Kemendag mengungkap modus kecurangan Minyakita, yakni penyalahgunaan lisensi merek Minyakita, yang ditransaksikan Rp 12 juta per bulan. Kemendag menyebutkan modus penyalahgunaan lisensi itu dilakukan PT Artha Eka Global Asia (AEGA). Kemendag dan Polri telah mengawasi perusahaan itu sejak awal Maret 2025, waktu tim menemukan Minyakita tak sesuai takaran beredar di wilayah Jabodetabek. Saat Kemendag dan Polri mengecek pabrik PT AEGA di Depok, Jabar, pada 7 Maret 2025, pabrik tersebut telah tutup dan pindah ke Karawang, Jabar. Pada 8 Maret 2025, Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan Minyakita tak sesuai takaran saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jaksel.

Salah satu Minyakita yang tak sesuai takaran itu merupakan produk PT AEGA yang dijual Rp 18.000 per liter atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang. Mendag, Budi Santoso, Kamis (13/3) mengatakan, pihaknya telah menyegel pabrik PT AEGA di Karawang. Barang bukti itu berupa 32.384 botol kosong berbagai ukuran untuk mengemas minyak goreng dan 30 unit tangki pengisian minyak goring berkapasitas 1 ton telah diamankan.

Perusahaan pengepakan minyak goreng itu mengurangi takaran Minyakita dari 1 liter (1.000 mililiter) menjadi 750-800 mililiter. Selain itu, PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain, yang berlokasi di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Kemendag juga mendapati kedua perusahaan itu tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan izin edar BPOM. ”Dari penyalahgunaan surat persetujuan penggunaan merek Minyakita itu, PT AEGA mendapatkan imbal balik pembayaran kompensasi kedua perusahaan itu, Rp 12 juta per bulan,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa periode 2025-2037 adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk usia kerja akan mencapai 76% dari total populasi. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami middle income trap.

Ada perasaan lega ketika permintaan bertemu Mendiktisaintek, Brian Yuliarto untuk membahas pemenuhan hak tunjangan kinerja para dosen ASN terwujud di Jakarta, Selasa (11/3). Hari itu, untuk ke sekian kalinya, belasan dosen dari berbagai daerah yang bergabung dalam Asosiasi Dosen ASN (Adaksi) di lingkungan Kemendiktisaintek berjumpa pucuk pimpinan kementerian yang menaungi mereka. ”Dosen dari perguruan tinggi negeri berstatus satuan kerja, badan layanan umum, dan badan hukum ikut mewakili bersama pengurus Adaksi memperjuangkan tukin for all atau tukin untuk semua dosen ASN,” kata Wakil Ketua Adaksi, Anggun Gunawan. Dalam memperjuangkan tuntutannya, mereka terpaksa saweran (urunan). Ada yang menyumbang, Rp 50.000-Rp 100.000. Ada yang serelanya, sesuai kemampuan.

Ketua Adaksi Fatimah mengapresiasi pertemuan pertama ini sebagai langkah baik dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat antara Kemendiktisaintek dan Adaksi. Perjuangan Adaksi agar pemerintah mewujudkan pemberian tukin untuk semua dosen bukan semata-mata demi kesejahteraan dosen yang memang pendapatannya masih belum layak disbanding tuntutan pendidikan dan beban kerja. Pembayaran tukin diyakini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas dosen. Brian mengatakan, Kemendiktisaintek berkomitmen tukin bagi dosen dicairkan tahun ini dan telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pencairan tukin dosen tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas kementerian. (Yoga)

Komisi XIII DPR, Rabu (12/3) memastikan anggaran sejumlah kegiatan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dikembalikan ke awal saat anggaran belum dipangkas untuk kepentingan efisiensi. Salah satu anggaran yang dijanjikan untuk dikembalikan ke semula adalah anggaran pemajuan dan penegakan HAM. Dalam rangka efisiensi, anggaran untuk pemajuan dan penegakan HAM itu dikurangi lebih dari Rp 1,2 miliar atau 67 % pada 2025. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR, Rabu, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro memaparkan, anggaran semula untuk agenda pemajuan dan penegakan HAM di Komnas HAM dan enam kantor sekretariat Komnas HAM yang tersebar di beberapa provinsi adalah Rp 1,8 miliar. Setelah terkena efisiensi, anggaran yang tersedia Rp 582.823.000 atau 33 % dari pagu awal.

Dampaknya, kuantitas target capaian pemajuan dan penegakan HAM berkurang. Ruang gerak penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat juga kian terbatas. ”Rata-rata anggaran tersedia untuk penanganan kasus dan pemajuan hanya Rp 97,13 juta pada satu kantor provinsi,” ujar Atnike. Jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk hingga Maret 2025 adalah enam laporan. Sementara perkara dugaan pelanggaran HAM yang masuk mencapai 76 kasus dan penyebarluasan wawasan HAM menyasar 774 orang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menyebut bahwa Komisi XIII sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk mengembalikan anggaran Komnas HAM untuk pemajuan dan penegakan HAM ke pagu awal. Sebab, tugas pokok dan fungsi Komnas HAM merepresentasikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban-korban pelanggaran HAM. (Yoga)

PT Blue Bird Nordic (BBN) Airlines Indonesia menghentikan semua rute penerbangan regulernya di Indonesia akibat tingkat keterisian penumpang yang rendah, lalu beralih ke jasa sewa basah pesawat (wet lease). Setelah enam bulan mengudara sejak September 2024, PT Blue Bird Nordic Airlines Indonesia resmi menutup seluruh rute penerbangannya di Indonesia. Sejak November lalu, maskapai penerbangan ini telah menghentikan salah satu layanan penerbangannya setelah sebulan beroperasi. Kemenhub mengonfirmasi berhentinya BBN Airlines Indonesia melayani rute berjadwalnya. Terakhir, maskapai penerbangan itu melayani rute Jakarta (CGK)-Pontianak (PNK) pergi pulang (PP) serta Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) PP pada pertengahan Februari 2025.

Rute lainnya, Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) PP telah berhenti beroperasi lebih awal sejak Januari 2025. ”Alasan berhenti beroperasi adalah karena tingkat isian penumpang yang rendah. Berdasarkan evaluasi data produksi, rata-rata load factor (tingkat keterisian) penerbangan BBN Airlines Indonesia periode winter 2024 pada November 2024 sampai Januari 2025 adalah 50 %,” tutur Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, Rabu (12/3). ”Namun, PT BBN Airlines Indonesia masih beroperasi melayani penerbangan tidak berjadwal atau carter, khusus kargo, dan juga akan melayani penerbangan tidak berjadwal untuk penumpang atau kargo,” ujar Lukman. (Yoga)

Drama penyunatan Minyakita bergulir di balik tingginya tingkat inflasi minyak goreng. Masyarakat yang daya belinya sedang tidak baik-baik saja dirugikan dengan beredarnya Minyakita tak sesuai takaran di sejumlah daerah di Indonesia. BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan minyak goreng pada Februari 2025 mencapai 10,37 %. Salah satu pemicu inflasi minyak goreng adalah kenaikan harga Minyakita. Minyakita merupakan merek minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Pasokannya berasal dari eksportir CPO dan sejumlah produk turunannya yang terikat kebijakan wajib pasok kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng.

Harga Minyakita naik jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sejak Juni 2024. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 12 Maret 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.200 per liter, lebih tinggi 6,4 % dibanding Juni 2024, juga lebih tinggi 8,72 % dari HET Minyakita yang ditetapkan Kemendag Rp 15.700 per liter. Akibatnya muncul pemalsuan merek Minyakita, penjualan Minyakita sepaket dengan produk lain (bundling), hingga penerapan kuota minimal pembelian Minyakita. Drama terbarunya adalah penyunatan isi atau volume Minyakita. Minyakita dalam kemasan berlabel 1 liter ”disulap” atau diisi 750-950 mililiter, dan dijual Rp 17.000-Rp 18.000 per liter, jauh di atas HET.

Polisi juga menemukan kasus penyunatan Minyakita di Subang dan Bogor, Jabar; Tarakan, Kaltara; serta Banjarnegara dan Banyumas, Jateng. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jateng, juga menemukan Minyakita kemasan 1 liter yang hanya berisi 804,5 mililiter. Pada 11 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka kasus dugaan Minyakita tak sesuai takaran berinisial AWI dari hasil pengembangan temuan Minyakita tak sesuai takaran di Pasar Jaya Lenteng Agung. AWI merupakan pengelola PT Aya Rasa Nabati (ARN) yang berlokasi di Depok, Jabar. Di pabrik itu, ditemukan 70 mesin pengisi minyak goreng yang takarannya sengaja diatur 706 mililiter dan 802 mililiter. (Yoga)

Aparat gabungan kepolisian dan pemda mengecek takaran Minyakita yang dijual di pasar-pasar tradisional Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (12/3). Warga juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian takaran komoditas minyak goreng bersubsidi tersebut. Petugas yang melakukan pengecekan adalah Satgas Pangan Polda DI Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, dan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan dipimpin Kepala Subdirektorat I Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Cahyo Wicaksono.

Cahyo Wicaksono menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan ke pasar-pasar lain di seluruh wilayah DIY. Hal ini untuk memastikan Minyakita yang beredar di DIY sesuai takaran. ”Kalau nanti ada temuan, kami akan melakukan penyelidikan sesuai mekanisme hukum,” ucap Cahyo. Kadis Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar menambahkan, pengecekan Minyakita ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan ketepatan isi minyak goreng bersubsidi tersebut. Dia pun meminta kepada  warga untuk melaporkan ke Dnas Perdagangan Kota Yogyakarta jika menemukan ada Minyakita yang tak sesuai volumenya. (Yoga)

Penjualan otomotif bangkit pada Februari 2025, setelah turun  tajam pada Januari. Ini didorong oleh gelaran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2025 dan lonjakan permintaan menjelang Lebaran. Aksi beli otomotif untuk keperluan mudik Lebaran bakal lebih masif pada Maret 2025, sehingga penjualan diharapkan lebih terkerek lagi. Namun, selepas itu, penjualan otomotif diprediksi kembali mengadapi tantangan, terutama dari pelemahan daya beli masyarakat. Januari 2025, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara bulanan (month to month/mtm) turun 22,5% dan secara tahunan 11,3% menjadi 62.843 unit. Penjualan sepeda motor domestik juga turun 6%, menjadi 557.000 unit pada Januari 2025, dibandingkan bulan yang sama tahun yang lalu, sebanyak 592 ribu unit, Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi). Gaikindo mematok target penjualan mobil 2025 mencapai 900 ribu unit. Adapun Aisi memproyeksikan penjualan motor tahun ini berkisar 6,4-6,7 juta unit, naik dari 2024 sebanyak 6,3 juta unit. Bob Azam, Wakil Presiden direktur PT Toyota Motor Manufakturing Indonesia (TMMIN), menegaskan, penjualan mobil menguat pada Fabruari 2025, didorong kenaikan permintaan menjelang Lebaran. Penjualan Toyota diperdiksi naik 5% menjadi 23 ribuan unit pada Feruari. (Yetede)

Pemerintah memberikan kesempatan ekspor konsentrat tembaga selama 6 bulan dan bisa diperpanjang tiga bulan.  Relaksasi ekspor ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Beleid ini diteken Bahlil Lahadahlia pada 4 maret 2025 ini hanya memberikan peluang ekspor bagi smelter yang mengalami kendala operasional akibat keadaan kahar. Pengawasan perbaikan smelter  dilakukan setiap dua bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu. Monitoring itu merujuk pada rencama kerja reparasi smelter yang diajukan perusahaan. Adapun durasi ekspor 6 bulan, terhitung sejak terbitnya surat rekomondasi persetujuan dari Menteri ESDM. Surat rekomondasu itu menjadi dasar menerbitkan surat izin ekspor. Sedangkan volume ekspor yang diprbolehkan mengacu antara lain pada kapasitas input fasilitas pemurnian tersebut. Bahlil mengatakan Permen ESDM 6.2025 berdasarkan hasil rapat terbatas  yang dipimpim oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyikapi kondisi smelter yang dialami keadaan kahar, Adapun pertimbangan itu melihat dari sisi negara, perusahaan hingga dampaknya terhadap masyarakat. (Yetede)