Potensi e-dagang dinilai masih besar. Namun, pengembanganya butuh dukungan dari pilar lain seperti : infrastruktur, sistem logistik dan pembayaran, serta industri manufaktur. 

CEO tha Power Group-Powercommerce Hadi Kuncoro menyatakan secara historis ekonomi digital memiliki empat pilar yakni platform, pembayaran dan teknologi finansial, logistik dan produk. Terkait platform, Indonesia memiliki laman-laman pemasaran yang menyandang predikat unicorn. Perkembangan itu diikuti munculnya pemain tekfin. Namun perkembangan itu, belum diikuti dengan perkembangan logistik. Sementara untuk pilar produk, oleh karena produk dalam negeri terbatas kebanyakan produk yang dipasarkan adalah produk impor.

Masalah lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia dibidang digital terutama daerah terpencil. Tantangan lainnya adalah mendorong transformasi bisnis dari konvensional ke digital. 

Bisnis teknologi informasi saling makan satu sama lain (winners take all). Contohnya, mesin pencarian yang beraneka macam kini mengerucut hanya beberapa dengan Google sebagai rajanya. Pun demikian dengan bisnis start up dewasa ini, Uber bertekuk lutut di Asia Tenggara yang menjadi area pertempuran Grab dan Go-jek. Bisnis start up tentunya berharap bakal mencetak laba, terutama yang sudah level unicorn. Contohnya, Bukalapak yang melakukan PHK agar lebih efisien. Kebijakan serupa juga dilakukan oleh unicorn di luar negeri. Sebut saja, Uber, SpaceX, Zomato.

Setelah berulang kali mendapat suntikan dana hingga jutaan US$, para pelaku e-commerce tampaknya serius ingin mandiri. Mereka mencari peluang monetisasi bisnis. Contohnya, Bukalapak berambisi menjadi unicorn pertama yang mencapai titik impas investasi (BEP). Tokopedia juga mengulik potensi pendapatan melalui TopAds dan Power Merchant. Indonesia E-commerce Association (IdEA) tak kaget mendengar semakin getolnya para pelaku e-commerce mencari sumber pendapatan. Tujuan monetisasi bisnis untuk menghindari risiko kegagalan dalam penggalangan dana baru, karena semakin besar valuasi perusahaan, kebutuhan biaya investasi juga semakin besar.

Tanpa diduga, PHK juga menjamah industri e-commerce yang kini tengah berkembang. Bukalapak, salah satu unicorn Indonesia merumahkan lebih dari 100 pekerja. Menkominfo memastikan PHK tersebut bukan awal kebangkrutan industri e-commerce. Head Of Corporate Communication Bukalapak menegaskan PHK bukan karena perusahaan dalam kondisi sulit.

Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) mencatat, e-commerce menyumbang lebih dari 50% pendapatan bisnis logistik. Potensi ini akan semakin besar karena aktivitas promosi perusahaan e-commerce semakin agresif menjelang kuartal terakhir tahun ini. Berkah maraknya e-commerce juga dirasakan oleh perusahaan jasa penyewaan kendaraan. Kinerja perusahaan tetap bertumbuh meski ada kebijakan perluasan ganjil genap di Jakarta.

Social Bella Indonesia (Social Bella), yang lebih dikenal melalui lini bisnis commerce kecantikannya sebagai Sociolla, mengumumkan pendanaan seri D sebesar US$ 40 juta, atau sekitar Rp 569 miliar. Pendanaan tersebut dipimpin oleh pemodal utama EV Group dan Temasek, bersama para investor baru lainnya, yaitu EDBI, Pavilion Capital, dan Jungle Venture. Social Bella telah menjadi ekosistem kecantikan melalui kehadiran tiga unit bisnisnya, yaitu commerce (Sociolla), media (SO.CO dan Beauty Journal) serta pengembangan merek (brand development). Social Bella menjadi satu-satunya perusahaan kecantikan berbasis teknologi digital (beauty-tech) yang terintegrasi dan merupakan distributor merek kecantikan dari hulu ke hilir di Indonesia. Menurut Co-Founder dan Presiden Social Bella, Christopher Madiam mengatakan, secara kumulatif ada lebih dari 20,2 juta pengunjung yang telah bergabung dengan platform Social Bella sejak tahun 2018, baik melalui website Sociolla, Platform SOCO dan Beauty Journal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengaku tengah menyusun mekanisme untuk mengontrol arus barang impor yang selama ini dilakukan melalui transaksi e-commerce. Melalui mekanisme itu, DJBC siap menjatuhkan sanksi bagi pelaku impor melalui mekanisme khusu untuk e-commerce yang terbukti melakukan tindakan curang. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengungkapkan, ada dua modus yang biasa dilakukan oleh impotir untuk melakukan kecurangan. Pertama adalah praktik splitting, sedangkan yang kedua adalah underpricing. Heru menjelaskan praktik splitting biasanya dilakukan oleh pembeli (buyer) dengan cara meminta pihak penjual (seller) untuk memecah barang kiriman ke dalam beberapa paket. Ini dimaksudkan agar nilai barang kiriman per paket menjadi lebih kecil hingga di bawah batas nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sedangkan, underpricing adalah terkait dengan tindakan under valuation atau underinvoicing. Modus ini biasanya dilakukan karena adanya kerja sama antara penjual dan pembeli untuk mendeklarasikan harga barang menjadi di bawah batas nilai pembebasan, padahal senyata-nyatanya tidak sehingga tidak dikenai Bea Masuk saat sampai di Indonesia.

Kementerian Keuangan resmi meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Sementara pemerintah sudah menggandeng sejumlah bank, pelaku fintech, dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak untuk dapat menerima pembayaran pajak dari masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, megnatakan saat ini biaya administrasi (fee) yang dipungut oleh lembaga persepsi Bank lebih tinggi dibandingkan e-commerce. Oleh karena itu, ia meminta bank-bank untuk segera menurunkan fee, setidaknya sama dengan fee yang dikenakan oleh e-commerce.

Presiden Joko Widodo berjanji akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce (dagang-el), serta optimalisasi penerimaan perpajakan di era digital. Itu artinya pada tahun depan, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk mengejawantahkan janji presiden tersebut. Kewajiban pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku sama, baik konvensional maupun dagang-el. Terkait digital ekonomi, pemerintah akan menerapkan pemajakan terhadap PPN. Misalnya, menerapkan PPN atas jasa atau barang tak berwujud yang berasal dari perusahaan over the top (OTT) global.

Sektor bisnis jasa pengiriman dan logistik terus bertumbuh. Akses infrastruktur yang membaik menjadi katalis positif bagi perkembangan bisnis logistik di Tanah Air. Maka tak mengherankan apabila pemain baru di sektor ini terus bermunculan. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi, potensi pertumbuhan bisnis logistik bisa mencapai lebih dari 30% hingga tahun 2020 dengan nilai ekonomis lebih dari Rp 40 triliun. Pertumbuhan ini disokong oleh perdagangan online alias e-commerce.