dia memang suka dan merasa paling cocok dengan Nike, dan tidak tertarik membeli merek lain. Persaingan merebut hati konsumen tak hanya terlihat dari cerita Yavi dan Didit. Dua jenama, Nike dan Adidas, juga bersaing ketat berdasarkan sejumlah data. Mengutip laporan Brand Finance, di sektor aparel atau fashion, kedua merek ini masuk 10 besar merek dengan nilai tertinggi di dunia pada 2024. Nike, mencatat nilai merek sebesar 29,873 miliar USD, menempati peringkat kedua. Posisi Nike digeser Louis Vuitton dari Perancis yang kini berada di peringkat pertama dengan nilai pasar 32,235 miliar USD.  

Pada 2024, Adidas berada di peringkat kedelapan dengan nilai pasar 14,448 miliar USD. Dengan kekuatan branding-nya yang solid, kedua jenama ini juga mencatat pendapatan besar. Berdasarkan data Statista yang dipublikasikan pada 14 Januari 2025, pendapatan Adidas mencapai 23,683 miliar euro pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya di 21,427 miliar euro. Nike mencatat pendapatan 47,78 miliar euro pada 2024, naik dari 42,65 miliar euro pada 2023. Pendapatan besar yang diraih Nike dan Adidas juga didukung oleh luasnya jaringan toko ritel serta jumlah pekerja yang tersebar di seluruh dunia. (Yoga)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan berekspansi dengan mengembangkan jangkauan rute dari Batam, Kepri, ke Johor, Malaysia. Targetnya, dua kapal akan mulai beroperasi pada 2025. Prospek pariwisata antar kedua negara pun dianggap menjanjikan. Operator feri di Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), berencana memperluas jangkauan rute hingga ke Malaysia.

Rute tersebut akan menghubungkan Batam, Kepri, di Indonesia dengan Johor di Malaysia. ”Namun, masih banyak hal yang perlu kami siapkan karena ini kerja samanya government to government (G2G), negara dengan negara, bukan sekadar bisnis ke bisnis,” ujar Dirut ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, di Jakarta, Senin (17/3).

Rute Batam-Johor ini akan menargetkan pasar logistik dan wisata, serupa dengan Batam dan Singapura yang selama ini sudah berjalan. Ke depan, rute internasional yang tengah disiapkan ini akan didukung dua feri ASDP. Feri akan beroperasi di antara Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batam dan Pelabuhan Tanjung Belungkor, Bandar Penawar, di Johor. Kedua pelabuhan tersebut bukan di bawah naungan ASDP. (Yoga)