PT Mayora Indah Tbk, salah satu produsen makanan dan minuman olahan terbesar di Indonesia, akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 646,8 miliar untuk tahun buku 2018. Dividen tersebut setara dengan Rp 29 per saham. Sesuai RUPS (20/6), pembagian dividen tersebut akan dilakukan pada 24 Juli 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) menyepakati pembayaran dividen sebesar Rp 7 Milyar. Nilai tersebut setara dengan 20 persen dari laba bersih tahun 2018 sebesar Rp 34,97 miliar, sementara sisa laba akan digunakan untuk pengembangan digital. Pembagian dividen direncanakan paling lambat pada 19 Juli 2019.

PT Mahaka Radio Integra Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11,66 persen dari Rp 130 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 145,2 miliar pada tahun 2018. Pertumbuhan tersebut didorong oleh iklan, baik melalui on air, event, maupun daring.

Menguasai 46 persen pangsa pasar radio Indonesia, yang terbesar berasal dari Gen FM dan Jak FM, Mahaka Radio terus mengembangkan HOT FM untuk pendengar musik dangdut. Investasi sebesar Rp 11,2 miliar dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar yang ditargetkan naik 53 persen pada akhir tahun 2019 dengan pendapatan mencapai Rp 161 miliar. Mahaka Radio juga akan mendirikan anak usaha baru yang diberi nama PT Mahaka Radio Digital dalam sebuah kerjasama dengan PT Quatro Kreasi Indonesia yang merupakan knsorsium dari empat perusahaan rekaman yaitu Musica, Aquarius Musikindo, My Music, dan Trinity. Komposisi saham terdiri dari 80 persen saham PT Mahaka Radio Digital dan 20 Persen saham PT Quatro Kreasi Indonesia.

Komisaris Utama PT Mahaka Radio Integra Tbk Eric Thohir melihat perkembangan bisnis secara digital sangat diperlukan. Peluncuran Aplikasi Noice yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan diharapkan menjawab tantangan digitalisasi di bisnis radio. Noice tidak hanya menghadirkan radio livestreaming tetapi juga menghadirkan konten audiovisual. Launching teknologi terbaru dari Noice tersebut akan dilakukan pada bulan September 2019.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam RUPS memutuskan untuk membagikan dividen Rp 3,75 Triliun untuk tahun buku 2018. Jumlah tersebut merupakan 25% dari laba bersih BNI tahun 2018 yang sebesar Rp 15,02 Triliun.

Ditjen Pajak tengah menunggu berkah dari pembagian dividen. Umumnya pembagian dividen dilakukan kuartal kedua. Namun, sampai akhir April 2019, penerimaan pajak dari dividen hanya Rp 5 triliun atau turun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 7 triliun. Direktur Penerimaan, Potensi, dan Kepatuhan Ditjen Pajak meyakini hal itu lebih karena perbedaan timing saja. Sementara itu, Direktur CITA menyakini bahwa pajak dividen tahun ini bakal meningkat. Ini sesuai profit perusahaan yang juga meningkat. Namun besaran dividen tidak selalu berbanding lurus dengan laba perusahaan, karena banyak juga yang menginvestasikan kembali laba mereka.

PT Link Net Tbk memberikan dividen dengan rekor tertinggi, mencapai Rp 675 Milyar untuk tahun buku 2018. Pembagian dividen tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Jumat (26/4). Nilai tersebut setara dengan rasio pembayaran dividen sebesar 60% dari normalisasi laba bersih. Pembayaran dividen ekuivalen dengan Rp 232 per lembar saham, tidak termasuk saham treasuri.

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) membagikan dividen tahun buku 2019 sebanyak US$ 72,6 juta atau 92% dari perolehan laba bersih tahun lalu sebesar US$ 79 juta. Dividen yang disepakati tersebut setara dengan Rp 66 per saham. Perusahaan sejauh ini memiliki dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), 10 turbin gas dan tiga turbin uap. Kemudian secara keseluruhan kapasitas listrik yang disediakan mencapai 1.144 mW. Pembangkit listrib berbahan gas berada di Jababeka, Bekasai dan pembangkit listrib batu bara terletak di Babelan, Bekasi.

PT Freeport Indonesia berencana tidak membagi dividen tahun ini dan tahun depan. Sebab penerimaan perusahaan turun sampai 50% karena produksi konsentrat merosot. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony wenas mengatakan kas perusahaan diperkirakan mulai normal pada 2021 saat operasi tambang bawah tanah berjalan penuh. Kendati tidak ada pembagian dividen, perusahaan tetap berkomitmen mengalokasikan dana sosial bagi Papua. Dana sosial tahun ini diperkirakan 100 juta dollar AS. Selain itu, Freeport tidak akan mengurangi investasi untuk operasi penambangan bawah tanah yang rata-arata 1 miliar dollar AS per tahun.
Mengacu pada data perusahaan, Freeport terakhir kali menyetor dividen kepada pemerintah pada 2017 sebesar 135 juta dollar AS. Ketika itu kepemilikan saham pemerintah 9,36%.

Selain meninjau pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk bunga obligasi negara, pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk mengatur PPh atas dividen Dana Investasi Infrastruktur dan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Rencananya pemerintah akan menyamakan tarif PPh DINFRA dengan PPh atas dividen DIRE. Sedangkan tarif dividen atas RDPT akan disamakan dengan produk reksadana.