Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan untuk mendorong sebanyak 8 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berjualan secara daring (Go Online) melalui sejumlah marketplace pada akhir 2019. Terakhir, Shopee pun digandengnya untuk bekerja sama, setelah sebelumnya melibatkan Bukalapak, Blibli dan Blanja. Hingga akhir 2018, jumlah UMKM yang sudah menjual produknya melalui sarana perdagangan secara elektronik (online) mencapai 6,5-7,3 juta. Persentase baru sekitar 11-12,37% dari total UMKM yang berjumlah sekitar 59 juta di Tanah Air dan diyakini masih dapat digenjot dengan berbagai kebijakan dari pemerintah yang memihak dengan memberikan insentif yang menarik, memberikan akses pasar, serta membuat sistem pembayaran lebih baik dan menguntungkan.

Sejumlah platform marketplace mencatatkan kenaikan nilai transaksi yang signifikan sepanjang Ramadhan 2019. Tokopedia merealisasikan total Gross Merchandise Value (GMV) senilai US$1,3 miliar atau setara dengan RP18,5 triliun sepanjang Mei 2019. Perolehan itu ditopang oleh transaksi harian saat puncak program Ramadhan Ekstra yang digelar pada 17 Mei 2019. Blibli.com juga membukukan kenaikan transaksi yang signifikan terutama menjelang hari H Idulfitri 2019 . Blibli.com mengalami peningkatan GMV hingga 120% dan jumlah order-nya meningkat hingga 180% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

Rencana memajaki perusahaan teknologi yang memiliki transaksi dari dan ke Indonesia berdasarkan volume transaksi dinilai positif oleh pengusaha Indonesia. Namun, transparansi dalam pengumpulan data menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan.

Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung berpendapat bahwa tantangan dalam memajaki perusahaan teknologi tersebut adalah transparansi data. Pemerintah sebenarnya bisa mengumpulkan data dari pengiklan yang memakai layanan perusahaan raksasa teknologi digital itu.

Dokumen konsultasi publik addressing The Tax Chalenges of The Digitalisation of Economy dari organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi (OECD) menyebutkan dua pilar kebijakan merespons tantangan pajak ekonomi digital. Pilar pertama soal pengalokasian pajak, sedangkan pilar kedua terkait instrumen pencegahan penggerusan basis basis pajak melalui sistem pajak minimum.

Laman pemasaran Bukalapak resmi membuka layanan BukaGlobal. Layanan ini memfasilitasi pelapak UMKM produsen atau reseller produk lokal untuk menjangkau pasar Asia. Ada 5 negara asia menjadi tujuan layanan BukaGlobal yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong dan Taiwan.

Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menyatakan hanya mitra pelapak yang lolos kurasi yang boleh berjualan di BukaGlobal dan terbatas bagi mereka yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penilaian mempertimbangkan kualitas produk dan performa pelapak dalam melayani konsumen. Jenis barangnya antara lain makanan dan minuman, kerajinan dan mode.

Untuk bertransaksi di BukaGlobal, konsumen harus memiliki kartu kredit. Dia pun harus sepakat dengan ongkos kirim rata (flat) yang ditetapkan Bukalapak yaitu 9-11 dollar Singapura. Bukalapak mengusahakan kerjasama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran di negara setempat sehingga opsi bayar tak hanya pakai kartu kredit. Bukalapak juga harus mencari mitra perusahaan logistik yang tepat.

Perusahaan e-commerce berada di bawah bayang-bayang aksi kejahatan para peretas. Korban terbaru adalah peritel terbaru asal Jepang, Fast Retailing Co. Hacker meretas sebanyak 460.000 akun di portal e-commerce Uniqlo dan GU. Informasi pribadi, riwayat pembelian dan nomor kartu kredit para pengguna kemungkinan telah diakses. Akun mudah dibobol karena memakai ID dan password yang sama di beberapa situs e-commerce.

Bisnis startup digital di bidang logistik diyakini makin moncer pada tahun ini, seiring dengan kian tinginya tren penggunaan layanan pengiriman sampai pada hari y ang sama di berbagai platform dagang-el. Dalam beberapa waktu ke depan pun, diperkirakan mayoritas pembeli dan penjual di platform dagang-el yang sebelumnya menggunakan jasa pengiriman barang reguler beralih ke jasa pengiriman sampai pada hari yang sama (same day delivery). Meskipun memiliki tarif lebih mahal, jumlah pendapatan para pelapak yang menggunakan layanan same day delivery diperkirakan jauh lebih besar.  Layanan same day delivery diyakini dapat mendongkrak return on investment para pelaku bisnis serta meningkatkan produktivitas seller sampai dengan empat kali lipat. 

Teknologi dalam jaringan ke luar jaringan untuk pedagang mikro sudah mulai dikenalkan sejak dua tahun lalu. Namun dalam perjalanany, akuisisi pengguna baru tidak mudah dilakukan. Akuisisi yang tidak mudah itu disebabkan antara lain : kondisi infrastruktur jalan yang belum merata hingga ke pelosok daerah. Sehingga terdapat inefisiensi waktu yang berdampak terhadap harga jual barang ke konsumen yang tetap mahal.

Sejak didirikan pada November 2017 sampai saat ini, jumlah pedagang mikro berupa warung kelontong mitra warung pintar sekitar 2000 orang, sekitar 90% tergolong aktif. Pedagang tersebut berada di Jabodetabek dan Banyuwangi. Selain lokasi usaha, tantangan lain yang harus dihadapi adalah legalitas lokasi atau tempat yang dijadikan pengusaha untuk mendirikan warung kelontong. Akusisi mitra baru akan dilakukan terhadap pedagang yang telah mengurus izin ke pemerintah daerah setempat.

Menurut founder dan CEO Bukalapak Achmad Zaky, tantangan utama membesarkan bisnis layanan mitra Bukalapak adalah budaya. Pelaku usaha dagang mikro dan produsen harus menambah kultur. Layanan mitra Bukalapak memungkinkan pemilik warung dan toko kelontong lebih mudah memesan barang secaea daring, mendapat harga lebih murah dan mengakses modal. 

OECD menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat. Menurut Head of Asia Desk Development Centre, Kensuke Tanaka, isu arus modal asing keluar (outflow) akan mereda. Justru tantangan saat ini muncul dari transaksi e-commerce dan fintech. Kebijakan makroprudensial dalam jangka panjang mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security.

OECD menilai keinginan empat bank sentral di kawasan Asia Tenggara untuk membuat kebijakan pengelolaan lalu lintas modal alias capital flow management (CFM) kurang tepat. Menurut Head of Asia Desk Development Centre, Kensuke Tanaka, isu arus modal asing keluar (outflow) akan mereda. Justru tantangan saat ini muncul dari transaksi e-commerce dan fintech. Kebijakan makroprudensial dalam jangka panjang mesti bisa menangkap masalah perlindungan data dan cyber security.

Tak kurang 40% jualan barang e-commerce saat ini merupakan cross border. Bagi pemerintah tentu merugikan karena dampaknya memperparah defisit neraca dagang. Namun anehnya, pemerintah malah memberi peluang derasnya barang impor dengan mendorong pembukaan Pusat Logistik Berikat (PLB) di mana-mana. Secara umum fasilitas PLB bagus, karena memberikan kemudahan pabean dan efisiensi logistik untuk aktivitas ekspor-impor. Sayangnya, PLB tak hanya menampung bahan baku, tapi juga bisa untuk barang jadi dan e-commerce. Alhasil, produsen ponsel bikin PLB untuk mengimpor besar-besaran produk terbarunya. Dengan maraknya penjualan daring, gerai ritel bakal terlindas. Begitu pula dengan nasib market place lokal, punah bila tidak ada keberpihakan pemerintah. Seharusnya PLB didorong untuk ekspor, bukan malah untuk menimbun produk jadi yang diimpor untuk dipasarkan di negara kita. Iklim demokratisasi perdagangan pun perlu dijaga, agar para unicorn bisa mendaki menjadi decacorn dan selanjutnya hectacorn - jangan sampai mengempis jadi kuda poni atau kecoak.