Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi dampak signifikan pada sektor pariwisata, terutama industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). Efisiensi anggaran ini mengurangi kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, yang merupakan pasar utama MICE di Indonesia, sehingga memberikan tekanan pada industri tersebut. Hal serupa juga terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya, seperti pada 2014 dan 2019, dengan adanya kebijakan larangan rapat pemerintah di hotel.

Kebijakan efisiensi anggaran dan larangan tersebut pernah berdampak buruk terhadap industri perhotelan dan MICE, termasuk penurunan tingkat hunian hotel. Namun, pemerintah merespons dengan langkah-langkah seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa perhotelan, yang membantu industri untuk pulih. Selain itu, sektor perhotelan dan MICE harus beradaptasi dengan berbagai tekanan, termasuk pandemi Covid-19, dengan menawarkan produk inovatif dan efisiensi biaya untuk bertahan.

Industri MICE memiliki potensi besar untuk menghasilkan devisa dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan industri ini, penting untuk terus melakukan pembenahan di berbagai elemen dasar MICE, seperti akomodasi, transportasi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengembangan pasar swasta sebagai tambahan pasar pemerintah juga menjadi solusi untuk pertumbuhan industri MICE di masa depan.

Secara keseluruhan, meski kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi industri MICE, konsistensi dukungan pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas dan promosi MICE tetap sangat dibutuhkan agar industri ini tetap tumbuh dan berkelanjutan.

Sudah lima bulan krisis bahan baku industri pengolahan kelapa belum teratasi. Krisis itu bakal semakin parah mengingat kebutuhan kelapa setiap Ramadhan-Lebaran selalu meningkat. Saat ini, sejumlah pelaku industri yang sudah mengurangi kapasitas produksi sejak akhir 2024 telah menghentikan produksi sementara waktu. Ribuan karyawan telah dirumahkan sementara. Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (26/2) mengatakan, HIPKI sudah beberapa kali menyerukan kelangkaan bahan baku ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada solusi konkret atas persoalan tersebut.

Dampaknya, mulai ada sejumlah perusahaan yang menghentikan produksi sementara waktu, bahkan menutup pabriknya. Dari pendataan sementara HIPKI, sejak awal Januari 2025 hingga 25 Februari 2025, enam perusahaan berhenti berproduksi sementara waktu. Selain itu, ada dua perusahaan yang telah menutup total pabriknya. Perusahaan-perusahaan yang lain masih berupaya bertahan meskipun mengurangi kapasitas produksi atau menghentikan sementara sebagian pabriknya. Di Riau, dua perusahaan pengolahan kelapa besar sudah menghentikan operasi sejumlah pabriknya. Jumlah karyawan yang dirumahkan kedua perusahaan itu sekitar 3.000 orang. ”Jika sampai akhir Maret 2025 tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait persoalan itu,

jumlah pabrik yang dihentikan operasinya oleh kedua perusahaan itu akan bertambah. Jumlah karyawan yang bakal dirumahkan juga bertambah sekitar 5.000 orang,” ujar Rudy. HIPKI mencatat, krisis bahan baku industri pengolahan kelapa terjadi sejak Oktober 2024, yang dipicu penurunan produksi kelapa sepanjang 2024 yang diperkirakan mencapai 31 % dibanding pada 2023. Merujuk data Statistik Ditjen Perkebunan Kementan, produksi kelapa butiran atau utuh pada 2023 sebanyak 2,84 juta ton atau setara 14,18 miliar kelapa butiran. Pada 2024, produksinya turun menjadi 2,82 juta ton atau 14,11 miliar kelapa butiran. Kondisi itu diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa butiran, baik secara legal maupun ilegal. Kelapa utuh tersebut terutama diekspor ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia (Kompas, 18/12/2024). (Yoga)

Kinerja emiten Grup Salim, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diproyeksikan terus menanjak di tahun 2025, dengan pendapatan mencapai Rp 79 triliun. Didukung marjin yang diperkirakan meningkat dari penurunan harga bahan baku, membuat analis tak tahu untuk menyematkan rekomondasi buy dan target harga saham emiten produsen Indomie ini hingga Rp14.700. Analis Indo Premier Andrianto Saputra dan Nicholas Bryan dalam riset yang dipublikasikan baru-baru ini mengungkapkan, pendapatan ICBP pada 2025 diperkirakan bisa menyentuh Rp79,19 triliun atau naik 9,1% dibandingg estimasi 202 yang sebesar Rp72,58 triliun. Indo Premier mencatat bahwa segmen  mi instan ICPB telah terbukti memiliki posisi kuat dari sisi harga, yang diuntungkan dari penguasaan pasar yang lebih dari 70%. Saat ini, ICBP memproduksi mi instan dengan beberapa merek seperti Indomie, Supermi, Sarimi, Pop Mie, dan Sakura. Indo Premier juga menyoroti  adanya  potrtensi peningkatan marjiin dari turunnya harga CPO. Harga CPO bahkan diperkirakan turun 9,6% menjadi 4.249 ringgit Malaysia per ton pada kuartal IV-2025. Sekuritas tersebut memperkirakan, marjin laba kotor ICBP akan naik 150 basispoin secara kuartalan menjadi 36,4 pada kuartal 1-2025. (Yetede)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tengah menjajaki rencana untuk membawa anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi (CDI), melangsungkan penawaran umum pendanaan (initial public offering/IPO) saham alias go public. Kapitalisasi pasar CDI berpotensi memiliki valuasi jumbo. Potensi tersebut tercermin dari sejumlah lini usaha yang dibawahi oleh CDI di antara meliputi  bisnis energi, air, logistik dan kepelabuhan yang diyakini bakal menghasilkan keuntungan jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan. General Manager of Legal & Corporate Secretary Erri Dewi Riani membenarkan bahwa CDI sedang menjajaki untuk  kemungkinan rencana aksi korporasi yaitu Ippo. "Namun, terhadap hal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan IPO atas CDI akan terlaksanakan," jelas Erri. Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Hubungan Korporat Chandra Asri Group Suryandi juga menyampaikan bahwa rencana  perseroan atau membawa CDI go public bergerak dari pertumbuhan yang berada di Chandra Asri Group itu sendiri. Di mana, perseroan membangun infrastruktur yang berpotensi memiliki pertumbuhan luar biasa. Pasalnya, menurut Suryandi, sektor infrastruktur yang akan dikembangkan CDI merupakan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa. (Yetede)