Industri lainnya
( 1858 )Raih Peluang dari Kenaikan Harga Minyak
Pelni Usulkan PNM untuk Pengadaan Kapal Baru
Ketidakpastian HGBT Bikin Gundah Gulana Industri
Ketidakpastian keberlanjutan kebijakan Harga gas Bumi
Tertentu (HGBT) pada tahun ini membuat industri
keramik gundah gulana. Hal ini membuat daya saing industri anjlok dengan
harga gas yang lebih mahal dari negara pesaing. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri
Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangan, pihaknya beharap kebijakan
HGBT yang telah berakhir pada akhir 2024 lalu, dapat segera diperpanjang pada
Januari ini, Dia menjelaskan, industri tetap berusaha untuk mempertahankan
produksinya agar terhindar pengurangan pegawai. “Ini tentu akan mengakibatkan
daya saing semakin merosot terhadap ancaman produk dari China, India dan
Vietnam,” kata dia. Edy mengutarakan, kebijakan HGBT sangat viral bagi industri
Keramik yang tergolong lahap energy. Hal ini karena sekitar 30% biaya
produksi adalah biaya energy gas sebagai
bahan bakar utama. Hal itu tidak bias didistribusikan atau digantikan dengan
bahan bakar lainnya. “Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang
besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja disamping kontribusi
pembayaran pajak kepada Negara,” ucap dia. (Yetede)
Kesiapan Strategis Hadapi Tekanan Apple
Optimisme Bisnis Tertekan oleh Lemahnya Daya Beli
Maskapai BUMN Bersiap Melakukan Konsolidasi Strategis
'Euforia' PPN 12% dan Dampaknya pada Pemulihan Manufaktur
Dinamika sektor industri Indonesia menjelang diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada Januari 2025. Pelaku industri mencoba memanfaatkan waktu sebelum kenaikan PPN dengan meningkatkan pesanan untuk stok barang, meskipun akhirnya kebijakan ini hanya menyasar barang mewah. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada lonjakan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mencapai 51,2 pada Desember 2024, menandakan ekspansi sektor manufaktur.
Industri domestik menunjukkan optimisme dengan peningkatan produksi dan pesanan baru, bahkan tercatat adanya kenaikan ekspor setelah hampir satu tahun. Meskipun demikian, tantangan muncul dari kenaikan harga barang impor akibat penguatan dolar AS, yang menyebabkan beberapa perusahaan menaikkan harga jual produk mereka. Selain itu, sektor ini juga dibayangi oleh masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, yang menunjukkan adanya tekanan di beberapa sektor industri.
Ekonom Andry Satrio Nugroho menyoroti pentingnya paket kebijakan stimulus yang terarah untuk mendukung industri manufaktur, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, serta proteksi pasar dari produk impor yang merugikan daya saing produk lokal. Perlindungan terhadap pasar domestik dan penanggulangan praktik dumping menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan industri dalam negeri. Tanpa kebijakan stimulasi yang komprehensif, Andry mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat terancam.
Keuangan Syariah Bantu Capai target Potensi Pertumbuhan Ekonomi Baru
Industri keuangan syariah pada 2025 masih tumbuh lebih tinggi dengan potensi sumber pertumbuhan baru. Dari penciptaan sumber ekonomi baru, nantinya mendorong terget pertumbuhan ekonomi Indonesia. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjar Surya Indrastomo mengatakan, ekonomi syariah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, menjadikan peluang ekonominya menjadi lebih besar. Mulai 2025, setiap pelaku ekonomi syariah khususnya perbankan syariah harus mampu mengarahkan perannya untuk mendukung pembangunan nasional.
Ekonomi syariah dalam RPJPN 2025-2045 diharapkan mendorong peningkatan posisi keuangan syariah Indonesi di tingkat global. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Berikutnya, penguatan ekonomi industri utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri komestik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui pengembangan indsutri halal sebagai sumber pertumbuhan baru. (Yetede)
Industri Pengolahan Kelapa Nasional Kritis
Industri pengolahan kelapa nasional tengah kritis akibat kekurangan bahan baku. Sebagian dari industri tersebut berpotensi kehilangan pemasukan senilai total Rp 4,3 triliun tahun ini. Untuk itu, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia meminta agar pemerintah membatasi atau bahkan menghentikan ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan. Ketua Bidang Industri dan Aneka Produk Kelapa Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Anro Simanjuntak, Rabu (18/12/2024), mengatakan, produksi kelapa di Indonesia pada tahun ini mengalami titik terendah. HIPKI memperkirakan produksi kelapa di Indonesia turun 31 persen pada 2024. Produksi kelapa tersebut turun lantaran dampak El Nino yang berlangsung pada medio 2023 hingga triwulan I-2024. Fenomena musim kemarau panjang itu menyebabkan tanaman kelapa kekurangan air sehingga bunga atau bakal buah kelapa rontok.
Hal itu, lanjut Anro, diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa bulat atau utuh, baik secara legal maupun ilegal, terutama ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ekspor kelapa bulat itu kian tak terkendali lantaran longgarnya tata niaga kelapa. ”Kondisi itu menyebabkan harga kelapa bulat melonjak dari Rp 6.000-Rp 8.000 per butir menjadi Rp 12.000-Rp 14.000 per butir.Industri pengolahan kelapa dalam negeri juga kekurangan bahan baku sejak Oktober 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Berdasarkan survei internal HIPKI, saat ini 16 perusahaan kelapa hanya mampu mengoperasikan 33 persen dari total kapasitas produksi maksimum. Apabila pabrik-pabrik itu tutup karena tidak mendapatkan bahan baku, 21.399 tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan anggota HIPKI juga berpotensi kehilangan pemasukan akibat penurunan produksi tahun ini. Dari delapan perusahaan saja, total potensi kehilangannya mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal, jika beroperasi maksimum, total pemasukan perusahaan-perusahaan itu Rp 7,2 triliun.(Yoga)
Pasar Mobil Masih Berjuang untuk Pulih
Pilihan Editor
-
China : Cuci Uang dengan Kripto
21 Jun 2021 -
Kapal Tangkap Ikan Indonesia Ditertibkan
17 Jun 2021 -
Biaya Tarik Tunai ATM Link Dibatalkan
17 Jun 2021 -
Setoran Dividen BUMN Bisa Rp 35 Triliun
16 Jun 2021









