;
Tags

Industri lainnya

( 1858 )

Jaga Tren Kenaikan Kunjungan Perjalanan Wisman

KT1 10 Feb 2025 Investor Daily (H)
Secara  keseluruhan  pada 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 13,75 juta kunjungan, meningkatnya tren perjalanan wisatawan kepada kondisi dan kebijakan pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan yang baru. Kedua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Hariyadi B.Sukamdani menerangkan, untuk menjaga tren positif  tersebut, pemerintah perlu untuk meningkatkan promosi dan membuat paket wisata yang menarik dan kompetitif. Dia memperkirakan , kemungkinan pada 2025 pencapaian wisman bisa mencapai 15 juta orang. "Ini karena jumlah penerbangan yang ke Indonesia (inbound) meningkat, harga jual produk pariwisata kita semakin kompeittif (hotel, kuliner, destinasi wisata), promosi oleh pelaku pariwisata akan lebih meningkat," ucap dia. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), tren kunjungan wisatawan mencanegara dan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Jumlah kunjungan wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan atau tumbuh 10,3% dibandingkan denagn kuartal keempat 2023. (Yetede)

Pertumbuhan Ekonomi Sedang Menurun

KT1 10 Feb 2025 Investor Daily (H)

Harian ini edisi tanggal 6 Februari 2025 mungkin diterima pembaca sebagai bacaan biasa saja. Namun ada satu reportase dan satu tajuk yang seyogyanya membangunkan kita semua dari mimpi indah bahwa Pemerintah akan mewujudkan PDB Indonesia mencapai 8% dalam beberapa tahun mendatang. Satu reportase melaporkan bahwa ekonomi Indonesia terus tergerus oleh penurunan produktivitas yang cukup signifikan. Disinyalir bahwa itu terjadi tertama  karena menurunnya jumlah kelas menengah akibat melambatnya kinerja industri manufaktur. Dengan kata lain, deindustrialisasi sudah dan sedang terjadi, sementara daya asing sektor manufaktur Indonesia terus menurun.

Bersamaan dengan itu, beberapa negara tetangga yang memiliki competitive advantage terus melesat meninggalkan Indonesia dalam hal menarik Foreign Direct Investment atau FDI di sektor-sektor di mana adahulu Indonesia memiliki sayang saing yang kuat  seperti tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki. Demikian pula dengan FDI, negara-negara tetangga kita mampu mengundang investasi asing yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan masa depan. Seperti sektor-sektor jasa, digital dan AI, kesehatan, dan industri hijau. Seolah menjawab kekhawatiran publik bahwa perekonomian Indonesia "tidak baik-baik saja" di tahun 2024, Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. (Yetede)

Pemain Energi Terbarukan Berburu Investasi

HR1 08 Feb 2025 Kontan
Pemerintah menargetkan peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), yang mulai digenjot pada 2030. Sembilan jenis energi dalam sektor EBT yang menjadi prioritas adalah surya, hidro, angin, biomassa, panas bumi, biogas, bahan bakar nabati, nuklir, dan EBT lainnya.

Langkah ini menjadi peluang investasi besar bagi perusahaan sektor EBT, termasuk PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) dan PT Hero Global Investment Tbk (HGII). Nicko Yosafat, Head of Investor Relations ARKO, menyebut perusahaan telah menyiapkan capex Rp 200 miliar untuk membiayai pembangunan dua proyek PLTA Kukusan 2 di Lampung dan PLTA Tomoni di Sulawesi Selatan, dengan target operasi masing-masing pada 2025 dan 2026. Nicko menekankan bahwa potensi bisnis EBT masih sangat besar, mengingat tingkat utilisasi EBT di Indonesia baru 0,34%.

Sementara itu, Robin Sunyoto, Direktur Utama HGII, mengatakan bahwa perusahaannya mengalokasikan capex Rp 300 miliar untuk mengembangkan proyek PLTA 25 MW dan PLTM 10 MW di Sumatra Utara. Robin menilai bahwa target peningkatan bauran EBT dalam RPP KEN cukup ambisius, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun dan target net zero emission (NZE) 2060. Selain fokus pada hidro, HGII juga akan mengeksplorasi potensi biogas, biomassa, dan energi surya.

Peningkatan bauran EBT dalam RPP KEN diharapkan mendorong transisi energi yang lebih cepat dan menarik lebih banyak investasi ke sektor hijau, seiring meningkatnya urgensi menghadapi perubahan iklim.

Euforia AI Guncang Pasar Saham

HR1 08 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Dampak meningkatnya pengaruh China dalam pengembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), yang memicu arus masuk investor asing ke pasar saham China. Keberhasilan platform AI China, DeepSeek, dalam menyaingi OpenAI, serta semakin berkembangnya ekosistem kendaraan listrik China, meningkatkan daya tarik pasar China, khususnya di sektor teknologi. Hal ini menyebabkan dana asing mengalir ke pasar saham di China, seperti bursa Hang Seng dan Shenzhen Composite, sementara pasar saham di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mengalami tekanan, dengan IHSG terus terkoreksi.Beberapa tokoh dan lembaga, seperti Peter Milliken dari Deutsche Bank dan Qianhai Securities Ltd, memproyeksikan bahwa pasar modal China akan semakin dominan pada tahun 2025. Walaupun demikian, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management masih optimis terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, meskipun ada tren keluarnya dana asing. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menilai bahwa arus keluar dana asing tetap menjadi risiko utama bagi IHSG, meskipun ada harapan bahwa kebijakan moneter di AS bisa mendorong kembali arus modal ke negara berkembang.

PayLater: Kemudahan atau Ancaman?

HR1 08 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

fenomena penggunaan paylater yang semakin populer di kalangan Generasi Z dan Alpha, yang memanfaatkan kemudahan akses teknologi untuk membeli barang dan layanan dengan cicilan tanpa bunga. Meski memberikan kemudahan, kebiasaan ini berisiko menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, terutama bagi mereka yang belum memiliki perencanaan keuangan yang matang. Kekhawatiran utama adalah rendahnya pemahaman tentang risiko utang dan penyetujuan kredit yang cepat tanpa pemeriksaan yang cukup, yang dapat berujung pada penumpukan utang dan merusak riwayat kredit.

Fenomena ini tercermin dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan adanya 17,9 juta pengguna paylater di Indonesia hingga Agustus 2024, dengan total kredit outstanding mencapai Rp18,01 triliun. Di balik pertumbuhan pesat ini, ada pula peningkatan risiko kredit macet dengan tingkat non-performing loans (NPL) sebesar 2,24%. Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah fenomena Fear of Missing Out (FOMO), yang mendorong perilaku konsumtif impulsif di kalangan anak muda.

Melihat pengalaman negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Singapura yang telah lebih dulu mengatasi masalah ini, regulasi dan edukasi keuangan menjadi kunci untuk mencegah dampak buruk dari paylater. OJK di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi kebijakan serupa, seperti Responsible Lending Obligations (RLO) dari Australia dan BNPL Code of Conduct dari Singapura, serta memperkuat literasi keuangan dengan program edukasi yang lebih luas dan melibatkan influencer serta kementerian pendidikan. Dengan pendekatan ini, generasi muda bisa lebih memahami risiko dan menikmati manfaat teknologi keuangan digital tanpa terjebak dalam utang yang tidak terkendali.

Standarisasi Keselamatan di Jalan Tol Dinilai Mendesak

KT1 08 Feb 2025 Investor Daily
Kecelakan yang melibatkan muatan lebih batas atau over loading (ODOL) di jalan tol terus berulang, untuk itu dibutuhkan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol. Anggota Komisi V DPR RI, A. bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minuman kemasan di gerbang Tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menewaskan delapan orang pada Selasa (4/2) lalu. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standarisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. "Kita akan bicara di Panja, minimal standat jalan tol. Setelah itu,  mungkin kita akan panggil  BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PURP, dan Kementerian Perhubungan," kata Bakri. "Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga akan melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya," imbuhnya. (Yetede)

Menyepi di Pura Taman Ayun Bali

KT1 08 Feb 2025 Tempo

PURA Taman Ayun tak sepopuler Pura Uluwatu yang berada di atas tebing atau Pura Ulun Danu yang gambarnya terdapat di pecahan uang Rp 50 ribu. Tapi pura ini punya dua hal menarik yang membuat saya mendatanginya dalam perjalanan ke Bali, akhir Januari 2025. Pertama, pura ini terdaftar sebagai warisan dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Kedua, sejarahnya yang berkaitan dengan salah satu kerajaan besar di Bali pada masa lalu. Pura Taman Ayun, yang berarti pura dengan taman yang indah, merupakan peninggalan Kerajaan Mengwi yang dibangun pada 1634 oleh raja pertamanya, I Gusti Ngurah Made Agung. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mengwi menguasai hampir seluruh wilayah di Bali, termasuk Gianyar, Buleleng di utara, Jembrana di barat, bahkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Kekuasaan Mengwi runtuh setelah diserang kerajaan-kerajaan lain di Bali pada akhir abad ke-19. Kerajaan itu menyisakan Pura Taman Ayun. Pura ini bukan sekadar tempat ibadah keluarga Kerajaan Mengwi, melainkan juga pusat irigasi dan pemersatu rakyatnya. Di sekeliling pura terdapat kolam yang airnya mengalir ke sawah-sawah secara merata dengan sistem irigasi tradisional Bali, subak. Subak inilah yang membuat Pura Taman Ayun terdaftar dalam warisan dunia UNESCO sejak 2012. Warisan dunia Bentang Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana meliputi Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lanskap Subak dan Pura pada DAS Pakerisan, Caturangga Batukaru, dan Pura Taman Ayun itu sendiri. (Yetede)



Sulitnya Industri Komputasi Awan Berkembang

HR1 08 Feb 2025 Kontan
Meskipun industri kecerdasan buatan (AI) terus berkembang pesat, infrastruktur pendukung masih kurang memadai, terutama di sektor pusat data (data center) dan pasokan cip serta listrik.

Andy Jassy, CEO Amazon.com Inc, memperingatkan bahwa bisnis komputasi awan mereka berpotensi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Ia mengungkapkan bahwa penundaan pemenuhan perangkat keras dan pasokan listrik menjadi faktor utama yang menghambat ekspansi bisnis Amazon Web Services (AWS).

Microsoft Corp juga menghadapi kendala serupa. Amy Hood, CFO Microsoft, menyatakan bahwa pendapatan bisnis cloud perusahaan di kuartal dua tahun fiskal 2025 mencapai US$ 40,9 miliar, tetapi masih di bawah ekspektasi analis (US$ 41,1 miliar). Selain itu, pendapatan dari Intelligent Cloud, termasuk Azure, juga lebih rendah dari proyeksi analis akibat terbatasnya jumlah data center untuk memenuhi permintaan layanan berbasis AI.

Amazon telah mengalokasikan US$ 26,3 miliar sebagai belanja modal (capex) di akhir 2024, sebagian besar digunakan untuk proyek AI di AWS. Jassy menegaskan bahwa investasi ini sesuai dengan rencana pengeluaran tahun 2025.

Namun, perusahaan teknologi tetap optimistis dengan masa depan AI. Amazon berencana berinvestasi sebesar US$ 100 miliar untuk membangun pusat data dan produksi cip AI, sementara Microsoft menyiapkan dana investasi US$ 80 miliar untuk pengembangan AI mereka.

PT TRPN Langgar KKPRL Akui Lakukan Reklamasi Tanpa Izin

KT1 07 Feb 2025 Tempo
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan PT TRPN terkonfirmasi melakukan pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan mengakui melakukan reklamasi tanpa izin serta siap membongkar pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah menyelesaikan verifikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT TRPN di Bekasi. "Update kasus pagar laut Bekasi. Hasil pemeriksaan pada Kamis (6/2), mengonfirmasi adanya pelanggaran terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan reklamasi yang tidak berizin," kata Doni dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Doni menyampaikan bahwa PT TRPN telah mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi dan menyatakan kesiapan untuk dikenakan sanksi administratif, termasuk pembongkaran bangunan serta pemulihan fungsi ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021. Selain itu, lanjut Doni, PT TRPN akan menyampaikan justifikasi teknis terkait sebagian area yang diklaim belum dimanfaatkan serta melakukan penghitungan nilai investasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). "Ditjen PSDKP tetap berkeyakinan bahwa seluruh area yang diperiksa termasuk dalam kategori pelanggaran pemanfaatan ruang laut," ujar Doni.

Lebih lanjut, Doni menuturkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, nilai denda administratif akan segera ditetapkan setelah penghitungan nilai investasi selesai dilakukan. "Selain itu, PT TRPN diminta segera membongkar sebagian pagar untuk memastikan akses nelayan melaut tidak terganggu," terang Doni. Ia menegaskan bahwa KKP memastikan akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP sudah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 15 Januari 2025. (Yetede)



Indonesia Akan Segera Punya Government Coal Index

KT1 07 Feb 2025 Investor Daily (H )
Pemerintah diprediksi akan menggunakan formula baru dalam penetapan harga Batu Bara Acuan (HBA).  Niatnya harga acuan teranyar itu menjadi basis perhitungan royalti maupun acuan harga ekspor batu bara, Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Formula HBA ini belum mencerminkan harga batu bara ke depan. Pasalnya penetapan dilakukan satu kali dalam sebulan dan merujuk harga beberapa pekan sebelumnya. Diproyeksikan, HBA teranyar menggunakan pola seperti indeks batu bara pihak swasta yakni penetapan harga setiap jumat untuk proyeksi harga pekan berikutnya. Ketua Indoensia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menterjemahkan rencana pemerintah dalam menerapakan HBA untuk kegiatan ekspor yakni membentuk Indonesia Government Coal Index. Menurutnya, pembentukan index itu bisa dilakukan pemerintah namun dengan syarat mengubah formula HBA saat ini. "Ini ibaratnya pemerintah menentukan tim sendiri, Indonesian Government Coal Index. Pemerintah membuat panel itu bisa saja. Badan swasta saja bisa masak pemerintah tidak, kalau dalam menentukan parameternya bisa sama dengan HBS tapi dimodifikasi 100% dari pemerintahan," kata Singgih. (Yetede)