Pemerintah bakal menagih data penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), termasuk e-commerce. Langkah itu dilakukan menyusul penerbitan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik belum lama ini.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto, melalui kebijakan itu, pemerintah dapat memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi e-commerce secara komprehensif. 

Direktur Neraca Pengeluaran BPS Puji Agus Kurniawan mengatakan, pelaku PMSE cukup mengirimkan data kepada BPS secara online, yang akan disampaikan dalam bentuk tabel agregat untuk kebutuhan stakeholder, baik pemerintah maupun pelaku usaha.

Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesetaraan serta melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Menurut dia, pemerintah perlu menyusun aturan yang bersifat lebih teknis agar prinsip pengelolaan data bisa lebih baik.

Vice President Communication Blibli, Yolanda Nainggolan, berharap kebijakan tersebut segera disosialisasi kepada publik agar para pelanggan dan pelaku usaha tetap nyaman melakukan transaksi melalui e-commerce. Blibli telah menerapkan protokol untuk memproteksi keamanan data, termasuk milik pelaku usaha, konsumen, dan penjual.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni dan Head of Government Relations Shopee, Radityo Triatmojo, berharap regulasi tersebut dapat menguatkan industri e-commerce di Indonesia, terutama dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk perusahaan-perusahaan lokapasar dan dagang-el, bakal diwajibkan menyerahkan seluruh data transaksinya kepada pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Terhadap PPMSE luar negeri, pemerintah mewajibkan perusahaan menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan nama yang sama. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengatakan pertimbangan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut adalah karena selama ini pemerintah belum memiliki data transaksi PPMSE. 

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemerintah mengeluarkan Permendag No. 50/2020 pada momentum yang tepat. Terlebih, disrupsi digital sedang terjadi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai sifat alami dari bisnis berbasis digital, sehingga ketika terjadi gejolak-gejolak tertentu, hal tersebut dapat diintervensi secara memadai. 

Lebih jauh, Permendag No. 50/2020 dianggap lebih ditujukan kepada transaksi elektronik PPMSE dalam negeri yang dinilai masih belum jelas jika dibandingkan dengan PPMSE luar negeri. Selain itu, Permendag No. 50/2020 dinilai bisa menjadi cara pemerintah untuk mampu memahami ekosistem PPMSE di Indonesia dengan lebih baik. 

AVP of Public Policy & Government Relations Bukalapak Bima Laga mengatakan diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan upaya mendapatkan data keseluruhan transaksi dari platform lokapasar (marketplace), dagang-el, ritel daring, ataupun media sosial. 

Dihubungi secara terpisah, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia Budi Primawan mengatakan perusahaan siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dengan implementasi Permendag No. 50/2020, serta memastikan seluruh data dan informasi terlindungi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tokopedia, platform belanja online asal Indonesia, tengah menyelidiki dugaan peretasan yang mengakibatkan 15 juta data pengguna bocor dan dijual di pasar gelap daring (dark web). Namun, perkembangan terakhir, data pengguna yang bocor diduga tembus 91 juta hal ini, Namun VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak, menyatakan pihaknya masih terus melakukan investigasi seraya menyakinkan bahwa data penggunanya aman serta memastikan bahwa tidak ada kebocoran password yang dapat digunakan untuk login ke akun pengguna maupun terkait pembayaran. Tokopedia juga menyatakan telah menerapkan keamanan berlapis, termasuk dengan one time password (OTP), atau kode verifikasi yang dikirimkan lewat SMS yang hanya dapat diakses secara real time oleh pemilik akun serta menganjurkan pengguna untuk selalu mengganti password akun secara berkala demi keamanan dan kenyamanan serta memastikan 

Data pribadi seperti nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, hingga tanggal lahir dari 91 juta akun pengguna Tokopedia telah diretas. Kini, tumpukan data itu telah dijual di darkweb alias jaringan gelap internet, sebuah situs laman pemasaran bernama Empire Market dengan kode item bernama ”Tokopedia 91M” yang dijual oleh akun bernama ShinyHunters dengan harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 75,7 juta dan sejauh ini sudah dibeli tiga orang.

Peneliti dan Konsultan Keamanan Siber yang juga pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengingatkan pengguna adalah pihak yang paling dirugikan dalam kondisi saat ini. Semua data yang dicantumkan dalam Tokopedia, kini riskan disalahgunakan peretas. Data itu kemungkinan besar kini menjadi incaran pelaku kejahatan siber seperti penipuan digital dengan memanfaatkan alamat surel atau nomor ponsel pengguna.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika JohnnyG Plate mengatakan, kasus yang dialami Tokopedia menjadi alarm untuk menguatkan keamanan ekosistem ekonomi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan semua pelaku e-dagang dalam rangka meningkatkan sistem keamanan agar dapat melindungi data pribadi masyarakat Pemerintah akan mengevaluasi, menyelidiki dan melakukan mitigasi teknis.

Untuk sementara, berdasarkan laporan dari Tokopedia yang dikonfirmasi melalui External Communnication Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya, data keuangan dan akun pelanggan dalam kondisi aman. Sistem keamanan Tokopedia saat ini belum bisa diterobos. Namun, ada kemungkinan peretas sudah masuk ke ranah data yang berkaitan dengan nama,alamat surat elektronik, dan nomor telepon. Terkait hal ini, Tokopedia tengah mengevaluasi secara lebih dalam seraya menyarankan untuk mengganti password secara berkala demi keamanan.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk meredam penularan Covid-19 dinilai telah mengganggu distribusi pangan. Dengan teknologi, rantai distribusi bisa dipotong sehingga logistik jadi lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan pelaku usaha di hulu menjangkau konsumen secara langsung melalui aplikasi berbasis ponsel. Sejumlah instansi, lembaga, dan usaha rintisan berupaya menempuh cara ini.  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyatakan, Kementerian Pertanian tengah menjalankan program darurat yang berorientasi pada ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Namun, upaya ini membutuhkan peran usaha rintisan di bidang pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam hal pemasaran dan distribusi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi menambahkan, peran tersebut bisa menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha sektor pertanian. Direktur Mitra Tani Parahyangan, Sandi Octa Susila, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kedai Sayur Indonesia menyiapkan sistem penyediaan pangan, pemberdayaan petani di Cianjur, Jawa Barat, serta mekanisme distribusi melalui aplikasi ponsel.

Beberapa pekan terakhir, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sejumlah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) untuk terlibat dalam distribusi pangan. Momon menyebutkan, penyelenggara e-dagang dan usaha rintisan teknologi itu antara lain Lazada, Tokopedia, Grab Indonesia, dan Gojek. Usaha rintisan bidang pertanian, TaniHub Group, juga digandeng Kementerian Pertanian untuk menjaga pasokan pangan. Direktur TaniSupply, Sariyo, menyatakan, TaniHub Group diminta memperluas jangkauan hingga ke 34 provinsi. Saat ini, mayoritas wilayah operasional TaniHub berada di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Sariyo, Tantangan yang dihadapi dalam distribusi antarpulau ialah ongkos logistik, utamanya lewat udara. Harga jasanya bisa sama dengan harga beli komoditas pangan di tingkat petani. 

Di tempat terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, penyerapan ikan dari nelayan dan pembudidaya akan ditingkatkan dengan memasukkan ikan sebagai paket bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 sekaligus menyikapi harga ikan yang anjlok di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi. Selain itu pemasaran ikan secara digital akan ditingkatkan untuk mengatasi problem distribusi sebagaimana dinyatakan Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Machmud Sutedja bahwa pihaknya mendorong keterlibatan pelaku usaha pemasaran ikan daring serta mengoptimalkan pemanfaatan gudang-gudang pendingin.

Tidak semua industri terkena pukulan hebat akibat pandemi Covid-19. Analytic Data Advertising (ADA) mencatat pada Maret 2020 penggunaan aplikasi belanja online naik hingga 300% sejak kebijakan social distancing diumumkan. Kondisi ini menguntungkan emiten pergudangan. Karena itu, para pengelola pergudangan juga yakin kinerja tahun ini masih positif. Memang, saat ini, emiten pengelola kawasan pergudangan belum merasakan dampak signifikan dari tren kenaikan belanja online seperti dilansir dari Head of Corporate Finance & Investor Relations PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) Asa Siahaan. Meski begitu, ia menegaskan belum mengubah arah ekspansi hingga akhir tahun dimana Rp 600 miliar akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan empat proyek pergudangan dan belum berencana mengubah target kinerja keuangan tahun ini. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) memiliki optimisme serupa dan belum berencana mengubah target. Menurut Sekretaris Perusahaan BBSS Andrew Djauhary, optimisme tersebut didorong oleh adanya peningkatan bisnis e-commerce.

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menjelaskan, saham emiten pergudangan kurang menarik dan dari sisi likuiditas saham emiten pergudangan dianggap kurang likuid, ia beranggapan, sejauh ini baru PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) yang terbilang likuid, sedangkan saat dikonfirmasi terpisah, Erlin Budiman, Vice President of Investor Relations SSIA, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses pembukuan sehingga belum bisa memberikan detail dampak kenaikan belanja online.

Berbagai inisiatif menggeliatkan usaha bermunculan. Upaya itu guna menjaga usaha, membuka peluang usaha, dan mempertahankan pekerja yang pada umumnya menyasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpotensi atau sudah gulung tikar karena kondisi usaha yang melesu selama pandemi. Upaya ini sebagai alternative mengimbangi langkah kebijakan stimulus yang ditempuh pemerintah. Pemilik-pemilik jenama atau merek lokal, misalnya, akan menggelar Hari Belanja Brand Lokal pada 25-27 April 2020 yang digagas Pendiri Hypefast Achmad Alkatiri, Pendiri Brodo Muhammad Yukka Harlanda, Pendiri Torch.id Ben Wiriawan, Managing Director Ria Miranda Pandu Rosadi, dan Pendiri Cottonink Carline Darjanto

Ben memaparkan saat dihubungi, Kamis (16/4/2020), di Jakarta., “Anjloknya penjualan mereka (UMKM) tergolong parah atau di atas 30 persen. Di sisi lain, kami tidak ingin merumahkan karyawan yang hidup dari brand lokal”. Ia menambahkan, perdagangan daring tak terdampak signifikan oleh pandemi. Sayangnya, sebanyak 70 persen yang dijajakan adalah produk impor. Public Relations and Media Relations Hari Belanja Brand Lokal Indonesia Bonita Ayu laras menambahkan, produk dengan jenama lokal pun mengandalkan penjahit, jasa pengemasan, bahkan tenaga administrasi dari dalam negeri. 

Disi lain, sejumlah platform e-dagang menginisiasi gerakan itu dengan berbagai program, diantaranya: 1) Program ”Stimulus Dukungan Covid-19 100 Miliar Shopee” seperti dikonfirmasi Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja; 2) Bukalapak memiliki program ”One Click Online”. Program berupa ajakan bagi masyarakat untuk menambah pemasukan dengan menjadi pelapak seperti dilansir Head of Corporate Communications Bukalapak Intan Wibisono; 3) Tokopedia membuat kampanye #JagaEkonomiIndonesia guna mengajak masyarakat menjadi wirausaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat melalui

Tokopedia, salah satu platform e-commerce di Tanah Air, membeberkan tiga kategori produk paling dicari di pasar daring (online) saat pandemi Covid-19 pada Maret 2020, yakni kategori produk kesehatan, keperluan rumah tangga, serta makanan dan minuman. Bahkan, kenaikan transaksi kategori kesehatan hampir tiga kali lipat, Hal ini sebagaimana disampaikan VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak. Menurutnya  aktivitas belanja daring, selain dapat menekan penyebaran Covid-19, bisa mendorong bisnis lokal tetap beroperasi secara online. Hal ini dibuktikan dari peningkatan jumlah penjual baru pada kategori perawatan kesehatan dan pribadi sebesar hampir 2,5 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Kami juga saat ini mengadakan kampanye #JagaEkonomiIndonesia untuk mendorong lebih banyak lagi masyarakat berani menciptakan peluang di ranah online agar roda ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi seperti ini,” tambahnya. Selain itu, selama pandemi Covid-19 berlangsung, Tokopedia membuka dua kanal berdonasi untuk mengajak masyarakat bersama melawan pandemi, yaitu lewat fitur Bantu Pejuang Covid-19 dan halaman Checkout Tokopedia. Sampai akhir Maret, lebih dari 400.000 masyarakat telah berdonasi dan lebih dari Rp 5 miliar donasi terkumpul untuk disumbangkan ke masyarakat terdampak Covid-19, terutama para tenaga medis.Tokopedia juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus ke luar rumah lewat program Bebas Ongkir. Selama bulan Maret, Tokopedia juga telah menutup permanen ribuan toko dan melarang tayang puluhan ribu produk yang terbukti melanggar harga, judul, deskripsi yang tidak wajar di kategori kesehatan maupun kebutuhan pokok lain sebagai dampak dari Covid-19, Tokopedia terus melakukan sweeping berkala untuk memastikan produk yang dijual dalam platformnya mematuhi peraturan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui telekonferensi, Selasa (14/4) mengatakan pihaknya memperkuat kerja sama dengan sejumlah perusahaan produsen, niaga daring, serta transportasi daring untuk mempermudah penyediaan dan distribusi untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diar mita menjelaskan kerja sama bersifat business to business atau antarperusahaan, sedangkan Kementan hanya menjadi fasilitator yang mempertemukan perusahaan untuk bisa bekerja sama dalam mempermudah penyediaan pangan bagi masyarakat serta membantu memperluas pasar para produsen di tengah wabah Covid-19.

Setelah sebelumnya menggandeng Gojek, kini Kementan menggandeng Grab Indonesia sebagai penyedia transportasi daring un tuk pengiriman produk kepada konsu men. Terkait hal ini, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, ratusan ribu pengemudi Grab siap membantu pendistribusian pangan masyarakat sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Khusus Gojek, layanan pesan antar untuk pembelian 11 komoditas bahan pangan pokok dari Pasar Mitra Tani milik Kementan di Jakarta dan Bogor digratiskan biaya ongkos kirim karena ditanggung oleh Kementan dan berlaku selama dua bulan ke depan agar bisa membantu mengurangi aktivitas belanja masyarakat secara langsung

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan selama masa pandemi Covid-19, transaksi dalam jaringan (daring) atau online melonjak sebesar 50 persen namun belum mampu menggantikan total penjualan offline yang turun atau baru mencapai sekitar 3 persen dari total penjualan offline

Senada, Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, mendetailkan ada lonjakan transaksi tiga kali lipat untuk produk kesehatan. Bahkan nilai penjualan masker tercatat meningkat 197 kali dibanding pada Maret lalu dan ada satu waktu di mana dalam 42 menit, 72 ribu hand sanitizer terjual habis

Hal ini turut di amini Public Relations Lead Shopee Indonesia, Aditya Maulana Noverdi, Head of Corporate Communications Bukalapak, Intan Wibisono, Chief Executive Officer TaniHub Group, Ivan Arie Sustiawan. Berdasarkan hasil riset ADA Indonesia, perusahaan bidang data dan artificial intelligence (AI), penggunaan aplikasi belanja mengalami kenaikan hingga 300 persen sejak pembatasan jarak diumumkan. Managing Director ADA Indonesia Kirill Mankovski mengatakan kenaikan bisa mencapai 400 persen untuk aplikasi penyedia kebutuhan sehari-hari dan jual-beli barang bekas