Pemerintah India melarang ekspor gula ke pasar global mulai Oktober 2023. Sedikitnya curah hujan dan upaya menjaga stabilitas harga dalam negeri jadi alasannya. Rencana ini disampaikan tiga sumber di kalangan Pemerintah India kepada kantor berita Reuters, Rabu (23/8/2023). Pada Juli 2023, Pemerintah India mengeluarkan larangan ekspor beras nonbasmati. (Yoga)

Karantina Pertanian Jambi mendata kenaikan pesat ekspor sejumlah komoditas pertanian pada semester I tahun 2023. Kenaikan tertinggi dicetak komoditas kopra yang volume ekspornya naik hampir 900 persen. Berdasarkan data terintegrasi karantina IQFast pada semester I tahun 2023, ekspor kopra mencapai 2.800 ton. Periode yang sama tahun lalu, volume ekspor kopra masih 287 ton. ”Peningkatan volume ekspor kopra mencapai delapan kali lipat atau 875,6 persen,” kata Kepala Karantina Pertanian Jambi Prayatno Ginting, Minggu (20/8/2023). (Yoga)

JAKARTA — Pelemahan perekonomian Cina membuat pelaku usaha harus memutar otak mencari pasar ekspor alternatif. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, berujar, upaya pencarian pasar baru terus dilakukan dari kawasan Asia Selatan, Amerika Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika. Meski demikian, menurut dia, hasil perdagangan yang dilakukan belum signifikan jika dibandingkan dengan hasil perdagangan dengan negara mitra tujuan ekspor utama, khususnya Cina.

“Situasi saat ini cukup berat karena krisis yang terjadi sebenarnya multidimensi, krisis global, semua ikut memikul dampaknya. Kami mencoba buka pasar baru, tapi hasilnya belum seberapa,” ujar Toto kepada Tempo, kemarin, 20 Agustus 2023. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang menyebabkan diversifikasi pasar tidak semudah yang dibayangkan. Pertama, terkait dengan biaya logistik yang relatif lebih mahal dan menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. “Syarat produk suatu negara bisa menguasai negara lain itu kalau bisa menguasai logistiknya.” Biaya logistik yang dimaksudkan tak hanya untuk angkutan laut, tapi juga udara dan darat.

Di satu sisi, kondisi psikologis konsumen di berbagai negara dunia cenderung dalam kondisi menunggu dan memilih menahan belanja. Terlebih, tingkat inflasi secara global terkerek naik. “Jadi, daya beli ikut merosot di tengah situasi krisis ini sehingga benar-benar sulit bagi produk kita untuk bisa bersaing dan berekspansi.” (Yetede)

Produk hilirisasi, seperti besi baja dan produk turunan nikel, mampu menopang kinerja positif ekspor di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Meskipun begitu, tren penurunan surplus neraca perdagangan tetap tidak bisa dihindari. BPS, Selasa (15/8) merilis, total ekspor migas dan nonmigas pada Juli 2023 senilai 20,88 miliar USD, tumbuh tipis 1,36 % secara bulanan dan tumbuh minus 18,03 % secara tahunan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor secara bulanan meningkat, terutama didorong kenaikannilai ekspor besi baja dan produk turunan nikel. Nilai ekspornya masing-masing naik 47,33 % dan 43,29 %.

Khusus nikel dengan HS 75, yang merupakan salah satu komoditas program hilirisasi pemerintah, nilai ekspornya meningkat tajam, pada Januari-Juli 2023 mencapai 4,03 miliar USD atau tumbuh 35,49 %, ”Jika dibandingkan dengan 2015, nilai ekspor nikel dan produk turunannya naik 4 miliar USD atau lima kali lipat,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kendati begitu, lanjut Amalia, nilai ekspor secara tahunan justru turun cukup dalam, seiring penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti CPO dan batubara. (Yoga)

Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang berasal dari devisa hasil ekspor (DHE). Ini dilakukan agar eksportir tertarik menyimpan DHE di perbankan dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Senin (14/8/2023), di Jakarta. 

Wacana pajak ekspor bagi produk olahan nikel perlu diterapkan tahun ini sesuai rencana awal. Penerapan pajak itu dinilai bisa mengungkit penerimaan negara yang saat ini mulai melambat dan memaksimalkan dampak manfaat kebijakan hilirisasi. Rencana kebijakan pajak ekspor turunan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), muncul tahun lalu ketika harga nikel masih tinggi di pasar global. Pemerintah berencana memberlakukannya tahun ini sembari memperhatikan pergerakan harga nikel. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan itu akan segera diterapkan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi produk turunan nikel. ”Bukan hanya karena penerimaan pajak mulai melambat, melainkan hilirisasi ini sudah dikasih waktu yang cukup lama. Keuntungan yang dirasakan tahun lalu sudah berkali-kali lipat. Kalau tak kunjung diterapkan, negara berpotensi kehilangan sumber pendapatan baru,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/8). Menurut dia, potensi pendapatan yang bisa diraup negara dari pajak ekspor turunan nikel cukup besar karena nilai ekspor produk turunan nikel saat ini masih tinggi. Pada tahun 2022, total ekspor hilirisasi nikel senilai 34,3 miliar USD atau Rp 510,1 triliun. (Yoga)

JAKARTA,ID-kegiatan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap berjalan normal, meski pemegang saham 49% PTFI yakin Freeport McMoRan menyatakan keberatan terkait Peraturan Pemerintah keuangan No 71/2023 tentang penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea keluar dan Tarif Bea keluar. Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan kuota ekspor konsetrat tembaga hingga Mei 2024 mencapai 1,7 juta ton. Dia mengatakan kegiatan ekspor berjalan normal. "Kami membayar bea keluar sesuai PMK 71/2023," kata Katri kepada Investor Daily di jakarta, Minggu (13/8).  Secara terpisah, Menteri Sumber Daya dan Energi (ESDM) Arifin Tasrif menghormati sikap FCX yang keberatan dengan pengenaan bea keluar konsentrat tembaga. namun Arifin belum secara tegas menyatakan pemerintah bakal merevisi ketentuan tersebut. Freeport telah memperoleh lisensi untuk ekspor konsentrat tembaga dari operasinya di Indonesia hingga Mei 2024. Namun perusahaan itu tampaknya menentang peraturan pemerintah yang baru tentang bea ekspor. "Kan kita bisa saja appeal ya kan, itukan prosesnya nanti kita tindak lanjuti," ujarnya. (Yetede)

Harga komoditas yang melemah dan kinerja ekspor-impor yang menurun mengakibatkan penerimaan perpajakan dalam realisasi APBN periode Januari-Juli 2023 melambat. Situasi tersebut menjadi alarm kewaspadaan bagi kinerja APBN. Penerimaan perpajakan periode Januari-Juli 2023 terealisasi Rp 1.258,9 triliun atau tumbuh 3,7 % secara tahunan. Nilai itu diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.109,1 triliun atau tumbuh 7,8 % secara tahunan serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 149,8 triliun atau tumbuh 19,1 % secara tahunan. Menkeu Sri Mulyani, Jumat (11/8) mengatakan, penerimaan pajak tetap tumbuh positif karena kinerja ekonomi yang baik pada semester I-2023. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari-Juli 2023 tidak setinggi periode sama tahun 2022 yang menembus 58,8 %.

”Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat pertumbuhan bulanan penerimaan pajak, terutama pada bulan Juni dan Juli, mengalami pertumbuhan bulanan negatif. Ini adalah koreksi untuk menuju normalisasi,” ujarnya. Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, seperti harga komoditas, konsumsi dalam negeri, dan belanja pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, surplus APBN itu menjadi tanda bahaya dan harus diwaspadai. Ini karena belanja pemerintah belum optimal di tengah kondisi perlambatan penerimaan perpajakan akibat turunnya kinerja ekspor-impor. (Yoga)

Permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia masih lesu. Eksportir coba  mempertahankan usaha dengan beragam cara. Di sisi lain, pasar alternatif baru dan  perjanjian dagang belum sepenuhnya dapat menggantikan permintaan yang hilang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, Kamis (10/8) mengatakan, hampir semua industri manufaktur berorientasi ekspor masih terdampak pelemahan permintaan global, khususnya industri yang memproduksi barang konsumsi tahan lama, seperti pakaian, sepatu, dan furnitur.

”Dalam kondisi saat ini, mengalihkan pasar atau mengikat kontrak dengan pembeli baru dari luar negeri tidak mudah, yang bisa dilakukan untuk bertahan adalah meningkatkan efisiensi produksi dengan konsekuensi penurunan produktivitas atau kapasitas terpakai,” ujarnya. Selain itu, tak sedikit perusahaan pengekspor yang mengalihkan produksi untuk menyediakan produk yang bisa dijual di dalam negeri. Adapun yang tidak bisa umumnya terus berkoordinasi dengan pembeli dari luar negeri, terutama yang memiliki kontrak penjualan atau rantai pasok untuk meminimalkan potensi stop produksi. Ada juga yang mulai mendiversifikasi pasar ke negara yang permintaannya lebih baik meski daya belinya lebih rendah. Mereka yang semula ekspor ke AS dan Uni Eropa, memindah pasar ke China, India, dan beberapa negara di Afrika. (Yoga)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi antara lain transportasi dan komunikasi; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; serta hotel dan restoran. Pandemi yang mereda, diikuti mobilitas masyarakat yang meningkat, membuat konsumsi rumah tangga kian menguat. Sebaliknya, total ekspor, yang terdiri dari ekspor barang dan jasa, tumbuh negatif 2,75 %. Padahal, sejak triwulan I-2021, ekspor berturut-turut tumbuh positif. Peran atau distribusinya dalam PDB triwulan II-2023 sebesar 20,25 %. Ekspor barang terkontraksi, sedangkan ekspor jasa tumbuh positif ditopang kedatangan wisatawan mancanegara dan devisa dari luar negeri.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Juni 2023 turun dibandingkan dengan Juni 2022 dan Mei 2023. Nilai ekspor komoditas unggulan, seperti minyak sawit, batubara, serta besi dan baja, pada Juni 2023 turun secara tahunan. Nilai ekspor nonmigas ke China, sebagai negara tujuan utama, pada Juni 2023 sebesar 4,58 miliar USD. Porsinya terhadap keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia 23,7 %., turun 9,94 % secara tahunan dan 4,04 % secara bulanan. Kondisi kinerja ekspor ini mesti dicermati jika tidak ingin terus merosot dan berdampak pada PDB. Apalagi, kondisi perekonomian global, yang berhubungan dengan permintaan barang, belum pulih. (Yoga)