Ekspor nonmigas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan sejak Oktober 2022. Perlambatan ekonomi dan permintaan global juga masih berpotensi menekan kinerja ekspor. Nilai ekspor nonmigas pada Oktober 2023, menurut BPS, adalah 20,78 miliar USD, naik 7,42 % dibandingkan September 2023, tetapi turun11,36 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ekspor nonmigas yang menyumbang 72,37 % total ekspor ini menyebabkan nilai ekspor Indonesia per Oktober 2023 turun 10,43 % dibandingkan periode sama 2022, menjadi 22,15 miliar USD, kendati meningkat 6,76 % dibandingkan September 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023, yakni 214,41 miliar USD, juga turun 12,15 % dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, dengan ekspor nonmigas turun 12,74 %.

Penurunan nilai ekspor Indonesia yang lebih dipicu oleh penurunan harga komoditas ketimbang volume ini tampaknya sejalan dengan fenomena normalisasi harga komoditas global. Harga komoditas di pasar dunia sempat melonjak ke rekor tertinggi pada 2022, terutama sebagai akibat disrupsi rantai pasok global menyusul perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Berlanjutnya tekanan terhadap ekspor masih harus terus kita waspadai, terutama dengan masih tingginya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia karena bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,7 % di triwulan II menjadi 4,94 % di triwulan III-2023 (terendah dalam dua tahun terakhir) juga karena kontraksi ekspor, selain akibat melemahnya konsumsi rumah tangga. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global menyebabkan turunnya pula permintaan barang dan jasa.

Dari sisi fundamental, kinerja ekspor Indonesia selama ini menunjukkan rapuhnya posisi kita karena masih sangat tingginya ketergantungan kita pada ekspor komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi dan gejolak harga komoditas global. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor, hal yang sudah lama kita sadari, tetapi belum sepenuhnya berhasil kita lakukan hingga sekarang. Alarm lain yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan ekonomi kita yang semakin didominasi sektor jasa, sedangkan sektor industri pengolahan terus menurun, sejalan dengan tren deindustrialisasi yang terjadi sejak 2002. (Yoga)

Kinerja ekspor industri pengolahan atau manufaktur pada periode Januari-Oktober 2023 menurun 10,30 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dikarenakan pelemahan permintaan dunia dan melandainya sejumlah harga komoditas global. Mengutip data BPS, nilai ekspor industri pengolahan sesuai harga barang (free on board/FOB) Januari-Oktober 2023 mencapai 155,16 miliar USD, merosot 10,30 % ketimbang periode yang sama tahun lalu yang sebesar 172,97 miliar USD. Penurunan terbesar dicatat oleh komoditas produk lemak dan minyak hewani/nabati olahan yang pada periode Januari-Oktober 2023 merosot 19,52 % secara tahunan.

Komoditas besi dan baja juga mencatat penurunan kinerja ekspor. Pada Januari-Oktober 2023, ekspor besi dan baja bernilai 22,13 miliar USD, menurun 4,35 % secara tahunan. Komoditas lainnya yang mencatatkan penurunan ekspor cukup dalam adalah alas kaki. Pada Januari-Oktober 2023 ekspor alas kaki mencapai 5,33 miliar USD, menurun 18,86 % secara tahunan. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, Kamis (16/11) menjelaskan, penurunan kinerja ekspor industri pengolahan itu disebabkan gabungan dari permintaan ekspor yang melemah dan harga komoditas yang kian melandai. Hal itu dipicu oleh melambatnya perekonomian negara-negara tujuan ekspor Indonesia. (Yoga)

Nilai ekspor dari Sultra hingga triwulan III-2023 terus merosot dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Masih didominasi olahan nikel, nilainya turun hingga 32,3 % atau lebih dari 1,4 miliar USD. Data BPS Sultra menyebutkan, total nilai ekspor Sultra selama Januari-September 2023 mencapai 2,884 miliar USD, turun 32,3 % dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang 4,26 miliar USD. Kondisi ini beriringan dengan volume ekspor kumulatif yang turun 14,73 % pada periode yang sama, yakni dari 1,967 juta ton menjadi 1,678 juta ton.

Kabid Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sultra, Nur Adnan Hadi menuturkan, penurunan ekspor terjadi selama 2023. Bahkan, periode hingga triwulan III tahun ini juga lebih rendah dibandingkan periode sama tahun 2021. ”Berdasarkan informasi, memang terjadi penurunan permintaan di China, dan harga nikel sedang turun. Jadi, volume dan nilai ekspor di Sultra turun,” kata Adnan, Kamis (16/11) di Kendari. (Yoga)

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia terus turun sejak akhir 2022. Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume.Halitu tidak terlepas dari tren penurunan harga komoditas ekspor unggulan RI, terutama batubara dan CPO. Kendati demikian, Indonesia tetap perlu terus menjaga kinerja ekspor di tengah perlambatan pertumbuhan perdagangan yang diperkirakan terjadi hingga akhir tahun ini. Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyebutkan, inflasi, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan restriksi dagang masih menjadi penghambat pertumbuhan perdagangan kawasan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Rabu (15/11) mengatakan, sejumlah lembaga dan organisasi internasional memprediksi tren penurunan ekspor barang dan jasa bakal terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini sudah tergambar di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah tren penurunan ekspor barang nonmigas Indonesia yang terjadi sejak akhir 2022. Pada Januari-Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia senilai 201,25 miliar USD, turun 12,74 % dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batubara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. ”Penurunan kinerja itu lebih dipengaruhi turunnya nilai ekspor ketimbang volume. Nilai ekspor turun disebabkan penurunan harga batubara dan CPO,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. (Yoga)

Rencana pemerintah melegalkan ekspor benih bening lobster, antara lain, untuk memetik manfaat nilai ekspor benih bagi penerimaan negara bukan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai tidak didukung data riil stok benih. Saat ini, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, ekspor benih lobster dilarang. Namun, dalam draf Rancangan Permen KP tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), ekspor benih bening lobster bisa dilakukan. Pasal 6 Ayat 1a dalam draf itu menyebutkan, investor selain dapat mengekspor benih ke luar negeri, juga melakukan aktivitas pembudidayaan di Indonesia. Rancangan aturan itu kini dalam tahap konsultasi publik.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, rencana untuk membuka kembali keran ekspor benih bening lobster sedang dikaji, antara lain guna menggali potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di samping itu, pemerintah mengundang investor asal Vietnam untuk pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Ekspor lobster hasil budidaya di Vietnam pada tahun 2022 mencapai nilai 2,5 miliar USD, dengan sumber benih lobster semuanya berasal dari Indonesia. Jumlah benih lobster yang dipasok ke Vietnam setiap tahun mencapai 400 juta-600 juta benih, dengan harga benih rata-rata 2 USD per ekor. Itu mengindikasikan nilai ekspor benih lobster asal Indonesia yang diselundupkan ke Vietnam mencapai 1,2 miliar USD per tahun.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, menyoroti rencana membuka ekspor benih bening lobster tidak sejalan dengan kondisi pemanfaatan lobster yang berada di status ”merah”. ”KKP sampai sekarang tidak bisa menjelaskan kepada publik mengenai data stok benih bening lobster yang ada di perairan di Indonesia. Ketiadaan data ini menimbulkan pertanyaan besar masyarakat. Jika pemerintah serius, seharusnya persoalan data bisa diselesaikan,” ujar Parid. (Yoga)

Ekspor produk udang Indonesia terkena tuduhan praktik dumping dan praktik subsidi di pasar AS. Hal itu dinilai perlu segera disikapi agar perdagangan komoditas unggulan perikanan itu tidak terganjal di negara tujuan utama ekspor. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah. Tuduhan dumping dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023. ASPA juga menyebut program subsidi Pemerintah Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan pengolah udang, termasuk subsidi pinjaman, pajak, hibah, dan kredit ekspor.  Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi pengenaan bea masuk antidumping atas impor udang dari eksportir yang didapati melakukan praktik dumping serta bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Petisi tersebut diajukan ke Departemen Perdagangan AS (DOC) dan Komisi Perdagangan Internasional AS. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Deny Mulyono, di Jakarta, Jumat (3/11) mengemukakan, dua tuduhan yang diperkarakan, yaitu praktik dumping dan subsidi, tengah direspons melalui koordinasi yang melibatkan Kemendag, KKP, asosiasi-asosiasi pelaku usaha perikanan, serta pengacara. Deny mengemukakan, AS merupakan negara tujuan utama ekspor udang Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait harus solid dalam membuktikan bahwa tuduhan  petisi tersebut tidak tepat. Jika upaya diplomasi gagal, bea masuk tambahan yang dike- nakan pasar AS bakal menghancurkan daya saing ekspor udang Indonesia. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan segera mencari solusi agar eksportir dapat mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu perdagangan. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng mencatat ekspor yang melewati pelabuhan di Jawa baru mencapai angka 67,18%. Selebihnya, ekspor Jateng melalui pelabuhan di provinsi lainnya. Bila diperinci, sekitar 30,47% ekspor asal Jateng justru keluar melalui pelabuhan di wilayah Jakarta. Sebagian kecil produk ekspor lainnya melewati pelabuhan di Jawa Timur. Kepala Disperindag Jateng Ratna Kawuri mengakui 30% ekspor Jateng keluar melewati Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Nanti kami petakan, kenapa masih 30% lewat Jakarta. Apakah kapasitas terpasang kita yang kurang, ataukah memang karakter-karakter produk kita yang memang lebih cepat atau ketersediaan shipment-nya ini juga sangat memengaruhi,” jelas Ratna. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPE) Jateng Ade Siti Muksodah menyebutkan bahwa selama ini pelabuhan di Jateng masih belum memenuhi kebutuhan para eksportir. Ade menambahkan, eksportir juga menghadapi dilema lantaran tak sedikit buyer yang meminta pengiriman produk lewat Jakarta. “Karena langsung ke negara tujuannya. Ada kapal yang ke sana. Kalau kita sebagai feeder.”