Momentum peluncuran bursa kripto dinilai sudah lewat. Musababnya, saat ini animo publik terhadap aset kripto sedang lesu. Karena itu, para pelaku investasi dan ekonom berharap peluncuran bursa kripto tak lagi ditunda. "Momen bursa kripto ini sebenarnya sudah lewat. Semestinya sudah diluncurkan satu-dua tahun lalu," ujar praktisi investasi Desmond Wira kepada Tempo, kemarin, 12 Juli 2023. Ia mengatakan saat ini belum ada sentimen positif yang mengerek aset digital tersebut. Buktinya, nilai transaksi kripto kian menurun dalam beberapa waktu terakhir. Bappebti rencananya meluncurkan bursa kripto pada bulan ini. Namun pasar kripto saat ini tengah lesu. Pada Juni 2023, Bappebti mencatat nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto sebesar Rp 8,97 triliun. Apabila dibanding nilai transaksi pada Mei yang sebesar Rp 8,21 triliun, nilai transaksi pada bulan ini naik 9,3 persen. Namun angka tersebut masih di bawah nilai transaksi pada April yang mencapai Rp 10,77 triliun. Total nilai transaksi dari awal tahun sampai Juni 2023 tercatat sebesar Rp 66,44 triliun, turun 68,65 persen dibanding pada periode Juni 2022 yang sebesar Rp 211,96 triliun. 

Sementara itu, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar sampai Juni 2023 tercatat sebesar 17,54 juta pelanggan. Bappebti menyebutkan ada pertambahan 141,8 ribu pelanggan, dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 490,8 ribu pelanggan per bulan. Desmond mengatakan peluncuran bursa kripto belum tentu bisa meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi kripto. Musababnya, pergerakan aset kripto sangat bergantung pada kondisi kripto di pasar global, yang juga masih lesu karena berbagai sentimen negatif. Terlebih harga Bitcoin masih berkutat di kisaran US$ 30 ribu per koin. Harga Bitcoin tersebut sudah jauh lebih tinggi ketimbang pada awal tahun ini yang berada di kisaran US$ 16 ribu per koin. Namun harga koin digital tersebut masih jauh di bawah harga pada beberapa tahun belakangan. "Ini kan masih rendah. Ada kemungkinan masih banyak investor lama yang nyangkut sehingga relatif lesu. Sedangkan investor baru hendak masuk pun ragu-ragu karena minim sentimen positif," ujar Desmond. (Yetede)

Pemerintah segera meluncurkan bursa kripto bulan ini. Bappebti menyatakan sudah membentuk lembaga bursa, kliring, dan depositori untuk bursa tersebut. Tes integrasi sistem antara pedagang dan tiga lembaga itu pun sudah dilakukan. "Kemarin sore, saya sudah bersurat ke Mendag melaporkan hal ini. Jika tidak ada arahan lain, akan saya tanda tangani izinnya," ujar Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, kepada Tempo, kemarin. Setelah izin diteken, Bappebti akan memberikan waktu satu bulan kepada 30 pedagang yang sudah berizin untuk mendaftar menjadi anggota bursa. Bursa akan diluncurkan ketika anggota bursa mencapai paling tidak separuh dari pedagang yang telah disetujui atau 15 perusahaan pedagang aset kripto. Dengan demikian, proses perdagangan kripto melalui bursa pun bisa dimulai. Peluncuran bursa kripto sudah beberapa kali ditunda. Bappebti sempat menargetkan peluncurannya pada 2022. Namun, hingga pergantian tahun, pembentukan bursa tak kunjung rampung. 

Target peluncuran pada Juni 2023 juga meleset karena belum lengkapnya berbagai komponen bursa, seperti lembaga bursa, kliring, dan depositori atau kustodian. Tiga komponen tersebut merupakan bagian penting dari bursa kripto. Dalam praktiknya nanti, bursa akan menjadi tempat terjadinya perdagangan kripto. Sementara itu, penyerahan dan penyelesaian transaksi akan dilakukan lembaga kliring. Adapun aset kripto yang diperdagangkan akan dikuasai oleh kustodian. Selama ini, semua fungsi tersebut dikelola langsung oleh setiap perusahaan pedagang kripto sehingga berisiko jika terjadi penyelewengan. "Sekarang (semua komponen) sudah siap," kata Didid. Dengan hadirnya bursa, pemerintah menjanjikan keamanan perdagangan kripto di Tanah Air lebih terjamin. Terlebih, nantinya bursa memiliki tata tertib yang mengatur berbagai hal mengenai transaksi di bursa, termasuk aspek know your customer (KYC). Sebagai catatan, Bappebti memperkirakan nilai aset kripto milik masyarakat yang berada di dompet pedagang sudah mencapai lebih dari Rp 9 triliun. (Yetede)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang pada April 2023. Angka itu naik 25,64 persen dibandingkan April 2022 yang 13,73 juta orang. Menurut VP Corporate Communication Tokocrypto, salah satu platform perdagangan kripto, Rieka Handayani, Jumat (9/6/2023), pertumbuhan itu didorong adopsi yang lebih luas oleh berbagai platform perdagangan kripto. (Yoga)

Kripto selama ini dianggap hanya spekulasi. Padahal ada jenis kripto yang tergolong kedalam aset non-volatil, yakni stablecoin. Pergerakan harganya stabil. Tak cuma itu, stablecoin memiliki undelying, Yakni berupa uang fiat (dollar AS), logam mulia dan uang kripto. Stablecoin terbesar adalah Tether (USDT). Berdasarkan data coinmarketcap.com Jumat (26/5) pukul 21:43 WIB, volume transaksi Tether US$ 19,7 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 83,14 miliar. Transaksi ini naik 40% dari 20 Mei yang di US$ 11,8 miliar. Stablecoin lain seperti USD Coin (USDC) mencatatkan volume transaksi US$ 2,54 miliar. Binance USD (BUSD) lebih kecil karena volume transaksinya hanya sebesarUS$ 1,93 miliar. Trader External Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengatakan, Tether menjadi stablecoin paling banyak ditransaksikan karena tersedia di semua bursa kripto dan memiliki likuiditas tinggi. Gabriel Rey De Leroy, Direktur Utama Crypto Exhange Triv mengatakan, permintaan Tether ke depan akan tetap tinggi. Di Asia, mayoritas aset kripto dapat diperjualbelikan menggunakan trading pair USDT. Lantaran stabil, Tether sebenarnya bukan untuk investasi jangka panjang. Fyqieh menyebut harga Tether akan sama seperti dollar AS. Namun, saat mengkonversikan USDT ke rupiah, pergerakannya tergantung ekonomi AS dan Indonesia. Jika AS default utang, kemungkinan rupiah akan menguat. Namun, efek default AS menciptakan efek domino ketidakstabilan pasar keuangan global. Efeknya ekspor impor terganggu dan mempengaruhi rupiah.

Meski badai kripto melanda, namun belum menyurutkan minat masyarakat dalam negeri berinvestasi pada mata uang digital ini. Transaksi kripto tetap ramai, meski tahun 2023 ini diprediksi transaksinya tidak akan seramai tahun 2022. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat transaksi aset kripto Rp 49,26 triliun per April 2023. Angka tersebut merosot tajam hingga 70,52% secara tahunan atau year on year (YoY) jika dibandingkan posisi April 2022 yang sebesar Rp 167,12 triliun. “Kinerja transaksi kripto akhir-akhir ini masih dipengaruhi perkembangan ekonomi di AS dengan perubahan-perubahan kebijakan suku bunga dan sebagainya,” ujar Tirta Karma Sanjaya Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti kepada KONTAN, Senin (22/5). CEO Triv.co.id, Gabriel Rey De Leroy menyebutkan, pada tahun 2023 ini pertumbuhan transaksi kripto diprediksi tidak sekencang tahun 2021 silam. Pada tahun tersebut, pertumbuhan jumlah pengguna Triv, kata Gabriel, melonjak hingga 350%. Potensi penurunan juga diungkapkan VP Corporate Communication Tokocrypto, Rieka Handayani. Ia menyebutkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah investor kripto, walaupun transaksi menunjukan pelambatan. “Tokocrypto mencatatkan adanya pertumbuhan sekitar 15% dari sisi nilai transaksi sejak awal tahun dengan rata-rata transaksi harian volume capai US$ 15.000 per hari,” ungkapnya.

Peminat lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa (16/5) masih tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) total penawaran yang masuk mencapai Rp 65,45 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding lelang sebelumnya yang sebesar Rp 44,99 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan, minat investor lebih tinggi dalam lelang SUN kali ini berkat kondisi pasar global yang cenderung stabil. Hal ini dipengaruhi rilis inflasi Amerika Serikat (AS) bulan April 2023 yang cenderung menurun. "Data inflasi tersebut meningkatkan ekspektasi investor bank sentral AS The Fed akan mulai dovish pada akhir triwulan III tahun 2023," kata Deni ke KONTAN, kemarin. Selain itu, kondisi perekonomian domestik cukup positif. Salah satunya neraca perdagangan Indonesia bulan April 2023 yang mencatat surplus US$ 3,94 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dari surplus bulan Maret 2023 sebesar US$ 2,83 miliar dan ekspektasi pasar US$ 3,38 miliar. Mayoritas permintaan investor dalam lelang kali ini tertuju pada seri SUN dengan tenor yang lebih panjang, yakni 10 tahun dan 15 tahun. Penawaran untuk dua tenor tersebut mencapai Rp 38,93 triliun atau 59,48% dari total. Sementara itu, berdasarkan nominal yang dimenangkan, nilainya sebesar Rp 7,45 triliun atau 49,67% dari total nominal dimenangkan. Total penawaran investor asing pada lelang SUN kali ini juga naik menjadi sebesar Rp 14,1 triliun, dari Rp 9,66 triliun pada lelang sebelumnya. Penawaran investor asing paling banyak masuk untuk seri SUN tenor 15 tahun. Secara keseluruhan lelang kemarin, mayoritas permintaan investor tertuju pada seri SUN dengan tenor 10 tahun, yakni seri FR0096. Jumlah penawarannya mencapai Rp 23,52 triliun atau 35,9% dari total penawaran yang masuk. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menganalisis, SUN tenor 10 tahun paling banyak diburu karena menawarkan yield menarik. Berbeda dengan obligasi tenor pendek yang mencatatkan penurunan yield signifikan, meski tingkat likuiditasnya tinggi.

JAKARTA, ID- Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka Komoditi (Bappati)  perlu segera memberikan izin kepada perusahaan yang sudah memenuhi  semua persyaratan  pendirian bursa kripto. Tidak ada satupun alasan untuk menunda pemberian  izin karena deadline pendirian bursa kripto sudah lewat, sudah ada perusahaan yang memenuhi  semua persyaratan, dan pasar sangat membutuhkan kehadiran bursa kripto. Terlebih Ombudsman RI sudah meminta Bappeti untuk melakukan tindakan korektif untuk tidak membuat keputusan yang  berlarut-larut dan tidak  mempersulit proses permohonan Izin Usaha Berjangka (IUBB) yang diajukan PT Digital Future Exchange (PT DFX).  Akibat IUBB yang tak kunjung diterbitkan Bappeti, DFX mengalami kerugian sekitar Rp 19 miliar sejak pengajuan perizinan pada 21 Desember 2020 hingga 19 Desember  2022. (Yetede)

Harga bitcoin menguat di saat harga stablecoin USD Coin (USDC) longsor setelah kejatuhan Silicon Valley Bank (SVB). Harga bitcoin pada Selasa (14/3) pukul 19.59 WIB, naik 8,14% menjadi US$ 26.183,10 per BTC. Kenaikan harga bitcoin ini tergolong cepat. Jumat (10/3) lalu, per pukul 11.00 WIB, nilai tukar bitcoin masih berada di US$ 19.624,30 per btc. Jadi, dalam waktu sekitar empat hari, harga bitcoin sudah melesat sekitar 33,42%. Sebelumnya muncul keriuhan lantaran Circle, perusahaan di balik USDC, mengungkapkan beberapa cadangan dana koin disimpan di SVB. Meski begitu harga USDC saat ini masih stabil di US$ 0,99. Co-founder CryptoWatch dan Pengelola Channel Duit Pintar, Christopher Tahir mengatakan, kenaikan harga bitcoin tidak terkait kebangkrutan SVB. "Namun, memang ada perkiraan investor jadi membeli bitcoin di tengah hancurnya sistem perbankan di Amerika Serikat (AS)," ujar dia. CEO Triv Gabriel Rey menyarankan, investor harus berhati-hati sebelum memutuskan membeli atau melepas bitcoin saat ini. "Sebab, kondisi makro seperti kenaikan suku bunga, ancaman resesi, dan inverted yield masih terjadi di Amerika Serikat (AS)," ujar dia, Selasa (14/3).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat, nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada 2022 mencapai Rp 306,4 triliun. Hingga bulan lalu, terdapat 16,9 juta pelanggan terdaftar. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda, Jumat (24/2), industri ini terus tumbuh dua tahun terakhir. (Yoga)

JAKARTA, ID --Ombudsman menemukan tiga dugaan malaadministrasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dalam proses pembentukan bursa kripto yang mandek dan meleset dari target sejak beberapa tahun lalu. “Dari hasil sementara , setelah kami melakukan permintaan keterangan, baik terlapor maupun pihak terkait, maka setidaktidaknya ada tiga dugaan malaadministrasi yang akan dibuktikan. Nanti bisa bertambah atau berkurang, seiring proses permintaan keterangan,” kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Kamis (16/2/2023) di Jakarta. Temuan ini diawali oleh pelaporan PT Digital Futures Exchange (DFX) yang tak kunjung mendapat izin usaha, meski sudah memenuhi syarat pembentukan bursa berjangka komoditi sebagai bakal calon bursa kripto. (Yetede)