JAKARTA, ID - Peneliti ekonomi digital Indef Nailul Huda menegaskan, keberadaan bursa kripto bisa menjadi pertolongan pertama bagi investor, sebelum sarana literasi instrumen investasi baru di Indonesia tersebut terbentuk sempurna. Bursa kripto juga bisa berperan dalam pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menggunakan aset digital kripto maupun token. Huda meyakini, bursa dapat menjadi alat (tools) untuk melindungi investor. Pasalnya, selama ini pemerintah termasuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah sering menggaungkan pentingnya literasi untuk keamanan investor. Hunda menilai, meliterasi masyarakat tentang kripto butuh waktu sampai 10 tahun untuk mencapai titik optimal. “Maka dari itu, ada tools lain salah satunya adalah bursa aset kripto. Bursa akan memberikan rasa aman bagi investor. Ketika ada masalah mengenai aset kripto, pasti ada tools lagi di bursa untuk melindungi investor, seperti ARB (auto reject bawah) yang kita lihat di pasar saham,” ujar Huda saat ditemui di Kantor B-Universe, Jumat (10/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada regulasi OJK yang tumpang tindih dengan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai penyebab berlarut-larutnya proses pembentukan bursa kripto. “Tidak ada (regulasi yang berbenturan). Kami di sini sebagai pihak yang diminta konfirmasi saja terkaitm bursa kripto,” ujar Deputi Direktur Pengaturan Pasar Modal I OJK, Daud Tarigan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (9/2/2023), usai dimintai keterangan oleh Ombudsman RI untuk mendalami dugaan malaadministrasi oleh Bappebti. Ombudsman RI telah memanggil dan memeriksa Bappebti atas potensi malaadministrasi yang diduga dilakukan badan di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID - Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah potensi maladministrasi yang diduga dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. “Jadi, selain penundaan pemberian izin usaha yang berlarut-larut, Ombudsman akan memeriksa potensi maladministrasi, seperti pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha,” kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Rabu (8/2/2023). Yeka menjelaskan, langkah itu merupakan respons Ombudsman atas pengaduan PT Digital Futures Exchange (DFX) mengenai dugaan maladministrasi oleh Bappebti, menyusul berlarut-larutnya pembentukan bursa kripto. DFX selaku pelapor menyatakan sudah memenuhi semua prosedur dan persyaratan pengajuan izin pembentukan bursa berjangka komoditi/bursa kripto, namun Bappebti tak kunjung menerbitkan izin dimaksud. (Yetede)

JAKARTA, ID – Ombudsman RI akan melakukan investigasi terhadap laporan mengenai lambatnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam membentuk bursa kripto di Indonesia. Investigasi ini juga untuk mengonfirmasi adanya indikasi kuat mala-administrasi dalam berlarut-larutnya pembentukan bursa kripto. “Jadi memang ada satu pelapor yang telah menyampaikan laporannya kepada Ombudsman soal penundaan berlarut oleh Bappebti terkait perizinan pembentukan bursa berjangka komoditas dan bursa kripto. Atas dasar itu, sesuai mekanisme yang berjalan, Ombudsman mempelajari membedah kasusnya,” kata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (07/02/2023). Menurut dia, apa yang dialami pelapor baru satu tahap terkait perizinan pembentukan bursa komoditas. 2009-2013 Aset kripto bitcoin mengalami kenaikan harga yang sangat luar biasa dalam waktu singkat, sehingga banyak orang mulai menambang aset kripto tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Ombudsman Republik Indonesia menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai proses perizinan pembentukan bursa kripto di Indonesia yang lambat. Sejauh ini, Ombudsman menduga ada praktik mala-administrasi yang dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin pendirian bursa kripto. Dugaan itu muncul lantaran proses pembentukan bursa kripto berlarut-larut seolah tanpa kepastian. Proses perizinan sudah dimulai sejak 2020 dan hingga dua tahun lebih tak kunjung terbentuk. “Dugaan potensi mala-administrasinya ada, karena persyaratan prosedur, berdasarkan pemeriksaan (ke pelapor), sudah terpenuhi semua. Tetapi, perizinannya belum diberikan, apakah diterima atau ditolak,” ujar anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika saat melakukan kunjungan ke Bappebti di Jakarta, Kamis (02/02/2023). Kunjungan Yeka ke Bappebti guna menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan mala-administrasi tersebut. Mala-administrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Dalam hal ini, Bappebti diduga membuat perizinan pendirian bursa kripto menjadi berlarut- larut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Langkah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang mengerem agresivitas kenaikan suku bunga mendorong optimisme pemulihan bertahap pasar saham dan kripto. Saham-saham yang potensial bakal mencetak gain ke depan adalah sektor perbankan, teknologi, saham berbasis CPO karena sentimen positif program B35, serta saham yang bergerak di bidang nikel dan otomotif sebagai dampak euforia pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Secara umum, pasar saham diperkirakan pulih pada Mei 2023. Selain dipicu sentimen ekspektasi dimulainya pelonggaran moneter global, juga didorong oleh lonjakan konsumsi. Sebab, secara historis pada 2-3 kuartal menjelang pemilihan umum (pemilu), belanja masyarakat meningkat dan kepercayaan konsumen cukup tinggi. Hal itu berdampak positif terhadap saham-saham sektor konsumer. (Yetede)

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko pada penutupan Rapat Kerja Bappebti di Jakarta, Jumat (20/1) menyatakan, Bappebti bersiap menghadirkan bursa aset kripto pada tahun 2023. Hal ini tertuang dalam rumusan hasil rapat kerja tersebut. Komitmen itu juga sesuai mandat UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Yoga)

Perusahaan-perusahaan kripto sekali lagi mengencangkan ikat pinggang dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dilansir Bloomberg, Jumat (13/1), Coinbase Global Inc., Blockchain.com, Genesis, dan Crypto.com adalah beberapa perusahaan yang memulai babak baru PHK. Keempat perusahaan tersebut, bersama dengan bursa Huobi, bank kripto Silvergate Capital Corp., dan perusahaan perangkat lunak Ethereum ConsenSys, secara kolektif kehilangan lebih dari 1.600 pekerjaan dalam dua minggu pertama 2023, di luar Crypto.com. Dalam sepucuk surat kepada karyawan, Chief Executive Officer Coinbase Brian Armstrong mengatakan industri melihat ‘penularan’ badai PHK lebih lanjut bisa terjadi. Salah satu pendiri Crypto.com Kris Marszalek dalam sebuah pernyataan pada Jumat mengutip keruntuhan FTX sebagai penyebab kerusakan kepercayaan pada kripto. Platform kripto Blockchain.com melepas 28% tenaga kerjanya atau sekitar 110 karyawan, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut. Pada 10 Januari, Coinbase mengumumkan PHK sekitar 950 karyawan atau 20% dari tenaga kerjanya. Perusahaan menutup sebagian besar operasinya di Jepang dan menutup beberapa proyek.

Harga bitcoin dan ethereum (ether) melanjutkan penguatan. Berdasarkan data Coinmarketcap.com, Rabu (11/1) per pukul 17.00 WIB, harga bitcoin di US$ 17.455, naik 1,16% dalam 24 jam dan menguat 3,6% sepekan. Harga ether juga menguat. Ether naik 0,47% dalam 24 jam dan menguat 6,90% dalam sepekan jadi US$ 1.335. Gabriel Rey De Leroy, Direktur Utama Triv, mengatakan, kenaikan harga bitcoin dan ether hanya sementara dan tergolong wajar. "Di tengah tren bearish, pasar memang tidak selalu bergerak turun, melainkan kadang ada rally temporer," kata dia. Bianda Ludwianto, Public Relations Tokocrypto, berpendapat, investor dalam posisi risk on. Penggerak utamanya adalah penurunan indeks dollar Amerika Serikat (AS). "Ketika indeks dollar AS turun, investor lebih optimistis dengan aset lainnya, seperti kripto," kata dia, Rabu (11/1). Tokocrypto memprediksi, pasar kripto akan naik beberapa hari ke depan. Tapi, dalam jangka panjang, perubahan harga masih belum stabil. Sementara ether diperkirakan masih dalam tren positif, didukung volume perdagangan tinggi dan harga di atas moving average (MA) 20 hari. Level resistance ETH di US$ 1.439. Sementara support ada di level US$ 1.259.

Kinerja aset kripto memang sedang loyo. Bahkan, tahun ini pun kinerja aset digital itu diramal tak lebih baik ketimbang tahun lalu karena dampak suku bunga bank-bank sentral yang tinggi dan kekhawatiran tentang masa depan kripto menyusul keruntuhan Terra-Luna dan kebangkrutan platform perdagangan FTX. Faktanya, musim dingin kripto (crypto winter) di global itu menular ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), transaksi kripto di Tanah Air sepanjang Januari-November 2022 hanya mencapai Rp296,66 triliun, jauh dari realisasi 2021 yang mencapai Rp859,4 triliun. Kendati demikian, hal itu tidak menghalangi rencana pemerintah terus menata perdagangan kripto di Tanah Air. Sejumlah strategi disiapkan, antara lain memperkuat pengawasan serta memacu pembentukan bursa kripto yang tahun lalu urung terealisasi. Apalagi, jumlah investor kripto di Tanah Air terus bertambah di tengah perdagangan yang lunglai. Hingga November 2022, jumlah investor kripto mencapai 16,55 juta, meningkat dari 11,2 juta pada akhir 2021. Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan bursa kripto akan dibentuk tahun ini alias sebelum pengalihan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan dari Bappebti selesai dalam 2 tahun ke depan, sebagaimana diamanatkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Perihal rencana tersebut, Founder dan CEO Tokocrypto Pang Xue Kai mengatakan bursa kripto yang ideal dapat tercipta jika terbuka dan transparan, yang berarti aset pelanggan dapat dipisahkan dan semua transaksi absah. Menurutnya, bursa kripto juga selayaknya memiliki prosedur kepatuhan, anti-money laundering, dan anti-terrorism financing. Dia menambahkan, bursa kripto bisa bekerja sama dengan regulator seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).