Ketidakpastian keberlanjutan kebijakan Harga gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun ini membuat industri  keramik gundah gulana. Hal ini membuat daya saing industri anjlok dengan harga gas yang lebih mahal dari negara pesaing. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangan, pihaknya beharap kebijakan HGBT yang telah berakhir pada akhir 2024 lalu, dapat segera diperpanjang pada Januari ini, Dia menjelaskan, industri tetap berusaha untuk mempertahankan produksinya agar terhindar pengurangan pegawai. “Ini tentu akan mengakibatkan daya saing semakin merosot terhadap ancaman produk dari China, India dan Vietnam,” kata dia. Edy mengutarakan, kebijakan HGBT sangat viral bagi industri Keramik yang tergolong lahap energy. Hal ini karena sekitar 30% biaya produksi adalah biaya energy  gas sebagai bahan bakar utama. Hal itu tidak bias didistribusikan atau digantikan dengan bahan bakar lainnya. “Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja disamping kontribusi pembayaran pajak kepada Negara,” ucap dia. (Yetede)

Industri keuangan syariah pada 2025 masih tumbuh lebih tinggi dengan potensi sumber pertumbuhan baru. Dari penciptaan sumber ekonomi baru, nantinya mendorong terget pertumbuhan ekonomi Indonesia. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjar Surya Indrastomo mengatakan, ekonomi syariah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, menjadikan peluang ekonominya menjadi lebih besar. Mulai 2025, setiap pelaku ekonomi syariah khususnya perbankan syariah harus mampu mengarahkan perannya untuk mendukung pembangunan nasional.  

Ekonomi syariah dalam RPJPN 2025-2045 diharapkan mendorong peningkatan posisi keuangan syariah Indonesi di tingkat global. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Berikutnya, penguatan ekonomi industri utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri komestik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi  kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya melalui pengembangan indsutri halal sebagai sumber pertumbuhan baru. (Yetede)

Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang masif di era Jokowi menyisakan PR bagi penerusnya. Sejumlah KEK masih sepi peminat, khususnya di Indonesia timur. Pemerintahan Prabowo butuh strategi baru untuk menarik lebih banyak investor dan memaksimalkan KEK yang sudah ada. Saat ini, Indonesia memiliki total 24 KEK yang sudah beroperasi. Ada tambahan delapan KEK yang pembentukan dasar hukumnya sedang diproses. Dengan demikian, ke depan Indonesia akan memiliki total 32 KEK yang tersebar dari barat hingga timur. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden telah meminta pihaknya memetakan status seluruh KEK di Indonesia. Ia mengakui, dari total 24 KEK yang sekarang telah beroperasi, tidak semua berjalan efektif.

Satu bulan setelah Kabinet Merah Putih dibentuk, Airlangga melaporkan beberapa KEK yang bermasalah dan sepi investor kepada Prabowo, antara lain, KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Morotai (Maluku Utara), dan KEK Arun Lhokseumawe (Aceh). ”Realisasi investasi di KEK-KEK itu masih sangat terbatas. Sudah saatnya kita memaksimalkan peluang investasi dan fasilitas yang sudah tersedia karena KEK bisa jadi cara paling penting untuk meningkatkan investasi dan mencapai target pertumbuhan 8 %,” katanya dalam acara Forum Bisnis KEK 2024 di Jakarta, Senin (9/12). Berkaca dari negara tetangga lain, seperti China, Vietnam, dan Thailand, keberadaan KEK memang menjadi motor utama untuk menarik peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

KEK umumnya memiliki lokasi strategis dan menawarkan banyak insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan dalam berinvestasi. Airlangga mengatakan, Indonesia perlu meniru strategi itu untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi. Terlebih, ada momentum ekonomi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang memanas. ”Waktu kita tidak banyak, hanya 3-4 tahun untuk memaksimalkan KEK untuk mencapai target pertumbuhan. ASEAN kini jadi salah satu kawasan yang masih damai dan stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Kesempatan emas seperti ini hanya akan muncul satu kali,” ujarnya. (Yoga)